Nama : Muhammad Widan Ghani
NPM : 2353031002

Laporan keuangan sektor publik di Indonesia pada dasarnya terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komponen detailnya di entitas pemerintah pusat/daerah ada 7 laporan utama.
​
Jenis laporan utama
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, sehingga terlihat sumber, alokasi, dan penggunaan dana publik selama satu periode anggaran.
​
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL/Laporan Perubahan SAL)
Menjelaskan perubahan Saldo Anggaran Lebih, yaitu sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang tersedia untuk membiayai kegiatan periode berikutnya.
​
Neraca (Laporan Posisi Keuangan Pemerintah)
Menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada akhir periode pelaporan, sehingga menggambarkan kondisi keuangan pemerintah saat itu.

Laporan Operasional (LO) / Laporan Kinerja Keuangan
Menunjukkan pendapatan, beban, serta surplus/defisit dari kegiatan operasional pemerintah dalam satu periode, sebagai dasar evaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
​
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Menyajikan perubahan ekuitas pemerintah akibat surplus/defisit LO, koreksi, dan transaksi ekuitas lain selama periode berjalan.

Laporan Arus Kas (LAK)
Menggambarkan arus kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan, untuk menilai likuiditas dan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.
​
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Berisi kebijakan akuntansi dan penjelasan rinci atas pos-pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, dan LAK, sehingga laporan lebih transparan dan dapat diaudit

Nama : Muhammad Widan Ghani
NPM : 2353031002

Dalam memilih salah satu teknik akuntansi sektor publik (misalnya basis kas, kas menuju akrual, atau basis akrual penuh), ada beberapa pertimbangan kunci yang sebaiknya kalian diskusikan bareng. Pertama, tujuan pelaporan dan kebutuhan informasi: jika fokus utama masih pada akuntabilitas anggaran jangka pendek (siapa belanja berapa dan sudah terserap atau belum), basis kas atau kas menuju akrual masih sering dipilih karena selaras dengan logika penganggaran dan kontrol kas. Namun jika pemerintah ingin menilai kinerja secara lebih komprehensif, termasuk posisi aset, kewajiban, dan cost of service untuk penentuan tarif layanan, basis akrual jauh lebih unggul karena menghasilkan informasi yang lebih akurat, komprehensif, dan relevan bagi keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
​

Kedua, kapasitas institusional dan infrastruktur: transisi ke basis akrual menuntut standar akuntansi yang memadai (misalnya SAP berbasis akrual/IPSAS), SDM yang terlatih, sistem informasi akuntansi yang mumpuni, serta dukungan manajemen puncak; berbagai studi menunjukkan faktor pengetahuan, pelatihan, ketersediaan expertise, teknologi, dan biaya implementasi sangat menentukan keberhasilan adopsi teknik akuntansi yang lebih maju. Ketiga, konteks regulasi dan tekanan eksternal: di Indonesia misalnya, PP No. 71/2010 mendorong penerapan kas menuju akrual lalu akrual penuh untuk meningkatkan transparansi fiskal dan kualitas laporan keuangan pemerintah, sekaligus membuka akses lebih besar ke pendanaan dan kepercayaan pihak eksternal. Dengan demikian, pemilihan teknik akuntansi sektor publik idealnya bukan hanya soal “teknis pencatatan”, tetapi kompromi antara kualitas informasi yang diinginkan, kesiapan organisasi, regulasi yang berlaku, dan manfaat jangka panjang bagi akuntabilitas publik.

referensi : https://bandi.feb.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/0-sesi-2-teknik-akuntansi-pemerintahanpptx-1.pdf

Nama : Muhammad Widan Ghani
NPM : 2353031002

Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses evaluasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari kegiatan pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan. Berbeda dengan sektor swasta, yang biasanya berfokus pada keuntungan finansial, sektor publik mengukur kinerja berdasarkan hasil sosial dan manfaat publik, seperti kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.

Terdapat beberapa elemen utama dalam pengukuran kinerja sektor publik, yaitu input, output, outcome, dan dampak. Input adalah sumber daya yang digunakan, seperti anggaran atau tenaga kerja. Output mengacu pada hasil langsung dari kegiatan, seperti jumlah layanan yang diberikan. Outcome adalah perubahan atau manfaat yang dirasakan masyarakat, sementara dampak adalah efek jangka panjang yang lebih luas, misalnya penurunan angka kemiskinan atau peningkatan kesehatan masyarakat.

Pendekatan yang sering digunakan untuk pengukuran kinerja di sektor publik adalah "Value for Money" (VfM), yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam pelaksanaan program. Indikator kinerja yang relevan dan terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, juga penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang keberhasilan program.

Dalam implementasinya, pengukuran kinerja sektor publik menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data, kurangnya keselarasan antara tujuan program dan indikator kinerja, serta sulitnya mengukur hasil jangka panjang. Transparansi dan pelaporan yang efektif juga krusial agar masyarakat dapat memahami pencapaian pemerintah.

Dengan pengukuran kinerja yang baik, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengarahkan sumber daya publik secara lebih efisien untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta membuat perbaikan berbasis bukti pada program dan kebijakan mereka.

Nama : Muhammad Widan Ghani
NPM : 2353031002

Pengukuran kinerja sektor publik pada dasarnya adalah sistem untuk menilai seberapa jauh organisasi publik berhasil mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategisnya dengan menggunakan kombinasi indikator finansial dan nonfinansial. Tujuan utamanya bukan cuma “melaporkan angka”, tetapi menjadi alat pengendalian manajemen: membantu pemerintah fokus pada target program, memperbaiki kinerja periode berikutnya, sekaligus dasar pemberian reward dan punishment yang lebih objektif. Dalam praktik, pengukuran kinerja biasanya dibangun di atas indikator input, output, outcome, benefit, dan impact, sehingga bukan hanya volume kegiatan yang dinilai, tetapi juga hasil, manfaat, dan dampak layanan bagi masyarakat. Kerangka seperti value for money (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan Balanced Scorecard banyak dipakai untuk menyeimbangkan ukuran keuangan dengan kepuasan publik, kualitas proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan aparatur. Menurut berbagai literatur, penekanan yang terlalu besar pada output tanpa melihat outcome bisa bikin organisasi sibuk “mengejar angka” tetapi gagal menjawab pertanyaan kunci: apakah program benar-benar mengubah kualitas hidup warga dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik