Posts made by Eri Zenta Zikra Birama Putri

ASP B2025 -> Diskusi

by Eri Zenta Zikra Birama Putri -
Nama : Eri Zenta Zikra Birama Putri
NPM : 2313031040

1. Paradigma anggaran tradisional menekankan pada aspek alokasi dan pengendalian belanja dengan prinsip line-item budgeting, yaitu penganggaran berdasarkan pos-pos tertentu. Orientasinya lebih kepada kepatuhan administratif dan kontrol terhadap penggunaan dana, bukan pada capaian kinerja. Hal ini membuat anggaran tradisional sering dianggap kaku, kurang fleksibel, dan tidak menilai efektivitas hasil pembangunan. Sementara itu, paradigma anggaran berbasis New Public Management (NPM) berorientasi pada kinerja dan hasil yang dicapai. Prinsip utamanya adalah efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta fokus pada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Anggaran berbasis NPM tidak hanya menilai seberapa besar dana yang dikeluarkan, tetapi juga apa dampaknya bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Zero Based Budgeting (ZBB) hadir untuk mengatasi kesenjangan antara dua paradigma tersebut. ZBB mengharuskan setiap unit kerja menyusun anggaran dari nol setiap periode, sehingga semua program harus dievaluasi ulang berdasarkan kebutuhan aktual, urgensi, dan manfaatnya. Tidak ada lagi kebiasaan menyalin anggaran tahun sebelumnya secara rutin. Proses ini membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya lebih rasional, transparan, dan sesuai prioritas pembangunan. Dengan demikian, ZBB menjembatani kelemahan anggaran tradisional yang hanya berfokus pada input dan memperkuat semangat NPM yang menekankan output dan outcome.

ASP B2025 -> Diskusi

by Eri Zenta Zikra Birama Putri -
Nama : Eri Zenta Zikra Birama Putri
NPM : 2313031040

Sistem manajemen sektor publik di era digital mengalami transformasi besar yang membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Digitalisasi membuat proses birokrasi yang dulunya berbelit-belit kini menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan e-government, e-budgeting, e-procurement, hingga layanan publik berbasis aplikasi, masyarakat dapat mengakses informasi sekaligus memperoleh pelayanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pemerintahan. Hal ini tentu memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan negara kepada warganya. Manfaat lain dari digitalisasi adalah kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan big data untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga semakin luas, misalnya melalui platform aduan online, media sosial resmi, maupun aplikasi pelayanan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung. Dengan demikian, sistem manajemen publik di era digital tidak hanya memperbaiki kinerja birokrasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, perubahan ini tidak terlepas dari tantangan. Masih ada kesenjangan digital terutama di wilayah terpencil yang minim infrastruktur, serta keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap beradaptasi dengan teknologi. Isu keamanan data juga menjadi perhatian utama karena meningkatnya ancaman kejahatan siber. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan akses teknologi, memperkuat perlindungan data, dan memberikan pelatihan bagi aparatur agar mampu beradaptasi dengan sistem digital. Dengan langkah tersebut, sistem manajemen sektor publik di era digital dapat benar-benar menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.