nama : Lingga Fani jelita putri
kelas : Reguler A
Npm : 2416041028
prodi : Ilmu Administrasi Negara

1.Bagaimana tanggapan mu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut....
Jawaban:
Konflik komunal di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, terutama yang melibatkan masyarakat lokal, dapat dipahami melalui beberapa faktor sosial, budaya, dan politik.

Persaingan Sumber Daya Alam: Salah satu pemicu utama konflik di daerah perbatasan adalah persaingan untuk mengakses sumber daya alam yang terbatas, seperti tanah, air, dan hasil alam lainnya. Masyarakat di kedua belah pihak sering merasa bahwa hak mereka terhadap sumber daya tersebut terancam, baik oleh kebijakan pemerintah maupun oleh kelompok lain yang dianggap memiliki klaim lebih kuat atas tanah atau wilayah tertentu.

Identitas dan Sentimen Nasionalisme: Konflik di perbatasan sering kali diperburuk oleh perbedaan identitas etnis dan nasionalisme. Masyarakat di perbatasan sering kali terjebak dalam persaingan identitas, dengan masing-masing pihak merasa lebih dekat atau loyal kepada negara asal mereka (Indonesia atau Timor Leste). Hal ini menyebabkan ketegangan antarwarga yang sebenarnya memiliki kesamaan budaya dan sejarah.

Perbedaan Sosial dan Ekonomi: Ketimpangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang tinggal di perbatasan sering kali menjadi bahan bakar konflik. Masyarakat perbatasan, yang seringkali hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, merasa terabaikan oleh pemerintah pusat. Ketidakadilan dalam distribusi pembangunan dan kesejahteraan memperburuk ketegangan sosial antara kelompok-kelompok di perbatasan, bahkan dalam satu negara atau negara bertetangga.

Warisan Konflik Sejarah: Sejarah panjang yang melibatkan penjajahan, perang kemerdekaan, dan pemisahan Timor Leste dari Indonesia pada tahun 2002 meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi banyak orang. Trauma masa lalu ini sering kali diperburuk oleh ingatan kolektif tentang pertempuran dan kekerasan yang terjadi selama periode tersebut, yang memengaruhi hubungan antarwarga dan menciptakan ketidakpercayaan yang besar.

Peran Pemerintah dan Kebijakan Perbatasan: Di beberapa titik, kebijakan pemerintah yang diterapkan di daerah perbatasan cenderung tidak cukup sensitif terhadap dinamika lokal. Masyarakat sering merasa bahwa kebijakan perbatasan lebih mengutamakan kepentingan negara dan keamanan, tanpa memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat yang tinggal di sana. Hal ini dapat memperburuk ketegangan, terutama jika masyarakat merasa bahwa mereka diperlakukan sebagai "korban" kebijakan tersebut.

Keterbatasan Komunikasi dan Pemahaman Antarwarga: Komunikasi antarwarga yang terhambat akibat perbedaan bahasa, budaya, dan pandangan politik dapat memperburuk konflik. Misalnya, masyarakat di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste mungkin memiliki kesamaan budaya tetapi tidak selalu memiliki saluran yang jelas untuk berbicara satu sama lain atau untuk menyelesaikan perbedaan secara damai.

nilai positif (+) :
1.adanya kesadaran hukum
2. adanya sifat dalam membangun hubungan sosial yang baik
3. pentingnya kerjasama

2.Bagaimanakah menurut pendapatmu dari apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsep wawasan nusantara...
Jawaban:
Wawasan nusantara merupakan pandangan yang luas tentang arah dan identitas bangsa Indonesia. Wawasan nusantara juga menjadi pedoman, dorongan, dan motivasi dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, dan tindakan bagi penyelenggara negara.

Beberapa peran wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia, di antaranya:
• Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pemanfaatan lingkungan
Melindungi kepentingan nasional
Mewujudkan dan memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras.

•Jika bangsa Indonesia tidak memiliki konsep wawasan nusantara, maka dapat terjadi beberapa hal, di antaranya: Hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, Hilangnya cinta tanah air, Tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia

Nama : Lingga Fani J.p
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

analisis mengenai video tentang hakikat konsep geopolitik menurut saya adalah Geopolitik Indonesia atau Wawasan Nusantara adalah ilmu penyelenggaraan negara yang mempertimbangkan letak geografis dan kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek:
Letak geografis
Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua lautan.
pengertian geopolitik juga di sebut dengan wawasan nusantara.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian geopolitik adalah ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan. Pengertian geopolitik yang lainnya adalah kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya.
Teori geopolitik ini diperkenalkan pertama kali oleh “Bapak Ir. soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945” di dalam penjelasan itu juga tertera bahwa “Kesatuan wilayah Indonesia mencakup : kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial-budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan

Nama : Lingga Fani Jelita Putri
Npm : 2416041028
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Nama : lingga Fani jelita putri
Npm : 2416041028
kelas : reguler A
prodi : ilmu administrasi negara

Nama : lingga Fani jelita putri
Npm : 2416041028
kelas : reguler A
prodi : ilmu administrasi negara

Peristiwa penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terjadi pada tahun 2016. Pada saat itu, Ahok dituduh melakukan penodaan agama setelah menyampaikan pernyataan yang dianggap menghina Al-Quran. Kasus ini berawal dari sebuah pidato Ahok yang menyampaikan bahwa sebagian orang menggunakan ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 secara salah untuk menyatakan bahwa umat Islam dilarang memilih pemimpin non-Muslim.

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari kelompok tertentu yang menganggap bahwa ucapan Ahok telah menghina kitab suci Al-Quran dan menganggapnya sebagai penodaan agama. Beberapa pihak merasa bahwa Ahok telah mempermainkan ayat Al-Quran dengan tujuan membela dirinya dalam konteks politik, terutama menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

*• Proses Hukum dan Reaksi Publik :*

Kasus ini segera mendapat perhatian publik yang luas, termasuk demo besar-besaran yang digelar oleh sejumlah ormas Islam. Ahok akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian dan pada Januari 2017, penyelidikan resmi dimulai. Pada 9 Mei 2017, Ahok dijatuhi vonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah dianggap terbukti bersalah melakukan penodaan agama, meskipun ia menyatakan bahwa ucapannya tidak bermaksud menistakan agama.

Vonis ini memicu perdebatan besar mengenai kebebasan berpendapat, politik identitas, dan hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Sementara sebagian kalangan mendukung keputusan hukum tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa tindakan hukum tersebut lebih didorong oleh tekanan politik dan sosial, daripada berdasarkan niat penodaan agama yang sesungguhnya. Beberapa pihak juga menganggap bahwa vonis terhadap Ahok mencerminkan kemenangan politik identitas yang memanfaatkan sentimen agama.

Secara keseluruhan, kasus penodaan agama yang melibatkan Ahok mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama, politik, dan hukum di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana tafsiran terhadap teks agama dan sentimen politik bisa saling berinteraksi, mempengaruhi opini publik, serta menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan.