Nama: Winanda Fara Zhavira
NPM: 2416041048
Kelas: REG B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Analasis terkait vidio tersebut adalah Perkembangan UUD pada tanggal 18 agustus dan UUD sekarang? Indonesia sudah menjadi 4 republik, republik utama yang diproklamasikan pada tanggal 17 agustus dengan konstitusi yang disahkan pada 18 agustus. Republik kedua adalah RIS dengan konstitusi RIS. Republik ketiganya adalah Negara Kesatuan dan UUD dibuat menjadi sementara, UUDS 1950. Setelah pemilu 1955, tahun 1956 dibuat konstituante tugasnya menyusun konstitusi tetapi tidak berhasil, dikarenakan perdebatan antara islam dan kebangsaan.
Akibatnya konstituante tidak berhasil membuat konstitusi, dan tahun 1959 kita kembali memberlakukan dengan dekrit presiden tiap per 150 tahun 1959 berlaku kembali UUD 1945. Hal itu harus kita catat sebagai republik keempat. Mengapa? Karena setelah UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi, lalu terbentuk UUD 1945 yang kembali diberlakukan tetapi dengan perubahan.

Perubahan terhadap undang undang dasar merupakan bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan benegara. UUD yang terus berganti bisa mencerminkan proses penyesuaian dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, politik, dan kebutuhan negara.

Menurut saya, idealnya perubahan UUD perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata negara, namun harus tetap memperhatikan kestabilan dan keberlanjutan prinsip prinsip dasar yang terkandung pada UUD itu sendiri.

Nama: Winanda Fara Zhavira
NPM: 2416041048
Kelas: REG B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Nama: Winanda Fara Zhavira
NPM: 2416041048
Kelas: REG B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Nama: winanda fara zhavira
Npm: 2416041048
Kelas: reg b
Prodi: ilmu administrasi negara

Nama: winanda fara zhavira
Kelas: reg b
Npm: 2416041048
Prodi: ilmu adm negara

A. HAM itu memang setiap manusia mempunyai haknya. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

Hal positif yang saya ambil adalah
1. Pelindung dari tindakan sewenang-wenang: HAM melindungi individu dari tindakan semena-mena dari negara maupun individu lain. Dengan adanya HAM, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-Nilai Adat

Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai adat istiadat. Prinsip musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia telah menjadi landasan dalam berdemokrasi.

Musyawarah mufakat: Proses pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi di mana setiap suara memiliki nilai yang sama.

Gotong royong: Semangat kerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah bersama. Nilai ini penting dalam membangun masyarakat yang solid dan inklusif.

C. Secara umum, praktik demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti:

Kualitas demokrasi: Masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, seperti partisipasi politik masyarakat, transparansi pemerintahan, dan penegakan hukum.

Pelanggaran HAM: Kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah konflik.

Politik uang: Praktik politik uang masih menjadi masalah yang serius dan merusak tatanan demokrasi.

D. Perilaku anggota parlemen yang mengutamakan kepentingan pribadi jelas bertentangan dengan amanat rakyat. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dan melemahkan sistem demokrasi.

E. Kekuasaan kharismatik yang mengatasnamakan agama atau tradisi dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Manipulasi terhadap emosi dan loyalitas masyarakat dapat memicu konflik dan kekerasan. Dalam konteks demokrasi yang modern, setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang agama atau latar belakang sosial.