Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
Posts made by Aisyah Sathrani Meiva
KP_I&E -> PRESENSI 1 -> PRESENSI 1 -> Re: PRESENSI 1
NAME : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Adm. Negara
Menurut saya setelah membaca jurnal yang diberikan, "Semangat Bela Negara di Tengah Pandemi COVID-19," membahas pentingnya kesadaran bela negara masyarakat dan aktualisasinya, khususnya selama pandemi.
Sikap dan tindakan yang menunjukkan cinta dan kesetiaan terhadap negara, seperti menjaga persatuan dan menghadapi ancaman seperti pandemi COVID-19, dianggap sebagai bela negara.
Bela negara diatur dalam beberapa perundangan, seperti:
1. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945: Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
2. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945: Menegaskan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan.
Contoh tindakan nyata bela negara selama pandemi meliputi:
1. Menjaga kebersihan dan kesehatan.
2. Tidak menyebarkan berita hoaks.
3. Mengikuti aturan pemerintah, seperti isolasi mandiri dan pembatasan sosial.
4. Memberikan dukungan moral dan material kepada tenaga medis serta masyarakat terdampak.
Ketidakstabilan ekonomi dan sosial adalah salah satu dari banyak masalah yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Namun, dengan kerja sama dan rasa terima kasih, masalah ini dapat diatasi.
Penulis memberikan perspektif bahwa bela negara dapat dicapai melalui tindakan sederhana yang menunjukkan empati satu sama lain selain tindakan militer. Mengikuti protokol kesehatan, misalnya, adalah contoh nyata dari bela negara karena memastikan keselamatan masyarakat. Jurnal ini penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang fungsi mereka dalam menjaga stabilitas negara, terutama selama krisis seperti pandemi.
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Adm. Negara
Menurut saya setelah membaca jurnal yang diberikan, "Semangat Bela Negara di Tengah Pandemi COVID-19," membahas pentingnya kesadaran bela negara masyarakat dan aktualisasinya, khususnya selama pandemi.
Sikap dan tindakan yang menunjukkan cinta dan kesetiaan terhadap negara, seperti menjaga persatuan dan menghadapi ancaman seperti pandemi COVID-19, dianggap sebagai bela negara.
Bela negara diatur dalam beberapa perundangan, seperti:
1. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945: Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
2. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945: Menegaskan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan.
Contoh tindakan nyata bela negara selama pandemi meliputi:
1. Menjaga kebersihan dan kesehatan.
2. Tidak menyebarkan berita hoaks.
3. Mengikuti aturan pemerintah, seperti isolasi mandiri dan pembatasan sosial.
4. Memberikan dukungan moral dan material kepada tenaga medis serta masyarakat terdampak.
Ketidakstabilan ekonomi dan sosial adalah salah satu dari banyak masalah yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Namun, dengan kerja sama dan rasa terima kasih, masalah ini dapat diatasi.
Penulis memberikan perspektif bahwa bela negara dapat dicapai melalui tindakan sederhana yang menunjukkan empati satu sama lain selain tindakan militer. Mengikuti protokol kesehatan, misalnya, adalah contoh nyata dari bela negara karena memastikan keselamatan masyarakat. Jurnal ini penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang fungsi mereka dalam menjaga stabilitas negara, terutama selama krisis seperti pandemi.
Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Adm. Negara
Dari vidio yang saya tonton, saya bisa mengambil beberapa dan menambahkan beberapa point materi" yang telat disampaikan.
Ketahanan nasional berfungsi sebagai benteng yang melindungi negara kita dari ancaman dari dalam maupun dari luar, baik itu ancaman fisik seperti perang maupun ancaman non-fisik seperti konflik sosial, ekonomi, dan budaya. Ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau militer, seperti yang ditunjukkan dalam video ini.
Dalam konteks ketahanan nasional, PKn membantu kita memahami nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI sebagai dasar berpikir dan bertindak. Ini adalah tugas penting dari PKn untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan persatuan, menghormati perbedaan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.
Faktor yang memengaruhi ketahanan nasional :
1. Ekonomi: Ekonomi yang kuat membuat orang lebih sejahtera dan stabil.
2. Sosial-budaya: Kita harus menghormati perbedaan budaya, suku, agama, dll. supaya tidak mudah terpecah.
3. Pertahanan dan Keamanan: Kita harus siap menghadapi ancaman dari luar, seperti perang siber atau ancaman teknologi.
Ancaman terhadap ketahanan nasional terus berkembang di era modern. Misalnya:
1. Hoaks dan disinformasi yang membuat orang mudah ditipu
2. Globalisasi yang kadang-kadang membuat kita lupa budaya kita
3. Krisis lingkungan seperti perubahan iklim yang dapat mempengaruhi sumber daya kita.
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Adm. Negara
Dari vidio yang saya tonton, saya bisa mengambil beberapa dan menambahkan beberapa point materi" yang telat disampaikan.
Ketahanan nasional berfungsi sebagai benteng yang melindungi negara kita dari ancaman dari dalam maupun dari luar, baik itu ancaman fisik seperti perang maupun ancaman non-fisik seperti konflik sosial, ekonomi, dan budaya. Ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau militer, seperti yang ditunjukkan dalam video ini.
Dalam konteks ketahanan nasional, PKn membantu kita memahami nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI sebagai dasar berpikir dan bertindak. Ini adalah tugas penting dari PKn untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan persatuan, menghormati perbedaan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.
Faktor yang memengaruhi ketahanan nasional :
1. Ekonomi: Ekonomi yang kuat membuat orang lebih sejahtera dan stabil.
2. Sosial-budaya: Kita harus menghormati perbedaan budaya, suku, agama, dll. supaya tidak mudah terpecah.
3. Pertahanan dan Keamanan: Kita harus siap menghadapi ancaman dari luar, seperti perang siber atau ancaman teknologi.
Ancaman terhadap ketahanan nasional terus berkembang di era modern. Misalnya:
1. Hoaks dan disinformasi yang membuat orang mudah ditipu
2. Globalisasi yang kadang-kadang membuat kita lupa budaya kita
3. Krisis lingkungan seperti perubahan iklim yang dapat mempengaruhi sumber daya kita.
Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Adm. Negara
1. Artikel ini membahas situasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019, yang dianggap sebagai tahun yang buruk bagi hak asasi manusia karena banyaknya kasus pelanggaran yang belum diselesaikan. Ada beberapa masalah, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran HAM yang berkelanjutan di Papua oleh aparat keamanan. Namun, ada juga hal-hal baik, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki undang-undang dan perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, masih ada banyak tantangan untuk melaksanakannya, terutama dalam hal akuntabilitas. Karena ada gerakan masyarakat yang menentang ketidakadilan, masa depan penegakan HAM juga lebih cerah. Artikel ini meningkatkan pemahaman tentang peran masyarakat dan pengawasan publik dalam mendorong pemerintah untuk menjadi lebih bertanggung jawab dalam penegakan HAM.
2. Demokrasi Indonesia tidak hanya berasal dari ide-ide Barat, tetapi juga dari nilai-nilai budaya dan tradisi, seperti musyawarah untuk mencapai konsensus. Nilai ini mendorong proses pengambilan keputusan yang mengambil berbagai perspektif. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjadi dasar demokrasi Indonesia, yang menekankan bahwa nilai religiusitas harus ada dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Demokrasi Indonesia, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan betapa pentingnya untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan nilai moral agama. Ini adalah ciri khas demokrasi Indonesia yang menunjukkan bahwa kebebasan warga negara harus sejalan dengan nilai-nilai agama mereka.
3. Meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang, masih ada tantangan, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat. Banyak kritik yang menyoroti bahwa kebebasan berekspresi dibatasi, ada diskriminasi terhadap orang-orang, dan pemerintah tidak transparan dan bertanggung jawab. Secara ideal, demokrasi Indonesia seharusnya mengikuti Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan hak asasi manusia. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa ada banyak hambatan yang menghalangi pencapaian demokrasi yang benar-benar mengikuti nilai-nilai tersebut.
4. Ketika anggota parlemen melakukan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, ini menunjukkan adanya disfungsi dalam representasi rakyat. Praktik seperti ini mencederai prinsip demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.Agar tekanan sosial dapat mendorong anggota parlemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tindakan seperti ini harus mendapatkan perhatian lebih dari publik dan media.
5. Kekuasaan kharismatik berdasarkan tradisi atau agama dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, terutama jika mengabaikan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan seperti ini harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap hak-hak dasar manusia dalam demokrasi. Kekuasaan karismatik yang menyesatkan publik atau mengorbankan HAM tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern yang menghargai kebebasan individu. Di era demokrasi saat ini, HAM seharusnya menjadi prioritas utama agar tidak ada orang yang menjadi korban kepentingan politik atau kepentingan pribadi yang tidak jelas.
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Adm. Negara
1. Artikel ini membahas situasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019, yang dianggap sebagai tahun yang buruk bagi hak asasi manusia karena banyaknya kasus pelanggaran yang belum diselesaikan. Ada beberapa masalah, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran HAM yang berkelanjutan di Papua oleh aparat keamanan. Namun, ada juga hal-hal baik, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki undang-undang dan perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, masih ada banyak tantangan untuk melaksanakannya, terutama dalam hal akuntabilitas. Karena ada gerakan masyarakat yang menentang ketidakadilan, masa depan penegakan HAM juga lebih cerah. Artikel ini meningkatkan pemahaman tentang peran masyarakat dan pengawasan publik dalam mendorong pemerintah untuk menjadi lebih bertanggung jawab dalam penegakan HAM.
2. Demokrasi Indonesia tidak hanya berasal dari ide-ide Barat, tetapi juga dari nilai-nilai budaya dan tradisi, seperti musyawarah untuk mencapai konsensus. Nilai ini mendorong proses pengambilan keputusan yang mengambil berbagai perspektif. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjadi dasar demokrasi Indonesia, yang menekankan bahwa nilai religiusitas harus ada dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Demokrasi Indonesia, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan betapa pentingnya untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan nilai moral agama. Ini adalah ciri khas demokrasi Indonesia yang menunjukkan bahwa kebebasan warga negara harus sejalan dengan nilai-nilai agama mereka.
3. Meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang, masih ada tantangan, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat. Banyak kritik yang menyoroti bahwa kebebasan berekspresi dibatasi, ada diskriminasi terhadap orang-orang, dan pemerintah tidak transparan dan bertanggung jawab. Secara ideal, demokrasi Indonesia seharusnya mengikuti Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan hak asasi manusia. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa ada banyak hambatan yang menghalangi pencapaian demokrasi yang benar-benar mengikuti nilai-nilai tersebut.
4. Ketika anggota parlemen melakukan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, ini menunjukkan adanya disfungsi dalam representasi rakyat. Praktik seperti ini mencederai prinsip demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.Agar tekanan sosial dapat mendorong anggota parlemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tindakan seperti ini harus mendapatkan perhatian lebih dari publik dan media.
5. Kekuasaan kharismatik berdasarkan tradisi atau agama dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, terutama jika mengabaikan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan seperti ini harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap hak-hak dasar manusia dalam demokrasi. Kekuasaan karismatik yang menyesatkan publik atau mengorbankan HAM tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern yang menghargai kebebasan individu. Di era demokrasi saat ini, HAM seharusnya menjadi prioritas utama agar tidak ada orang yang menjadi korban kepentingan politik atau kepentingan pribadi yang tidak jelas.