Cobalah diskusikan disini tentang pengukuran kinerja sektor publik.
Diskusi
Nama : Annisa Yulianti
Npm : 2313031062
Menurut pendapat saya, pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian tujuan organisasi melalui indikator finansial dan non-finansial. Sistem ini tidak hanya mengukur output atau hasil langsung, tetapi juga memperhatikan efisiensi, dampak, serta kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik, dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti analisis anggaran, balanced scorecard, dan audit kinerja. Dengan demikian, pengukuran kinerja mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
Npm : 2313031062
Menurut pendapat saya, pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian tujuan organisasi melalui indikator finansial dan non-finansial. Sistem ini tidak hanya mengukur output atau hasil langsung, tetapi juga memperhatikan efisiensi, dampak, serta kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik, dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti analisis anggaran, balanced scorecard, dan audit kinerja. Dengan demikian, pengukuran kinerja mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
Nama : Wina Nadia Maratama
NPM : 2313031070
Menurut saya, pengukuran kinerja sektor publik itu cara untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah bekerja. Jadi, bukan cuma lihat hasil akhirnya, tapi juga prosesnya. Dengan pengukuran ini, bisa tahu apakah program pemerintah sudah berjalan sesuai rencana, uang dipakai dengan benar, dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Selain itu, hal ini bikin kerja pemerintah lebih terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Singkatnya, pengukuran kinerja itu penting supaya sektor publik bisa bekerja lebih efektif, efisien, dan transparan.
NPM : 2313031070
Menurut saya, pengukuran kinerja sektor publik itu cara untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah bekerja. Jadi, bukan cuma lihat hasil akhirnya, tapi juga prosesnya. Dengan pengukuran ini, bisa tahu apakah program pemerintah sudah berjalan sesuai rencana, uang dipakai dengan benar, dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Selain itu, hal ini bikin kerja pemerintah lebih terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Singkatnya, pengukuran kinerja itu penting supaya sektor publik bisa bekerja lebih efektif, efisien, dan transparan.
Nama: Dia Ravikasari
NPM: 2313031067
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses untuk menilai seberapa baik organisasi atau instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran ini penting untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah serta memastikan bahwa program dan layanan yang disediakan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Dapat dijadikan alat pengendali karena ada reward dan panishment system.
NPM: 2313031067
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses untuk menilai seberapa baik organisasi atau instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran ini penting untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah serta memastikan bahwa program dan layanan yang disediakan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Dapat dijadikan alat pengendali karena ada reward dan panishment system.
Nama: SUERNA
NPM: 2313031081
KELAS: C
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau organisasi publik berhasil mencapai tujuan dan memberikan nilai bagi masyarakat melalui penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Bukan sekadar menilai angka atau laporan keuangan, pengukuran ini juga mencerminkan bagaimana pelayanan publik benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat serta menjadi cermin transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah.
Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2018) dalam “Akuntansi Sektor Publik”, pengukuran kinerja sektor publik merupakan instrumen penting untuk menilai keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai misi dan visi, serta menjadi dasar evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja sektor publik adalah penghubung antara hasil yang dicapai pemerintah dengan harapan masyarakat, di mana data dan indikator bukan sekadar laporan administratif, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial pemerintah terhadap publik.
NPM: 2313031081
KELAS: C
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau organisasi publik berhasil mencapai tujuan dan memberikan nilai bagi masyarakat melalui penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Bukan sekadar menilai angka atau laporan keuangan, pengukuran ini juga mencerminkan bagaimana pelayanan publik benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat serta menjadi cermin transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah.
Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2018) dalam “Akuntansi Sektor Publik”, pengukuran kinerja sektor publik merupakan instrumen penting untuk menilai keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai misi dan visi, serta menjadi dasar evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja sektor publik adalah penghubung antara hasil yang dicapai pemerintah dengan harapan masyarakat, di mana data dan indikator bukan sekadar laporan administratif, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial pemerintah terhadap publik.
