NAMA : Nazwa Gusni Ramadhina

NPM : 2351011023

Kelas : Manajemen Ganjil (S1 Manajemen)

Analisis Soal Pertemuan-14, 

Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia 

Artikel tersebut membahas :

• Kinerja HAM Indonesia pada 2019 masih sangat buruk dan perlu dibenahi. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi. Para pakar seperti Usman Hamid dan Asmin Fransiska menambahkan bahwa tahun 2019 adalah tahun yang kelam untuk HAM di Indonesia dengan banyaknya serangan terhadap pembela HAM, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti upaya reformasi HAM dan gerakan masyarakat yang tetap kritis. artikel ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan keterlibatan dalam isu-isu HAM. Meski situasinya suram, keberadaan gerakan sosial dan reformasi menunjukkan bahwa masih ada harapan. Kita perlu mendukung upaya transparansi, akuntabilitas, dan advokasi HAM, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak dasar manusia.

Analisis soal: 

A. Artikel ini menyoroti kinerja HAM Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi.

B. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan bagian dari demokrasi yang sesuai dengan budaya gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada kebebasan individu, tetapi juga memperhatikan moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Menurut saya Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sangat penting karena menggabungkan aspek spiritual dengan demokrasi, yang dapat menjadi panduan moral dan etika bagi para pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Ini bisa menjadi kekuatan dalam menjaga moralitas publik.

C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini harus lebih memperhatikan nilai-nilai HAM dan Pancasila, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat negara tentang pentingnya perlindungan HAM. Kemudian pemerintah harus mampu menjunjung tinggi nilai HAM dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak asasi manusia. Masih terdapat masalah untuk sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia harus lebih menekankan pada penghormatan terhadap HAM, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan harus lebih nyata dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.

D. Tentu saja saya tidak setuju dengan hall itu, karena hal itu sudah menyimpang dari segi aturan sehingga masyarakat harus menyadarkan mereka yang menyimpamg dari aturan dengan menyampaikan aspirasinya itu sendiri. Mereka harus diingatkan bahwa posisi mereka adalah untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan agenda politik pribadi. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari wakil mereka di parlemen. 

E. Praktik kekuasaan kharismatik yang manipulatif ini sudah jelas bertentangan dengan HAM, karena sering kali mengabaikan hak individu untuk kebebasan berpikir dan berpendapat. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan ini harusnya dapat bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak individu. Penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan rakyat menjadi korban atau tumbal pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Demokrasi harus memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

NAMA : Nazwa Gusni Ramadhina

NPM : 2351011023

Kelas : Manajemen Ganjil (S1 Manajemen)

Analisis Soal Pertemuan-14, 

Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia 

Artikel tersebut membahas :

• Kinerja HAM Indonesia pada 2019 masih sangat buruk dan perlu dibenahi. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi. Para pakar seperti Usman Hamid dan Asmin Fransiska menambahkan bahwa tahun 2019 adalah tahun yang kelam untuk HAM di Indonesia dengan banyaknya serangan terhadap pembela HAM, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti upaya reformasi HAM dan gerakan masyarakat yang tetap kritis. artikel ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan keterlibatan dalam isu-isu HAM. Meski situasinya suram, keberadaan gerakan sosial dan reformasi menunjukkan bahwa masih ada harapan. Kita perlu mendukung upaya transparansi, akuntabilitas, dan advokasi HAM, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak dasar manusia.

Analisis soal: 

A. Artikel ini menyoroti kinerja HAM Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi.

B. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan bagian dari demokrasi yang sesuai dengan budaya gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada kebebasan individu, tetapi juga memperhatikan moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Menurut saya Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sangat penting karena menggabungkan aspek spiritual dengan demokrasi, yang dapat menjadi panduan moral dan etika bagi para pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Ini bisa menjadi kekuatan dalam menjaga moralitas publik.

C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini harus lebih memperhatikan nilai-nilai HAM dan Pancasila, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat negara tentang pentingnya perlindungan HAM. Kemudian pemerintah harus mampu menjunjung tinggi nilai HAM dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak asasi manusia. Masih terdapat masalah untuk sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia harus lebih menekankan pada penghormatan terhadap HAM, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan harus lebih nyata dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.

D. Tentu saja saya tidak setuju dengan hall itu, karena hal itu sudah menyimpang dari segi aturan sehingga masyarakat harus menyadarkan mereka yang menyimpamg dari aturan dengan menyampaikan aspirasinya itu sendiri. Mereka harus diingatkan bahwa posisi mereka adalah untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan agenda politik pribadi. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari wakil mereka di parlemen. 

E. Praktik kekuasaan kharismatik yang manipulatif ini sudah jelas bertentangan dengan HAM, karena sering kali mengabaikan hak individu untuk kebebasan berpikir dan berpendapat. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan ini harusnya dapat bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak individu. Penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan rakyat menjadi korban atau tumbal pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Demokrasi harus memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

NAMA : Nazwa Gusni Ramadhina 

NPM : 2351011023

Kelas : Manajemen Ganjil (S1 Manajemen).

Analisis Video “Supermasi Hukum Bagian 2”

• Pengertian supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus diterima sebagai acuan dalam segala hal, termasuk dalam mengatasi permasalahan sosial dan politik. Ini menjamin bahwa setiap individu dan kelompok harus mematuhi hukum yang berlaku, tanpa terkecuali, sehingga memastikan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.

Supermasi hukum memiliki arti upaya untuk menegakkan dan mewujudkan kekuasaan hukum sebagai yang tertinggi dalam suatu masyarakat. Artinya, hukum harus diakui dan diterima sebagai standar pengatur dan pengendali bagi tindakan setiap individu dan kelompok, termasuk pemerintah dan aparat keamanan.

Supremasi hukum ini menjamin bahwa semua pihak harus mematuhi hukum dan bahwa tidak ada pihak yang dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, supremasi hukum memegang peran penting dalam memastikan terciptanya keadilan dan stabilitas dalam masyarakat.

Ada beberapa tujuan dari adanya supremasi hukum, antara lain:

1. Supremasi hukum membantu mengatur tingkah laku masyarakat dan memastikan bahwa setiap orang mematuhi aturan yang sama.
2. Prinsip ini memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk segelintir orang, melainkan untuk semua orang, tanpa terkecuali.
3. Supremasi hukum memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh hukum dan bahwa setiap orang memiliki perlindungan yang sama di bawah hukum.
4. Hukum yang konsisten dan diterima secara luas membantu memelihara stabilitas dan keamanan sosial dalam masyarakat.
5. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya dan bahwa mereka harus mematuhi hukum yang sama seperti masyarakat lainnya.

Secara keseluruhan, supremasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki perlindungan yang sama di bawah hukum dan bahwa tingkah laku masyarakat dikendalikan oleh aturan yang adil dan objektif.

Dan munculah berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).