NAMA : AR. TRY SAPUTRI
NPM : 2313031082

Value for Money Audit memiliki peran penting dalam sektor publik karena berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (3E). Audit ini tidak hanya menilai apakah uang telah digunakan sesuai aturan, tetapi juga apakah dana tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Melalui audit ini, pemerintah dapat mengetahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan hasil sesuai tujuan dan tidak terjadi pemborosan anggaran. Selain itu, value for money audit juga mendorong peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas lembaga publik dalam mengelola sumber daya.

Menurut Mardiasmo (2018), “audit kinerja atau value for money audit menilai sejauh mana organisasi publik mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang dimiliki.”

NAMA: AR. TRY SAPUTRI
NPM : 2313031082
Laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Beberapa laporan keuangan utama yang digunakan di sektor publik antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) : menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama satu periode.
2. Neraca : menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan.
3. Laporan Arus Kas : menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu.
4. Laporan Operasional (LO) : menunjukkan seluruh pendapatan dan beban yang terjadi, baik berbasis kas maupun akrual.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) : menjelaskan perubahan ekuitas dari awal hingga akhir periode.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) : menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari tahun ke tahun.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) : berisi penjelasan tambahan untuk membantu memahami laporan utama.

Semua laporan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, agar pengelolaan keuangan publik lebih transparan dan akuntabel.

NAMA : AR. TRY SAPUTRI
NPM : 2313031082

Dalam memilih teknik akuntansi sektor publik, perlu mempertimbangkan tujuan organisasi, dasar pencatatan (cash basis atau accrual basis), ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemilihan yang tepat akan mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Menurut Mardiasmo (2018), “akuntansi sektor publik harus mampu memberikan informasi yang berguna untuk menilai akuntabilitas dan kinerja organisasi publik.”

NAMA : AR. TRY SAPUTRI
NPM : 2313031082

Simpulan materi minggu ini tentang Pengukuran Kinerja Sektor Publik menekankan pentingnya alat ukur untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada hasil (outcome) yang dirasakan masyarakat. Indikator Kinerja Utama (KPI) seperti input, output, outcome, dan efisiensi digunakan untuk menilai kinerja secara menyeluruh. Sistem seperti Balanced Scorecard dan  Penganggaran Berbasis Kinerja membantu menghubungkan hasil kinerja dengan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, berbagai laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, dan arus kas penting untuk menggambarkan kondisi keuangan instansi publik. Tantangan seperti keterbatasan data dan resistensi terhadap perubahan perlu diatasi agar sistem akuntansi berjalan optimal. Secara keseluruhan, pemahaman tentang akuntansi sektor publik dan pengukuran kinerja penting untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah serta membangun kepercayaan masyarakat.

NAMA : AR. TRY SAPUTRI
NPM : 2313031082

Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai sejauh mana instansi pemerintah berhasil mencapai tujuan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Indikatornya meliputi input, output, outcome, efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar evaluasi agar kinerja pemerintah semakin transparan dan sesuai harapan masyarakat.