Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Penentuan harga pelayanan sektor publik merupakan proses yang harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya penyediaan layanan, kemampuan bayar masyarakat, serta tujuan sosial pemerintah. Tidak seperti sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, sektor publik lebih menekankan asas keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan fiskal. Dalam banyak kasus, tarif layanan publik ditetapkan berdasarkan pendekatan cost recovery, yaitu perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan agar layanan tetap berjalan dengan baik. Namun, pemerintah juga sering menerapkan subsidi baik subsidi langsung maupun subsidi silang untuk memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses layanan dasar. Selain itu, regulasi dan kebijakan nasional maupun daerah turut membatasi rentang tarif agar tidak memberatkan masyarakat sekaligus tetap menjaga kualitas layanan. Dengan demikian, penentuan harga pelayanan sektor publik selalu berada dalam kerangka keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial pemerintah.

Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Analisis investasi sektor publik merupakan proses strategis yang digunakan pemerintah untuk menilai kelayakan program atau proyek yang dibiayai dari anggaran negara atau daerah, dengan mempertimbangkan manfaat sosial jangka panjang dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Tidak seperti investasi sektor privat yang berorientasi profit, investasi publik menitikberatkan pada penciptaan nilai tambah berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, akses layanan dasar, serta pemerataan pembangunan. Dalam melakukan analisis, pemerintah harus menggunakan pendekatan komprehensif yang mencakup analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis), penilaian risiko, keberlanjutan fiskal, dan dampak multiplikatif terhadap perekonomian. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi dampak eksternalitas positif seperti peningkatan produktivitas masyarakat dan penguatan infrastruktur sosial. Namun, investasi publik juga rentan terhadap tantangan seperti ketidakpastian politik, keterbatasan fiskal, serta risiko salah alokasi akibat perencanaan yang tidak berbasis data. Oleh karena itu, evaluasi yang transparan dan penggunaan indikator kinerja menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil optimal. Dalam konteks pembangunan daerah, analisis investasi sektor publik juga harus menyesuaikan karakteristik wilayah, kebutuhan penduduk, serta kapasitas institusi lokal agar proyek yang dibiayai benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Pendekatan yang holistik, partisipatif, dan evidence-based akan membantu memastikan bahwa investasi publik tidak hanya menyerap anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Nama : Fatria Irawan
NPM : 2313031036
Kelas : 2023B

Jenis Jenis Anggaran

1. Anggaran operasional merupakan jenis anggaran sektor publik yang berfokus pada pembiayaan kegiatan rutin pemerintah, seperti belanja pegawai, pemeliharaan, dan biaya administrasi. Lingkupnya mencakup seluruh kebutuhan dasar instansi agar aktivitas pelayanan publik dapat berlangsung setiap hari. Anggaran ini penting karena menjadi dasar keberlanjutan operasional organisasi tanpa gangguan.

2. Anggaran modal adalah anggaran yang digunakan untuk pengeluaran jangka panjang, misalnya pembangunan gedung, jalan, jembatan, atau pengadaan aset besar lainnya. Lingkupnya meliputi perencanaan proyek, analisis cost–benefit, pengendalian pembangunan, serta evaluasi manfaat aset dalam jangka panjang. Jenis anggaran ini berperan untuk mendukung investasi strategis yang meningkatkan kualitas layanan publik.

3. Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang mengaitkan alokasi dana dengan hasil yang ingin dicapai, baik berupa output maupun outcome. Lingkupnya mencakup penetapan indikator kinerja, target program, mekanisme monitoring, serta evaluasi pencapaian. Sistem ini menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sesuai prinsip New Public Management.

4. Anggaran surplus-defisit merupakan perbandingan antara pendapatan dan belanja pemerintah, sehingga menunjukkan apakah anggaran berada pada posisi surplus, defisit, atau berimbang. Lingkupnya mencakup evaluasi kapasitas fiskal, kebijakan belanja, strategi pembiayaan, serta pengelolaan utang dan cadangan fiskal.

5. Anggaran partisipatif adalah anggaran yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan. Lingkupnya meliputi musrenbang, forum konsultasi publik, penyusunan aspirasi warga, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terakomodasi.