Nama: Ika Rahmadhani
Npm: 2313031072

kesimpulan dari materi yang disediakan, pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi publik berhsil mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. sistem ini berfungsi Sebagai alat pengendali manajemen Melalui penerapan reward and punishment system. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta mewujudkan akuntabilitas publik. Manfaatnya antara lain memberikan pemahaman mengenai ukuran keberhasilan, menjadi dasar evaluasi dan penghargaan, serta meningkatkan komunikasi antara pimpinan dan bawahan.

Informasi yang Digunakan:
Terdapat dua jenis informasi, yaitu:

Finansial – diukur berdasarkan anggaran dengan menganalisis selisih antara realisasi dan rencana.

Nonfinansial – mencakup aspek kepuasan pelanggan, efisiensi proses, pembelajaran, dan pertumbuhan. Salah satu tekniknya adalah Balanced Scorecard.

Nama: Ika Rahmadhani
Npm: 2313301072

Menurut pandangan saya, pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau organisasi publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kinerja sektor publik tidak hanya diukur berdasarkan hasil keuangan, tetapi juga dari aspek pelayanan kepada masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, pengukuran kinerja di sektor publik harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar keluaran (output). Artinya, yang perlu dinilai bukan hanya seberapa banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Nama: Ika Rahmadhani
Npm: 2313031072

Nama: Ika Rahmadhani
NPM: 2313031072


Penentuan harga pelayanan sektor publik merupakan proses penetapan tarif atau biaya yang harus dibayar masyarakat atas jasa yang disediakan oleh pemerintah, seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, air bersih, dan listrik. Tujuan utama dari penetapan harga di sektor publik bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menjamin pemerataan, efisiensi, dan keberlanjutan pelayanan publik.
Dalam praktiknya, penentuan harga pelayanan sektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu biaya produksi layanan (cost recovery), kemampuan dan daya beli masyarakat, serta kebijakan subsidi pemerintah. Pemerintah biasanya menggunakan pendekatan biaya penuh (full cost pricing) untuk layanan yang bersifat komersial, dan biaya parsial (partial cost pricing) untuk layanan sosial yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas. Untuk layanan dasar seperti pendidikan dasar, vaksinasi, atau air bersih bagi masyarakat miskin, pemerintah sering menerapkan subsidi silang atau tarif nol (gratis) agar akses tetap merata dan adil.
Selain itu, prinsip efisiensi ekonomi dan keadilan sosial harus menjadi dasar dalam penetapan harga. Harga yang terlalu tinggi dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat membebani keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan analisis mendalam terhadap struktur biaya, manfaat sosial, serta dampak ekonomi sebelum menetapkan tarif. Dengan demikian, penentuan harga pelayanan sektor publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya, manfaat, dan keadilan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Nama: Ika Rahmadhani
NPM: 2313031072

Investasi sektor publik merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Investasi ini meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta proyek layanan publik lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tidak seperti investasi swasta yang berorientasi pada keuntungan finansial, investasi sektor publik lebih menekankan pada nilai sosial, efisiensi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Analisis investasi sektor publik dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu proyek memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Metode yang digunakan umumnya mencakup analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analysis), analisis kelayakan ekonomi, dan analisis dampak sosial. Pemerintah harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan dana publik, transparansi, serta keberlanjutan hasil investasi. Selain itu, proses perencanaan investasi publik perlu memperhatikan prinsip good governance agar proyek tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga bebas dari praktik korupsi dan penyelewengan anggaran.
Investasi publik yang efektif akan mendorong peningkatan produktivitas, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, pembangunan jalan baru dapat menurunkan biaya transportasi dan mempercepat distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, analisis investasi sektor publik menjadi alat penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan investasi yang rasional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.