NAMA : NABILA LUTHFISYAH
KELAS : ANE 1 REG A
NPM : 2416041027
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA

Artikel ini membahas kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penetapan Ahok sebagai tersangka diwarnai dengan pro dan kontra, tetapi keputusan tersebut tetap didasarkan pada pertimbangan hukum meskipun ada tekanan masyarakat. Gugatan class action yang diajukan mencerminkan tuntutan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak profesional dan adil.
Secara lebih luas, artikel ini mengkritisi masalah dalam sistem hukum Indonesia, seperti korupsi dan ketidakberesan internal aparat penegak hukum, yang menghambat penegakan hukum yang adil dan efisien. Meskipun UUD 1945 menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum, kenyataannya, penegakan hukum sering kali terhambat oleh praktik-praktik buruk dalam sistem peradilan dan kepolisian. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya reformasi hukum untuk memperbaiki sistem ini dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, tantangan utama tetap pada rendahnya kualitas aparat dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, yang mengarah pada ketidakadilan dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

NAMA : NABILA LUTHFISYAH
KELAS : ANE 1 REG A
NPM : 2416041027
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA

vidio diatas menjelaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia. Hukum harus selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk dalam memanfaatkan kemajuan IPTEK. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum tidak disalahgunakan, terutama oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk kepentingan pribadi, seperti yang sering terjadi dalam kasus korupsi. Untuk itu, pengawasan publik sangat penting. Lembaga-lembaga seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI memiliki peran vital dalam mengontrol jalannya penegakan hukum, agar hukum tidak menjadi alat untuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kontrol dari masyarakat dan lembaga-lembaga ini, hukum bisa diterapkan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, menciptakan negara hukum yang sehat dan berkeadilan.

NAMA : NABILA LUTHFISYAH
KELAS : ANE 1 REG A
NPM : 2416041027
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA

Menurut penyampaian Dr. Didin Widyartono dari vidio tersebut, supremasi hukum sangat penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan pluralisme. Demokrasi tidak dapat berkembang dengan sistem yang otoriter atau sentralistik, karena akan menindas keberagaman masyarakat. Supremasi hukum berfungsi memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua pihak tanpa terkecuali, dan mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan.

Sebagai mahasiswa, kita diingatkan bahwa supremasi hukum bukan hanya teori, tetapi juga praktik yang melindungi hak individu dan memastikan keadilan sosial. Supremasi hukum memastikan tidak ada yang kebal hukum, menciptakan stabilitas sosial, dan mencegah tindakan otoriter yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran penting untuk mengawal dan memastikan supremasi hukum ditegakkan demi terciptanya negara yang adil dan demokratis.

NAMA: Nabila Luthfisyah

NPM: 2416041027

KELAS: ANE 1 REG A

PRODI: ADMINISTRASI NEGARA

NAMA: Nabila Luthfisyah

NPM: 2416041027

KELAS: ANE 1 REG A

PRODI: ADMINISTRASI NEGARA