Nama : Dieva Arshita Novelia Fitri Mashuri
NPM : 2361011001
Etika sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah sistem etika yang memberikan pedoman bagi warga negara. Nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila:
1.Sila Ketuhanan dalam etika Pancasila mengandung nilai spiritualitas.
2.Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanu.
3.Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air.
4.Sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai atau mau mendengar pendapat orang lain.
5.Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.
Urgensi Pancasila dalam sistem etika:
1.Meletakkan sila sila Pancasila sebagai etika berarti menjadikannya sumber moral dan inspirasi.
2.Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, dan internasional.
3.Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis kebijakan.
NPM : 2361011001
Etika sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah sistem etika yang memberikan pedoman bagi warga negara. Nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila:
1.Sila Ketuhanan dalam etika Pancasila mengandung nilai spiritualitas.
2.Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanu.
3.Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air.
4.Sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai atau mau mendengar pendapat orang lain.
5.Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.
Urgensi Pancasila dalam sistem etika:
1.Meletakkan sila sila Pancasila sebagai etika berarti menjadikannya sumber moral dan inspirasi.
2.Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, dan internasional.
3.Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis kebijakan.