Nama : Ranum Sri Rahayu
NPM : 2313031074
Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses krusial dan kompleks yang bertujuan menilai seberapa efektif, efisien, dan ekonomis suatu organisasi pemerintah atau lembaga layanan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana pertanggungjawaban dana publik dilakukan. Berbeda dengan sektor swasta yang fokus pada laba, sektor publik harus mengedepankan prinsip Nilai untuk Uang (Value for Money), yang mencakup penilaian terhadap Ekonomi (biaya input terendah), Efisiensi, dan Efektivitas (pencapaian hasil atau dampak yang diinginkan, seperti peningkatan kesejahteraan atau penurunan angka kemiskinan). Sistem pengukuran ini harus mencakup serangkaian indikator yang tidak hanya terbatas pada data keuangan (input), tetapi juga data non-keuangan, seperti jumlah layanan yang dihasilkan (Output), perubahan perilaku atau kondisi masyarakat akibat layanan tersebut (Outcome), hingga dampak jangka panjang (Impact). Meskipun demikian, pengukuran ini menghadapi tantangan besar, termasuk kesulitan mengkuantifikasi tujuan yang bersifat sosial dan kualitatif, serta isolasi dampak kinerja dari faktor-faktor eksternal dan intervensi lembaga lain, sehingga memerlukan komitmen politik dan kerangka kerja terpadu seperti Balanced Scorecard yang dimodifikasi untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan manajemen berkelanjutan.
NPM : 2313031074
Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses krusial dan kompleks yang bertujuan menilai seberapa efektif, efisien, dan ekonomis suatu organisasi pemerintah atau lembaga layanan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana pertanggungjawaban dana publik dilakukan. Berbeda dengan sektor swasta yang fokus pada laba, sektor publik harus mengedepankan prinsip Nilai untuk Uang (Value for Money), yang mencakup penilaian terhadap Ekonomi (biaya input terendah), Efisiensi, dan Efektivitas (pencapaian hasil atau dampak yang diinginkan, seperti peningkatan kesejahteraan atau penurunan angka kemiskinan). Sistem pengukuran ini harus mencakup serangkaian indikator yang tidak hanya terbatas pada data keuangan (input), tetapi juga data non-keuangan, seperti jumlah layanan yang dihasilkan (Output), perubahan perilaku atau kondisi masyarakat akibat layanan tersebut (Outcome), hingga dampak jangka panjang (Impact). Meskipun demikian, pengukuran ini menghadapi tantangan besar, termasuk kesulitan mengkuantifikasi tujuan yang bersifat sosial dan kualitatif, serta isolasi dampak kinerja dari faktor-faktor eksternal dan intervensi lembaga lain, sehingga memerlukan komitmen politik dan kerangka kerja terpadu seperti Balanced Scorecard yang dimodifikasi untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan manajemen berkelanjutan.
Nama: Ika Rahmadhani
Npm: 2313301072
Menurut pandangan saya, pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau organisasi publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kinerja sektor publik tidak hanya diukur berdasarkan hasil keuangan, tetapi juga dari aspek pelayanan kepada masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, pengukuran kinerja di sektor publik harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar keluaran (output). Artinya, yang perlu dinilai bukan hanya seberapa banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Npm: 2313301072
Menurut pandangan saya, pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau organisasi publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kinerja sektor publik tidak hanya diukur berdasarkan hasil keuangan, tetapi juga dari aspek pelayanan kepada masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, pengukuran kinerja di sektor publik harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar keluaran (output). Artinya, yang perlu dinilai bukan hanya seberapa banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Nama : Icha Fera Nika
NPM : 2313031065
Kelas : 2023 C
Menurut saya, Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai seberapa baik instansi pemerintah atau organisasi publik dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuannya. Tujuan utama pengukuran ini adalah membantu manajer publik mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah berhasil atau perlu diperbaiki. Pengukuran ini tidak hanya melihat aspek keuangan, seperti anggaran dan pengeluaran, tetapi juga aspek nonkeuangan, seperti kepuasan masyarakat, efisiensi proses kerja, dan kualitas layanan. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki pengambilan keputusan, mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, hasil pengukuran juga digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun sanksi agar kinerja pegawai dan lembaga semakin baik.
NPM : 2313031065
Kelas : 2023 C
Menurut saya, Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai seberapa baik instansi pemerintah atau organisasi publik dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuannya. Tujuan utama pengukuran ini adalah membantu manajer publik mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah berhasil atau perlu diperbaiki. Pengukuran ini tidak hanya melihat aspek keuangan, seperti anggaran dan pengeluaran, tetapi juga aspek nonkeuangan, seperti kepuasan masyarakat, efisiensi proses kerja, dan kualitas layanan. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki pengambilan keputusan, mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, hasil pengukuran juga digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun sanksi agar kinerja pegawai dan lembaga semakin baik.
Nama : Arnesta Az Zahra
NPM : 2313031066
Menurut saya sebagai mahasiswa, pengukuran kinerja sektor publik sangat penting karena menjadi dasar untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah berhasil mencapai tujuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada profit, sektor publik menekankan pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Melalui pengukuran kinerja, pemerintah bisa mengetahui apakah program atau kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau hanya sekadar menghabiskan anggaran.
Selain itu, saya juga melihat bahwa pengukuran kinerja di sektor publik tidak bisa hanya menggunakan indikator finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan indikator non-finansial seperti kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan, dan tingkat kepercayaan publik. Sebagai mahasiswa, saya merasa kita perlu kritis terhadap bagaimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya apakah datanya objektif, dapat diukur, dan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
NPM : 2313031066
Menurut saya sebagai mahasiswa, pengukuran kinerja sektor publik sangat penting karena menjadi dasar untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah berhasil mencapai tujuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada profit, sektor publik menekankan pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Melalui pengukuran kinerja, pemerintah bisa mengetahui apakah program atau kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau hanya sekadar menghabiskan anggaran.
Selain itu, saya juga melihat bahwa pengukuran kinerja di sektor publik tidak bisa hanya menggunakan indikator finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan indikator non-finansial seperti kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan, dan tingkat kepercayaan publik. Sebagai mahasiswa, saya merasa kita perlu kritis terhadap bagaimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya apakah datanya objektif, dapat diukur, dan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Nama: Anggi Fadhillah Putri
Npm: 2313031061
Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem atau alat manajemen yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil dan efektivitas kinerja organisasi sektor publik dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Tujuan pengukuran ini adalah membantu manajer publik memonitor dan memperbaiki kinerja, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mewujudkan akuntabilitas serta transparansi publik. Pengukuran kinerja dapat mencakup aspek finansial dan non-finansial, dengan indikator seperti output, outcome, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, serta penggunaan sumber daya secara efisien (value for money).
Npm: 2313031061
Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem atau alat manajemen yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil dan efektivitas kinerja organisasi sektor publik dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Tujuan pengukuran ini adalah membantu manajer publik memonitor dan memperbaiki kinerja, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mewujudkan akuntabilitas serta transparansi publik. Pengukuran kinerja dapat mencakup aspek finansial dan non-finansial, dengan indikator seperti output, outcome, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, serta penggunaan sumber daya secara efisien (value for money).
Nama : Tria Febriana
Npm : 2313031077
Menurut saya Pengukuran kinerja sektor publik adalah cara untuk menilai seberapa baik lembaga pemerintah atau organisasi yang bekerja untuk masyarakat menjalankan tugasnya.
Tujuannya bukan hanya untuk melihat apakah uang dan sumber daya sudah digunakan dengan efisien, tapi juga untuk memastikan bahwa:
1. Pemerintah bekerja secara terbuka (transparan),
2. Bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat,
3. Dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik.
Dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah bisa tahu apakah program atau kegiatan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau belum. Jika hasilnya belum baik, maka hasil pengukuran ini bisa menjadi bahan untuk memperbaiki kinerja agar lebih efektif di masa depan.
Npm : 2313031077
Menurut saya Pengukuran kinerja sektor publik adalah cara untuk menilai seberapa baik lembaga pemerintah atau organisasi yang bekerja untuk masyarakat menjalankan tugasnya.
Tujuannya bukan hanya untuk melihat apakah uang dan sumber daya sudah digunakan dengan efisien, tapi juga untuk memastikan bahwa:
1. Pemerintah bekerja secara terbuka (transparan),
2. Bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat,
3. Dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik.
Dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah bisa tahu apakah program atau kegiatan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau belum. Jika hasilnya belum baik, maka hasil pengukuran ini bisa menjadi bahan untuk memperbaiki kinerja agar lebih efektif di masa depan.
Nama: Lusi Yana Agustina
NPM: 2313031069
Menurut pendapat saya, pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai sejauh mana instansi pemerintah atau lembaga publik mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel.
Pengukuran kinerja dilakukan melalui beberapa indikator utama, yaitu:
1. Input (sumber daya yang digunakan),
2. Proses (cara pelayanan diberikan),
3. Output (hasil langsung dari kegiatan),
4. Outcome (dampak atau manfaat bagi masyarakat).
Hasil pengukuran ini digunakan untuk evaluasi, perbaikan kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga pemerintah dapat lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
NPM: 2313031069
Menurut pendapat saya, pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai sejauh mana instansi pemerintah atau lembaga publik mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel.
Pengukuran kinerja dilakukan melalui beberapa indikator utama, yaitu:
1. Input (sumber daya yang digunakan),
2. Proses (cara pelayanan diberikan),
3. Output (hasil langsung dari kegiatan),
4. Outcome (dampak atau manfaat bagi masyarakat).
Hasil pengukuran ini digunakan untuk evaluasi, perbaikan kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga pemerintah dapat lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Nama : Dela zulia pratiwi
Npm : 2313031079
Menurut pendapat saya tentang pengukuran kinerja sektor publik.
