NAMA: Giska D E Simanullang
NPM: 2416041021
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

1. Artikel tersebut menggambarkan kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjelang peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa kinerja pemerintah dalam penegakan HAM pada tahun 2019 masih buruk, dengan banyak pelanggaran yang belum ditangani, terutama terkait pelanggaran berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti kemunduran demokrasi dan ancaman rezim otoritarian yang mengancam kebebasan sipil.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya pengakuan terhadap upaya reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi HAM, termasuk ratifikasi berbagai perjanjian internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial. Ini menunjukkan bahwa meskipun situasi saat ini suram, ada harapan untuk perbaikan di masa depan.

2. Demokrasi Indonesia, yang berakar dari nilai-nilai adat dan budaya asli, mencerminkan keragaman dan pluralisme masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat dan gotong royong menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Namun, praktik demokrasi sering kali terhambat oleh kepentingan politik yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat.
Prinsip demokrasi Pancasila yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengharuskan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

3. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menegakkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati nilai-nilai HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi, seperti penanganan demonstrasi mahasiswa dan konflik agraria, menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip konstitusi dan realitas di lapangan. Meskipun ada mekanisme hukum untuk melindungi HAM, implementasinya sering kali tidak efektif.

4. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat memprihatinkan. Ini menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen mereka, mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Penting bagi anggota parlemen untuk benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan tidak terjebak dalam agenda politik pribadi.

5. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali dapat memanipulasi loyalitas rakyat untuk tujuan politik tertentu, yang dapat merugikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk menegaskan bahwa loyalitas harus didasarkan pada keadilan dan transparansi, bukan pada emosi atau manipulasi. Hubungan antara kekuasaan kharismatik dan HAM harus dilihat sebagai tantangan dalam menjaga integritas demokrasi dan perlindungan hak individu.
Secara keseluruhan, artikel tersebut memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM serta harapan untuk perbaikan melalui partisipasi masyarakat sipil dan reformasi kebijakan.

NAMA: Giska D E Simanullang
NPM: 2416041021
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

1.Artikel mengenai konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste menggambarkan tantangan yang kompleks dalam menyelesaikan sengketa wilayah antara kedua negara, khususnya di titik un-surveyed segment antara Kecamatan Bikomi Nilulat dan Sub-distrik Passabe. Konflik ini sering kali dipicu oleh klaim tumpang tindih atas tanah yang diakui secara adat oleh masyarakat lokal, sementara pemerintah kedua negara memiliki kesepakatan formal yang tidak selalu sejalan dengan pemahaman masyarakat. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan, seperti dialog dan kerjasama antara kedua negara, menunjukkan bahwa pendekatan damai dan partisipatif sangat penting. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah penekanan pada perlunya melibatkan masyarakat lokal dan tokoh adat dalam proses penyelesaian konflik, sehingga solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan dan menghormati kearifan lokal. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang batas wilayah dan hak-hak mereka juga menjadi langkah penting untuk mencegah konflik serupa di masa depan.
Hal positif yang bisa diambil yaitu Pendidikan sebagai Solusi Jangka Panjang, pendidikan masyarakat mengenai batas wilayah dan hak-hak mereka dapat menjadi langkah proaktif untuk mencegah konflik di masa depan.

2.Jika Indonesia tidak memiliki konsep Wawasan Nusantara, dampaknya bisa sangat signifikan bagi wilayah dan bangsa ini. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang keberagaman budaya, etnis, dan sumber daya alam yang ada, masyarakat mungkin akan kehilangan identitas nasional yang kuat. Hal ini dapat menyebabkan fragmentasi, di mana setiap daerah lebih fokus pada kepentingan lokal tanpa memperhatikan kesatuan sebagai bangsa. Selain itu, potensi konflik antar daerah bisa meningkat, mengingat ketidakmampuan untuk melihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Pengelolaan sumber daya juga bisa menjadi tidak optimal, dengan ketimpangan ekonomi yang semakin mencolok antara daerah. Dalam hal pertahanan dan keamanan, tanpa kesatuan visi, Indonesia akan lebih rentan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar. Terakhir, rasa nasionalisme di kalangan generasi muda bisa menurun, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dengan demikian, hilangnya Wawasan Nusantara dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik Indonesia secara keseluruhan.

3.Konsep Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam mencegah timbulnya konflik, seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Wawasan Nusantara mengedepankan pemahaman bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau, budaya, dan etnis, sehingga penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Dalam konteks sengketa perbatasan, pendekatan ini mendorong dialog dan diplomasi sebagai sarana penyelesaian masalah, bukan kekerasan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan toleransi, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis.

NAMA: Giska D E Simanullang
NPM: 2416041021
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Analisis saya mengenai vidio tesebut adalah, geopolitika merupakan penyelenggaraan negara dimana setiap kebijakan dikaitkan denga n masalah geografi. Teori geopolitik bangsa indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai dasar dalam menentukan politik nasional dugunakan sebagai timbangan dasa dalam menentukan politik nasional. Teori geopolitik dipekenalkan pertama kali oleh Ir.Soekano pada sidang BPUPKI 1 Juni 1745. Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah tetapi membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.

Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumbe pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
1. Kesatuan Politik
2. Kesatuan Hukum
3. Kesatuan Sosial-Budaya
4. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan
Negara Indonesia adalah negara Kesatuan berbentuk Republik dimana wilayahnyab terbentuk dari ribuan pulau.

NAMA: Giska D E Simanullang
NPM: 2416041021
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

NAMA: Giska D E Simanullang
NPM: 2416041021
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara