Nama: Anggi Fadhillah Putri
Npm: 2313031061
izin ibu, ini yang file berupa wordnya
Kiriman dibuat oleh Anggi Fadhilah Putri
Nama: Anggi Fadhillah Putri
MPM: 2313031061
Kelas: C
MPM: 2313031061
Kelas: C
ASP C2025 -> Tugas Peta Konsep
oleh Anggi Fadhilah Putri -
Nama: Anggi Fadhillah Putri
Npm: 2313031061
Npm: 2313031061
ASP C2025 -> Diskusi
oleh Anggi Fadhilah Putri -
Nama: Anggi Fadhilah Putri
Npm: 2313031061
Menurut saya untuk jenis anggaran yang dipakai pemerintah, dan masing-masing punya lingkup atau fokus yang berbeda.
1. Pertama, ada anggaran tradisional, yaitu anggaran yang isinya hanya daftar penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah.
2. Kedua, ada anggaran kinerja. Nah, jenis anggaran ini lebih maju karena tidak hanya melihat berapa uang yang dipakai, tapi juga apa hasil atau output yang dicapai.
3. Ketiga, ada anggaran surplus dan defisit. Kalau pemerintah punya penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, itu disebut surplus. Sebaliknya, kalau pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, itu defisit.
4. Keempat, ada anggaran berimbang, yaitu kondisi ketika penerimaan sama dengan pengeluaran.
5. Kelima, ada juga anggaran berbasis program, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan program-program tertentu, misalnya program pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
6. Terakhir, ada anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) yang banyak dipakai sekarang, yang lingkupnya menekankan transparansi, efisiensi, dan hasil nyata bagi masyarakat.
Npm: 2313031061
Menurut saya untuk jenis anggaran yang dipakai pemerintah, dan masing-masing punya lingkup atau fokus yang berbeda.
1. Pertama, ada anggaran tradisional, yaitu anggaran yang isinya hanya daftar penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah.
2. Kedua, ada anggaran kinerja. Nah, jenis anggaran ini lebih maju karena tidak hanya melihat berapa uang yang dipakai, tapi juga apa hasil atau output yang dicapai.
3. Ketiga, ada anggaran surplus dan defisit. Kalau pemerintah punya penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, itu disebut surplus. Sebaliknya, kalau pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, itu defisit.
4. Keempat, ada anggaran berimbang, yaitu kondisi ketika penerimaan sama dengan pengeluaran.
5. Kelima, ada juga anggaran berbasis program, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan program-program tertentu, misalnya program pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
6. Terakhir, ada anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) yang banyak dipakai sekarang, yang lingkupnya menekankan transparansi, efisiensi, dan hasil nyata bagi masyarakat.
ASP C2025 -> Diskusi
oleh Anggi Fadhilah Putri -
Nama: Anggi Fadhilah Putri
Npm: 2313031061
Pertanyaan no 1:
Paradigma anggaran tradisional pada dasarnya berfokus pada input, yaitu seberapa banyak uang yang dialokasikan untuk suatu kegiatan atau program. Dalam sistem ini, anggaran disusun berdasarkan rincian pos-pos belanja, misalnya gaji pegawai, biaya operasional, dan pembelian barang. Orientasinya lebih ke kepatuhan administrasi, apakah dana digunakan sesuai dengan pos yang sudah ditentukan, bukan pada seberapa besar hasil atau manfaat yang dicapai.
Sementara itu, paradigma anggaran berbasis New Public Management (NPM) membawa perubahan yang cukup besar. NPM memandang anggaran tidak hanya sekadar daftar belanja, tetapi juga alat manajemen kinerja. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan target, output, atau outcome tertentu. Dengan pendekatan ini, kinerja birokrasi lebih mudah diukur karena bukan hanya jumlah dana yang dihabiskan yang dilihat, melainkan juga apa hasil dari penggunaan anggaran tersebut.
Pertanyaan no 2:
Nah, di sinilah implementasi Zero-Based Budgeting (ZBB) bisa berperan untuk menjembatani kesenjangan antara anggaran tradisional dan NPM. ZBB mengharuskan setiap kegiatan atau program yang diajukan benar-benar dimulai dari nol, bukan sekadar melanjutkan alokasi anggaran tahun sebelumnya. Dengan cara ini, setiap program harus dipertanggungjawabkan manfaatnya, tujuan yang ingin dicapai, serta alasan kenapa anggaran tersebut dibutuhkan. ZBB membantu mengurangi kelemahan anggaran tradisional yang cenderung rutin dan kurang kritis terhadap efektivitas, sekaligus memperkuat prinsip NPM yang menuntut efisiensi dan akuntabilitas. Jadi, penerapan ZBB dapat menjadi solusi agar anggaran lebih transparan, rasional, serta benar-benar mendukung kinerja sektor publik sesuai kebutuhan masyarakat.
Npm: 2313031061
Pertanyaan no 1:
Paradigma anggaran tradisional pada dasarnya berfokus pada input, yaitu seberapa banyak uang yang dialokasikan untuk suatu kegiatan atau program. Dalam sistem ini, anggaran disusun berdasarkan rincian pos-pos belanja, misalnya gaji pegawai, biaya operasional, dan pembelian barang. Orientasinya lebih ke kepatuhan administrasi, apakah dana digunakan sesuai dengan pos yang sudah ditentukan, bukan pada seberapa besar hasil atau manfaat yang dicapai.
Sementara itu, paradigma anggaran berbasis New Public Management (NPM) membawa perubahan yang cukup besar. NPM memandang anggaran tidak hanya sekadar daftar belanja, tetapi juga alat manajemen kinerja. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan target, output, atau outcome tertentu. Dengan pendekatan ini, kinerja birokrasi lebih mudah diukur karena bukan hanya jumlah dana yang dihabiskan yang dilihat, melainkan juga apa hasil dari penggunaan anggaran tersebut.
Pertanyaan no 2:
Nah, di sinilah implementasi Zero-Based Budgeting (ZBB) bisa berperan untuk menjembatani kesenjangan antara anggaran tradisional dan NPM. ZBB mengharuskan setiap kegiatan atau program yang diajukan benar-benar dimulai dari nol, bukan sekadar melanjutkan alokasi anggaran tahun sebelumnya. Dengan cara ini, setiap program harus dipertanggungjawabkan manfaatnya, tujuan yang ingin dicapai, serta alasan kenapa anggaran tersebut dibutuhkan. ZBB membantu mengurangi kelemahan anggaran tradisional yang cenderung rutin dan kurang kritis terhadap efektivitas, sekaligus memperkuat prinsip NPM yang menuntut efisiensi dan akuntabilitas. Jadi, penerapan ZBB dapat menjadi solusi agar anggaran lebih transparan, rasional, serta benar-benar mendukung kinerja sektor publik sesuai kebutuhan masyarakat.