Nama : Muhammad Widan Ghani
NPM : 2353031002
Paradigma anggaran tradisional masih input‑oriented dan historis, sedangkan anggaran berbasis NPM sudah kinerja‑oriented dan fokus ke output/outcome serta value for money. Zero‑Based Budgeting (ZBB) masuk sebagai tools buat “nge‑reset” pola lama itu dengan cara memaksa tiap program dijustifikasi ulang dari nol, diseleksi, dan diprioritaskan berbasis kinerja dan kebutuhan aktual.
Paradigma anggaran tradisional vs NPM
Anggaran tradisional:
Berbasis incremental dan data tahun lalu, sehingga alokasi cenderung copy‑paste dan lebih menekankan stabilitas serta kepatuhan prosedur daripada hasil.
Fokus pada jenis belanja (gaji, barang, modal) dan serapan anggaran, bukan pada outcome kebijakan publik, sehingga rawan inefisiensi dan program usang tetap dibiayai.
Anggaran berbasis NPM (performance‑based budgeting):
Inti NPM: adopsi prinsip manajemen privat ke publik untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga sistem anggaran didorong pindah dari model tradisional ke anggaran berbasis kinerja.
Performance budgeting mengaitkan dana dengan output/outcome program, memakai indikator kinerja, dan menghubungkan level pendanaan dengan hasil yang diharapkan.
Peran ZBB mengatasi kesenjangan
Konsep dan proses ZBB di sektor publik:
ZBB mengharuskan organisasi mulai dari basis nol, semua program dan kegiatan harus diajukan ulang dalam bentuk paket keputusan (decision packages) yang berisi tujuan, biaya, dan manfaat.
Paket‑paket ini kemudian dievaluasi dan diranking menurut prioritas strategis dan kontribusinya pada kinerja sebelum dialokasikan dana, bukan otomatis diwarisi dari anggaran tahun lalu.
Cara ZBB menjembatani tradisional dan NPM:
ZBB mengoreksi kelemahan anggaran tradisional dengan mematahkan historical bias dan memaksa re‑evaluasi semua program, sehingga program yang tidak efektif atau tidak relevan bisa dihentikan atau dipangkas.
Di sisi lain, ZBB menguatkan logika NPM karena setiap rupiah harus dijustifikasi berdasarkan tujuan, kinerja, dan alignment dengan prioritas kebijakan, sehingga anggaran benar‑benar menjadi instrumen value for money, bukan sekadar dokumen administratif
NPM : 2353031002
Paradigma anggaran tradisional masih input‑oriented dan historis, sedangkan anggaran berbasis NPM sudah kinerja‑oriented dan fokus ke output/outcome serta value for money. Zero‑Based Budgeting (ZBB) masuk sebagai tools buat “nge‑reset” pola lama itu dengan cara memaksa tiap program dijustifikasi ulang dari nol, diseleksi, dan diprioritaskan berbasis kinerja dan kebutuhan aktual.
Paradigma anggaran tradisional vs NPM
Anggaran tradisional:
Berbasis incremental dan data tahun lalu, sehingga alokasi cenderung copy‑paste dan lebih menekankan stabilitas serta kepatuhan prosedur daripada hasil.
Fokus pada jenis belanja (gaji, barang, modal) dan serapan anggaran, bukan pada outcome kebijakan publik, sehingga rawan inefisiensi dan program usang tetap dibiayai.
Anggaran berbasis NPM (performance‑based budgeting):
Inti NPM: adopsi prinsip manajemen privat ke publik untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga sistem anggaran didorong pindah dari model tradisional ke anggaran berbasis kinerja.
Performance budgeting mengaitkan dana dengan output/outcome program, memakai indikator kinerja, dan menghubungkan level pendanaan dengan hasil yang diharapkan.
Peran ZBB mengatasi kesenjangan
Konsep dan proses ZBB di sektor publik:
ZBB mengharuskan organisasi mulai dari basis nol, semua program dan kegiatan harus diajukan ulang dalam bentuk paket keputusan (decision packages) yang berisi tujuan, biaya, dan manfaat.
Paket‑paket ini kemudian dievaluasi dan diranking menurut prioritas strategis dan kontribusinya pada kinerja sebelum dialokasikan dana, bukan otomatis diwarisi dari anggaran tahun lalu.
Cara ZBB menjembatani tradisional dan NPM:
ZBB mengoreksi kelemahan anggaran tradisional dengan mematahkan historical bias dan memaksa re‑evaluasi semua program, sehingga program yang tidak efektif atau tidak relevan bisa dihentikan atau dipangkas.
Di sisi lain, ZBB menguatkan logika NPM karena setiap rupiah harus dijustifikasi berdasarkan tujuan, kinerja, dan alignment dengan prioritas kebijakan, sehingga anggaran benar‑benar menjadi instrumen value for money, bukan sekadar dokumen administratif