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai sejauh mana instansi pemerintah atau lembaga publik berhasil mencapai tujuan dan menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuannya bukan sekadar mengetahui hasil, tetapi juga memastikan pelayanan publik memberi nilai tambah bagi masyarakat (value for money).
Aspek utama yang diukur meliputi:
1. Efisiensi – seberapa hemat sumber daya digunakan untuk menghasilkan output.
2. Efektivitas – sejauh mana target dan tujuan tercapai.
3. Akuntabilitas – pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik.
4. Transparansi – keterbukaan informasi agar publik dapat menilai kinerja secara objektif.
Instrumen yang sering digunakan antara lain Key Performance Indicators (KPI),
Balanced Scorecard, dan Value for Money Framework. Melalui pengukuran ini, pemerintah dapat memperbaiki layanan, mengurangi pemborosan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
Npm : 2313031079
Menurut pendapat saya tentang pengukuran kinerja sektor publik.
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai sejauh mana instansi pemerintah atau lembaga publik berhasil mencapai tujuan dan menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuannya bukan sekadar mengetahui hasil, tetapi juga memastikan pelayanan publik memberi nilai tambah bagi masyarakat (value for money).
Aspek utama yang diukur meliputi:
1. Efisiensi – seberapa hemat sumber daya digunakan untuk menghasilkan output.
2. Efektivitas – sejauh mana target dan tujuan tercapai.
3. Akuntabilitas – pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik.
4. Transparansi – keterbukaan informasi agar publik dapat menilai kinerja secara objektif.
Instrumen yang sering digunakan antara lain Key Performance Indicators (KPI),
Balanced Scorecard, dan Value for Money Framework. Melalui pengukuran ini, pemerintah dapat memperbaiki layanan, mengurangi pemborosan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
Nama: Clara Kelviana Kerin
NPM 2313031064
Kelas: 2023C
Menurut Saya, Pengukuran kinerja itu penting sekali di sektor publik karena membantu kita menilai seberapa baik pemerintah dan lembaga publik mencapai tujuan mereka. Indikatornya bisa berupa efisiensi biaya, kualitas pelayanan, dan dampak program. Data dikumpulkan dari survei, laporan keuangan, dan statistik. Hasilnya digunakan pemerintah buat perbaiki kebijakan, tingkatkan akuntabilitas, dan buat keputusan yang lebih baik. Masyarakat juga bisa menilai kinerja pemerintah. Dengan begitu, sektor publik bisa lebih baik dan transparan.
NPM 2313031064
Kelas: 2023C
Menurut Saya, Pengukuran kinerja itu penting sekali di sektor publik karena membantu kita menilai seberapa baik pemerintah dan lembaga publik mencapai tujuan mereka. Indikatornya bisa berupa efisiensi biaya, kualitas pelayanan, dan dampak program. Data dikumpulkan dari survei, laporan keuangan, dan statistik. Hasilnya digunakan pemerintah buat perbaiki kebijakan, tingkatkan akuntabilitas, dan buat keputusan yang lebih baik. Masyarakat juga bisa menilai kinerja pemerintah. Dengan begitu, sektor publik bisa lebih baik dan transparan.
NAMA : AR. TRY SAPUTRI
NPM : 2313031082
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai sejauh mana instansi pemerintah berhasil mencapai tujuan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Indikatornya meliputi input, output, outcome, efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar evaluasi agar kinerja pemerintah semakin transparan dan sesuai harapan masyarakat.
NPM : 2313031082
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai sejauh mana instansi pemerintah berhasil mencapai tujuan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Indikatornya meliputi input, output, outcome, efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar evaluasi agar kinerja pemerintah semakin transparan dan sesuai harapan masyarakat.
Menurut pendapat saya, pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi publik menggunakan berbagai indikator seperti biaya layanan, kepuasan masyarakat, output layanan, dan akuntabilitas. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan transparansi kepada masyarakat.
Nama : Nazwa Devita Mawarni
NPM : 2313031071
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses untuk menilai bagaimana pemerintah atau lembaga publik mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks akuntansi sektor publik, pengukuran kinerja berfokus pada evaluasi efisiensi, efektivitas, dan dampak sosial dari kebijakan dan program yang dijalankan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
1. Efisiensi
Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya yang terbatas digunakan secara maksimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, sebuah program pemerintah untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat harus menilai berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk setiap rumah tangga yang mendapat akses air bersih. Dalam hal ini, pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan biaya penyediaan air per unit (misalnya per liter) dengan jumlah warga yang dilayani. Metode ini memastikan bahwa dana yang digunakan tidak berlebihan dan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
2. Efektivitas
Efektivitas menilai seberapa baik suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, sebuah program pelatihan kerja yang dirancang untuk mengurangi pengangguran perlu diukur efektivitasnya berdasarkan jumlah peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti program tersebut. Pengukuran efektivitas ini penting untuk menilai apakah tujuan pemerintah, seperti mengurangi angka pengangguran, tercapai dengan baik.
3. Dampak Sosial
Selain efisiensi dan efektivitas, dampak sosial adalah aspek penting dalam pengukuran kinerja sektor publik. Dampak sosial mengukur perubahan yang terjadi pada masyarakat sebagai hasil dari kebijakan atau program pemerintah. Sebagai contoh, program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dapat diukur berdasarkan perubahan dalam kualitas hidup mereka, seperti peningkatan konsumsi makanan bergizi atau peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Pengukuran dampak sosial bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.
4. Balanced Scorecard
Untuk pengukuran kinerja yang lebih komprehensif, banyak lembaga publik menggunakan Balanced Scorecard. Alat ini menggabungkan berbagai perspektif, seperti keuangan, pelanggan (masyarakat), proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Misalnya, dalam pengelolaan rumah sakit pemerintah, indikator keuangan bisa meliputi biaya per rawat inap, indikator pelanggan bisa mengukur kepuasan pasien, proses internal bisa mencakup waktu tunggu untuk perawatan, dan pembelajaran dan pertumbuhan bisa menilai pelatihan staf medis. Dengan pendekatan ini, pengukuran kinerja menjadi lebih holistik dan mencakup seluruh aspek yang relevan dalam pengelolaan sektor publik.
NPM : 2313031071
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses untuk menilai bagaimana pemerintah atau lembaga publik mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks akuntansi sektor publik, pengukuran kinerja berfokus pada evaluasi efisiensi, efektivitas, dan dampak sosial dari kebijakan dan program yang dijalankan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
1. Efisiensi
Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya yang terbatas digunakan secara maksimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, sebuah program pemerintah untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat harus menilai berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk setiap rumah tangga yang mendapat akses air bersih. Dalam hal ini, pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan biaya penyediaan air per unit (misalnya per liter) dengan jumlah warga yang dilayani. Metode ini memastikan bahwa dana yang digunakan tidak berlebihan dan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
2. Efektivitas
Efektivitas menilai seberapa baik suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, sebuah program pelatihan kerja yang dirancang untuk mengurangi pengangguran perlu diukur efektivitasnya berdasarkan jumlah peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti program tersebut. Pengukuran efektivitas ini penting untuk menilai apakah tujuan pemerintah, seperti mengurangi angka pengangguran, tercapai dengan baik.
3. Dampak Sosial
Selain efisiensi dan efektivitas, dampak sosial adalah aspek penting dalam pengukuran kinerja sektor publik. Dampak sosial mengukur perubahan yang terjadi pada masyarakat sebagai hasil dari kebijakan atau program pemerintah. Sebagai contoh, program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dapat diukur berdasarkan perubahan dalam kualitas hidup mereka, seperti peningkatan konsumsi makanan bergizi atau peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Pengukuran dampak sosial bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.
4. Balanced Scorecard
Untuk pengukuran kinerja yang lebih komprehensif, banyak lembaga publik menggunakan Balanced Scorecard. Alat ini menggabungkan berbagai perspektif, seperti keuangan, pelanggan (masyarakat), proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Misalnya, dalam pengelolaan rumah sakit pemerintah, indikator keuangan bisa meliputi biaya per rawat inap, indikator pelanggan bisa mengukur kepuasan pasien, proses internal bisa mencakup waktu tunggu untuk perawatan, dan pembelajaran dan pertumbuhan bisa menilai pelatihan staf medis. Dengan pendekatan ini, pengukuran kinerja menjadi lebih holistik dan mencakup seluruh aspek yang relevan dalam pengelolaan sektor publik.
Feby Yolanda S
2313031068
Menurut saya, kalau membicarakan pengukuran kinerja sektor publik itu emang rumit tapi super penting. Kalau di perusahaan swasta kan jelas ya, tujuannya profit. Kinerjanya gampang diukur dari laba, penjualan, atau harga saham. Nah, kalau di sektor publik kayak pemerintahan, tujuannya lebih kepada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum, yang sifatnya abstrak dan susah diukur pakai angka saja. Misalnya, bagaimana cara kita ngukur keberhasilan program pendidikan cuma dari angka kelulusan? Padahal kan ada kualitas pengajaran, karakter siswa, dan dampaknya ke masyarakat yang juga penting.
Untuk mengukurnya, kita nggak bisa cuma pakai satu indikator. Makanya muncul konsep Value for Money yang sering sekali dibahas di mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Konsep ini punya tiga pilar utama: Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas, atau biasa disingkat 3E. Ekonomi itu soal gimana pemerintah bisa mendapatkan sumber daya (input) dengan harga semurah mungkin. Misalnya, pengadaan barang yang harganya paling kompetitif. Tapi murah aja nggak cukup. Ada pilar kedua, yaitu Efisiensi, yang ngebandingin antara input dengan output. Misalnya, dengan anggaran 1 miliar, berapa kilometer jalan yang berhasil dibangun? Semakin banyak outputnya dengan input yang sama, semakin efisien. Nah, yang paling susah dan paling penting itu pilar ketiga: Efektivitas. Ini ngomongin soal sejauh mana output yang dihasilkan itu berhasil mencapai tujuan atau outcome yang diharapkan. Jalan yang dibangun tadi memang efisien, tapi apakah jalan itu benar-benar mengurangi kemacetan, meningkatkan perekonomian warga sekitar, dan bikin distribusi barang jadi lancar? Itu pertanyaan efektivitas.
Namun, tantangan terbesarnya adalah seringkali pemerintah terjebak pada pengukuran efisiensi tapi melupakan efektivitas. Misalnya, sebuah dinas kesehatan diukur kinerjanya dari jumlah pasien yang dilayani. Demi mengejar target angka, mereka mungkin akan mempercepat layanan sehingga kualitas konsultasi dengan dokter menurun. Secara angka efisiensi kelihatan bagus, tapi secara efektivitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat malah bisa jadi gagal. Makanya, sekarang banyak yang mencoba mengadopsi kerangka kerja yang lebih komprehensif seperti Balanced Scorecard, yang mencoba menyeimbangkan berbagai perspektif: bukan cuma finansial (anggaran), tapi juga kepuasan masyarakat (pelanggan), perbaikan proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan aparaturnya. Ujung-ujungnya, pengukuran kinerja ini bukan sekadar alat untuk menghakimi atau membuat laporan, tapi seharusnya jadi alat manajemen strategis untuk terus belajar dan memperbaiki diri demi memberikan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kita semua.
2313031068
Menurut saya, kalau membicarakan pengukuran kinerja sektor publik itu emang rumit tapi super penting. Kalau di perusahaan swasta kan jelas ya, tujuannya profit. Kinerjanya gampang diukur dari laba, penjualan, atau harga saham. Nah, kalau di sektor publik kayak pemerintahan, tujuannya lebih kepada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum, yang sifatnya abstrak dan susah diukur pakai angka saja. Misalnya, bagaimana cara kita ngukur keberhasilan program pendidikan cuma dari angka kelulusan? Padahal kan ada kualitas pengajaran, karakter siswa, dan dampaknya ke masyarakat yang juga penting.
Untuk mengukurnya, kita nggak bisa cuma pakai satu indikator. Makanya muncul konsep Value for Money yang sering sekali dibahas di mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Konsep ini punya tiga pilar utama: Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas, atau biasa disingkat 3E. Ekonomi itu soal gimana pemerintah bisa mendapatkan sumber daya (input) dengan harga semurah mungkin. Misalnya, pengadaan barang yang harganya paling kompetitif. Tapi murah aja nggak cukup. Ada pilar kedua, yaitu Efisiensi, yang ngebandingin antara input dengan output. Misalnya, dengan anggaran 1 miliar, berapa kilometer jalan yang berhasil dibangun? Semakin banyak outputnya dengan input yang sama, semakin efisien. Nah, yang paling susah dan paling penting itu pilar ketiga: Efektivitas. Ini ngomongin soal sejauh mana output yang dihasilkan itu berhasil mencapai tujuan atau outcome yang diharapkan. Jalan yang dibangun tadi memang efisien, tapi apakah jalan itu benar-benar mengurangi kemacetan, meningkatkan perekonomian warga sekitar, dan bikin distribusi barang jadi lancar? Itu pertanyaan efektivitas.
Namun, tantangan terbesarnya adalah seringkali pemerintah terjebak pada pengukuran efisiensi tapi melupakan efektivitas. Misalnya, sebuah dinas kesehatan diukur kinerjanya dari jumlah pasien yang dilayani. Demi mengejar target angka, mereka mungkin akan mempercepat layanan sehingga kualitas konsultasi dengan dokter menurun. Secara angka efisiensi kelihatan bagus, tapi secara efektivitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat malah bisa jadi gagal. Makanya, sekarang banyak yang mencoba mengadopsi kerangka kerja yang lebih komprehensif seperti Balanced Scorecard, yang mencoba menyeimbangkan berbagai perspektif: bukan cuma finansial (anggaran), tapi juga kepuasan masyarakat (pelanggan), perbaikan proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan aparaturnya. Ujung-ujungnya, pengukuran kinerja ini bukan sekadar alat untuk menghakimi atau membuat laporan, tapi seharusnya jadi alat manajemen strategis untuk terus belajar dan memperbaiki diri demi memberikan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kita semua.
Andani Tanemu 2313031078
Pengukuran kinerja untuk sektor publik tidaklah memadai apabila hanya digunakan untuk mengukur internal organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai cara sektor publik untuk menetapkan apakah produk yang disediakannya berkualitas dan dengan harga yang wajar. Maka terdapat unsur eksternal organisasi yang perlu diperhatikan, khususnya orientasi pada masyarakat yang dilayani.
Manfaat Pengukuran Kinerja Bagi Sektor Publik
1. Pengukuran kinerja memperbaiki pengambilan keputusan
2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal
3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik
4. Pengukuran kinerja menunjang perencanaan strategis dan penentuan sasaran
5. Pengukuran kinerja memungkinkan entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya dengan efektif
Pengukuran kinerja untuk sektor publik tidaklah memadai apabila hanya digunakan untuk mengukur internal organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai cara sektor publik untuk menetapkan apakah produk yang disediakannya berkualitas dan dengan harga yang wajar. Maka terdapat unsur eksternal organisasi yang perlu diperhatikan, khususnya orientasi pada masyarakat yang dilayani.
Manfaat Pengukuran Kinerja Bagi Sektor Publik
1. Pengukuran kinerja memperbaiki pengambilan keputusan
2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal
3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik
4. Pengukuran kinerja menunjang perencanaan strategis dan penentuan sasaran
5. Pengukuran kinerja memungkinkan entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya dengan efektif
Nama: Sinthia Wardani
NPM: 2313031063
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah menjalankan tugas dan memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuannya bukan hanya melihat apakah anggaran sudah digunakan, tetapi apakah layanan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan sesuai kebutuhan publik. Dalam praktiknya, pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat berbagai aspek, seperti kualitas pelayanan, kecepatan layanan, tingkat kepuasan masyarakat, serta apakah program yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintah juga menilai apakah sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga digunakan secara efisien dan tidak terbuang percuma. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah dapat mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki, sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat.
NPM: 2313031063
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah menjalankan tugas dan memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuannya bukan hanya melihat apakah anggaran sudah digunakan, tetapi apakah layanan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan sesuai kebutuhan publik. Dalam praktiknya, pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat berbagai aspek, seperti kualitas pelayanan, kecepatan layanan, tingkat kepuasan masyarakat, serta apakah program yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintah juga menilai apakah sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga digunakan secara efisien dan tidak terbuang percuma. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah dapat mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki, sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat.
NAMA: NAZREY ADITYA RIANDI
NPM: 2313031089
Pengukuran kinerja sektor publik menjadi topik penting dalam diskusi karena berkaitan langsung dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tidak seperti organisasi bisnis yang berorientasi pada profit, sektor publik memiliki tujuan yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses layanan, serta pencapaian target pembangunan, sehingga pengukurannya jauh lebih kompleks. Dalam diskusi, kita dapat melihat bahwa kinerja sektor publik biasanya dinilai melalui kombinasi indikator input, output, outcome, dan dampak. Input menggambarkan sumber daya yang digunakan, seperti anggaran dan tenaga kerja; output menunjukkan jumlah layanan yang diberikan; sementara outcome menilai sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan terbesar muncul pada pengukuran dampak jangka panjang yang sering tidak terlihat secara langsung dan dipengaruhi banyak faktor eksternal.
Selain itu, metode pengukuran kinerja sektor publik harus mencakup aspek efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, serta kemampuan lembaga pemerintah beradaptasi dengan perubahan. Balanced scorecard, value for money, dan evaluasi berbasis hasil merupakan beberapa pendekatan yang sering digunakan. Dalam praktiknya, diskusi juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja, baik melalui survei kepuasan pengguna maupun mekanisme pengaduan publik, untuk memastikan bahwa indikator yang diukur benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata. Karena sektor publik menjalankan fungsi pelayanan, keberhasilan tidak hanya dinilai dari pencapaian target administrasi, tetapi juga dari tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Dengan pengukuran kinerja yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki proses, serta meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
NPM: 2313031089
Pengukuran kinerja sektor publik menjadi topik penting dalam diskusi karena berkaitan langsung dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tidak seperti organisasi bisnis yang berorientasi pada profit, sektor publik memiliki tujuan yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses layanan, serta pencapaian target pembangunan, sehingga pengukurannya jauh lebih kompleks. Dalam diskusi, kita dapat melihat bahwa kinerja sektor publik biasanya dinilai melalui kombinasi indikator input, output, outcome, dan dampak. Input menggambarkan sumber daya yang digunakan, seperti anggaran dan tenaga kerja; output menunjukkan jumlah layanan yang diberikan; sementara outcome menilai sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan terbesar muncul pada pengukuran dampak jangka panjang yang sering tidak terlihat secara langsung dan dipengaruhi banyak faktor eksternal.
Selain itu, metode pengukuran kinerja sektor publik harus mencakup aspek efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, serta kemampuan lembaga pemerintah beradaptasi dengan perubahan. Balanced scorecard, value for money, dan evaluasi berbasis hasil merupakan beberapa pendekatan yang sering digunakan. Dalam praktiknya, diskusi juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja, baik melalui survei kepuasan pengguna maupun mekanisme pengaduan publik, untuk memastikan bahwa indikator yang diukur benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata. Karena sektor publik menjalankan fungsi pelayanan, keberhasilan tidak hanya dinilai dari pencapaian target administrasi, tetapi juga dari tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Dengan pengukuran kinerja yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki proses, serta meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Nama : Tiara Katrina
NPM : 2313031058
KLS C
Izizn menjawab ibu menurut saya pengukuran kinerja sektor publik sering dibahas seolah-olah bisa diperlakukan sama seperti perusahaan privat seperti menentukan indikator, kumpulkan data, selesai. Asumsinya kinerja bisa diringkas dalam angka tunggal yang rapi. Di situ letak jebakannya. Bisa dilihat bahwa banyak mahasiswa terpeleset karena berpikir “selama anggarannya terserap, berarti kinerjanya bagus.” Serapan anggaran itu indikator aktivitas, bukan hasil. Jadi asumsi itu rapuh sejak awal.
sesorang yang memiliki tingkat pemikiran yang kritis mungkin akan berpikir seperti ini : bagaimana mungkin menilai kinerja organisasi publik hanya dengan output? munkin kita bisa saja membangun sepuluh gedung sekolah, tapi kalau kualitas pembelajaran tetap buruk, apa gunanya? Logikanya goyah jika kita menyamakan banyaknya kegiatan dengan kualitas pelayanan.
Kekurangan lain muncul dari penalaran yang terlalu teknokratis. Kinerja sektor publik berurusan dengan outcome sosial, hal yang sulit diukur karena pengaruhnya panjang dan dipengaruhi banyak variabel. Kalau seseorang bilang kinerja bisa dinilai sepenuhnya dengan indikator kuantitatif, maka kamu patut menguji apakah mereka mengabaikan konteks sosial dan politik yang selalu ikut bermain.
NPM : 2313031058
KLS C
Izizn menjawab ibu menurut saya pengukuran kinerja sektor publik sering dibahas seolah-olah bisa diperlakukan sama seperti perusahaan privat seperti menentukan indikator, kumpulkan data, selesai. Asumsinya kinerja bisa diringkas dalam angka tunggal yang rapi. Di situ letak jebakannya. Bisa dilihat bahwa banyak mahasiswa terpeleset karena berpikir “selama anggarannya terserap, berarti kinerjanya bagus.” Serapan anggaran itu indikator aktivitas, bukan hasil. Jadi asumsi itu rapuh sejak awal.
sesorang yang memiliki tingkat pemikiran yang kritis mungkin akan berpikir seperti ini : bagaimana mungkin menilai kinerja organisasi publik hanya dengan output? munkin kita bisa saja membangun sepuluh gedung sekolah, tapi kalau kualitas pembelajaran tetap buruk, apa gunanya? Logikanya goyah jika kita menyamakan banyaknya kegiatan dengan kualitas pelayanan.
Kekurangan lain muncul dari penalaran yang terlalu teknokratis. Kinerja sektor publik berurusan dengan outcome sosial, hal yang sulit diukur karena pengaruhnya panjang dan dipengaruhi banyak variabel. Kalau seseorang bilang kinerja bisa dinilai sepenuhnya dengan indikator kuantitatif, maka kamu patut menguji apakah mereka mengabaikan konteks sosial dan politik yang selalu ikut bermain.