Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Najwa Intan Zahira_2416041033
Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Analisis kasus 2
1. Isi dari artikel tersebut, HAM pada tahun 2019 benar-benar berada pada titik terendah karena mengalami kemunduran pada kualitas HAM. Kasus tersebut berisi tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, adanya pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskrimasi gender, yang terakhir kegagalan pemerintah dalam menciptakan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM.
Hal positif yang dapat diambil adalah Indonesia terus mengupayakan beberapa pembaruan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakan supremasi hukum, dan memperbarui sektor keamanan publik. Dalam hal ini pemerintah masih berusaha supaya masyarakat indonesia mendapatkan apa yang seharusnya dirasakan dalam kepemilikan Hak Asasi Manusia.
2. Demokrasi yang diambil dari istiadat/budaya di Indonesia sebenarnya hasil dari adaptasi dari perkembangan zaman dan pengaruh dari luar yang diwariskan dari setiap generasi. Dengan memahami akar dari sebuah demokrasi di Indonesia, diharapkan bisa lebih menghargai dan melestarikan nilai-nilai luhur. Contohnya seperti proses pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, tolong-menolong jika ada yang berada dalam masalah, dan lain sebagainya.
Prinsip demokrasi berdasarkan Ketuhanan yang maha esa seharusnya bisa menjadi pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia karena jika seseorang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka bisa mendorong manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan. Selain itu, bisa dijadikan pelajaran mengenai pentingnya toleransi dan saling menghormati.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menurut saya pribadi masih belum 100% sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena masih ada oknum-oknum penegak keadilan yang bertolak belakang dengan hukum yang ada. Oknum-oknum tersebut juga ada yang menghambat HAM di masyarakat biasa dan mangacuhkan suara-suara dari rakyat kecil seolah sengaja menulikan telinga mereka. Kebijakan yang dibuat banyak yang menguntungkan bagi aparatur negara dan sangat merugikan bagi rakyat biasa. Kebijakan-kebijakan yang dibuat sengaja untuk menyejahterakan orang-orang yang berkuasa dan sengaja menindas rakyat-rakyat kecil saja.
4. Tanggapan saya mengenai sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun sebenarnya melaksanakan politik untuk kepentingan pribadi itu termasuk ke pelanggaran sumpah yang sudah diutarakan saat pertama kali dilantik. Oknum seperti itu sangat mengacaukan negara karena bertindak seolah-olah tidak ada aturan yang mengikatnya. Bukan hanya rakyat yang merugi, tetapi juga negara yang dijadikan sebagai kapal untuk menjalankan semua Kebijakan-kebijakan pribadinya tersebut untuk kepentingan sendiri.
5. Pihak-pihak yang mempunyai kekuasan kharismatik tega menggerakan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, seolah-olah rakyat adalah boneka yang bisa dimainkan dengan mudahnya dan diarahkan dengan gampangnya. Mempermainkan segala hak-hak yang seharusnya diberikan secara adil dan keseluruhan, menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Indonesia mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyat namun pada kenyataan berbanding terbalik dengan itu semua, yang ada hanya menyejahterakan pihak-pihak 'tinggi' saja.
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Analisis kasus 2
1. Isi dari artikel tersebut, HAM pada tahun 2019 benar-benar berada pada titik terendah karena mengalami kemunduran pada kualitas HAM. Kasus tersebut berisi tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, adanya pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskrimasi gender, yang terakhir kegagalan pemerintah dalam menciptakan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM.
Hal positif yang dapat diambil adalah Indonesia terus mengupayakan beberapa pembaruan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakan supremasi hukum, dan memperbarui sektor keamanan publik. Dalam hal ini pemerintah masih berusaha supaya masyarakat indonesia mendapatkan apa yang seharusnya dirasakan dalam kepemilikan Hak Asasi Manusia.
2. Demokrasi yang diambil dari istiadat/budaya di Indonesia sebenarnya hasil dari adaptasi dari perkembangan zaman dan pengaruh dari luar yang diwariskan dari setiap generasi. Dengan memahami akar dari sebuah demokrasi di Indonesia, diharapkan bisa lebih menghargai dan melestarikan nilai-nilai luhur. Contohnya seperti proses pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, tolong-menolong jika ada yang berada dalam masalah, dan lain sebagainya.
Prinsip demokrasi berdasarkan Ketuhanan yang maha esa seharusnya bisa menjadi pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia karena jika seseorang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka bisa mendorong manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan. Selain itu, bisa dijadikan pelajaran mengenai pentingnya toleransi dan saling menghormati.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menurut saya pribadi masih belum 100% sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena masih ada oknum-oknum penegak keadilan yang bertolak belakang dengan hukum yang ada. Oknum-oknum tersebut juga ada yang menghambat HAM di masyarakat biasa dan mangacuhkan suara-suara dari rakyat kecil seolah sengaja menulikan telinga mereka. Kebijakan yang dibuat banyak yang menguntungkan bagi aparatur negara dan sangat merugikan bagi rakyat biasa. Kebijakan-kebijakan yang dibuat sengaja untuk menyejahterakan orang-orang yang berkuasa dan sengaja menindas rakyat-rakyat kecil saja.
4. Tanggapan saya mengenai sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun sebenarnya melaksanakan politik untuk kepentingan pribadi itu termasuk ke pelanggaran sumpah yang sudah diutarakan saat pertama kali dilantik. Oknum seperti itu sangat mengacaukan negara karena bertindak seolah-olah tidak ada aturan yang mengikatnya. Bukan hanya rakyat yang merugi, tetapi juga negara yang dijadikan sebagai kapal untuk menjalankan semua Kebijakan-kebijakan pribadinya tersebut untuk kepentingan sendiri.
5. Pihak-pihak yang mempunyai kekuasan kharismatik tega menggerakan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, seolah-olah rakyat adalah boneka yang bisa dimainkan dengan mudahnya dan diarahkan dengan gampangnya. Mempermainkan segala hak-hak yang seharusnya diberikan secara adil dan keseluruhan, menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Indonesia mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyat namun pada kenyataan berbanding terbalik dengan itu semua, yang ada hanya menyejahterakan pihak-pihak 'tinggi' saja.
Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Analisis kasus 1
1. Tanggapan saya dari dalam artikel tersebut konflik yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste sebenarnya karena belum adanya kejelasan mengenai kepemilikan zona wilayah yang sedang diperebutkan oleh kedua belah pihak. Ketidakpastian ini memicu kedua belah belah pihak saling mengakui bahwa zona tersebut miliknya dan tidak peduli dengan peraturan yang ada. Konflik komunal diawali dengan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste yang membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia dan menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Jika berdasarkan nota kesepahaman, zona bebas tidak boleh dikuasai secara sepihak. Penyebab lainnya yang menyebabkan konflik dari pembangunan jalan ini adalah merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara.
Hal positif yang menurut saya bisa diambil dari kasus tersebut yang pertama sebagai acuan dalam pembentukan kebijakan mengenai perbatasan wilayah, yang kedua semua pihak sama-sama memperjuangkan wilayah untuk kesejahteraan negara dan bangsanya.
2. Menurut pendapat saya jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, yang pertama setiap wilayah perbatasan kemungkinan besar akan diambil alih oleh wilayah lain karena tidak memiliki sumber hukum yang jelas. Yang kedua, berdasarkan prinsip wawasan nusantara yaitu keutuhan wilayah artinya wilayah harus dipertahankan keutuhannya, jika tidak mengikuti prinsip ini maka wilayah Indonesia akan dengan mudahnya diambil alih oleh negara lain, yang terakhir jika tanpa adanya wawasan nusantara Indonesia tidak akan bisa memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya.
3. Wawasan nusantara dalam mencegah konflik perbatasan yang pertama, adalah menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia baik darat, pulau-pulai, dan lautan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan yang menjadi pegangan kuat dalam menghadapi segala bentuk pengakuan dan ancaman terhadap wilayah negara.
Yang kedua, wawasan nusantara menekankan pentingnya penjaga kedaulatan negara terhadap wilayahnya yang artinya jika ada suatu pelanggaran akan dianggap sebagai ancaman serius yang harus dihadapi.
Yang ketiga, konsep ini mendorong Indonesia untuk aktif menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga supaya jika ada berbagai permasalahan perbatasan bisa langsung diselesaikan secara damai dan saling menguntungkan.
Yang keempat, menekankan pentingnya menjaga kekuatan pertahanan dan keamanan dalam menjamin keamanan bagi seluruh wilayah dan mencegah adanya ancaman dari luar.
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Analisis kasus 1
1. Tanggapan saya dari dalam artikel tersebut konflik yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste sebenarnya karena belum adanya kejelasan mengenai kepemilikan zona wilayah yang sedang diperebutkan oleh kedua belah pihak. Ketidakpastian ini memicu kedua belah belah pihak saling mengakui bahwa zona tersebut miliknya dan tidak peduli dengan peraturan yang ada. Konflik komunal diawali dengan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste yang membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia dan menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Jika berdasarkan nota kesepahaman, zona bebas tidak boleh dikuasai secara sepihak. Penyebab lainnya yang menyebabkan konflik dari pembangunan jalan ini adalah merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara.
Hal positif yang menurut saya bisa diambil dari kasus tersebut yang pertama sebagai acuan dalam pembentukan kebijakan mengenai perbatasan wilayah, yang kedua semua pihak sama-sama memperjuangkan wilayah untuk kesejahteraan negara dan bangsanya.
2. Menurut pendapat saya jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, yang pertama setiap wilayah perbatasan kemungkinan besar akan diambil alih oleh wilayah lain karena tidak memiliki sumber hukum yang jelas. Yang kedua, berdasarkan prinsip wawasan nusantara yaitu keutuhan wilayah artinya wilayah harus dipertahankan keutuhannya, jika tidak mengikuti prinsip ini maka wilayah Indonesia akan dengan mudahnya diambil alih oleh negara lain, yang terakhir jika tanpa adanya wawasan nusantara Indonesia tidak akan bisa memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya.
3. Wawasan nusantara dalam mencegah konflik perbatasan yang pertama, adalah menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia baik darat, pulau-pulai, dan lautan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan yang menjadi pegangan kuat dalam menghadapi segala bentuk pengakuan dan ancaman terhadap wilayah negara.
Yang kedua, wawasan nusantara menekankan pentingnya penjaga kedaulatan negara terhadap wilayahnya yang artinya jika ada suatu pelanggaran akan dianggap sebagai ancaman serius yang harus dihadapi.
Yang ketiga, konsep ini mendorong Indonesia untuk aktif menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga supaya jika ada berbagai permasalahan perbatasan bisa langsung diselesaikan secara damai dan saling menguntungkan.
Yang keempat, menekankan pentingnya menjaga kekuatan pertahanan dan keamanan dalam menjamin keamanan bagi seluruh wilayah dan mencegah adanya ancaman dari luar.
Nama : Najwa Intan Zahira
NPM :2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Analisis yang saya dapat dari video tersebut membahas tentang konsep geopolitik yang mempunyai pengertian ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi yang mempengaruhi kebijakan politik dan dan antar negara. Tujuan dari geopolitik sendiri untuk memahami kebijakan luar negeri melalui analisis keputusan politik suatu negara, memperhitungkan kemungkinan terjadinya konflik, dan menjadi acuan untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Konsep geopolitik di Indonesia sendiri mempunyai teori bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan dengan kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Prinsip utama dari geopolitk Indonesia berfokus kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah bisa disebut juga sebagai wawasan nusantara. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam memandang wilayahnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Keunggulan bangsa Indonesia dilihat dari jumlah penduduknya yang cukup besar, memiliki keanekaragaman dari berbagai aspek kehidupan, dan letak wilayah yang strategis.
NPM :2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Analisis yang saya dapat dari video tersebut membahas tentang konsep geopolitik yang mempunyai pengertian ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi yang mempengaruhi kebijakan politik dan dan antar negara. Tujuan dari geopolitik sendiri untuk memahami kebijakan luar negeri melalui analisis keputusan politik suatu negara, memperhitungkan kemungkinan terjadinya konflik, dan menjadi acuan untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Konsep geopolitik di Indonesia sendiri mempunyai teori bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan dengan kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Prinsip utama dari geopolitk Indonesia berfokus kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah bisa disebut juga sebagai wawasan nusantara. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam memandang wilayahnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Keunggulan bangsa Indonesia dilihat dari jumlah penduduknya yang cukup besar, memiliki keanekaragaman dari berbagai aspek kehidupan, dan letak wilayah yang strategis.
Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara