NAMA : Susanti Amelia
NPM : 2416041030
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan hasil analisis saya terkait video tersebut yang membahas tentang Geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah cabang ilmu administrasi publik yang selalu mempertimbangkan aspek geografis dari suatu wilayah atau lokasi negara tertentu atau sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Lalu terdapat macam-macam Teori Geopolitik : 1. Teori Geopolitik oleh Frederich Ratzel. 2. Teori Geopolitik Rudolf KjellenTeori Geopolitik Karl Haushofer.Teori Geopolitik dari Halford Mackinder.5. Pikiran Geopolitik oleh Alfred Thayer MahanTeori Geopolitik oleh Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.

Semantara itu Konsep Geopolitik Indonesia menyatakan bahwasannya, Teori Geopolitik Indonesia mendukung bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi faktor utama dalam merumuskan kebijakan nasional berdasarkan situasi serta lokasi geografis Indonesia.Teori geopolitik pertama kali dirumuskan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Prinsip-prinsip Geopolitik Indonesia dapat diuraikan dengan lembut, prinsip geopolitik di Indonesia lebih menekankan pada pembentukan persatuan nasional dalam suatu daerah daripada hanya memperhatikan batas wilayah. Salah satu hal yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia adalah: 1. Banyak orang yang tinggal di sana, potensinya juga luar biasa. Keberagaman dalam pelbagai bidang kehidupan sosial dan budaya. Letak wilayahnya sangat strategis, dan masih banyak keuntungan lain yang dimilikinya.

Terdapat Cara Pandang Bangsa Indonesia :
1. Terwujudnya negara kepulauan sebagai kesatuan politik yang mantap.
2. Terwujudnya negara kepulauan sebagai satu kesatuan ekonomi.
3. Terlaksananya negara kepulauan sebagai satu kesatuan sosial dan budaya.
4. Mengupayakan mewujudkan negara kepulauan yang mampu menciptakan kesatuan pertahanan keamanan.

Kehidupan negara menurut pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya.Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu sebagai republik. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia meliputi:
1. Kesatuan politik.
2. Kesatuan hukum
3. Kesatuan sosial budaya.
4. Kesatuan pertahanan dan keamanan.
Jadi, Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara Benua Asia dan Benua Australia.

video ini memberikan Tanggapan terhadap geopolitik di Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman, baik dari kalangan kita mahasiswa maupun masyarakat umum. Sebagai mahasiswa kita cenderung memiliki pemahaman yang lebih analitis dan kritis terhadap isu-isu geopolitik. Tanggapan ini mencerminkan bagaimana geopolitik Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri, tetapi juga oleh bagaimana hal tersebut menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan keamanan dalam kehidupan rakyat.

NAMA : Susanti Amelia
NPM : 2416041030
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Analisis Kasus 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikananalisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel ini membahas tantangan dan kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun terdapat banyak pelanggaran, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, ada juga harapan melalui reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan gerakan masyarakat sipil. Keadaan masalah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia selama 2019, menggambarkannya sebagai “tahun gelap” untuk hak asasi manusia. Ini menyoroti beberapa masalah kritis, termasuk: Kurangnya keadilan, Penindasan kebebasan, Pelanggaran yang sedangan. Terlepas dari tantangan ini, artikel ini juga menunjukkan beberapa perkembangan positif, seperti :
-Komitmen terhadap Reformasi: Pengakuan atas upaya Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional merupakan tanda positif, menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan standar hak asasi manusia global.
-Keterlibatan Masyarakat Sipil: Kebangkitan gerakan mahasiswa dan aktivisme masyarakat, terutama di daerah-daerah seperti Bali, menunjukkan meningkatnya kesadaran publik dan permintaan akan akuntabilitas dan reformasi, yang dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk perubahan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budayaasli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesiayang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang beragam di masyarakatnya. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan semangat bangsa dalam merangkul identitas multikultural dan menumbuhkan rasa persatuan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati keragaman suku, bahasa, dan adat istiadat sebagai faktor vital dalam menjalankan demokrasi di tengah masyarakat yang beragam.Tradisi yang ada dalam budaya komunitas sering memberikan perhatian pada kesepakatan bersama dalam proses pengambilan keputusan, dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui dukungan terhadap ketertutupan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pendekatan ini selaras dengan semangat demokrasi dengan mendorong berdialog dan mengatasi masalah secara bersama-sama. Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah salah satu aspek penting dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Prinsip ini menyoroti betapa pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menandakan bahwa di Indonesia, demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga merupakan landasan moral yang mengarahkan tindakan warga dan pemimpin politik. Prinsip ini bisa dianggap sebagai kekuatan yang menghubungkan, mengatasi perbedaan etnis dan budaya, serta mendorong rasa identitas bersama di kalangan warga Indonesia. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita perlakukan kelompok agama minoritas dan mengakui pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan kebebasan demokratis.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila danUUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan pentingnya HAM, pelanggaran masih terjadi, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari cita-cita yang diabadikan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 (UUD 1945), praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan. Laporan menunjukkan bahwa kualitas hak asasi manusia di Indonesia telah memburuk, dengan isu-isu seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, khususnya pada tahun 2019, menyoroti kesenjangan antara cita-cita demokrasi dan kenyataan. Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) telah mencatat bahwa pemerintah masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan terkait pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan penanganan konflik terkait sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa sementara kerangka kerja hak asasi manusia ada, implementasinya sering kurang.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakansuara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengankepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik agar kepentingan rakyat benar-benar terwakili. Anggota parlemen harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yangberakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlumenjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsephak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, dapat memengaruhi loyalitas rakyat. Namun, ketika kekuasaan ini digunakan untuk tujuan politik yang tidak jelas, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemimpin harus menghormati dan melindungi hak-hak individu, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan politik.

NAMA : Susanti Amelia
NPM : 2416041030
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Analisis Kasus 1
1)Bagaimana tanggapan mu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut....
Jawaban:
Bedasarkan yang saya baca tentang artikel tersebut bahwa, Artikel ini memberikan pemeriksaan komprehensif tentang konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste, menyoroti faktor-faktor historis, sosial, dan ekonomi yang berkontribusi terhadap ketegangan ini. Ini secara efektif menggambarkan bagaimana warisan kolonialisme dan perjuangan untuk kemerdekaan telah meninggalkan keluhan yang mendalam di antara populasi kedua negara. Salah satu pengambilan positif dari artikel ini adalah penekanan pada warisan budaya bersama dari masyarakat yang terlibat. Terlepas dari konflik, masyarakat Timor Tengah Utara dan Oecussi memiliki keturunan dan ikatan budaya yang sama, yang dapat berfungsi sebagai fondasi untuk upaya rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Pengakuan identitas bersama ini sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman dan kerja sama antara kedua belah pihak, yang berpotensi mengarah pada inisiatif kolaboratif yang mengatasi masalah bersama, seperti manajemen sumber daya dan pengembangan masyarakat. Selain itu, artikel tersebut menggarisbawahi pentingnya mekanisme dialog dan resolusi konflik. Dengan mengadvokasi negosiasi damai dan keterlibatan masyarakat, ini menunjukkan bahwa langkah-langkah proaktif dapat diambil untuk mencegah eskalasi konflik, yang merupakan perspektif harapan dalam menghadapi ketegangan yang sedang berlangsung.

2)Bagaimanakah menurut pendapatmu dari apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsep wawasan nusantara...
Jawaban:
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, wilayah dan bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai masalah serius. Tanpa wawasan yang jelas, potensi konflik antar daerah dan antar negara dapat meningkat, terutama di wilayah perbatasan. Wawasan nusantara berfungsi sebagai panduan untuk menjaga integritas wilayah, memperkuat persatuan, dan mendorong kerjasama antar daerah. Tanpa itu, akan ada risiko meningkatnya ketegangan, ketidakpastian, dan bahkan konflik bersenjata, yang dapat merugikan stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak adanya perspektif kepulauan yang kuat dapat menghambat tata kelola dan pembuatan kebijakan yang efektif, sehingga sulit untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh berbagai daerah. Hal ini dapat mengakibatkan siklus konflik dan ketidakstabilan, merusak pembangunan dan kemakmuran bangsa secara keseluruhan.

3)Bagaimana konsep wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas...
Jawaban:
onsepsi wawasan nusantara memainkan peran penting dalam mencegah konflik seperti yang dijelaskan dalam artikel. Dengan menumbuhkan rasa identitas bersama dan pemahaman di antara beragam komunitas di Indonesia, hal ini dapat membantu mengurangi sentimen negatif dan mendorong kerja sama. Kebijakan yang mengakui dan merayakan ikatan budaya dan sejarah antara masyarakat dapat memfasilitasi dialog dan kolaborasi, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan perselisihan. Artikel ini menunjukkan bahwa inisiatif keterlibatan masyarakat dan penyelesaian konflik sangat penting dalam mengatasi keluhan dan membangun kepercayaan antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, mempromosikan pendidikan tentang sejarah bersama dan warisan budaya di wilayah tersebut dapat membantu menumbuhkan empati dan pemahaman, yang sangat penting untuk hidup berdampingan secara damai. Dengan menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi, konsepsi wawasan Nusantara dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian di wilayah tersebut.

NAMA : Susanti Amelia
NPM : 2416041030
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

NAMA : Susanti Amelia
NPM : 2416041030
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara