NAMA :Silvi Aninda
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
Posts made by Silvi Aninda
NAMA : Silvi Aninda
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia dan berikan analisis mu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel ini menjelaskan beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, yang mencangkup tindakan represif terhadap aktivis, pembatasan kebebasan berekspresi, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Ada banyak kasus pelanggaran yang tidak di tangani secara serius oleh pihak yang berwenang. Artikel ini juga menjelaskan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realitas dilapangan. Hal positif yang saya dapat adalah meningkatnya kesadaran tentang isu-isu HAM yang ada di Indonesia dan juga pentingnya penegakan hak-hak tersebut. Perjuangan aktivis dan organisasi masyarakat sipil memberikan banyak inspirasi untuk bisa terlibat dalam upaya penegakan HAM. Meskipun juga banyak tantangan yang dihadapi, ini menunjukkan bahwa perubahan mungkin saja bisa terjadi jika ada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan komunitas internasional.
2. Berikan analisis mu Tentang demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya yang berke-tuhanan yang maha Esa?
Jawaban :
Pancasila sebagai ideologi negara indonesia yang mengutamakan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berada di urutan paling atas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan demokrasi, spiritualitas dan moralitas telah menjadi dasar yang penting. Dalam konteks demokrasi, nilai ini penting untuk memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan dihargai, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Ini juga menggambarkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketuhanan Yang Maha Esa juga mendorong sikap toleransi antarumat beragama dan antarbudaya. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, sikap toleransi ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.Toleransi dalam konteks demokrasi memungkinkan terjadinya dialog dan interaksi antar kelompok yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial dan mencegah terjadinya konflik.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1954 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan, tetapi juga masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menegakkan hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam memastikan partisipasi masyarakat yang luas dan inklusif. kasus pelanggaran hak asasi manusia juga masih terjadi di indonesia, hal ini menunjukkan harus ada perhatian yang lebih dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi menlaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Ketika anggota parlemen tidak bisa mewakili kepentingan masyarakat, bisa menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Karena rakyat merasa suaranya tidak didengar dan tidak dihargai. Sebagai anggota parlemen seharusnya juga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Perlu diingatkan kembali bahwa mereka itu dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, dan jika mereka menyimpang dari tugasnya, mereka juga harus siap menerima konsekuensinya, termasuk kritik dari masyarakat dan kemungkinan pemecatan dalam pemilihan selanjutnya.
5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Pihak yang mempunyai kekuasaan kharismatik sering menggunakan argumen yang kuat dan simbol-simbol budaya maupun agama untuk membangun emosi rakyat. Hal ini bisa menuju pada pengorbanan individu atau kelompok demi kepentingan yang lebih besar, sering juga tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan baik. Ketika loyalitas ini dipakai untuk tujuan yang merugikan, yaitu seperti konflik atau diskriminasi, yang menjadi masalah serius. Ketika rakyat dipaksa demi kepentingan kekuasaan, hal ini sering melanggar hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan juga hak untuk tidak didiskriminasi dapat teracuhkan. Seharusnya dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia menjadi landasan utama, dan tindakan yang merugikan suatu individu atau kelompok harus dilawan.
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia dan berikan analisis mu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel ini menjelaskan beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, yang mencangkup tindakan represif terhadap aktivis, pembatasan kebebasan berekspresi, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Ada banyak kasus pelanggaran yang tidak di tangani secara serius oleh pihak yang berwenang. Artikel ini juga menjelaskan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realitas dilapangan. Hal positif yang saya dapat adalah meningkatnya kesadaran tentang isu-isu HAM yang ada di Indonesia dan juga pentingnya penegakan hak-hak tersebut. Perjuangan aktivis dan organisasi masyarakat sipil memberikan banyak inspirasi untuk bisa terlibat dalam upaya penegakan HAM. Meskipun juga banyak tantangan yang dihadapi, ini menunjukkan bahwa perubahan mungkin saja bisa terjadi jika ada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan komunitas internasional.
2. Berikan analisis mu Tentang demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya yang berke-tuhanan yang maha Esa?
Jawaban :
Pancasila sebagai ideologi negara indonesia yang mengutamakan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berada di urutan paling atas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan demokrasi, spiritualitas dan moralitas telah menjadi dasar yang penting. Dalam konteks demokrasi, nilai ini penting untuk memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan dihargai, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Ini juga menggambarkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketuhanan Yang Maha Esa juga mendorong sikap toleransi antarumat beragama dan antarbudaya. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, sikap toleransi ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.Toleransi dalam konteks demokrasi memungkinkan terjadinya dialog dan interaksi antar kelompok yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial dan mencegah terjadinya konflik.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1954 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan, tetapi juga masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menegakkan hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam memastikan partisipasi masyarakat yang luas dan inklusif. kasus pelanggaran hak asasi manusia juga masih terjadi di indonesia, hal ini menunjukkan harus ada perhatian yang lebih dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi menlaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Ketika anggota parlemen tidak bisa mewakili kepentingan masyarakat, bisa menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Karena rakyat merasa suaranya tidak didengar dan tidak dihargai. Sebagai anggota parlemen seharusnya juga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Perlu diingatkan kembali bahwa mereka itu dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, dan jika mereka menyimpang dari tugasnya, mereka juga harus siap menerima konsekuensinya, termasuk kritik dari masyarakat dan kemungkinan pemecatan dalam pemilihan selanjutnya.
5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Pihak yang mempunyai kekuasaan kharismatik sering menggunakan argumen yang kuat dan simbol-simbol budaya maupun agama untuk membangun emosi rakyat. Hal ini bisa menuju pada pengorbanan individu atau kelompok demi kepentingan yang lebih besar, sering juga tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan baik. Ketika loyalitas ini dipakai untuk tujuan yang merugikan, yaitu seperti konflik atau diskriminasi, yang menjadi masalah serius. Ketika rakyat dipaksa demi kepentingan kekuasaan, hal ini sering melanggar hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan juga hak untuk tidak didiskriminasi dapat teracuhkan. Seharusnya dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia menjadi landasan utama, dan tindakan yang merugikan suatu individu atau kelompok harus dilawan.
NAMA : Silvi Aninda
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
NAMA : Silvi Aninda
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
Analisis kasus 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka hak penegakan hak asasi manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban:
Artikel tersebut membahas tentang gelapnya HAM di indonesia yang mengisyaratkan adanya tantangan besar atau kemunduran dalam melindungi dalam menegakkan HAM diindonesia. Artikel ini juga menyoroti tentang bagaimana kebijakan pemerintah atau undang-undang tertentu, seperti UU ITE atau regulasi terkait demonstrasi, digunakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil. mencakup contoh tentang pelanggaran HAM di daerah-daerah tertentu, seperti konflik agraria, pelanggaran di Papua, atau diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti komunitas LGBTQ+, perempuan, dan anak. Hal positif yang dapat saat ambil dari artikel ini yaitu dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya HAM.. Dari artikel tersebut kita bisa termotivasi untuk mengambil peran aktif, seperti bergabung dengan kampanye HAM atau mendukung kelompok yang terpinggirkan.
2. Berikan analismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber-ketuhanan yang maha esa?
Jawaban:
Demokrasi di Indonesia menempatkan musyawarah sebagai kunci dalam mengambil keputusan, yang selaras dengan tradisi adat di berbagai daerah. Adanya kebersamaan seperti gotong royong. Demokrasi Indonesia juga diwarnai oleh nilai toleransi yang diwariskan dari tradisi masyarakat multikultural.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini Apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
Analisis kasus 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka hak penegakan hak asasi manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban:
Artikel tersebut membahas tentang gelapnya HAM di indonesia yang mengisyaratkan adanya tantangan besar atau kemunduran dalam melindungi dalam menegakkan HAM diindonesia. Artikel ini juga menyoroti tentang bagaimana kebijakan pemerintah atau undang-undang tertentu, seperti UU ITE atau regulasi terkait demonstrasi, digunakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil. mencakup contoh tentang pelanggaran HAM di daerah-daerah tertentu, seperti konflik agraria, pelanggaran di Papua, atau diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti komunitas LGBTQ+, perempuan, dan anak. Hal positif yang dapat saat ambil dari artikel ini yaitu dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya HAM.. Dari artikel tersebut kita bisa termotivasi untuk mengambil peran aktif, seperti bergabung dengan kampanye HAM atau mendukung kelompok yang terpinggirkan.
2. Berikan analismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber-ketuhanan yang maha esa?
Jawaban:
Demokrasi di Indonesia menempatkan musyawarah sebagai kunci dalam mengambil keputusan, yang selaras dengan tradisi adat di berbagai daerah. Adanya kebersamaan seperti gotong royong. Demokrasi Indonesia juga diwarnai oleh nilai toleransi yang diwariskan dari tradisi masyarakat multikultural.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini Apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Praktik demokrasi Indonesia sudah sangat berkembang jika prinsip Pancasila dan HAM benar-benar diinternalisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Praktik demokrasi di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan
Dalam penerapannya agar benar-benar sesuai dengan nilai pancasila dan UUD NRI 1945.
4.Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agen politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sebagai anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mewakilkan Kepentingan rakyat secara nyata. Ketika mereka mengabaikan kepentingan rakyat demi kepentingan politik itu sama saja menuniukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai pancasila. Sikap seperti itu juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan menciptakan ketimpangan dalam mengambil keputusan politik.
5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memegang kekuasaan karismatik dari tradisi ataupun agama telah memegang peran penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi masyarakat. Namun, ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini bisa menjadi problematis, terutama dalam konteks demokrasi modern dan Hak Asasi Manusia.
Dalam penerapannya agar benar-benar sesuai dengan nilai pancasila dan UUD NRI 1945.
4.Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agen politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sebagai anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mewakilkan Kepentingan rakyat secara nyata. Ketika mereka mengabaikan kepentingan rakyat demi kepentingan politik itu sama saja menuniukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai pancasila. Sikap seperti itu juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan menciptakan ketimpangan dalam mengambil keputusan politik.
5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memegang kekuasaan karismatik dari tradisi ataupun agama telah memegang peran penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi masyarakat. Namun, ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini bisa menjadi problematis, terutama dalam konteks demokrasi modern dan Hak Asasi Manusia.
NAMA : Silvi Aninda
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
Analisis kasus 1
1. Bagaimanakah tanggapan mu terhadap isi artikel dan hal positif apakah yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel tersebut menjelaskan tentang konflik komunal diperbatasan Indonesia-Timor Leste yang bisa dikatakan jarang sekali terjadi kekerasan antarwarga. Konflik ini menimbulkan ketegangan antarwarga hingga berhari-hari. Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel tersebut yaitu pentingnya kerjasama bilateral karena Kerjasama dalam mengelola perbatasan dapat menciptakan saling pengertian dan kepercayaan antara Indonesia dan Timor Leste.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawaban :
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, identitas Indonesia yang beragam dapat terancam. Karena wawasan nusantara itu fungsinya sebagai pengikat dari berbagai suku, budaya, dan agama di seluruh kepulauan Indonesia. konsepsi ini juga mencakup tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Wawasan nusantara juga membantu memperkuat ketahanan nasional dengan cara menekankan pentingnya integrasi dan kerjasama antar daerah.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dapat mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Jawaban :
Dengan cara memperkuat identitas nasional, masyarakat berbagai di daerah dapat lebih menghargai perbedaan dan mengurangi potensi terjadinya konflik antar kelompok identitas nasional, masyarakat di berbagai daerah juga dapat lebih menghargai perbedaan dan mengurangi potensi konflik antar kelompok. Membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah perbatasan, yang dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan aksesibilitas.
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
Analisis kasus 1
1. Bagaimanakah tanggapan mu terhadap isi artikel dan hal positif apakah yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel tersebut menjelaskan tentang konflik komunal diperbatasan Indonesia-Timor Leste yang bisa dikatakan jarang sekali terjadi kekerasan antarwarga. Konflik ini menimbulkan ketegangan antarwarga hingga berhari-hari. Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel tersebut yaitu pentingnya kerjasama bilateral karena Kerjasama dalam mengelola perbatasan dapat menciptakan saling pengertian dan kepercayaan antara Indonesia dan Timor Leste.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawaban :
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, identitas Indonesia yang beragam dapat terancam. Karena wawasan nusantara itu fungsinya sebagai pengikat dari berbagai suku, budaya, dan agama di seluruh kepulauan Indonesia. konsepsi ini juga mencakup tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Wawasan nusantara juga membantu memperkuat ketahanan nasional dengan cara menekankan pentingnya integrasi dan kerjasama antar daerah.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dapat mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Jawaban :
Dengan cara memperkuat identitas nasional, masyarakat berbagai di daerah dapat lebih menghargai perbedaan dan mengurangi potensi terjadinya konflik antar kelompok identitas nasional, masyarakat di berbagai daerah juga dapat lebih menghargai perbedaan dan mengurangi potensi konflik antar kelompok. Membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah perbatasan, yang dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan aksesibilitas.