NAMA: ULLYA ROYSA
NPM: 2416041012
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Analisis Jurnal tentang Bela Negara di Masa Pandemi COVID-19, Jurnal ini membahas betapa pentingnya semangat bela negara, terutama di tengah pandemi COVID-19. Bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga mencakup tindakan sehari-hari seperti mematuhi himbauan pemerintah dan menghindari penyebaran hoaks. Tantangan Masyarakat di Tengah Pandemi Pandemi COVID-19 membawa berbagai tantangan bagi masyarakat, termasuk dilema antara memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan risiko terpapar virus. Ketakutan, kebingungan, dan ketegangan yang dirasakan masyarakat terhadap pemerintah.
Upaya pemerintah dalam pencegahannya Pemerintah telah berupaya keras untuk mencegah penyebaran virus dengan melakukan berbagai tindakan, seperti isolasi terhadap kasus positif dan himbauan untuk tidak mudik. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan dan melindungi masyarakat dari dampak yang lebih buruk.
Bahwa semangat bela negara sangat berkaitan dalam menghadapi pandemi. Dengan menerapkan nilai-nilai bela negara, masyarakat dapat berkontribusi dalam mengatasi pandemi dan melindungi diri sendiri serta orang disekitar.

NAMA: ULLYA ROYSA
NPM: 2416041012
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Dari video tersebut membahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah konsep yang mencakup keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan suatu bangsa untuk mengembangkan potensi nasionalnya dalam menghadapi berbagai ancaman.
1. Ancaman Langsung, Ancaman yang datang secara langsung dari luar atau dalam negeri yang dapat menggangu kelangsungan hidup bangsa.
2. Ancaman luar yaitu ancaman yang berasal dari luar negeri yang mencoba menyerang.
3. Ancaman dalam yaitu ancaman yang berasal dari dalam negeri itu sendiri yang mendapat mengancam stabilitas nasional.
4. Ancaman Tidak Langsung yaitu Ancaman yang lebih bersifat tidak langsung tetapi tetap dapat mempengaruhi stabilitas nasional yang dilakukan secara perlahan.
Unsur trigatra yang menjadi dasar ketahanan nasional meliputi:
1. Posisi Geografis: Letak geografis Indonesia yang strategis namun juga rentan terhadap berbagai ancaman.
2. Kekayaan Alam: Sumber daya alam yang melimpah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber konflik, karena banyak yang ingin memilikinya.
3. Kemampuan Penduduk: Kualitas SDM juga dapat mempengaruhi ketahanan nasional.
Pancagatra yang mencakup:
1. Ideologi
2. Politik
3. Ekonomi
4. Sosial Budaya
5. Pertahanan dan Keamanan.
Untuk dapat mewujudkan ketahanan nasional penting untuk memperkuat aspek-aspek yang dapat memperkuat ketahanan nasional salah satu aspek yang sangat berpengaruh yaitu pendidikan yang merupakan pilar utama yang perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kesadaran serta memiliki peran dalam menjaga ketahanan nasional, dengan partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan nasional dan perlunya mengelola potensi serta tantangan agar dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman serta menjaga integritas bangsa.

NAMA: ULLYA ROYSA
NPM: 2416041012
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Isi artikel tersebut yaitu tentang meningkatnya pelanggaran, lambatnya penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu , masalah rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan negara telah meratifikasi konvensi internasional penghapusan diskriminasi rasial sejak tahun 1999 namun masalah rasisme tetap ada dan sering kali diabaikan. Banyak sekali permasalahan seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan serta ketidakadilan seringkali tertutupi oleh isu-isu politik. Dalam artikel tersebut bahwa hak asasi manusia mencakup perlindungan terhadap semua individu dari diskriminasi serta menjamin kebebasan dari kemiskinan dan ketidaktahuan. Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan besar terutama dalam mengatasi rasisme dan ketidakadilan sosial.
Hal positif dari artikel tersebut adalah bahwa peran masyarakat sipil sebagai pilar penting dalam menegakkan HAM serta kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong perubahan dari penyimpangan yang telah terjadi.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban:
Analisis mengenai demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu bahwa demokrasi di Indonesia dapat kita lihat melalui nilai-nilai budaya seperti budaya lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat,gotong royong, dan keadilan merupakan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan dari nenek moyang. Bahwa keputusan yang diambil secara adil dapat mencerminkan prinsip demokrasi yang sesuai dan baik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. tindakan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Namun pandangan yang beragam terhadap nilai-nilai ini bisa menjadi tantangan , prinsip ini seringkali disalahartikan dan digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, ketidakadilan sosial, pelanggaran terhadap HAM. walaupun banyaknya kemajuan dalam kebebasan untuk berpendapat serta berpartisipasi dalam politik namun dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 masih saja tidak sesuai karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dan juga perlunya diperbaiki agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Menurut saya sikap kita mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu sangat memprihatinkan karena ini mencerminkan kurangnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Menurut saya anggota parlemen perlu adanya tanggung jawab dan tindakan yang dapat lebih mendengarkan suara masyarakat bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat itulah pentingnya transparansi.


5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Bahwa pihak-pihak yang dengan kekuasaan karismatik yang memanfaatkan rakyat untuk tujuan tidak jelas dapat membahayakan prinsip demokrasi dan HAM ketika masyarakat mulai mengeluarkan emosinya dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik seringkali hak individu diabaikan demi kepentingan kelompok tertentu hubungan dengan konsep HAM penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan karismatik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia rakyat harus dilindungi dari manipulasi yang dapat mengarah pada pelanggaran hak-hak dasar mereka Karena setiap individu memiliki hak untuk dilindungi.

NAMA: ULLYA ROYSA
NPM: 2416041012
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Dalam video tersebut menjelaskan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang diwarnai oleh dinamika politik, sosial, dan budaya. Sejak disahkannya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, konstitusi ini telah melalui berbagai perubahan. Setelah periode Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD Sementara 1950, upaya untuk menyusun konstitusi baru melalui Konstituante tidak berhasil akibat perdebatan ideologis antara kelompok Islam dan nasionalis. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku.

Sejak tahun 1999 hingga 2002, UUD 1945 mengalami beberapa amandemen untuk mengatasi reformasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem pemerintahan, termasuk penguatan lembaga negara dan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat dan global. Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga merupakan cerminan perjuangan dan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menjaga stabilitas politik dan hukum sangat penting agar konstitusi dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan tatanan sosial yang adil.

NAMA: ULLYA ROYSA
NPM: 2416041012
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA