Nama :Fernando Hasan
NPM:2456041022
Kelas:Mandiri A

Geopolitik adalah cabang ilmu administrasi publik yang mempertimbangkan aspek geografis suatu negara dalam penyelenggaraan kebijakan. Terdapat berbagai teori geopolitik, seperti yang dikemukakan oleh Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, dan Alfred Thayer Mahan. Konsep geopolitik Indonesia mengedepankan Pancasila sebagai ideologi nasional yang mempengaruhi kebijakan berdasarkan kondisi geografis. Ir. Soekarno merumuskan prinsip-prinsip geopolitik Indonesia pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, menekankan persatuan nasional dan keberagaman sebagai kekuatan. Pandangan ini mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik terdiri dari ribuan pulau antara Samudra Pasifik dan Hindia serta Benua Asia dan Australia. Kesadaran akan geopolitik meningkat di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, menunjukkan pemahaman analitis terhadap isu-isu yang melibatkan kebijakan luar negeri serta dampaknya pada ekonomi, sosial, dan keamanan rakyat.

Nama:Fernandi Hasan
Kelas:Mandiri A
NPM :2456041022


Analisis Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia (2019)

Artikel ini mengungkapkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti kemunduran dalam penegakan HAM dan meningkatnya pelanggaran, terutama di Papua. Meski ada langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional, tantangan besar tetap ada, termasuk impunitas bagi pelanggar dan diskriminasi gender.

Hal Positif: Munculnya gerakan masyarakat dan mahasiswa sebagai kontrol sosial menunjukkan harapan untuk perbaikan.

Demokrasi dan Nilai Adat: Demokrasi Indonesia harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip Berke-Tuhanan: Prinsip ini seharusnya menjadi landasan moral dalam demokrasi, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Praktik Demokrasi Saat Ini: Praktik demokrasi sering kali tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terlihat dari agenda politik anggota parlemen yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat.

Kekuasaan Karismatik: Penggunaan kekuasaan karismatik untuk memobilisasi massa dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia, menimbulkan risiko bagi stabilitas demokrasi.

Nama:Fernandi Hasan
Kelas:Mandiri A
NPM:2456041022
Konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste, seperti yang terjadi pada Oktober 2013, dipicu oleh pembangunan infrastruktur yang melanggar kesepakatan bilateral. Terdapat beberapa faktor penyebab, antara lain belum tuntasnya delimitasi perbatasan, perbedaan interpretasi zona netral, dan sentimen negatif antarwarga. Artikel ini menekankan pentingnya analisis untuk mencegah konflik serupa di masa depan dengan memperkuat kerjasama dan komunikasi antara kedua negara serta menegaskan konsepsi wawasan nusantara untuk menjaga integritas wilayah dan mencegah ketegangan sosial.

Nama Fernando Hasan
Kelas Mandiri a
NPM 2456041022

Nama :Fernando Hasan
Kelas: Mandiri a
NPM :2456041022