FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Silahkan analisis dan jawablah menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm, kelas dan prodi. Terima kasih
Nama : Desti Riani
NPM : 2311011122
Kelas : s1 manajemen pkn genap
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Analisis Artikel: Artikel ini membahas tentang kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Artikel ini juga menampilkan pendapat beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019.
Analisis Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia:
1. Dari artikel ini kita bisa tahu bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM yang mengalami kemunduran, dan bahkan serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa hal diantaranya seperti; tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan. Tetapi adapun upaya positif yang telah dilakukan, seperti langkah reformasi dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan dimasa depan.
2. Artikel ini juga menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki beberapa masalah. Misalnya, anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Hal ini dapat mengancam demokrasi karena metode kekerasan yang mereka pergunakan untuk mengintimidasi lawan, terutama kelompok yang memiliki haluan politik berbeda dengan mereka.
3. Dalam artikel ini juga menampilkan pendapat beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. yang dimana mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, hal ini memperlihatkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai uud, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Menurut saya peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM dan memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu adalah hal yang penting.
4. Sebenarnya saya tidak terlalu heran melihat artikel ini yang menyatakan bahwa prinsip demokrasi Indonesia masih memiliki beberapa masalah. Misalnya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa masih belum sepenuhnya diterapkan karena hal ini bisa terlihat dari lingkungan sekitar sendiri, ditambah dengan maraknya kasus-kasus tidak mengenakan belakangan ini. Artikel ini juga menunjukkan bahwa praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
5. Adapun pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Menurut saya hal ini dapat mengancam demokrasi karena metode kekerasan yang mereka pergunakan untuk mengintimidasi lawan, terutama kelompok yang memiliki haluan politik berbeda dengan mereka yang dimana hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi ini.
NPM : 2311011122
Kelas : s1 manajemen pkn genap
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Analisis Artikel: Artikel ini membahas tentang kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Artikel ini juga menampilkan pendapat beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019.
Analisis Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia:
1. Dari artikel ini kita bisa tahu bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM yang mengalami kemunduran, dan bahkan serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa hal diantaranya seperti; tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan. Tetapi adapun upaya positif yang telah dilakukan, seperti langkah reformasi dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan dimasa depan.
2. Artikel ini juga menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki beberapa masalah. Misalnya, anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Hal ini dapat mengancam demokrasi karena metode kekerasan yang mereka pergunakan untuk mengintimidasi lawan, terutama kelompok yang memiliki haluan politik berbeda dengan mereka.
3. Dalam artikel ini juga menampilkan pendapat beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. yang dimana mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, hal ini memperlihatkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai uud, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Menurut saya peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM dan memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu adalah hal yang penting.
4. Sebenarnya saya tidak terlalu heran melihat artikel ini yang menyatakan bahwa prinsip demokrasi Indonesia masih memiliki beberapa masalah. Misalnya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa masih belum sepenuhnya diterapkan karena hal ini bisa terlihat dari lingkungan sekitar sendiri, ditambah dengan maraknya kasus-kasus tidak mengenakan belakangan ini. Artikel ini juga menunjukkan bahwa praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
5. Adapun pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Menurut saya hal ini dapat mengancam demokrasi karena metode kekerasan yang mereka pergunakan untuk mengintimidasi lawan, terutama kelompok yang memiliki haluan politik berbeda dengan mereka yang dimana hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi ini.
NAMA : FITARIA DIANDARI
NPM : 2311011111
KELAS : MANAJEMEN GANJIL
PRODI : S1 MANAJEMEN
ANALISIS KASUS
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dari pihak pemerintah dan aparat keamanan. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang diakui, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil yang berperan penting dalam menuntut keadilan dan reformasi.
- Pelanggaran HAM : Artikel menyoroti beberapa isu utama, seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran di Papua. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya reformasi, implementasi di lapangan masih lemah.
- Harapan : Langkah-langkah reformasi kunci dan komitmen Indonesia untuk ratifikasi konvensi internasional menunjukkan bahwa meskipun lambat, ada kemajuan yang bisa menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam penegakan HAM.
Hal Positif
- Ratifikasi perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen Indonesia di level global.
- Peran aktif masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa yang tetap kuat dalam menuntut hak-hak mereka.
B. Demokrasi Indonesia sering dihubungkan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Prinsip ini menekankan kolektivisme dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.
- Adat Istiadat/Budaya Asli : Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat mencerminkan demokrasi deliberatif di mana keputusan dibuat bersama untuk kebaikan bersama. Ini berbeda dengan demokrasi liberal Barat yang lebih individualistik.
- Demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa : Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa implementasi nilai-nilai keagamaan tidak mengabaikan atau melanggar hak-hak individu yang dijamin dalam demokrasi dan HAM.
C. Saat ini, praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
- Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 : Meskipun secara formal Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaannya seringkali terganggu oleh korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM.
- Hak Asasi Manusia : Banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili dengan adil, menunjukkan bahwa meskipun ada struktur hukum yang mendukung, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.
D. Banyak anggota parlemen yang seringkali lebih mengutamakan agenda politik mereka daripada kepentingan rakyat. Maka dari itu sikap Masyarakat harus kritis dan terus mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas dari para wakil rakyat. Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga penting untuk memastikan bahwa para anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. - Pengaruh Kekuasaan Kharismatik : Pemimpin kharismatik yang menggunakan tradisi dan agama bisa memiliki pengaruh besar, namun ini bisa berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan HAM.
- Hubungan dengan HAM : Penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak bertanggung jawab bisa menyebabkan pelanggaran HAM, karena pemimpin tersebut bisa mengabaikan hak-hak individu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan tunduk pada prinsip-prinsip HAM.
NPM : 2311011111
KELAS : MANAJEMEN GANJIL
PRODI : S1 MANAJEMEN
ANALISIS KASUS
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dari pihak pemerintah dan aparat keamanan. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang diakui, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil yang berperan penting dalam menuntut keadilan dan reformasi.
- Pelanggaran HAM : Artikel menyoroti beberapa isu utama, seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran di Papua. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya reformasi, implementasi di lapangan masih lemah.
- Harapan : Langkah-langkah reformasi kunci dan komitmen Indonesia untuk ratifikasi konvensi internasional menunjukkan bahwa meskipun lambat, ada kemajuan yang bisa menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam penegakan HAM.
Hal Positif
- Ratifikasi perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen Indonesia di level global.
- Peran aktif masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa yang tetap kuat dalam menuntut hak-hak mereka.
B. Demokrasi Indonesia sering dihubungkan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Prinsip ini menekankan kolektivisme dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.
- Adat Istiadat/Budaya Asli : Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat mencerminkan demokrasi deliberatif di mana keputusan dibuat bersama untuk kebaikan bersama. Ini berbeda dengan demokrasi liberal Barat yang lebih individualistik.
- Demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa : Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa implementasi nilai-nilai keagamaan tidak mengabaikan atau melanggar hak-hak individu yang dijamin dalam demokrasi dan HAM.
C. Saat ini, praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
- Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 : Meskipun secara formal Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaannya seringkali terganggu oleh korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM.
- Hak Asasi Manusia : Banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili dengan adil, menunjukkan bahwa meskipun ada struktur hukum yang mendukung, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.
D. Banyak anggota parlemen yang seringkali lebih mengutamakan agenda politik mereka daripada kepentingan rakyat. Maka dari itu sikap Masyarakat harus kritis dan terus mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas dari para wakil rakyat. Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga penting untuk memastikan bahwa para anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. - Pengaruh Kekuasaan Kharismatik : Pemimpin kharismatik yang menggunakan tradisi dan agama bisa memiliki pengaruh besar, namun ini bisa berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan HAM.
- Hubungan dengan HAM : Penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak bertanggung jawab bisa menyebabkan pelanggaran HAM, karena pemimpin tersebut bisa mengabaikan hak-hak individu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan tunduk pada prinsip-prinsip HAM.
Nama : Shabilla Aulia Putri
Npm : 2311011035
S1 Manajemen Ganjil
1. Menurut saya, artikel tersebut menyoroti tantangan besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Beberapa masalah utama yang dibahas adalah kemacetan agenda HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, serta kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Artikel ini juga mencatat kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Namun, artikel ini juga mengungkap beberapa perkembangan positif. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan perlawanan yang kuat terhadap kebijakan yang merugikan, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan komunitas di Kendeng.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang saya dapatkan adalah adanya gerakan masyarakat yang kuat dan berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan besar, masih ada harapan untuk perbaikan situasi HAM di Indonesia melalui keterlibatan aktif masyarakat. Komitmen Indonesia terhadap reformasi juga memberikan sedikit optimisme bahwa perbaikan dapat terjadi di masa depan.
2. Menurut saya, demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menekankan prinsip musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai ini sangat penting dalam menciptakan demokrasi yang inklusif dan menghargai kebersamaan serta kesetaraan di antara warganya. Budaya gotong royong dan toleransi yang melekat pada masyarakat Indonesia juga memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi aktif dan rasa saling menghormati di antara warga.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi bahwa nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari kepercayaan agama harus menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip ini berfungsi sebagai penyeimbang dalam memastikan bahwa kebebasan dan hak asasi manusia dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya berfokus pada kebebasan politik, tetapi juga pada penegakan moral dan etika yang berakar dari nilai-nilai religius dan budaya bangsa.
3. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Artikel tersebut menunjukkan bahwa masih ada banyak pelanggaran HAM yang signifikan, termasuk pelanggaran kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan penanganan yang buruk terhadap konflik di Papua. Pembatasan ruang kebebasan sipil dan kembalinya kecenderungan otoritarian juga menunjukkan kemunduran demokrasi. Meski ada upaya reformasi dan beberapa langkah positif, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sipil yang aktif, tantangan utama dalam penegakan HAM dan perlindungan demokrasi masih perlu ditangani dengan serius. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sesuai Pancasila dan UUD 1945 masih belum optimal.
4. Menurut saya, situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang memperjuangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan sekadar memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga merusak legitimasi parlemen di mata masyarakat. Praktik seperti ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas para wakil rakyat. Masyarakat perlu terus mengawasi dan bersuara agar kepentingan mereka benar-benar diutamakan dalam proses legislasi dan kebijakan publik.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi modern.
Dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk berpikir dan bertindak secara bebas tanpa tekanan atau manipulasi. Kekuasaan karismatik yang disalahgunakan cenderung mengikis kebebasan ini, menciptakan iklim ketakutan, dan menekan kritik serta perbedaan pendapat. Hal ini dapat mengarah pada pelanggaran HAM, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok tertentu.
Kharisma yang berlebihan dari tokoh tradisional atau agama sering kali membawa risiko bahwa keputusan atau tindakan mereka diterima tanpa pertanyaan oleh para pengikutnya. Ini berbahaya dalam konteks demokrasi, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua warga negara sangat penting. Ketika kekuasaan karismatik mendominasi, ruang untuk dialog terbuka dan kritik konstruktif sering kali tertutup, yang pada akhirnya merusak proses demokratis dan mengarah pada otoritarianisme terselubung.
Lebih jauh lagi, penggunaan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat memicu konflik sosial dan kekerasan. Rakyat yang terjebak dalam loyalitas buta mungkin digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi yang tidak etis, seringkali dengan mengorbankan kesejahteraan dan hak-hak mereka sendiri.
Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa ini, penting untuk mendorong kesadaran kritis di kalangan masyarakat, memperkuat institusi demokratis, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan lembaga terkait harus bertindak untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan karismatik dan memastikan bahwa semua tindakan politik dan sosial dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Nama : Tryolla Putri Noor Harvani
NPM: 2311011031
Kelas: Manajemen Ganjil
Jawaban Analisis Soal:
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki terkait HAM, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Analisis jelasnya adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia masih terhambat oleh berbagai masalah sistemik, termasuk ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender.
Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya reformasi yang terus dilakukan oleh Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM. Misalnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk melakukan reformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM, seperti penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan pertahanan terhadap tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah.
B. Demokrasi di Indonesia harus dipahami dalam konteks budaya dan adat istiadat masyarakatnya yang beragam. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keberagaman sangat penting dalam memahami demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya memperkuat kesatuan dan persatuan, serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa hal tersebut seharusnya menjadi landasan untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, tanpa membedakan agama atau kepercayaan tertentu. Namun, dalam praktiknya, terkadang prinsip ini dapat diabaikan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya masih memiliki ruang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah memungkinkan adanya kebebasan berekspresi dan pers, namun masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
D. Saya sangat menyayangkan kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukannya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Ini mengotori prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus memilih wakil mereka dengan bijak dan memantau kinerja serta janji politik mereka secara terus-menerus.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu dan melindungi keragaman. Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
Nama : Keyla Shafira Az-zahra
NPM : 2311011041
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
AWAN GELAP UNTUK HAM DI INDONESIA
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang menunjukkan beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa isu yang disorot antara lain adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Namun, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara.
Dari segi penegakan HAM, artikel ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan menyebutkan berbagai kasus pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan, pembaca dapat memahami betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
Apabila dianalisis lebih lanjut, artikel ini memberikan gambaran yang seimbang antara tantangan dan perkembangan positif dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal ini memberikan pemahaman yang jelas bahwa meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi, ada juga langkah-langkah positif yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya ambil adalah adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan tanda-tanda bahwa masyarakat Indonesia tidak pasif terhadap isu HAM. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga menjadi hal positif yang dapat diperhatikan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem demokratisnya, seperti adanya amandemen UUD NRI 1945 dan pengembangan lembaga perwakilan rakyat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa contoh tantangan tersebut adalah:
- Keterbatasan fungsi lembaga perwakilan rakyat: Meskipun fungsi lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPD telah diperluas, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan kekuasaan mereka. Misalnya, beberapa anggota DPR telah terlibat dalam skandal korupsi, yang dapat mengganggu keberlangsungan demokrasi yang seimbang.
- Keterbatasan partisipasi rakyat: Meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Misalnya, beberapa daerah di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses informasi dan keterbatasan dalam mengembangkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
- Keterbatasan keadilan sosial: Meskipun demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan fasilitas, yang dapat mengganggu kesempatan dan kesejahteraan mereka.
- Keterbatasan toleransi dan keberagaman: Meskipun demokrasi Pancasila mengakui keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas masih terjadi di Indonesia, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.
Dengan demikian, Indonesia perlu meningkatkan kualitas demokrasinya dengan meningkatkan fungsi lembaga perwakilan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan keadilan sosial, dan meningkatkan toleransi dan keberagaman.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota Parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan dan keterwakilan rakyat. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, jika penerapannya sering kali tidak sesuai, maka ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Seharusnya hal seperti ini bisa lebih di minimalisir, karena anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dalam tujuan politik yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat merugikan hak asasi manusia. Dalam demokrasi saat ini, hal ini mencerminkan ketidakadilan, ketidaktransparanan, dan pelanggaran terhadap hak-hak individu.
Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan politik yang tidak jelas seringkali melibatkan manipulasi opini publik, pembatasan kebebasan berpendapat, intimidasi terhadap oposisi, dan bahkan penindasan terhadap mereka yang berbeda pendapat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mendorong partisipasi aktif, penghargaan terhadap pluralisme, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan demokrasi saat ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
Nama : Amanda Rahmawati
Npm : 2311011134
Kelas : Manajemen
Prodi : S1 Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara kelas ? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut menggambarkan situasi suram HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyak agenda HAM mengalami kemacetan dan kemunduran. Serangan terhadap para pembela HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan menangani pelanggaran HAM masa lalu merupakan beberapa masalah yang diidentifikasi. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil yang masih kuat dalam menentang kebijakan yang dianggap merugikan.
Hal positif nya adalah :
- Ratifikasi perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki situasi HAM.
- Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.
- Kesadaran dan diskusi mengenai isu-isu HAM meningkat, yang merupakan langkah awal menuju perbaikan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat mencerminkan konsep musyawarah dan mufakat, yang merupakan bagian integral dari budaya asli Indonesia. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan betapa pentingnya moralitas dan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut saya prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa ini menekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moralitas. Ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan etika yang dihormati oleh masyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan juga tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Terbukti dari berbagai pelanggaran HAM, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan sipil yang masih banyak terjadi.
D. bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini mencerminkan krisis representasi dan integritas dalam demokrasi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik, mengawasi kinerja para wakil rakyat, dan menggunakan hak suara dengan bijak untuk memilih wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini ?
Jawab:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat berbahaya jika digunakan untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau merugikan. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan kebebasan individu dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara transparan dan akuntabel, dan bahwa hak asasi manusia dilindungi dari segala bentuk manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Npm : 2311011134
Kelas : Manajemen
Prodi : S1 Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara kelas ? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut menggambarkan situasi suram HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyak agenda HAM mengalami kemacetan dan kemunduran. Serangan terhadap para pembela HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan menangani pelanggaran HAM masa lalu merupakan beberapa masalah yang diidentifikasi. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil yang masih kuat dalam menentang kebijakan yang dianggap merugikan.
Hal positif nya adalah :
- Ratifikasi perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki situasi HAM.
- Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.
- Kesadaran dan diskusi mengenai isu-isu HAM meningkat, yang merupakan langkah awal menuju perbaikan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat mencerminkan konsep musyawarah dan mufakat, yang merupakan bagian integral dari budaya asli Indonesia. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan betapa pentingnya moralitas dan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut saya prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa ini menekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moralitas. Ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan etika yang dihormati oleh masyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan juga tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Terbukti dari berbagai pelanggaran HAM, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan sipil yang masih banyak terjadi.
D. bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini mencerminkan krisis representasi dan integritas dalam demokrasi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik, mengawasi kinerja para wakil rakyat, dan menggunakan hak suara dengan bijak untuk memilih wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini ?
Jawab:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat berbahaya jika digunakan untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau merugikan. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan kebebasan individu dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara transparan dan akuntabel, dan bahwa hak asasi manusia dilindungi dari segala bentuk manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Nama: Diva Aulia Rahma
NPM: 2311011120
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S-1 Manajemen
A. Artikel tersebut menyebutkan pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia, antara lain:
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan
3. Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua
6. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan
Namun, dengan segala kasus tersebut, Indonesia tetap terus mengembangkan kebijakan untuk terus memberikan perlindungan HAM yang layak dan pantas bagi seluruh rakyat.
Semua isu pelanggaran HAM harus segera ditindaklanjuti, harus mulai dilakukan pengungkapan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Masyarakat sipil juga harus ikut andil dalam pemenuhan HAM dengan cara kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan.
Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut adalah semakin tau apa saja pelanggaran HAM terjadi di Indonesia serta apa saja upaya yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk mencegah pelanggaran HAM berkelanjutan dan mengungkap kasus pelanggaran HAM yang terjadi.
B. Demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia karena sejatinya adat istiadat yang telah diterapkan oleh para tokoh negara serta nenek moyang negara Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat. Pada musyawarah inilah demokrasi terealisasi di mana semua pendapat diterima dan semua orang berhak berpendapat. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat baik, di mana menjalankan demokrasi berdampingan dengan agama. Demokrasi harus dijalankan sejalan dengan agama sehingga terciptanya toleransi ketika adanya pendapat yang berbeda-beda. Demokrasi berbasis Ketuhanan yang Maha Esa juga sangat patut diterapkan karena akan membantu memberikan keadilan kepada seluruh rakyat.
C. Menurut saya, demokrasi di Indonesia masih kurang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI'45. Sebagaimana telah ditulis dalam artikel, bahwasannya pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia masih sangat buruk. Banyak sekali kasus HAM di masa lalu yang tidak terselesaikan, ditambah lagi banyak pelanggaran HAM yang terjadi sekarang. Jika praktik demokrasi telah dijalankan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI'45, seharusnya sudah TIDAK TERJADI lagi pelanggaran HAM di Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Ini membuktikan bahwa Pancasila dan UUD NRI'45 belum meresap pada demokrasi di Indonesia.
D. Sikap saya terhadap politikus yang melaksanakan agenda untuk kepentingan kelompoknya adalah dengan mengkritik mereka. Tindakan yang dilakukan jelas telah melanggar tujuan demokrasi. Hal ini telah mencederai prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Para anggota parlemen telah melakukan abuse of power yaitu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan golongan. Ini tidak mencerminkan perwakilan rakyat sama sekali.
E. Hal itu disebut dengan politik identitas. Konsep politik identitas ini sangat melukai dan melenceng dari prinsip demokrasi. Mereka yang membawa-bawa agama, suku, etnis, budaya, atau yang lainnya hanya untuk menarik hati rakyat. Pelaksanaan politik identitas ini sangatlah berpengaruh pada kasus HAM, di mana bisa saja menjadi bahan adu domba antara agama, suku, etnis, dan yang lainnya, seperti yang terjadi pada tahun 2019.
NPM: 2311011120
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S-1 Manajemen
A. Artikel tersebut menyebutkan pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia, antara lain:
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan
3. Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua
6. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan
Namun, dengan segala kasus tersebut, Indonesia tetap terus mengembangkan kebijakan untuk terus memberikan perlindungan HAM yang layak dan pantas bagi seluruh rakyat.
Semua isu pelanggaran HAM harus segera ditindaklanjuti, harus mulai dilakukan pengungkapan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Masyarakat sipil juga harus ikut andil dalam pemenuhan HAM dengan cara kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan.
Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut adalah semakin tau apa saja pelanggaran HAM terjadi di Indonesia serta apa saja upaya yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk mencegah pelanggaran HAM berkelanjutan dan mengungkap kasus pelanggaran HAM yang terjadi.
B. Demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia karena sejatinya adat istiadat yang telah diterapkan oleh para tokoh negara serta nenek moyang negara Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat. Pada musyawarah inilah demokrasi terealisasi di mana semua pendapat diterima dan semua orang berhak berpendapat. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat baik, di mana menjalankan demokrasi berdampingan dengan agama. Demokrasi harus dijalankan sejalan dengan agama sehingga terciptanya toleransi ketika adanya pendapat yang berbeda-beda. Demokrasi berbasis Ketuhanan yang Maha Esa juga sangat patut diterapkan karena akan membantu memberikan keadilan kepada seluruh rakyat.
C. Menurut saya, demokrasi di Indonesia masih kurang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI'45. Sebagaimana telah ditulis dalam artikel, bahwasannya pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia masih sangat buruk. Banyak sekali kasus HAM di masa lalu yang tidak terselesaikan, ditambah lagi banyak pelanggaran HAM yang terjadi sekarang. Jika praktik demokrasi telah dijalankan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI'45, seharusnya sudah TIDAK TERJADI lagi pelanggaran HAM di Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Ini membuktikan bahwa Pancasila dan UUD NRI'45 belum meresap pada demokrasi di Indonesia.
D. Sikap saya terhadap politikus yang melaksanakan agenda untuk kepentingan kelompoknya adalah dengan mengkritik mereka. Tindakan yang dilakukan jelas telah melanggar tujuan demokrasi. Hal ini telah mencederai prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Para anggota parlemen telah melakukan abuse of power yaitu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan golongan. Ini tidak mencerminkan perwakilan rakyat sama sekali.
E. Hal itu disebut dengan politik identitas. Konsep politik identitas ini sangat melukai dan melenceng dari prinsip demokrasi. Mereka yang membawa-bawa agama, suku, etnis, budaya, atau yang lainnya hanya untuk menarik hati rakyat. Pelaksanaan politik identitas ini sangatlah berpengaruh pada kasus HAM, di mana bisa saja menjadi bahan adu domba antara agama, suku, etnis, dan yang lainnya, seperti yang terjadi pada tahun 2019.
Nama :Kurnia dita Indiana
NPM :2311011010
Kelas :manajemen genap
prodi :S1 manajemen
Analisis Soal!
A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
E.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
A. Isi artikel tersebut menyoroti beberapa isu penting terkait penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, di antaranya:
- Masih banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan dengan adil.
- Adanya pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta diskriminasi berbasis gender.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Masih terjadinya pelanggaran HAM yang meningkat tajam di Papua.
- Masih adanya penerapan hukuman kejam seperti hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Meskipun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif, seperti:
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
- Adanya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang masih aktif menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, dapat dikatakan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan demokrasi model Barat. Nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang berakar dari budaya masyarakat Indonesia menjadi pondasi bagi praktik demokrasi di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan religius yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini membawa implikasi pada peran agama dan nilai-nilai spiritual dalam proses pengambilan keputusan publik.
C. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Isu-isu seperti pembatasan kebebasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada jarak antara cita-cita demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan realitas praktik demokrasi saat ini. Upaya untuk memperkuat penegakan HAM dan memperbaiki kualitas demokrasi terus diperlukan.
D. Sikap saya terkait anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah sangat kritis. Perilaku tersebut jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Anggota parlemen harus senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi amanat yang diberikan, bukan menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
E. Mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, saya berpandangan bahwa hal tersebut dapat menjadi risiko bagi penegakan HAM dan praktik demokrasi yang sehat. Kekuasaan yang didasarkan pada loyalitas emosional dan tradisi dapat mengesampingkan prinsip-prinsip universal HAM dan demokrasi. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip HAM serta demokrasi modern perlu dilakukan secara cermat agar tercipta suatu praktik demokrasi yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara.
NPM :2311011010
Kelas :manajemen genap
prodi :S1 manajemen
Analisis Soal!
A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
E.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
A. Isi artikel tersebut menyoroti beberapa isu penting terkait penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, di antaranya:
- Masih banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan dengan adil.
- Adanya pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta diskriminasi berbasis gender.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Masih terjadinya pelanggaran HAM yang meningkat tajam di Papua.
- Masih adanya penerapan hukuman kejam seperti hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Meskipun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif, seperti:
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
- Adanya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang masih aktif menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, dapat dikatakan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan demokrasi model Barat. Nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang berakar dari budaya masyarakat Indonesia menjadi pondasi bagi praktik demokrasi di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan religius yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini membawa implikasi pada peran agama dan nilai-nilai spiritual dalam proses pengambilan keputusan publik.
C. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Isu-isu seperti pembatasan kebebasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada jarak antara cita-cita demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan realitas praktik demokrasi saat ini. Upaya untuk memperkuat penegakan HAM dan memperbaiki kualitas demokrasi terus diperlukan.
D. Sikap saya terkait anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah sangat kritis. Perilaku tersebut jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Anggota parlemen harus senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi amanat yang diberikan, bukan menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
E. Mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, saya berpandangan bahwa hal tersebut dapat menjadi risiko bagi penegakan HAM dan praktik demokrasi yang sehat. Kekuasaan yang didasarkan pada loyalitas emosional dan tradisi dapat mengesampingkan prinsip-prinsip universal HAM dan demokrasi. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip HAM serta demokrasi modern perlu dilakukan secara cermat agar tercipta suatu praktik demokrasi yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara.
Nama : Kinanti Trisnajati
NPM : 2311011078
*Analisis Kasus*
Artikel ini membahas sebua kasus yaitu terjadi pelanggaran HAM yang berkelanjutan dan tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, untuk mengatasi hal seperti ini menurut saya perlu dilakukan beberapa upaya seperti memperkuat institusi peradilan dan memperkuat lembaga penegak hukum dan mengembangkan sistem perlindungan saksi yang efektif, sehingga individu yang memiliki informasi penting terkait kasus pelanggaran HAM merasa aman untuk bersaksi tanpa takut akan ancaman, yang Terakhir, edukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan.
Lalu terjadi pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, hal ini semakin memenunjukkan bahwa 2019 adalah tahun kelam karena mutu HAM mengalami penurunan.
Terjadi juga pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan, untuk kasus seperti ini menurut saya perlu dilakukan pendekatan yang serius, seperti melibatkan pendidikan tentang kesetaraan gender, penegakan hukum yang ketat terhadap diskriminasi, dan advokasi untuk perubahan sikap. Masyarakat juga perlu didorong untuk mendukung hak-hak perempuan dan menolak pernyataan yang merendahkan martabat mereka.
Selanjutnya dibahas megenai "Bhinneka tapi Bercanda" beberapa poin yang akan saya analisis yaitu
buruknya HAM di Indonesia, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengadilan HAM,belum ada kemajuan signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Lalu, untuk penyelesaian pelanggaran HAM melalui jalur rekonsiliasi akan sia-sia jika tidak ada pengungkapan kebenaran dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan.
NPM : 2311011078
*Analisis Kasus*
Artikel ini membahas sebua kasus yaitu terjadi pelanggaran HAM yang berkelanjutan dan tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, untuk mengatasi hal seperti ini menurut saya perlu dilakukan beberapa upaya seperti memperkuat institusi peradilan dan memperkuat lembaga penegak hukum dan mengembangkan sistem perlindungan saksi yang efektif, sehingga individu yang memiliki informasi penting terkait kasus pelanggaran HAM merasa aman untuk bersaksi tanpa takut akan ancaman, yang Terakhir, edukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan.
Lalu terjadi pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, hal ini semakin memenunjukkan bahwa 2019 adalah tahun kelam karena mutu HAM mengalami penurunan.
Terjadi juga pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan, untuk kasus seperti ini menurut saya perlu dilakukan pendekatan yang serius, seperti melibatkan pendidikan tentang kesetaraan gender, penegakan hukum yang ketat terhadap diskriminasi, dan advokasi untuk perubahan sikap. Masyarakat juga perlu didorong untuk mendukung hak-hak perempuan dan menolak pernyataan yang merendahkan martabat mereka.
Selanjutnya dibahas megenai "Bhinneka tapi Bercanda" beberapa poin yang akan saya analisis yaitu
buruknya HAM di Indonesia, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengadilan HAM,belum ada kemajuan signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Lalu, untuk penyelesaian pelanggaran HAM melalui jalur rekonsiliasi akan sia-sia jika tidak ada pengungkapan kebenaran dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan.
Nama : Queen Anggun Maryam
Npm : 2311011054
Kelas : Manajemen Genap
A. Artikel itu menunjukkan betapa suramnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019. Banyak lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta bilang, masih banyak yang perlu dibenahi soal HAM, misalnya penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Intinya, penegakan HAM di Indonesia masih terkendala berbagai masalah sistemik, seperti ketidakadilan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender.
Sisi positifnya, ada usaha reformasi yang terus dilakukan untuk memperbaiki perlindungan HAM. Contohnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen melakukan reformasi di sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat memperjuangkan HAM, seperti menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali dan mempertahankan tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah.
B.Demokrasi di Indonesia harus dilihat dalam konteks budaya dan adat istiadat masyarakat yang beragam. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keberagaman sangat penting dalam memahami demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya memperkuat kesatuan dan persatuan, serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjadi dasar untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa membedakan agama atau kepercayaan tertentu. Namun, terkadang prinsip ini diabaikan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
C. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia sekarang masih bisa lebih baik dalam mematuhi Pancasila dan UUD 1945, serta menegakkan nilai-nilai HAM. Meski demokrasi di Indonesia sudah memungkinkan kebebasan berekspresi dan pers, masih ada pelanggaran HAM yang serius, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
D.Saya sangat menyesalkan kondisi di mana anggota parlemen menggunakan posisinya untuk menjalankan agenda politik pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ini mencoreng prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus memilih wakil mereka dengan bijak dan memantau kinerja serta janji politik mereka secara terus-menerus.
E.Orang-orang yang punya kekuasaan karismatik dan memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat punya potensi melanggar hak asasi manusia dalam era demokrasi sekarang ini. Kekuasaan karismatik bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu dan melindungi keberagaman. Demokrasi yang sehat harus bisa mengatasi penyalahgunaan kekuasaan karismatik dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
Npm : 2311011054
Kelas : Manajemen Genap
A. Artikel itu menunjukkan betapa suramnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019. Banyak lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta bilang, masih banyak yang perlu dibenahi soal HAM, misalnya penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Intinya, penegakan HAM di Indonesia masih terkendala berbagai masalah sistemik, seperti ketidakadilan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender.
Sisi positifnya, ada usaha reformasi yang terus dilakukan untuk memperbaiki perlindungan HAM. Contohnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen melakukan reformasi di sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat memperjuangkan HAM, seperti menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali dan mempertahankan tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah.
B.Demokrasi di Indonesia harus dilihat dalam konteks budaya dan adat istiadat masyarakat yang beragam. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keberagaman sangat penting dalam memahami demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya memperkuat kesatuan dan persatuan, serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjadi dasar untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa membedakan agama atau kepercayaan tertentu. Namun, terkadang prinsip ini diabaikan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
C. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia sekarang masih bisa lebih baik dalam mematuhi Pancasila dan UUD 1945, serta menegakkan nilai-nilai HAM. Meski demokrasi di Indonesia sudah memungkinkan kebebasan berekspresi dan pers, masih ada pelanggaran HAM yang serius, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
D.Saya sangat menyesalkan kondisi di mana anggota parlemen menggunakan posisinya untuk menjalankan agenda politik pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ini mencoreng prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus memilih wakil mereka dengan bijak dan memantau kinerja serta janji politik mereka secara terus-menerus.
E.Orang-orang yang punya kekuasaan karismatik dan memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat punya potensi melanggar hak asasi manusia dalam era demokrasi sekarang ini. Kekuasaan karismatik bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu dan melindungi keberagaman. Demokrasi yang sehat harus bisa mengatasi penyalahgunaan kekuasaan karismatik dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Isi artikel tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih menghadapi banyak tantangan dan permasalahan. Beberapa poin utama yang diangkat dalam artikel:
1. Lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja pemerintah terkait HAM masih buruk, terutama dalam penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, dan pembatasan kebebasan sipil.
2. Terdapat peningkatan pelanggaran HAM seperti diskriminasi gender, pelanggaran hak perempuan, kegagalan mengungkap kebenaran untuk korban pelanggaran masa lalu, serta pelanggaran di Papua yang meningkat tajam.
3. Namun, terdapat perkembangan positif seperti reformasi kunci dalam perlindungan HAM, supremasi hukum, dan reformasi sektor keamanan, serta munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah masih adanya upaya dan perjuangan dari berbagai pihak, baik lembaga negara maupun masyarakat sipil, untuk terus memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan, adanya kritik dan evaluasi yang disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan ke depannya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia memang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang beragam. Prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi salah satu sila dalam Pancasila merupakan cerminan dari budaya gotong royong dan musyawarah yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia.
Dalam budaya masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan penting seringkali dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi yang menghargai aspirasi dan suara dari berbagai pihak.
Sementara itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan bahwa dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, nilai-nilai ketuhanan dan spiritualitas tetap menjadi landasan dan pedoman. Hal ini selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan religius.
Meskipun demikian, prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara didasarkan pada satu agama tertentu, melainkan mengakui adanya nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan toleransi yang diajarkan oleh berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia.
Dengan demikian, demokrasi Indonesia merupakan perpaduan antara nilai-nilai budaya lokal Indonesia yang khas, seperti musyawarah dan gotong royong, dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan spiritualitas. Kombinasi ini membuat demokrasi Indonesia memiliki warna dan karakter tersendiri yang membedakannya dengan konsep demokrasi di negara lain.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Berdasarkan isi artikel yang disampaikan, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Terdapat beberapa permasalahan yang disoroti dalam artikel, antara lain:
1. Masih banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terungkap kebenaran dan proses keadilan bagi korban.
2. Adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan meningkat di Papua.
6. Penerapan hukuman kejam seperti vonis mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, perikemanusiaan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia masih belum sepenuhnya terwujud.
Namun demikian, artikel juga menyebutkan adanya upaya reformasi dan perjuangan dari masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
Ke depannya, diperlukan komitmen dan upaya yang lebih kuat dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan praktik demokrasi yang benar-benar sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM secara konsisten.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Kondisi di mana anggota parlemen yang seharusnya mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat justru lebih memprioritaskan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas merupakan suatu hal yang sangat disayangkan dan tidak dapat dibenarkan.
Anggota parlemen terpilih melalui proses demokrasi dengan mandat untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan amanat tersebut dengan integritas dan komitmen yang tinggi.
Namun, jika yang terjadi justru sebaliknya, di mana anggota parlemen lebih mementingkan kepentingan politik sempit mereka sendiri atau kelompoknya, maka hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan oleh rakyat. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah mengecam keras tindakan anggota parlemen yang mengingkari amanat rakyat. Mereka harus diingatkan bahwa keberadaan mereka di parlemen adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bukan untuk memenuhi ambisi dan kepentingan politik pribadi atau kelompok mereka. Rakyat berhak untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari wakil-wakil mereka
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Saya sangat tidak setuju dengan pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang mereka miliki, baik dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka yang tidak jelas. Apalagi jika sampai mengorbankan rakyat sebagai "tumbal" demi tujuan tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Pada era demokrasi modern saat ini, seharusnya kekuasaan tidak lagi didasarkan pada kharisma personal atau legitimasi dari tradisi/agama tertentu, melainkan lebih didasarkan pada proses demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pemimpin terpilih seharusnya mendapat mandat dari rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan mengeksploitasi rakyat demi agenda pribadi atau kelompok.
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Menggerakkan rakyat yang rentan untuk menjadi "tumbal" demi tujuan yang tidak jelas adalah pelanggaran terhadap hak-hak dasar seperti hak hidup, hak keamanan, dan hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi.
Di era demokrasi modern, penghormatan terhadap hak asasi manusia harusnya menjadi prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Penggunaan kekuasaan kharismatik atau elemen tradisi/agama tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hak-hak rakyat. Justru, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi dan agama seharusnya mendorong penghormatan terhadap martabat dan hak-hak kemanusiaan.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk kritis dan waspada terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi kekuasaan kharismatik mereka demi kepentingan sempit. Masyarakat harus terus memperjuangkan terwujudnya demokrasi yang sejati, di mana hak-hak rakyat dilindungi dan tidak ada pihak yang dapat mengorbankan rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak beradab.
NAMA : Mutia Az Zahra
NPM : 2311011034
KELAS : S1 Manajemen Genap
ANALISIS KASUS
Analisis dan Jawaban tentang Kinerja HAM Indonesia di Tahun 2019.
HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
di tahun 2019 itu banyak sekali masa kelam yang dialami di Indonesia mulai dari tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, memperparah pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, Diskriminasi berbasis gender yang kian mengakar, Kegagalan dalam menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, dan Peningkatan vonis mati dan eksekusi di luar proses hukum seperti tembak ditempat.
tetapi, ditengah-tengah kesuraman ini masi ada secercah harapan untuk indonesia seperti memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
lalu Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui UU belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dikhawatirkan hanya membuka jalan impunitas. Persoalan di Papua bukan hanya soal keinginan merdeka, tetapi juga diskriminasi berdasarkan ras dan budaya. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi di Papua tersembunyi di balik isu pemekaran daerah dan kemerdekaan. Masyarakat sipil sebaiknya harus berperan aktif dalam memastikan pemenuhan HAM dan kritis terhadap kebijakan pemerintah.
NPM : 2311011034
KELAS : S1 Manajemen Genap
ANALISIS KASUS
Analisis dan Jawaban tentang Kinerja HAM Indonesia di Tahun 2019.
HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
di tahun 2019 itu banyak sekali masa kelam yang dialami di Indonesia mulai dari tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, memperparah pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, Diskriminasi berbasis gender yang kian mengakar, Kegagalan dalam menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, dan Peningkatan vonis mati dan eksekusi di luar proses hukum seperti tembak ditempat.
tetapi, ditengah-tengah kesuraman ini masi ada secercah harapan untuk indonesia seperti memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
lalu Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui UU belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dikhawatirkan hanya membuka jalan impunitas. Persoalan di Papua bukan hanya soal keinginan merdeka, tetapi juga diskriminasi berdasarkan ras dan budaya. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi di Papua tersembunyi di balik isu pemekaran daerah dan kemerdekaan. Masyarakat sipil sebaiknya harus berperan aktif dalam memastikan pemenuhan HAM dan kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Nama : Rosmala Dewi
Npm : 2311011033
Prodi : S1 Manajemen (ganjil)
Analisis Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia"
Npm : 2311011033
Prodi : S1 Manajemen (ganjil)
Analisis Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia"
A. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia :
Artikel tersebut menggambarkan situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang memprihatinkan. Penegakan HAM mengalami kemunduran dengan banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, kebebasan berekspresi dan beragama dibatasi, diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas, serta pelanggaran HAM di Papua yang masih marak. Namun, ada beberapa hal positif seperti ratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional oleh Indonesia dan kembalinya gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-nilai Adat/Budaya :
Demokrasi Indonesia menggabungkan nilai-nilai modern dan adat/budaya. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi dasar demokrasi Indonesia. Nilai-nilai adat seperti musyawarah mufakat dan gotong royong juga memperkuat demokrasi. Prinsip demokrasi Pancasila yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan agama, penting agar demokrasi Indonesia tidak terjebak dalam liberalisme sekuler atau otoritarianisme agama.
C. Praktik Demokrasi Indonesia saat ini :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti korupsi, politik uang, hoaks, dan polarisasi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa kemajuan yang dicapai, seperti penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi. Penting untuk terus memperkuat demokrasi Indonesia dengan menegakkan hukum, meningkatkan pendidikan politik, dan mendorong partisipasi masyarakat.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Melawan Kepentingan Rakyat
Sikap terhadap anggota parlemen yang melawan kepentingan rakyat adalah kekecewaan dan kemarahan. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika mereka justru mengkhianati amanah rakyat dan menjalankan agenda politik mereka sendiri, mereka harus dihukum dan diberhentikan dari jabatannya.
E. Pihak Berkuasa Kharismatik dan Eksploitasi Rakyat :
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama bisa mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, yang berpotensi berbahaya jika dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan. Penting untuk bersikap kritis terhadap pemimpin kharismatik dan memastikan bahwa mereka menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan rakyat. Eksploitasi rakyat tidak dapat dibenarkan dalam era demokrasi saat ini. Hak asasi manusia harus dihormati, dan setiap orang berhak untuk hidup dengan bebas dan aman.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut:
•Pemahaman yang lebih baik tentang situasi HAM di Indonesia.
•Kesadaran akan pentingnya menegakkan HAM dan demokrasi.
•Semangat untuk terlibat dalam upaya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.
Nama: Anggun Aulia Dewi
NPM: 2311011039
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Menganalisis Kasus HAM (Hak Asasi Manusia) Diindonesia
A. Isi Artikel dan Analisis HAM di Indonesia
Artikel "Refleksi 2019: Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" menyoroti stagnasi dan regresi penegakan HAM di Indonesia sepanjang 2019. Ada banyak aduan mengenai pelanggaran HAM, terutama dari kepolisian dan isu-isu terkait konflik agraria, ketenagakerjaan, dan intoleransi. Hal positif yang bisa diambil adalah adanya perhatian terhadap masalah ini, yang bisa menjadi dasar untuk perbaikan kedepan.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai Budaya Asli
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya asli seperti musyawarah dan gotong royong mencerminkan aspek positif dari tradisi lokal. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan penghargaan terhadap keragaman agama dan kepercayaan, namun juga menuntut keseimbangan agar tidak menjadi alat untuk diskriminasi atau intoleransi.
C. Praktik Demokrasi dan Pancasila
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih memiliki tantangan besar dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kasus-kasus pelanggaran HAM menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip dan praktik, serta perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten dan transparan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap Parlemen yang Menyimpang
Ketika anggota parlemen melaksanakan agenda politik yang berbeda dari kepentingan masyarakat, hal ini mencederai kepercayaan publik dan merusak prinsip representasi. Pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili suara rakyat.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas seringkali mengorbankan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak semua individu, bukan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi loyalitas rakyat untuk tujuan yang merugikan mereka.
Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.
NPM: 2311011039
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Menganalisis Kasus HAM (Hak Asasi Manusia) Diindonesia
A. Isi Artikel dan Analisis HAM di Indonesia
Artikel "Refleksi 2019: Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" menyoroti stagnasi dan regresi penegakan HAM di Indonesia sepanjang 2019. Ada banyak aduan mengenai pelanggaran HAM, terutama dari kepolisian dan isu-isu terkait konflik agraria, ketenagakerjaan, dan intoleransi. Hal positif yang bisa diambil adalah adanya perhatian terhadap masalah ini, yang bisa menjadi dasar untuk perbaikan kedepan.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai Budaya Asli
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya asli seperti musyawarah dan gotong royong mencerminkan aspek positif dari tradisi lokal. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan penghargaan terhadap keragaman agama dan kepercayaan, namun juga menuntut keseimbangan agar tidak menjadi alat untuk diskriminasi atau intoleransi.
C. Praktik Demokrasi dan Pancasila
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih memiliki tantangan besar dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kasus-kasus pelanggaran HAM menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip dan praktik, serta perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten dan transparan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap Parlemen yang Menyimpang
Ketika anggota parlemen melaksanakan agenda politik yang berbeda dari kepentingan masyarakat, hal ini mencederai kepercayaan publik dan merusak prinsip representasi. Pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili suara rakyat.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas seringkali mengorbankan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak semua individu, bukan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi loyalitas rakyat untuk tujuan yang merugikan mereka.
Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.
Nama : Sella Marlina Anggraini
NPM : 2311011020
Kelas : S1 Manajemen (Genap)
1. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang kondisi dan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Tahun itu digambarkan sebagai tahun kelam dengan berbagai masalah dan regresi dalam berbagai aspek HAM. Kinerja HAM Indonesia disoroti sebagai keadaan yang buruk oleh berbagai lembaga dengan fokus pada isu-isu seperti kurangnya keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender dan ras, serta kegagalan dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, masih terdapat kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, terutama di Papua.Namun, di sisi lain, terdapat langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan dengan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap norma-norma HAM. Gerakan ini dilakukan oleh mahasiswa dan komunitas lokal yang aktif menunjukkan bahwa elemen-elemen masyarakat sipil masih kuat dan berperan sebagai kontrol sosial.
Hal positif yang dapat saya diambil dari artikel ini adalah pemahaman bahwa meskipun menghadapi banyak tantangan dan regresi, masih ada elemen harapan dan potensi untuk perbaikan kondisi HAM di Indonesia. Keaktifan gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menunjukkan bahwa ada kekuatan dalam partisipasi publik. Hal ini juga menginspirasi bahwa perubahan itu mungkin terjadi ketika masyarakat terlibat aktif dan pemerintah bersedia mendengarkan serta menyisakan ruang untuk optimisme melalui reformasi dan aktivisme yang berkesinambungan di Indonesia.
2. Indonesia sebagai negara yang memiliki suku dan budaya yang beragam. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini diintegrasikan melalui konsep musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan ke dalam praktik demokrasinya. Konsep musyawarah untuk mufakat yaitu menunjukkan suatu cara pengambilan keputusan yang menekankan pada diskusi bersama hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dengan mencerminkan praktik demokrasi yang partisipatif.
Mengenai prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam konteks demokrasi Indonesia ini adalah bagian dari Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara. Prinsip ini mencerminkan pengakuan negara terhadap peran spiritualitas dan agama dalam kehidupan masyarakatnya yang sangat beragam. Dalam praktiknya, prinsip ini mendukung eksistensi berbagai agama dan kepercayaan dalam bingkai negara yang menganut prinsip toleransi dan kebebasan beragama sekaligus menghindari adanya dominasi agama tertentu atas yang lain.
Dengan demikian, prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia tidak hanya mengakui keberagaman spiritual dalam masyarakat, tetapi juga menempatkan agama dan kepercayaan sebagai komponen penting dalam membangun nilai-nilai sosial dan moral yang mendukung kehidupan demokrasi. Secara keseluruhan, integrasi antara nilai-nilai adat, budaya, dan religius membentuk demokrasi di Indonesia yang unik dan adaptif terhadap kompleksitas sosial dan budayanya.
3. Dalam menjalankan praktik demokrasi Indonesia pada dasarnya dirancang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai nilai HAM. Namun pada kenyataannya, Indonesia masih harus menghadapi sejumlah tantangan berupa masalah-masalah seperti kurangnya penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu maupun masa kini, perlakuan terhadap kelompok minoritas yang masih menjadi sorotan serta adanya penindasan terhadap pengkritik pemerintah. Selain itu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin sering dilakukan oleh para oknum merupakan tantangan yang merusak efektivitas dan integritas demokrasi di Indonesia. Hal ini sering kali terhambat oleh kepentingan politik yang bertentangan dan kurangnya keberlanjutan dalam implementasi kebijakan.
Sehingga untuk meminimalisir hal-hal negatif tersebut, diperlukan ruang yang besar untuk perbaikan dalam hal implementasi demokrasi sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjungjung tinggi nilai-nilai HAM.
4. Tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun sebenarnya melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat adalah perwujudan dari kegagalan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam hal Ini menurut saya justru malah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya adanya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Selain itu, perlu adanya sistem yang memungkinkan untuk memperjelas dan mempertanyakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut. Keterlibatan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar bertindak sesuai dengan kepentingan yang mereka wakili.
5. Penggunaan pengaruh kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dengan cara mengeksploitasi atau bahkan mengorbankan kepentingan mereka merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang menekankan pada perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak individu.
Dalam praktik demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk kekuasaa baik itu politik, tradisional, maupun agama dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan diarahkan untuk kebaikan umum. Kekuasaan harus digunakan untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia, bukan sebaliknya.
NPM : 2311011020
Kelas : S1 Manajemen (Genap)
1. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang kondisi dan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Tahun itu digambarkan sebagai tahun kelam dengan berbagai masalah dan regresi dalam berbagai aspek HAM. Kinerja HAM Indonesia disoroti sebagai keadaan yang buruk oleh berbagai lembaga dengan fokus pada isu-isu seperti kurangnya keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender dan ras, serta kegagalan dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, masih terdapat kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, terutama di Papua.Namun, di sisi lain, terdapat langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan dengan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap norma-norma HAM. Gerakan ini dilakukan oleh mahasiswa dan komunitas lokal yang aktif menunjukkan bahwa elemen-elemen masyarakat sipil masih kuat dan berperan sebagai kontrol sosial.
Hal positif yang dapat saya diambil dari artikel ini adalah pemahaman bahwa meskipun menghadapi banyak tantangan dan regresi, masih ada elemen harapan dan potensi untuk perbaikan kondisi HAM di Indonesia. Keaktifan gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menunjukkan bahwa ada kekuatan dalam partisipasi publik. Hal ini juga menginspirasi bahwa perubahan itu mungkin terjadi ketika masyarakat terlibat aktif dan pemerintah bersedia mendengarkan serta menyisakan ruang untuk optimisme melalui reformasi dan aktivisme yang berkesinambungan di Indonesia.
2. Indonesia sebagai negara yang memiliki suku dan budaya yang beragam. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini diintegrasikan melalui konsep musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan ke dalam praktik demokrasinya. Konsep musyawarah untuk mufakat yaitu menunjukkan suatu cara pengambilan keputusan yang menekankan pada diskusi bersama hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dengan mencerminkan praktik demokrasi yang partisipatif.
Mengenai prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam konteks demokrasi Indonesia ini adalah bagian dari Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara. Prinsip ini mencerminkan pengakuan negara terhadap peran spiritualitas dan agama dalam kehidupan masyarakatnya yang sangat beragam. Dalam praktiknya, prinsip ini mendukung eksistensi berbagai agama dan kepercayaan dalam bingkai negara yang menganut prinsip toleransi dan kebebasan beragama sekaligus menghindari adanya dominasi agama tertentu atas yang lain.
Dengan demikian, prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia tidak hanya mengakui keberagaman spiritual dalam masyarakat, tetapi juga menempatkan agama dan kepercayaan sebagai komponen penting dalam membangun nilai-nilai sosial dan moral yang mendukung kehidupan demokrasi. Secara keseluruhan, integrasi antara nilai-nilai adat, budaya, dan religius membentuk demokrasi di Indonesia yang unik dan adaptif terhadap kompleksitas sosial dan budayanya.
3. Dalam menjalankan praktik demokrasi Indonesia pada dasarnya dirancang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai nilai HAM. Namun pada kenyataannya, Indonesia masih harus menghadapi sejumlah tantangan berupa masalah-masalah seperti kurangnya penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu maupun masa kini, perlakuan terhadap kelompok minoritas yang masih menjadi sorotan serta adanya penindasan terhadap pengkritik pemerintah. Selain itu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin sering dilakukan oleh para oknum merupakan tantangan yang merusak efektivitas dan integritas demokrasi di Indonesia. Hal ini sering kali terhambat oleh kepentingan politik yang bertentangan dan kurangnya keberlanjutan dalam implementasi kebijakan.
Sehingga untuk meminimalisir hal-hal negatif tersebut, diperlukan ruang yang besar untuk perbaikan dalam hal implementasi demokrasi sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjungjung tinggi nilai-nilai HAM.
4. Tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun sebenarnya melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat adalah perwujudan dari kegagalan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam hal Ini menurut saya justru malah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya adanya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Selain itu, perlu adanya sistem yang memungkinkan untuk memperjelas dan mempertanyakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut. Keterlibatan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar bertindak sesuai dengan kepentingan yang mereka wakili.
5. Penggunaan pengaruh kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dengan cara mengeksploitasi atau bahkan mengorbankan kepentingan mereka merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang menekankan pada perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak individu.
Dalam praktik demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk kekuasaa baik itu politik, tradisional, maupun agama dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan diarahkan untuk kebaikan umum. Kekuasaan harus digunakan untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia, bukan sebaliknya.
Nama : Lismawati
NPM : 2311011133
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis soal
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan berikan alasanmu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Dalam artikel dijelaskan bahwa banyak agenda HAM pada tahun 2019 yang mengalami kemacetan seperti
1. tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan lalu
2. menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan
3. diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan
4. kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan pengungkapan kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu
5. pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua
6. berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kerja baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum diluar pengadilan dengan cara tembak di tempat misalnya.
Dari artikel ini saya dapat mengetahui mengenai pergerakan HAM di Indonesia, meskipun ada beberapa pelaksanaan HAM yang tidak sesuai, Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik
B. Berikan analisis mu mengenai demokrasi Indonesia di ambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?Jawab:
Demokrasi dalam budaya Indonesia memiliki unsur-unsur yang terkait dengan nilai-nilai kebebasan, musyawarah mufakat, dan tolong-menolong. Dalam budaya Indonesia, kebebasan dilihat sebagai nilai yang sangat penting dalam demokrasi, seperti yang dinyatakan dalam penelitian "NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PENGANGKATAN PUUN/RAJA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY" yang menunjukkan bahwa nilai kebebasan adalah salah satu tonggak demokrasi lokal1.Demokrasi Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang terkait dengan kebudayaan lokal, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian "demokrasi indonesia di antara dua sistem politik" yang membandingkan nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Minangkabau dan Jawa. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dalam budaya Indonesia berasal dari tiga unsur nilai: tradisional, Islam, dan Barat, dan bahwa perpaduan nilai-nilai ini menghasilkan kerancuan dalam peristiwa-peristiwa kontestasi dan kompetisi politik2.Selain itu, penelitian "AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT" menunjukkan bahwa konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong, dan lain-lain. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan warga negara untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat maupun sebagai Presiden yang diwujudkan melalui pemilihan umum3.Dalam sintesis, analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi dalam budaya Indonesia memiliki unsur-unsur yang terkait dengan nilai-nilai kebebasan, musyawarah mufakat, dan tolong-menolong. Nilai-nilai budaya ini mempengaruhi perkembangan demokrasi Indonesia dan memungkinkan perpaduan nilai-nilai lokal dengan praktik demokrasi modern.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Meskipun praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menghormati hak asasi manusia dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), Indonesia masih memiliki beberapa keterbatasan dalam sistem politik dan pemerintahannya berubah, tapi saya selalu punya beberapa masalah.
Sesuatu yang perlu perhatian dan perbaikan.
Pertama, Indonesia masih memiliki sistem demokrasi perwakilan yang dapat mempengaruhi kualitas keterwakilan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: B.
Membatasi akses terhadap informasi, membatasi partisipasi politik, dan membatasi keberagaman dalam partai politik.
Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik dan menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif.
Kedua, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia.
Meskipun Indonesia merupakan negara pihak dalam beberapa perjanjian hak asasi manusia internasional, masih ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan.
Misalnya, Indonesia terus menghadapi permasalahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas.
Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan menghambat perkembangan demokrasi yang lebih seimbang.
Ketiga, Indonesia masih memerlukan perbaikan pada sistem pemerintahan dan kebijakan publiknya.
Meskipun beberapa perubahan telah dilakukan pada sistem pemerintahan di Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penerapan kebijakan yang efektif dan transparan.
Hal ini dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi politik dan menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melihat beberapa perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Indonesia, misalnya, telah melakukan beberapa perubahan pada sistem pemilunya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya terhadap situasi di mana anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat, namun mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat setempat yang sebenarnya, adalah bahwa hal tersebut bukan untuk kepentingan rakyat tidak berlaku pada sistem demokrasi yang berdasarkan Itu harusnya terjadi.
Situasi seperti ini dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan dapat mengganggu stabilitas politik serta menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif.
Dalam sistem demokrasi, rakyat memilih wakil-wakil yang mewakili kepentingannya dan mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Jika para wakil rakyat, atas nama suara rakyat, memaksakan agenda politiknya sendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya, maka hal ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan mempengaruhi keputusan yang diambil.
Kami menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi situasi ini.
Pertama, perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memantau aktivitas para pembuat undang-undang.
Kedua, kita perlu menjadikan aktivitas anggota parlemen kita lebih transparan dan dapat ditelusuri, sehingga setiap penyalahgunaan kekuasaan yang ditemukan dapat dipantau dan dihukum.
Ketiga, kita perlu memperbaiki sistem pemerintahan dan kebijakan publik agar kepentingan masyarakat dapat diprioritaskan dan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih inklusif.
Ringkasnya, keadaan di mana anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat sambil menjalankan agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak terjadi di negara demokratis.
Ini adalah suatu bentuk Sistem seharusnya.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa ini?
Jawab:
Pendapat saya terhadap partai politik yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama, serta hati untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat yang kerap menjadi korban dengan tujuan yang tidak jelas, adalah sebuah bentuk manipulasi.
Kekuasaan karismatik, yang berakar pada tradisi dan agama, dapat digunakan untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan masyarakat.
Namun jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk memanipulasi masyarakat, hal tersebut dapat mengganggu stabilitas politik dan menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif.
Dalam konteks demokrasi, kekuasaan harus digunakan untuk memajukan kepentingan rakyat dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau memanipulasi rakyat.
Kekuasaan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama harus digunakan secara bijaksana dan transparan, serta diawasi oleh lembaga yang berwenang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Hubungan antara kekuasaan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama dengan konsep hak asasi manusia di era demokrasi saat ini adalah hak asasi manusia harus dijamin dan dihormati dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan.
Kekuasaan karismatik, yang berakar pada tradisi dan agama, harus digunakan untuk memajukan hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan sosial, bukan untuk memanipulasi atau mencampuri hak asasi manusia.
Ringkasnya, kekuasaan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama harus digunakan secara bijaksana dan transparan, serta diawasi oleh lembaga yang berwenang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
NPM : 2311011133
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis soal
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan berikan alasanmu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Dalam artikel dijelaskan bahwa banyak agenda HAM pada tahun 2019 yang mengalami kemacetan seperti
1. tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan lalu
2. menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan
3. diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan
4. kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan pengungkapan kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu
5. pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua
6. berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kerja baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum diluar pengadilan dengan cara tembak di tempat misalnya.
Dari artikel ini saya dapat mengetahui mengenai pergerakan HAM di Indonesia, meskipun ada beberapa pelaksanaan HAM yang tidak sesuai, Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik
B. Berikan analisis mu mengenai demokrasi Indonesia di ambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?Jawab:
Demokrasi dalam budaya Indonesia memiliki unsur-unsur yang terkait dengan nilai-nilai kebebasan, musyawarah mufakat, dan tolong-menolong. Dalam budaya Indonesia, kebebasan dilihat sebagai nilai yang sangat penting dalam demokrasi, seperti yang dinyatakan dalam penelitian "NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PENGANGKATAN PUUN/RAJA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY" yang menunjukkan bahwa nilai kebebasan adalah salah satu tonggak demokrasi lokal1.Demokrasi Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang terkait dengan kebudayaan lokal, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian "demokrasi indonesia di antara dua sistem politik" yang membandingkan nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Minangkabau dan Jawa. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dalam budaya Indonesia berasal dari tiga unsur nilai: tradisional, Islam, dan Barat, dan bahwa perpaduan nilai-nilai ini menghasilkan kerancuan dalam peristiwa-peristiwa kontestasi dan kompetisi politik2.Selain itu, penelitian "AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT" menunjukkan bahwa konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong, dan lain-lain. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan warga negara untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat maupun sebagai Presiden yang diwujudkan melalui pemilihan umum3.Dalam sintesis, analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi dalam budaya Indonesia memiliki unsur-unsur yang terkait dengan nilai-nilai kebebasan, musyawarah mufakat, dan tolong-menolong. Nilai-nilai budaya ini mempengaruhi perkembangan demokrasi Indonesia dan memungkinkan perpaduan nilai-nilai lokal dengan praktik demokrasi modern.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Meskipun praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menghormati hak asasi manusia dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), Indonesia masih memiliki beberapa keterbatasan dalam sistem politik dan pemerintahannya berubah, tapi saya selalu punya beberapa masalah.
Sesuatu yang perlu perhatian dan perbaikan.
Pertama, Indonesia masih memiliki sistem demokrasi perwakilan yang dapat mempengaruhi kualitas keterwakilan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: B.
Membatasi akses terhadap informasi, membatasi partisipasi politik, dan membatasi keberagaman dalam partai politik.
Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik dan menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif.
Kedua, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia.
Meskipun Indonesia merupakan negara pihak dalam beberapa perjanjian hak asasi manusia internasional, masih ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan.
Misalnya, Indonesia terus menghadapi permasalahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas.
Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan menghambat perkembangan demokrasi yang lebih seimbang.
Ketiga, Indonesia masih memerlukan perbaikan pada sistem pemerintahan dan kebijakan publiknya.
Meskipun beberapa perubahan telah dilakukan pada sistem pemerintahan di Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penerapan kebijakan yang efektif dan transparan.
Hal ini dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi politik dan menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melihat beberapa perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Indonesia, misalnya, telah melakukan beberapa perubahan pada sistem pemilunya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya terhadap situasi di mana anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat, namun mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat setempat yang sebenarnya, adalah bahwa hal tersebut bukan untuk kepentingan rakyat tidak berlaku pada sistem demokrasi yang berdasarkan Itu harusnya terjadi.
Situasi seperti ini dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan dapat mengganggu stabilitas politik serta menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif.
Dalam sistem demokrasi, rakyat memilih wakil-wakil yang mewakili kepentingannya dan mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Jika para wakil rakyat, atas nama suara rakyat, memaksakan agenda politiknya sendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya, maka hal ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan mempengaruhi keputusan yang diambil.
Kami menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi situasi ini.
Pertama, perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memantau aktivitas para pembuat undang-undang.
Kedua, kita perlu menjadikan aktivitas anggota parlemen kita lebih transparan dan dapat ditelusuri, sehingga setiap penyalahgunaan kekuasaan yang ditemukan dapat dipantau dan dihukum.
Ketiga, kita perlu memperbaiki sistem pemerintahan dan kebijakan publik agar kepentingan masyarakat dapat diprioritaskan dan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih inklusif.
Ringkasnya, keadaan di mana anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat sambil menjalankan agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak terjadi di negara demokratis.
Ini adalah suatu bentuk Sistem seharusnya.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa ini?
Jawab:
Pendapat saya terhadap partai politik yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama, serta hati untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat yang kerap menjadi korban dengan tujuan yang tidak jelas, adalah sebuah bentuk manipulasi.
Kekuasaan karismatik, yang berakar pada tradisi dan agama, dapat digunakan untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan masyarakat.
Namun jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk memanipulasi masyarakat, hal tersebut dapat mengganggu stabilitas politik dan menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif.
Dalam konteks demokrasi, kekuasaan harus digunakan untuk memajukan kepentingan rakyat dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau memanipulasi rakyat.
Kekuasaan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama harus digunakan secara bijaksana dan transparan, serta diawasi oleh lembaga yang berwenang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Hubungan antara kekuasaan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama dengan konsep hak asasi manusia di era demokrasi saat ini adalah hak asasi manusia harus dijamin dan dihormati dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan.
Kekuasaan karismatik, yang berakar pada tradisi dan agama, harus digunakan untuk memajukan hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan sosial, bukan untuk memanipulasi atau mencampuri hak asasi manusia.
Ringkasnya, kekuasaan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama harus digunakan secara bijaksana dan transparan, serta diawasi oleh lembaga yang berwenang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Nama : Dimas Farevi Abdullah
NPM : 2311011049
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel ini membahas buruknya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, dengan isu utama seperti pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan, diskriminasi gender, masalah di Papua, dan kekerasan oleh aparat keamanan. Meski demikian, ada beberapa langkah positif seperti upaya reformasi hukum, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang aktif menuntut keadilan.
Analisis : Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Namun, komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi dan peran aktif masyarakat memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
Hal positif : Terlihat adanya niat baik pemerintah dalam memperbaiki situasi HAM, serta peran penting masyarakat dan gerakan mahasiswa dalam menuntut keadilan dan penegakan HAM.
B. Analisis : Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini penting untuk pengambilan keputusan dan kebersamaan, namun sering tergeser oleh kepentingan politik.
Pendapat : Prinsip ini menunjukkan komitmen pada nilai religius dalam bernegara. Seharusnya, ini mengarah pada kebijakan yang adil dan bermoral, namun perlu diimbangi agar tidak mengurangi kebebasan beragama dan hak individu.
C. Praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam menjunjung tinggi Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia (HAM). Meski telah meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, pembatasan kebebasan sipil, minimnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, diskriminasi gender dan rasisme, serta ketidakadilan dalam penanganan konflik sumber daya alam masih terjadi. Pelanggaran HAM di Papua terus meningkat. Meski ada upaya reformasi dan gerakan masyarakat yang aktif, demokrasi Indonesia masih perlu perbaikan agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut.
D. Anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan masyarakat, bukan menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok. Ketika mereka menyimpang dari kepentingan nyata masyarakat, itu menunjukkan ketidakjujuran dan penyalahgunaan amanah. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan menghambat kemajuan serta kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus terus memantau dan menuntut akuntabilitas dari para wakil rakyat.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini, yang menekankan pentingnya kemerdekaan, keadilan, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Penggunaan rakyat sebagai tumbal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar.
NPM : 2311011049
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel ini membahas buruknya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, dengan isu utama seperti pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan, diskriminasi gender, masalah di Papua, dan kekerasan oleh aparat keamanan. Meski demikian, ada beberapa langkah positif seperti upaya reformasi hukum, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang aktif menuntut keadilan.
Analisis : Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Namun, komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi dan peran aktif masyarakat memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
Hal positif : Terlihat adanya niat baik pemerintah dalam memperbaiki situasi HAM, serta peran penting masyarakat dan gerakan mahasiswa dalam menuntut keadilan dan penegakan HAM.
B. Analisis : Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini penting untuk pengambilan keputusan dan kebersamaan, namun sering tergeser oleh kepentingan politik.
Pendapat : Prinsip ini menunjukkan komitmen pada nilai religius dalam bernegara. Seharusnya, ini mengarah pada kebijakan yang adil dan bermoral, namun perlu diimbangi agar tidak mengurangi kebebasan beragama dan hak individu.
C. Praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam menjunjung tinggi Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia (HAM). Meski telah meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, pembatasan kebebasan sipil, minimnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, diskriminasi gender dan rasisme, serta ketidakadilan dalam penanganan konflik sumber daya alam masih terjadi. Pelanggaran HAM di Papua terus meningkat. Meski ada upaya reformasi dan gerakan masyarakat yang aktif, demokrasi Indonesia masih perlu perbaikan agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut.
D. Anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan masyarakat, bukan menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok. Ketika mereka menyimpang dari kepentingan nyata masyarakat, itu menunjukkan ketidakjujuran dan penyalahgunaan amanah. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan menghambat kemajuan serta kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus terus memantau dan menuntut akuntabilitas dari para wakil rakyat.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini, yang menekankan pentingnya kemerdekaan, keadilan, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Penggunaan rakyat sebagai tumbal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama: Zalfa Putri Pinasti
NPM: 2311011021
Analisis Kasus:
A. Isi artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia di tahun 2019. Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, menganalisis masih banyak pelanggaran HAM yang harus dibenahi oleh pemerintah termasuk pelanggaran HAM di masa lalu dan juga konflik Sumber Daya Alam. Artikel di atas tidak membahas tentang adanya pelanggaran HAM, melainkan membahas adanya pembatasan kebebasan untuk bereksperimen dan beragam, adanya diskriminasi antar gender, kegagalan untuk memberikan sebuah keadilan dan pemulihan bagi korban yang mengalami pelanggaran HAM. Selain itu juga, membahas jatuhan hukuman yang kejam dan pengeksekusian di luar pengadilan. Hal positif dalam artikel tersebut juga adanya perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM Internasional olen Indonesia dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan mahasiswa dan masyarakat juga sebagai kontrol sosial yang memberikan harapan untuk menegakkan HAM yang lebih baik di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia yang berdasarkan dari nilai-nilai adat dan budaya adanya suatu musyawarah dan mufakat sebagai prinsip utama. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa demokrasi tidak mengutamakan kehendak mayoritas, tetapi juga harus menghormati hak-hak minoritas dan menunjuk tinggi nilai-nilai etika dan moral yang berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-Nilai adat dan budaya mengandung arti yaitu menghargai kebersamaan, adanya musyawarah, dan terdapat keadilan sosial sebagai landasan bagi pelaksanaan demokrasi yang eksklusif dan menghormati HAM.
C. Praktik demokrasi di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan dan harus dibenahi sesuai sistem hukum Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai terhadap HAM. Walaupun, Pancasila dan UUD Negara RI 1945 sudah menjamin adanya kebebasan HAM, pelaksanaannya masih sering terjadi kekeliruan. Dengan demikian, untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat masih sering dibatasi, dan masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dengan baik. Pelaksanaan demokrasi tentunya harus memastikan perlindungan HAM bagi semua warga negara, termasuk kebebasan beragama, perlindungan diskriminasi, dan keadilan untuk semua warga negara.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti itu, tentu membuat masyarakat tidak percaya terhadap sistem politik dan hukum. Penting adanya pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat.
E. Pihak ia memiliki kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama seringkali mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, sehingga terdapat tujuan yang tidak jelas menghasilkan pelanggaran HAM. Era demokrasi dewasa saat ini, seharusnya menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi dan keyakinan agama dengan menjamin bahwa HAM tidak akan dilanggar. Dengan demikian, penggunaan kekuasaan karismatik juga harus diarahkan untuk kepentingan umum dan selalu taat pada prinsip-prinsip HAM dan hukum yang berlaku.
NPM: 2311011021
Analisis Kasus:
A. Isi artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia di tahun 2019. Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, menganalisis masih banyak pelanggaran HAM yang harus dibenahi oleh pemerintah termasuk pelanggaran HAM di masa lalu dan juga konflik Sumber Daya Alam. Artikel di atas tidak membahas tentang adanya pelanggaran HAM, melainkan membahas adanya pembatasan kebebasan untuk bereksperimen dan beragam, adanya diskriminasi antar gender, kegagalan untuk memberikan sebuah keadilan dan pemulihan bagi korban yang mengalami pelanggaran HAM. Selain itu juga, membahas jatuhan hukuman yang kejam dan pengeksekusian di luar pengadilan. Hal positif dalam artikel tersebut juga adanya perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM Internasional olen Indonesia dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan mahasiswa dan masyarakat juga sebagai kontrol sosial yang memberikan harapan untuk menegakkan HAM yang lebih baik di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia yang berdasarkan dari nilai-nilai adat dan budaya adanya suatu musyawarah dan mufakat sebagai prinsip utama. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa demokrasi tidak mengutamakan kehendak mayoritas, tetapi juga harus menghormati hak-hak minoritas dan menunjuk tinggi nilai-nilai etika dan moral yang berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-Nilai adat dan budaya mengandung arti yaitu menghargai kebersamaan, adanya musyawarah, dan terdapat keadilan sosial sebagai landasan bagi pelaksanaan demokrasi yang eksklusif dan menghormati HAM.
C. Praktik demokrasi di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan dan harus dibenahi sesuai sistem hukum Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai terhadap HAM. Walaupun, Pancasila dan UUD Negara RI 1945 sudah menjamin adanya kebebasan HAM, pelaksanaannya masih sering terjadi kekeliruan. Dengan demikian, untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat masih sering dibatasi, dan masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dengan baik. Pelaksanaan demokrasi tentunya harus memastikan perlindungan HAM bagi semua warga negara, termasuk kebebasan beragama, perlindungan diskriminasi, dan keadilan untuk semua warga negara.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti itu, tentu membuat masyarakat tidak percaya terhadap sistem politik dan hukum. Penting adanya pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat.
E. Pihak ia memiliki kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama seringkali mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, sehingga terdapat tujuan yang tidak jelas menghasilkan pelanggaran HAM. Era demokrasi dewasa saat ini, seharusnya menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi dan keyakinan agama dengan menjamin bahwa HAM tidak akan dilanggar. Dengan demikian, penggunaan kekuasaan karismatik juga harus diarahkan untuk kepentingan umum dan selalu taat pada prinsip-prinsip HAM dan hukum yang berlaku.
Nama : Rafy
Npm : 2311011074
Kelas : Manajemen Genap
Analisis Artikel tentang Penegakan HAM di Indonesia
A. Isi Artikel dan Analisis
Artikel tersebut membahas tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai mengalami kemunduran. Beberapa indikatornya adalah:
-Kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu.
-Pembbatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
-Diskriminasi berbasis gender.
-Kegagalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua.
-Penerapan hukuman mati yang berlebihan.
Namun, artikel ini juga menyebutkan beberapa hal positif, seperti: Ratifikasi perjanjian HAM internasional. Kembalinya gerakan mahasiswa untuk kontrol sosial.
Perlawanan masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa dan penambangan di Kendeng.
Analisis:
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang kompleks tentang kondisi HAM di Indonesia. Ada beberapa kemajuan, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Penting untuk terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan komitmennya terhadap HAM dan untuk memperkuat masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Hal positif dari artikel:
Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya HAM.
Memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam upaya penegakan HAM.
Memberikan informasi tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Adat/Budaya
Demokrasi Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai adat dan budaya asli. Nilai-nilai seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan toleransi sangat penting dalam demokrasi Pancasila. Namun, nilai-nilai ini juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa:
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip-prinsip ini menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Demokrasi Indonesia harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari sempurna. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti:
Korupsi.
Politik uang.
Hoaks dan ujaran kebencian.
Lemahnya penegakan hukum.
Kesenjangan sosial.
Meskipun demikian, ada juga beberapa kemajuan yang dicapai, seperti:
Pemilu yang lebih demokratis.
Kebebasan pers yang lebih besar.
Masyarakat sipil yang lebih aktif.
Penting untuk terus memperjuangkan demokrasi yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Melawan Kepentingan Rakyat
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Masyarakat harus kritis terhadap anggota parlemen dan meminta pertanggungjawaban mereka. Kita juga harus memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Pihak Berkuasa Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat memicu kekerasan dan konflik.
Penting untuk melawan segala bentuk manipulasi dan eksploitasi rakyat. Kita harus kritis terhadap pemimpin yang menggunakan kharisma mereka untuk keuntungan pribadi atau politik..
Npm : 2311011074
Kelas : Manajemen Genap
Analisis Artikel tentang Penegakan HAM di Indonesia
A. Isi Artikel dan Analisis
Artikel tersebut membahas tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai mengalami kemunduran. Beberapa indikatornya adalah:
-Kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu.
-Pembbatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
-Diskriminasi berbasis gender.
-Kegagalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua.
-Penerapan hukuman mati yang berlebihan.
Namun, artikel ini juga menyebutkan beberapa hal positif, seperti: Ratifikasi perjanjian HAM internasional. Kembalinya gerakan mahasiswa untuk kontrol sosial.
Perlawanan masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa dan penambangan di Kendeng.
Analisis:
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang kompleks tentang kondisi HAM di Indonesia. Ada beberapa kemajuan, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Penting untuk terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan komitmennya terhadap HAM dan untuk memperkuat masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Hal positif dari artikel:
Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya HAM.
Memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam upaya penegakan HAM.
Memberikan informasi tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Adat/Budaya
Demokrasi Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai adat dan budaya asli. Nilai-nilai seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan toleransi sangat penting dalam demokrasi Pancasila. Namun, nilai-nilai ini juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa:
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip-prinsip ini menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Demokrasi Indonesia harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari sempurna. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti:
Korupsi.
Politik uang.
Hoaks dan ujaran kebencian.
Lemahnya penegakan hukum.
Kesenjangan sosial.
Meskipun demikian, ada juga beberapa kemajuan yang dicapai, seperti:
Pemilu yang lebih demokratis.
Kebebasan pers yang lebih besar.
Masyarakat sipil yang lebih aktif.
Penting untuk terus memperjuangkan demokrasi yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Melawan Kepentingan Rakyat
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Masyarakat harus kritis terhadap anggota parlemen dan meminta pertanggungjawaban mereka. Kita juga harus memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Pihak Berkuasa Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat memicu kekerasan dan konflik.
Penting untuk melawan segala bentuk manipulasi dan eksploitasi rakyat. Kita harus kritis terhadap pemimpin yang menggunakan kharisma mereka untuk keuntungan pribadi atau politik..
Nama : Dea Permata Sari
Npm : 2311011131
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Npm : 2311011131
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Artikel tersebut membahas :
Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, laporan berbagai lembaga menunjukkan kinerja HAM Indonesia pada 2019 masih buruk. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi. Para pakar seperti Usman Hamid dan Asmin Fransiska menambahkan bahwa tahun 2019 adalah tahun yang kelam untuk HAM di Indonesia dengan banyaknya serangan terhadap pembela HAM, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti upaya reformasi HAM dan gerakan masyarakat yang tetap kritis.
Menurut saya, artikel ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan keterlibatan dalam isu-isu HAM. Meski situasinya suram, keberadaan gerakan sosial dan reformasi menunjukkan bahwa masih ada harapan. Kita perlu mendukung upaya transparansi, akuntabilitas, dan advokasi HAM, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak dasar manusia.
Analisis soal:
A. Artikel ini menyoroti kinerja HAM Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi.
B. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan bagian dari demokrasi yang sesuai dengan budaya gotong royong dan kebersamaan. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai religius dan spiritual yang juga merupakan bagian integral dari budaya Indonesia.
Menurut saya Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sangat penting karena menggabungkan aspek spiritual dengan demokrasi, yang dapat menjadi panduan moral dan etika bagi para pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta prinsip hak asasi manusia. masih terdapat masalah untuk sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia harus lebih menekankan pada penghormatan terhadap HAM, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan harus lebih nyata dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
D. Menurut saya pribadi Mereka harus diingatkan bahwa posisi mereka adalah untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan agenda politik pribadi. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari wakil mereka di parlemen.
E. Praktik kekuasaan kharismatik yang manipulatif ini bertentangan dengan konsep HAM, karena sering kali mengabaikan hak individu untuk kebebasan berpikir dan berpendapat. Demokrasi harus memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Nama: Intan Khairunisa
NPM: 2311011136
Jawab:
A. Menurut saya artikel ini membawa dampak positif ke para pembaca. Hal ini membangkitkan kepedulian mengenai kasus HAM di Indonesia. Dampak positif yang diberikan ialah mendorong para pembaca untuk melatih tingkat kritis terhadap kebijakan yang ada.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Beberapa elemen penting dari budaya asli mempengaruhi demokrasi di Indonesia antara lain:
1. Musyawarah dan mufakat
2. Gotong Royong
3. Kepemimpinan yang mampu mengayomi dan memimpin dengan hati nurani
Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa:
1. Indonesia dengan keberagaman agama dan keyakinan, menjadikan demokrasi di Indonesia tidak hanya mengejar kebebasan berpolitik tetapi juga berkaitan dengan sikap saling menghargai nilai-nilai spiritual yang ada.
2. Moralitas dalam Demokrasi, menjalankan demokrasi dengan landasan moral sehingga bisa menghindar praktik atau tindakan yang tidak etis dalam proses demokrasi.
C. Jika dikulik lebih jauh, praktik demokrasi di Indonesia selalu berusaha untuk tetap sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Akan tetapi banyaknya oknum serta tantangan seperti korupsi, diskriminasi, kurangnya partisipasi publik, dan transparansi antar pemerintah dan masyarakat perlu diatasi sehingga bisa memperkuat demokrasi dan melindungi hak-hak semua warga negara secara lebih efektif.
D. Tentu saja hal ini merupakan salah satu tantangan terhadap proses demokrasi seperti yang telah dijabarkan lada jawaban sebelum. Harus ada sikap kritis dan tuntutan akuntabilitas terhadap anggota parlemen, dikarenakan ketidaksesuaian menjalankan tugas dengan kepentingan masyarakat banyak. Perlu diatasi dengan meningkatkan transparansi, partisipasi publik, penegakan hukum, serta perlu diadakannya reformasi sistem politik.
E. Memiliki beberapa dampak, dampak positifnya sebagai pemersatu rakyat dan penggerak perubahan sosial. Dampak negatifnya maraknya manipulasi penyalahgunaan kekuasaan dan pengorbanan rakyat dengan tujuan yang tidak transparan. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan ini harusnya dapat bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak individu serta martabat manusia. Penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan rakyat menjadi korban atau tumbal adalah pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Masyarakat harus berani dan kritis, sehingga hal-hal seperti ini bisa diminimalisir.
NPM: 2311011136
Jawab:
A. Menurut saya artikel ini membawa dampak positif ke para pembaca. Hal ini membangkitkan kepedulian mengenai kasus HAM di Indonesia. Dampak positif yang diberikan ialah mendorong para pembaca untuk melatih tingkat kritis terhadap kebijakan yang ada.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Beberapa elemen penting dari budaya asli mempengaruhi demokrasi di Indonesia antara lain:
1. Musyawarah dan mufakat
2. Gotong Royong
3. Kepemimpinan yang mampu mengayomi dan memimpin dengan hati nurani
Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa:
1. Indonesia dengan keberagaman agama dan keyakinan, menjadikan demokrasi di Indonesia tidak hanya mengejar kebebasan berpolitik tetapi juga berkaitan dengan sikap saling menghargai nilai-nilai spiritual yang ada.
2. Moralitas dalam Demokrasi, menjalankan demokrasi dengan landasan moral sehingga bisa menghindar praktik atau tindakan yang tidak etis dalam proses demokrasi.
C. Jika dikulik lebih jauh, praktik demokrasi di Indonesia selalu berusaha untuk tetap sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Akan tetapi banyaknya oknum serta tantangan seperti korupsi, diskriminasi, kurangnya partisipasi publik, dan transparansi antar pemerintah dan masyarakat perlu diatasi sehingga bisa memperkuat demokrasi dan melindungi hak-hak semua warga negara secara lebih efektif.
D. Tentu saja hal ini merupakan salah satu tantangan terhadap proses demokrasi seperti yang telah dijabarkan lada jawaban sebelum. Harus ada sikap kritis dan tuntutan akuntabilitas terhadap anggota parlemen, dikarenakan ketidaksesuaian menjalankan tugas dengan kepentingan masyarakat banyak. Perlu diatasi dengan meningkatkan transparansi, partisipasi publik, penegakan hukum, serta perlu diadakannya reformasi sistem politik.
E. Memiliki beberapa dampak, dampak positifnya sebagai pemersatu rakyat dan penggerak perubahan sosial. Dampak negatifnya maraknya manipulasi penyalahgunaan kekuasaan dan pengorbanan rakyat dengan tujuan yang tidak transparan. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan ini harusnya dapat bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak individu serta martabat manusia. Penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan rakyat menjadi korban atau tumbal adalah pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Masyarakat harus berani dan kritis, sehingga hal-hal seperti ini bisa diminimalisir.
Rosa Bela
2311011127
Ganjil
S1 Manajemen
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019 sebagai tahun yang suram. Beberapa poin utama yang diangkat meliputi tidak adanya kemajuan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam (SDA) yang buruk, pembatasan kebebasan sipil yang semakin meningkat, diskriminasi berbasis gender yang masih mengakar, serta pelanggaran HAM di Papua yang meningkat. Selain itu, masih ada penerapan hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti komitmen Indonesia untuk terus meratifikasi perjanjian HAM internasional. Kebangkitan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial juga merupakan hal yang positif. Selain itu, gerakan masyarakat yang masih kuat menolak proyek-proyek merugikan lingkungan seperti reklamasi Teluk Benoa menunjukkan adanya upaya-upaya positif dalam penegakan HAM.
B. Demokrasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang beragam. Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menggambarkan penghormatan terhadap nilai-nilai religius yang ada di masyarakat.
Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada kebebasan individu, tetapi juga memperhatikan moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Ini bisa menjadi kekuatan dalam menjaga moralitas publik, namun juga berpotensi menjadi alat pembatas kebebasan jika tidak dikelola dengan baik.
C. Praktik demokrasi di Indonesia seringkali masih bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam hal penegakan HAM. Walaupun ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan kebebasan sipil, diskriminasi, dan keadilan sosial.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis dan tidak mendukung. Anggota parlemen seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat dan mendengarkan aspirasi mereka, bukan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Situasi ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan harus diperbaiki dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya bagi konsep hak asasi manusia. Kekuasaan yang tidak bertanggung jawab seringkali melanggar hak-hak individu demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam era demokrasi modern, seharusnya ada check and balances yang memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan menghormati hak-hak asasi setiap individu.
Nama : Alya'a Dwi Rahmadani
NPM : 2311011121
S1-Manajemen Ganjil
*Analisis Soal Pertemuan-14
NPM : 2311011121
S1-Manajemen Ganjil
*Analisis Soal Pertemuan-14
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia =
1. Penegakan HAM di Indonesia:
- Artikel ini menyoroti bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan kemunduran di tahun 2019.
Beberapa permasalahan yang disoroti adalah:
1. Penegakan HAM di Indonesia:
- Artikel ini menyoroti bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan kemunduran di tahun 2019.
Beberapa permasalahan yang disoroti adalah:
- Tidak ada proses pencarian keadilan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan.
– Pembatasan sewenang-wenang terhadap kebebasan berekspresi dan beragama.
– Diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
- Pemerintah tidak mengungkapkan kebenaran atau memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu.
– Pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua.
– Penerapan hukuman mati dan eksekusi di luar hukum.
- Namun demikian, artikel tersebut juga mencatat beberapa perkembangan positif, seperti ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan masih kuatnya gerakan masyarakat sipil yang menangani hak asasi manusia.
2. Penerimaan Positif:
- Artikel ini memberikan gambaran yang jujur dan kritis mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia tanpa menyembunyikan permasalahan yang ada.
– Pasal ini mengakui adanya beberapa langkah reformasi dan perkembangan positif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, meskipun masih banyak tantangan yang belum dapat diatasi.
- Artikel ini memberi harapan agar gerakan masyarakat sipil dan kontrol sosial tetap kuat dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia.
3. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Tradisional/Budaya:
- Demokrasi Indonesia berakar kuat pada nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat Indonesia, seperti konsensus, gotong royong, dan menghargai keberagaman.
– Prinsip demokrasi Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai spiritual dan agama yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
– Namun kenyataannya demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Berbagai tindakan menyimpang seperti pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang masih terus terjadi.
4. Sikap terhadap anggota parlemen yang menjalankan agenda politiknya sendiri sambil mengatasnamakan suara rakyat:
- Ini merupakan bentuk penyimpangan prinsip demokrasi yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat . Anggota parlemen yang melakukan hal ini tidak bisa disebut sebagai wakil rakyat yang sebenarnya.
– Masyarakat harus terus memantau dan mengontrol secara sosial kinerja anggota parlemen untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan individu atau kolektif.
5. Kekuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi dan agama:
- Kekuasaan kharismatik, yang disalahgunakan untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat demi tujuan yang spesifik dan tidak jelas, merupakan ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
– Hal ini dapat mengarah pada praktik otoritarianisme, populisme, dan pengabaian hak asasi manusia.
– Pembatasan sewenang-wenang terhadap kebebasan berekspresi dan beragama.
– Diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
- Pemerintah tidak mengungkapkan kebenaran atau memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu.
– Pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua.
– Penerapan hukuman mati dan eksekusi di luar hukum.
- Namun demikian, artikel tersebut juga mencatat beberapa perkembangan positif, seperti ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan masih kuatnya gerakan masyarakat sipil yang menangani hak asasi manusia.
2. Penerimaan Positif:
- Artikel ini memberikan gambaran yang jujur dan kritis mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia tanpa menyembunyikan permasalahan yang ada.
– Pasal ini mengakui adanya beberapa langkah reformasi dan perkembangan positif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, meskipun masih banyak tantangan yang belum dapat diatasi.
- Artikel ini memberi harapan agar gerakan masyarakat sipil dan kontrol sosial tetap kuat dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia.
3. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Tradisional/Budaya:
- Demokrasi Indonesia berakar kuat pada nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat Indonesia, seperti konsensus, gotong royong, dan menghargai keberagaman.
– Prinsip demokrasi Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai spiritual dan agama yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
– Namun kenyataannya demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Berbagai tindakan menyimpang seperti pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang masih terus terjadi.
4. Sikap terhadap anggota parlemen yang menjalankan agenda politiknya sendiri sambil mengatasnamakan suara rakyat:
- Ini merupakan bentuk penyimpangan prinsip demokrasi yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat . Anggota parlemen yang melakukan hal ini tidak bisa disebut sebagai wakil rakyat yang sebenarnya.
– Masyarakat harus terus memantau dan mengontrol secara sosial kinerja anggota parlemen untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan individu atau kolektif.
5. Kekuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi dan agama:
- Kekuasaan kharismatik, yang disalahgunakan untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat demi tujuan yang spesifik dan tidak jelas, merupakan ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
– Hal ini dapat mengarah pada praktik otoritarianisme, populisme, dan pengabaian hak asasi manusia.
NAMA : UMMI NUR AISYAH
NPM : 2311011028
KELAS : GENAP
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
: Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih mengalami kendala, seperti adanya peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip HAM dan lemahnya kemampuan institusi negara dalam penghormatan dan perlindungan HAM.
Hal positifnya, Menambah pengetahuan tentang banyak hal di Indonesia yang belum terpenuhi, dan dapat mengerti dan memberikan solusi terkait ham yang belum terpenuhi itu.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesial Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
: Nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia, seperti gotong royong dan kebersamaan, dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.
Demokrasi Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, berke-Tuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, walaupun demikian di Indonesia masih banyak kasus kasus korupsi di Indonesia tanpa memperdulikan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUDNRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
: Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini harus lebih memperhatikan nilai-nilai HAM dan Pancasila, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat negara tentang pentingnya perlindungan HAM. Kemudian pemerintah harus mampu menjunjung tinggi nilai HAM dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingannyata masyarakat?
: Tentu saja saya tidak setuju dengan hall itu, karena hal itu sudah menyimpang dan tidak sesuai aturan, sehingga masyarakat sebaiknya menyadarkan mereka ( yang menyimpang itu) dengan cara menyampaikan aspirasi masyarakat itu sendiri.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
: pada era saat ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu juga dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena pembunuhan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka.
NPM : 2311011028
KELAS : GENAP
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
: Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih mengalami kendala, seperti adanya peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip HAM dan lemahnya kemampuan institusi negara dalam penghormatan dan perlindungan HAM.
Hal positifnya, Menambah pengetahuan tentang banyak hal di Indonesia yang belum terpenuhi, dan dapat mengerti dan memberikan solusi terkait ham yang belum terpenuhi itu.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesial Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
: Nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia, seperti gotong royong dan kebersamaan, dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.
Demokrasi Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, berke-Tuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, walaupun demikian di Indonesia masih banyak kasus kasus korupsi di Indonesia tanpa memperdulikan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUDNRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
: Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini harus lebih memperhatikan nilai-nilai HAM dan Pancasila, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat negara tentang pentingnya perlindungan HAM. Kemudian pemerintah harus mampu menjunjung tinggi nilai HAM dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingannyata masyarakat?
: Tentu saja saya tidak setuju dengan hall itu, karena hal itu sudah menyimpang dan tidak sesuai aturan, sehingga masyarakat sebaiknya menyadarkan mereka ( yang menyimpang itu) dengan cara menyampaikan aspirasi masyarakat itu sendiri.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
: pada era saat ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu juga dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena pembunuhan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka.
Nama : Azalia Ayu Rahmawati
NPM : 2311011016
- Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? Artikel tersebut berisi kabar terkait HAM di Indonesia yang masih buruk dalam pelaksanaan dan perlindungannya. Dapat dilihat pada mundurnya mutu HAM dengan adanya pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, rasisme, pengadilan terhadap pelanggar HAM yang tidak transparan, serta masalah HAM di Papua yang sampai kini belum ada penyelesaiannya. Hal positif yang masih dapat diambil dari artikel ini yaitu Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
- Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa? Dalam demokrasi Indonesia, terdapat pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan yang ada di masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini sejalan dengan budaya dan adat istiadat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai religius dan kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dapat memainkan peran penting dalam membangun kerukunan dan kesatuan di tengah keberagaman. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menghormati dan menjaga hak-hak semua warga negara, termasuk hak beragama dan berkeyakinan, serta memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh negara.
- Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki beberapa aspek yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, namun juga menghadapi tantangan dan perlu terus diperbaiki untuk lebih memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers. Terkadang terjadi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain. Selain itu, masih ada tantangan dalam mengatasi isu-isu hak asasi manusia seperti diskriminasi, kekerasan, dan ketimpangan sosial.
- Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Hal tersebut dapat merusak integritas sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ini juga dapat menghasilkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam kebijakan publik, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, seperti melalui partisipasi dalam pemilihan umum, mengawasi kinerja anggota parlemen, dan menyuarakan keprihatinan mereka dengan cara yang legal dan damai. Pengawasan yang ketat terhadap anggota parlemen dan tuntutan akuntabilitas dapat membantu meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, transparansi, integritas, dan penerapan mekanisme anti-korupsi yang kuat dalam sistem politik juga penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mempromosikan praktik yang jujur dan bertanggung jawab di kalangan anggota parlemen.
- Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat mengancam HAM. Manipulasi emosi dan loyalitas dapat mengaburkan persepsi dan mempengaruhi kemampuan individu untuk berpikir kritis, mengekspresikan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses politik dengan bebas. Selain itu, juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan merusak sistem demokrasi. Pemimpin yang mengandalkan kharisma saja tanpa dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Kesadaran akan hak-hak individu, pendidikan, dan partisipasi aktif dalam proses politik dapat membantu masyarakat menjadi penjaga dan advokat hak asasi manusia, serta mencegah manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
NAMA : ALFARA AIZY
NPM : 2311011015
KELAS: MANAJEMEN GANJIL
PRODI: S1 MANAGEMENT
Analisis Artikel:
Artikel ini membahas kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Beberapa lembaga, termasuk Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mencatat bahwa kinerja HAM Indonesia masih kurang memuaskan. Artikel ini juga mencakup pendapat beberapa pakar mengenai HAM di tahun 2019.
Analisis Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia:
1. Artikel ini mengungkapkan bahwa kinerja HAM Indonesia pada tahun 2019 masih buruk, dengan banyak agenda HAM yang terhenti, penurunan kualitas HAM, dan serangan terhadap pembela HAM. Hal ini terlihat dari kurangnya keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang semakin kuat, diskriminasi gender, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan. Namun, ada upaya positif seperti reformasi dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka, yang menunjukkan harapan untuk perbaikan di masa depan.
2. Artikel ini juga menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah. Misalnya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri, berbeda dari kepentingan masyarakat sebenarnya. Ini dapat mengancam demokrasi karena metode kekerasan yang digunakan untuk mengintimidasi lawan, terutama kelompok dengan pandangan politik yang berbeda.
3. Pendapat para pakar dalam artikel ini sepakat bahwa meskipun tahun 2019 terlihat suram, ada tanda-tanda bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan UUD, tetapi ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan. Peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM, memastikan tercapainya indikator pemenuhan HAM, serta kritis terhadap kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa data dan ilmu, adalah hal yang penting.
4. Saya tidak terlalu terkejut melihat bahwa prinsip demokrasi di Indonesia masih memiliki masalah. Misalnya, prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa belum sepenuhnya diterapkan, seperti yang terlihat dari lingkungan sekitar dan maraknya kasus-kasus yang tidak menyenangkan akhir-akhir ini. Artikel ini juga menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
5. Beberapa pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan sampai mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas. Menurut saya, hal ini dapat mengancam demokrasi karena penggunaan kekerasan untuk mengintimidasi lawan, terutama kelompok dengan pandangan politik yang berbeda, tidak seharusnya terjadi di Indonesia sebagai negara demokrasi.
NPM : 2311011015
KELAS: MANAJEMEN GANJIL
PRODI: S1 MANAGEMENT
Analisis Artikel:
Artikel ini membahas kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Beberapa lembaga, termasuk Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mencatat bahwa kinerja HAM Indonesia masih kurang memuaskan. Artikel ini juga mencakup pendapat beberapa pakar mengenai HAM di tahun 2019.
Analisis Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia:
1. Artikel ini mengungkapkan bahwa kinerja HAM Indonesia pada tahun 2019 masih buruk, dengan banyak agenda HAM yang terhenti, penurunan kualitas HAM, dan serangan terhadap pembela HAM. Hal ini terlihat dari kurangnya keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang semakin kuat, diskriminasi gender, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan. Namun, ada upaya positif seperti reformasi dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka, yang menunjukkan harapan untuk perbaikan di masa depan.
2. Artikel ini juga menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah. Misalnya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri, berbeda dari kepentingan masyarakat sebenarnya. Ini dapat mengancam demokrasi karena metode kekerasan yang digunakan untuk mengintimidasi lawan, terutama kelompok dengan pandangan politik yang berbeda.
3. Pendapat para pakar dalam artikel ini sepakat bahwa meskipun tahun 2019 terlihat suram, ada tanda-tanda bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan UUD, tetapi ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan. Peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM, memastikan tercapainya indikator pemenuhan HAM, serta kritis terhadap kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa data dan ilmu, adalah hal yang penting.
4. Saya tidak terlalu terkejut melihat bahwa prinsip demokrasi di Indonesia masih memiliki masalah. Misalnya, prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa belum sepenuhnya diterapkan, seperti yang terlihat dari lingkungan sekitar dan maraknya kasus-kasus yang tidak menyenangkan akhir-akhir ini. Artikel ini juga menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
5. Beberapa pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan sampai mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas. Menurut saya, hal ini dapat mengancam demokrasi karena penggunaan kekerasan untuk mengintimidasi lawan, terutama kelompok dengan pandangan politik yang berbeda, tidak seharusnya terjadi di Indonesia sebagai negara demokrasi.
Rista Dwi Febriana
2311011126
MNJ GENAP
A.Isi artikel tersebut membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan fokus pada tahun 2019 serta menampilkan pendapat beberapa pakar dan lembaga tentang kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun tersebut serta menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam menegakkan HAM, terutama dalam menghadapi pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA. Namun, artikel ini juga menampilkan beberapa harapan, seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara dan perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka.
Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah bahwa Indonesia masih terus berkomitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
B. Analisis tentang demokrasi Indonesia dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakatnya menunjukkan bahwa demokrasi dalam konteks Indonesia sering kali diwarnai oleh prinsip-prinsip kebhinekaan dan kebersamaan. Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan agama, menempatkan pentingnya toleransi, musyawarah, dan gotong royong sebagai nilai-nilai yang mendasari sistem demokrasi di negara ini.
Pendapatku tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan upaya untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan moralitas yang tinggi. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini dijalankan dengan memperhatikan kebebasan beragama dan kepercayaan serta tanpa diskriminasi terhadap minoritas agama atau kelompok tertentu.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun secara konstitusional Indonesia telah mengakui prinsip-prinsip demokrasi, namun implementasinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.
D. Penting bagi anggota parlemen untuk selalu berpegang pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan kepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu.
E. Hubungan antara kekuasaan kharismatik dan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini menjadi sangat penting. Para pemimpin atau tokoh yang memiliki kekuasaan kharismatik harus diingatkan akan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tersebut tidak melanggar hak-hak asasi manusia, dan bahwa keputusan dan tindakan mereka diarahkan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara.
Nama : Bunga Ayuningtias
Npm : 2311011118
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 manajemen
A. Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel tersebut mengkritik kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran yang terjadi dan keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa poin utama yang diangkat:
1. Kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan menangani pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua.
6. Penerapan hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, ada beberapa perkembangan positif, seperti komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang kuat dalam menentang kebijakan yang dianggap melanggar HAM.
Hal Positif:
- Adanya langkah reformasi untuk perlindungan HAM.
- Komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
- Gerakan masyarakat yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-nilai Budaya
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, terutama sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebebasan politik tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral. Nilai-nilai adat istiadat yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong sangat relevan dalam konsep demokrasi di Indonesia.
Pendapat:
Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan menciptakan sebuah landasan moral dalam berpolitik, di mana nilai-nilai agama dan kepercayaan menjadi bagian integral dari proses demokrasi.
C. Praktik Demokrasi Indonesia saat Ini
Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam konsistensinya dengan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun Indonesia menganut sistem demokrasi, beberapa kebijakan dan tindakan pemerintah terkadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijunjung tinggi.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat
Ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik pribadi dibandingkan kepentingan rakyat, hal ini mencerminkan lemahnya representasi dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Sikap ini harus dikritisi karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili dan memperjuangkan suara rakyat.
E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan HAM
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik sering kali memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, yang bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia. Di era demokrasi modern, kekuasaan harus berakar pada prinsip-prinsip HAM, di mana setiap tindakan harus menjamin dan melindungi hak-hak individu tanpa adanya manipulasi emosi atau loyalitas buta.
Hubungan dengan Konsep HAM:
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak bertanggung jawab dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Demokrasi yang sehat harus memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi, bukan mengekploitasi, rakyat.
Npm : 2311011118
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 manajemen
A. Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel tersebut mengkritik kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran yang terjadi dan keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa poin utama yang diangkat:
1. Kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan menangani pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua.
6. Penerapan hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, ada beberapa perkembangan positif, seperti komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang kuat dalam menentang kebijakan yang dianggap melanggar HAM.
Hal Positif:
- Adanya langkah reformasi untuk perlindungan HAM.
- Komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
- Gerakan masyarakat yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-nilai Budaya
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, terutama sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebebasan politik tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral. Nilai-nilai adat istiadat yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong sangat relevan dalam konsep demokrasi di Indonesia.
Pendapat:
Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan menciptakan sebuah landasan moral dalam berpolitik, di mana nilai-nilai agama dan kepercayaan menjadi bagian integral dari proses demokrasi.
C. Praktik Demokrasi Indonesia saat Ini
Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam konsistensinya dengan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun Indonesia menganut sistem demokrasi, beberapa kebijakan dan tindakan pemerintah terkadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijunjung tinggi.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat
Ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik pribadi dibandingkan kepentingan rakyat, hal ini mencerminkan lemahnya representasi dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Sikap ini harus dikritisi karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili dan memperjuangkan suara rakyat.
E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan HAM
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik sering kali memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, yang bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia. Di era demokrasi modern, kekuasaan harus berakar pada prinsip-prinsip HAM, di mana setiap tindakan harus menjamin dan melindungi hak-hak individu tanpa adanya manipulasi emosi atau loyalitas buta.
Hubungan dengan Konsep HAM:
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak bertanggung jawab dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Demokrasi yang sehat harus memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi, bukan mengekploitasi, rakyat.
Nama: Kadek Linda Yohani
NPM: 2351011002
Kelas: Genap
Prodi: Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang menunjukkan beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa isu yang disorot antara lain adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Namun, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara.
Dari segi penegakan HAM, artikel ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan menyebutkan berbagai kasus pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan, pembaca dapat memahami betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya ambil adalah adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan tanda-tanda bahwa masyarakat Indonesia tidak pasif terhadap isu HAM. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga menjadi hal positif yang dapat diperhatikan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan perwujudan nilai-nilai spiritual dan religius yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai agama. Hal ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari agama.
Demokrasi Indonesia memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal, serta nilai-nilai spiritual dan religius. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan perwujudan dari kekhasan ini. Penting untuk terus memahami dan mengimplementasikan prinsip ini dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Penilaian Praktik Demokrasi Indonesia: Kesesuaian dengan Pancasila, UUD 1945, dan Hak Asasi Manusia
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dan memiliki berbagai tantangan.
Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, masih terdapat kesenjangan antara cita-cita demokrasi yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan realitas di lapangan.
Berikut beberapa poin penting untuk dipertimbangkan:
Kesesuaian dengan Pancasila:
Nilai Ketuhanan: Kebebasan beragama dijamin, namun masih terdapat kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta diskriminasi terhadap kelompok marginal.
Persatuan Indonesia: Persatuan nasional masih terancam oleh isu-isu SARA, polarisasi politik, dan separatisme.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah mufakat, namun praktiknya masih didominasi oleh elit politik dan oligarki.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Kesenjangan ekonomi dan sosial masih tinggi, dan akses terhadap layanan publik belum merata.
Kesesuaian dengan UUD 1945:
Pembagian kekuasaan: Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara optimal.
Penyelenggaraan pemilu: Pemilu umumnya berjalan dengan lancar, namun masih terdapat kecurangan dan praktik politik uang.
Hak asasi manusia: Jaminan hak asasi manusia belum sepenuhnya terwujud, dan masih terdapat pelanggaran oleh aparat penegak hukum dan pihak swasta.
Pemerintahan daerah: Otonomi daerah belum sepenuhnya terlaksana, dan masih terdapat intervensi dari pemerintah pusat.
Penghormatan terhadap HAM:
Kebebasan sipil dan politik: Kebebasan berekspresi, pers, dan berkumpul masih dibatasi dalam beberapa hal.
Hak ekonomi, sosial, dan budaya: Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masih belum merata.
Hak kelompok minoritas: Kelompok minoritas seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok LGBTQ+ masih menghadapi diskriminasi dan stigma.
Upaya terus menerus perlu dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi dan HAM, memperkuat penegakan hukum, dan membangun budaya politik yang partisipatif dan inklusif.
Perlu diingat bahwa demokrasi adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak.
Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya mengenai anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah keprihatinan dan kecaman yang tegas.
Tindakan seperti ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka di lembaga legislatif. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Ketika anggota parlemen mengutamakan agenda politik mereka sendiri di atas kepentingan rakyat, mereka telah melanggar kepercayaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Tindakan ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan lembaga-lembaganya.
Beberapa alasan mengapa saya menentang tindakan ini:
Melanggar kedaulatan rakyat: Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Ketika anggota parlemen mengkhianati rakyat, mereka pada dasarnya merebut kembali kekuasaan itu dan menggantikannya dengan kepentingan pribadi mereka sendiri.
Menimbulkan ketidakadilan: Tindakan ini menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan mayoritas rakyat. Kebijakan yang dibuat oleh anggota parlemen yang egois ini sering kali berdampak negatif pada kehidupan rakyat biasa.
Merobek kohesi sosial: Kepercayaan yang rusak antara rakyat dan perwakilan mereka dapat menyebabkan perpecahan dan konflik sosial. Hal ini dapat menghambat kemajuan bangsa dan merusak stabilitas politik.
Penting bagi rakyat untuk:
Memilih dengan bijak: Rakyat harus memilih kandidat yang memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Mengawasi kinerja anggota parlemen: Rakyat harus memantau aktivitas anggota parlemen mereka dan memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan janji kampanye mereka.
Menuntut akuntabilitas: Rakyat harus berani menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan anggota parlemen yang merugikan dan menuntut mereka untuk bertanggung jawab.
Berpartisipasi dalam proses politik: Rakyat harus terlibat dalam proses politik dengan menghadiri rapat publik, menyurati anggota parlemen mereka, dan berdemonstrasi secara damai untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Bersama-sama, rakyat dapat memastikan bahwa anggota parlemen bekerja untuk kepentingan mereka dan bukan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.
Demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik jika ada akuntabilitas dan partisipasi rakyat yang aktif.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Eksploitasi kharisma oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas merupakan tindakan yang tidak bermoral dan berbahaya.
Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi rakyat.
Alasan saya menentang tindakan ini:
Manipulasi dan penipuan: Pemimpin karismatik seringkali menggunakan retorika yang kuat dan emosional untuk memanipulasi rakyat agar mengikuti mereka. Mereka mungkin membuat janji-janji yang tidak dapat mereka tepati atau menyebarkan informasi yang salah untuk memicu ketakutan dan kemarahan.
Penyalahgunaan kekuasaan: Pemimpin karismatik yang memiliki banyak pengikut dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang yang tidak setuju dengan mereka dan melanggar hak-hak asasi manusia.
Kekerasan dan konflik: Eksploitasi kharisma dapat memicu ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kekerasan dan pertumpahan darah.
Kehilangan kepercayaan: Ketika rakyat menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi, mereka akan kehilangan kepercayaan pada pemimpin karismatik dan pada sistem politik secara keseluruhan.
Hubungannya dengan Konsep Hak Asasi Manusia:
Hak atas informasi: Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak bias tentang pemimpin dan kebijakan mereka.
Hak atas kebebasan berekspresi: Rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengkritik pemimpin mereka tanpa rasa takut akan represali.
Hak atas partisipasi politik: Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka secara bebas.
Hak atas perlakuan yang sama: Rakyat berhak diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi, terlepas dari afiliasi politik atau keyakinan mereka.
Di era demokrasi dewasa ini, penting untuk:
Meningkatkan literasi media: Rakyat harus diajarkan bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang salah dan propaganda.
Mempromosikan pendidikan kewarganegaraan: Rakyat harus memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam demokrasi.
Memperkuat institusi demokrasi: Lembaga-lembaga demokrasi seperti peradilan, media, dan masyarakat sipil harus independen dan kuat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan.
Mendorong budaya toleransi dan inklusivitas: Masyarakat harus menghargai perbedaan dan menghormati hak-hak orang lain.
Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membangun demokrasi yang lebih kuat dan tahan lama yang melindungi hak-hak asasi manusia semua orang.
NPM: 2351011002
Kelas: Genap
Prodi: Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang menunjukkan beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa isu yang disorot antara lain adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Namun, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara.
Dari segi penegakan HAM, artikel ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan menyebutkan berbagai kasus pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan, pembaca dapat memahami betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya ambil adalah adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan tanda-tanda bahwa masyarakat Indonesia tidak pasif terhadap isu HAM. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga menjadi hal positif yang dapat diperhatikan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan perwujudan nilai-nilai spiritual dan religius yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai agama. Hal ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari agama.
Demokrasi Indonesia memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal, serta nilai-nilai spiritual dan religius. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan perwujudan dari kekhasan ini. Penting untuk terus memahami dan mengimplementasikan prinsip ini dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Penilaian Praktik Demokrasi Indonesia: Kesesuaian dengan Pancasila, UUD 1945, dan Hak Asasi Manusia
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dan memiliki berbagai tantangan.
Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, masih terdapat kesenjangan antara cita-cita demokrasi yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan realitas di lapangan.
Berikut beberapa poin penting untuk dipertimbangkan:
Kesesuaian dengan Pancasila:
Nilai Ketuhanan: Kebebasan beragama dijamin, namun masih terdapat kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta diskriminasi terhadap kelompok marginal.
Persatuan Indonesia: Persatuan nasional masih terancam oleh isu-isu SARA, polarisasi politik, dan separatisme.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah mufakat, namun praktiknya masih didominasi oleh elit politik dan oligarki.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Kesenjangan ekonomi dan sosial masih tinggi, dan akses terhadap layanan publik belum merata.
Kesesuaian dengan UUD 1945:
Pembagian kekuasaan: Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara optimal.
Penyelenggaraan pemilu: Pemilu umumnya berjalan dengan lancar, namun masih terdapat kecurangan dan praktik politik uang.
Hak asasi manusia: Jaminan hak asasi manusia belum sepenuhnya terwujud, dan masih terdapat pelanggaran oleh aparat penegak hukum dan pihak swasta.
Pemerintahan daerah: Otonomi daerah belum sepenuhnya terlaksana, dan masih terdapat intervensi dari pemerintah pusat.
Penghormatan terhadap HAM:
Kebebasan sipil dan politik: Kebebasan berekspresi, pers, dan berkumpul masih dibatasi dalam beberapa hal.
Hak ekonomi, sosial, dan budaya: Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masih belum merata.
Hak kelompok minoritas: Kelompok minoritas seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok LGBTQ+ masih menghadapi diskriminasi dan stigma.
Upaya terus menerus perlu dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi dan HAM, memperkuat penegakan hukum, dan membangun budaya politik yang partisipatif dan inklusif.
Perlu diingat bahwa demokrasi adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak.
Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya mengenai anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah keprihatinan dan kecaman yang tegas.
Tindakan seperti ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka di lembaga legislatif. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Ketika anggota parlemen mengutamakan agenda politik mereka sendiri di atas kepentingan rakyat, mereka telah melanggar kepercayaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Tindakan ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan lembaga-lembaganya.
Beberapa alasan mengapa saya menentang tindakan ini:
Melanggar kedaulatan rakyat: Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Ketika anggota parlemen mengkhianati rakyat, mereka pada dasarnya merebut kembali kekuasaan itu dan menggantikannya dengan kepentingan pribadi mereka sendiri.
Menimbulkan ketidakadilan: Tindakan ini menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan mayoritas rakyat. Kebijakan yang dibuat oleh anggota parlemen yang egois ini sering kali berdampak negatif pada kehidupan rakyat biasa.
Merobek kohesi sosial: Kepercayaan yang rusak antara rakyat dan perwakilan mereka dapat menyebabkan perpecahan dan konflik sosial. Hal ini dapat menghambat kemajuan bangsa dan merusak stabilitas politik.
Penting bagi rakyat untuk:
Memilih dengan bijak: Rakyat harus memilih kandidat yang memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Mengawasi kinerja anggota parlemen: Rakyat harus memantau aktivitas anggota parlemen mereka dan memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan janji kampanye mereka.
Menuntut akuntabilitas: Rakyat harus berani menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan anggota parlemen yang merugikan dan menuntut mereka untuk bertanggung jawab.
Berpartisipasi dalam proses politik: Rakyat harus terlibat dalam proses politik dengan menghadiri rapat publik, menyurati anggota parlemen mereka, dan berdemonstrasi secara damai untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Bersama-sama, rakyat dapat memastikan bahwa anggota parlemen bekerja untuk kepentingan mereka dan bukan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.
Demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik jika ada akuntabilitas dan partisipasi rakyat yang aktif.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Eksploitasi kharisma oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas merupakan tindakan yang tidak bermoral dan berbahaya.
Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi rakyat.
Alasan saya menentang tindakan ini:
Manipulasi dan penipuan: Pemimpin karismatik seringkali menggunakan retorika yang kuat dan emosional untuk memanipulasi rakyat agar mengikuti mereka. Mereka mungkin membuat janji-janji yang tidak dapat mereka tepati atau menyebarkan informasi yang salah untuk memicu ketakutan dan kemarahan.
Penyalahgunaan kekuasaan: Pemimpin karismatik yang memiliki banyak pengikut dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang yang tidak setuju dengan mereka dan melanggar hak-hak asasi manusia.
Kekerasan dan konflik: Eksploitasi kharisma dapat memicu ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kekerasan dan pertumpahan darah.
Kehilangan kepercayaan: Ketika rakyat menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi, mereka akan kehilangan kepercayaan pada pemimpin karismatik dan pada sistem politik secara keseluruhan.
Hubungannya dengan Konsep Hak Asasi Manusia:
Hak atas informasi: Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak bias tentang pemimpin dan kebijakan mereka.
Hak atas kebebasan berekspresi: Rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengkritik pemimpin mereka tanpa rasa takut akan represali.
Hak atas partisipasi politik: Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka secara bebas.
Hak atas perlakuan yang sama: Rakyat berhak diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi, terlepas dari afiliasi politik atau keyakinan mereka.
Di era demokrasi dewasa ini, penting untuk:
Meningkatkan literasi media: Rakyat harus diajarkan bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang salah dan propaganda.
Mempromosikan pendidikan kewarganegaraan: Rakyat harus memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam demokrasi.
Memperkuat institusi demokrasi: Lembaga-lembaga demokrasi seperti peradilan, media, dan masyarakat sipil harus independen dan kuat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan.
Mendorong budaya toleransi dan inklusivitas: Masyarakat harus menghargai perbedaan dan menghormati hak-hak orang lain.
Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membangun demokrasi yang lebih kuat dan tahan lama yang melindungi hak-hak asasi manusia semua orang.
Nama: Kevina
NPM: 2321011005
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
1. Artikel tersebut menyoroti situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga dan pakar. Beberapa isu utama yang diangkat meliputi pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum dituntaskan pemerintah Indonesia yang belum menunjukkan upaya serius dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu, tahun 2019 Demokrasi di Indonesia dianggap mengalami kemunduran dengan adanya ancaman otoritarianisme, diskriminasi dan Kekerasan di Papua terus meningkat dan pelanggaran hak-hak perempuan masih marak, ditambah dengan pernyataan diskriminatif dari pejabat publik. Meskipun banyak masalah, pemerintah Indonesia masih berupaya melakukan reformasi kunci untuk perlindungan HAM, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik. Gerakan masyarakat sipil masih kuat dan aktif dalam memperjuangkan HAM, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas lokal di Bali dan Kendeng.
2. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Asli berasal dari Musyawarah dan Mufakat yang diambil melalui diskusi dan konsensus, bergotong royong dan partisipasi aktif dalam politik dan sosial dan menghargai keragaman budaya dan menghormati hak setiap warga negara. Semua ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam berdemokrasi.
Menurut saya, prinsip demokrasi yang berkeTuhanan yang Maha Esa itu dapat menicptakan keseimbangan dalam beragama dan negara karena demokrasi Indonesia dapat menghormati nilai-nilai keagamaan tanpa menjadi negara agama.
Dapat menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan bernegara, dengan panduan dari ajaran agama serta engakui keberadaan berbagai agama dan melindungi kebebasan beragama, memperkuat komitmen terhadap pluralisme dan kerukunan. Jadi,
prinsip ini dapat memperkuat keadilan dan kesejahteraan jika diterapkan dengan bijak dan menghormati hak asasi manusia.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan beberapa kemajuan namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam upaya untuk sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).
3. Demokrasi Indonesia telah membuat langkah signifikan menuju pemenuhan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta penghormatan terhadap HAM. Namun, masih ada tantangan serius yang perlu diatasi, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM, penghapusan diskriminasi, dan pemberantasan korupsi. Upaya berkelanjutan dan komitmen yang kuat dari semua pihak diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.
Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 telah diterapkan dari berbagai Sila yang ada di Pancasila. Prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang tertuang dalam UUD NRI 1945 diimplementasikan dengan berbagai tingkat keberhasilan juga. Beberapa pasal mengenai hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama dihormati secara normatif, tetapi praktiknya masih bisa ditingkatkan.
4. Menurut saya, perilaku anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan mengejar agenda politik mereka sendiri sangat merugikan demokrasi dan kepercayaan publik. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan antara pemerintah dan rakyat yang dapat mengikis demokrasi itu. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah ini melalui pendidikan politik, reformasi sistem, dan peningkatan partisipasi publik. Diharapkan setelahnya, anggota parlemen dapat benar-benar menjadi wakil rakyat yang sejati, memperjuangkan kepentingan mereka, dan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab.
5. Pemimpin kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering berisiko tinggi terhadap HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam demokrasi dewasa ini, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap HAM. Masyarakat harus dilindungi dari manipulasi emosional dan harus memiliki kesadaran serta pendidikan yang memadai tentang hak-hak mereka. Negara, melalui hukum harus berperan aktif dalam menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak asasi setiap individu tetap dihormati.
NAMA : RAHMA ALIYATI
NPM : 2311011030
KELAS : MANAJEMEN GENAP
PRODI : S1 MANAJEMEN
ANALISI KASUS " AWAL GELAP UNTUK HAM INDONESIA "
JAWABAN ALISIS SOAL
A. Isi artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih buruk selama tahun 2019. Beberapa hal yang disoroti antara lain:
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam mengungkap kebenaran dan memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan meningkat tajam di Papua.
6. Penerapan hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Hal positif yang dapat diperoleh adalah adanya beberapa langkah reformasi yang dilakukan pemerintah, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, masih ada gerakan masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan HAM, seperti di Bali dan Kendeng.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar budaya dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia.
Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai spiritual dan religius. Hal ini menjadi landasan moral dan etis bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Masih terdapat berbagai permasalahan, seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi yang terjadi. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya konkret untuk memperkuat demokrasi dan penegakan HAM sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan penyimpangan dari prinsip demokrasi. Anggota parlemen harus senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, namun tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi terhadap rakyat. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Pemerintah dan masyarakat harus bersikap kritis dan tegas dalam mengawasi dan menindak penyalahgunaan kekuasaan semacam ini.
NPM : 2311011030
KELAS : MANAJEMEN GENAP
PRODI : S1 MANAJEMEN
ANALISI KASUS " AWAL GELAP UNTUK HAM INDONESIA "
JAWABAN ALISIS SOAL
A. Isi artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih buruk selama tahun 2019. Beberapa hal yang disoroti antara lain:
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam mengungkap kebenaran dan memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan meningkat tajam di Papua.
6. Penerapan hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Hal positif yang dapat diperoleh adalah adanya beberapa langkah reformasi yang dilakukan pemerintah, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, masih ada gerakan masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan HAM, seperti di Bali dan Kendeng.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar budaya dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia.
Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai spiritual dan religius. Hal ini menjadi landasan moral dan etis bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Masih terdapat berbagai permasalahan, seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi yang terjadi. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya konkret untuk memperkuat demokrasi dan penegakan HAM sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan penyimpangan dari prinsip demokrasi. Anggota parlemen harus senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, namun tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi terhadap rakyat. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Pemerintah dan masyarakat harus bersikap kritis dan tegas dalam mengawasi dan menindak penyalahgunaan kekuasaan semacam ini.
NAMA : M. Ade Kurniawan
NPM : 2311011037
KELAS : Manajemen Ganil (A)
PRODI : S1 Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut mengkritik kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih buruk. Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain:
- Tidak ada proses keadilan untuk pelanggaran HAM masa lalu oleh aparat keamanan.
- Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang berlebihan.
- Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
- Kegagalan mengungkap kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Pelanggaran HAM yang meningkat di Papua.
- Penjatuhan hukuman kejam seperti hukuman mati dan tembak di tempat.
Namun, artikel juga menyoroti beberapa perkembangan positif seperti gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, perlawanan masyarakat menolak proyek yang merusak lingkungan, dan upaya pemerintah meratifikasi konvensi HAM internasional.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi semangat musyawarah, gotong royong, dan kebhinekaan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mencerminkan keyakinan bangsa Indonesia akan adanya satu kekuatan yang mengatur kehidupan. Ini selaras dengan kepercayaan masyarakat adat yang menjunjung tinggi spiritualitas dan penghormatan terhadap alam semesta. Dan selagi individu atau penganut agama mengimpleentasikan agamnya dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan, tentunya demokrasi akan dapat berjalan dengan tenang dan damai.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, atau apa yang ingin dicitakan bangsa ini. Berdasarkan pemberitaan pada artikel tersebut, masih terdapat pelanggaran HAM seperti diskriminasi, dan pembatasan kebebasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Oleh karena itu pemerintah perlu lebih konsisten dalam menegakkan HAM dan memperkuat perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, dan juga kita sebagai warga negara befungsi untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, bukan hanya sebagai yang "berisik" saja namun, sebagai pihak yang ikut berkontribusi baik secara langsung, maupun tidak.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Tentunya kondisi seperti itu banyak ditemukan di Indonesia, banyak masyarakat kebawah yang dijadikan hanya alat untuk mendongkrak suara rakyat, namun dalam implementasiannya malah memprioritaskan kepentingan politik nya sendiri. Kondisi di mana anggota parlemen mengabaikan suara rakyat dan memprioritaskan agenda politik sendiri sangat disayangkan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Mereka seharusnya menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk membuat Indonesia lebih baik lagi diperlukan lah SDM yang berkualitas, dan dapat memegang amanah yang sudah dititipkan oleh rakyat, para anggota legislatif uga harus mendapatkan pengawasan ketat dan untuk masuk ke situ diperlukan spesifikasi tertentu, agar penyelenggaran pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik dari tradisi atau agama tidak boleh menyalahgunakan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan. Ini bertentangan dengan prinsip HAM yang mempertahankan martabat dan kebebasan setiap orang. Dalam demokrasi kontemporer, setiap orang harus dihargai atas hak mereka untuk memilih sendiri tanpa dipaksa atau dipengaruhi. Kekuasaan kharismatik harus memberdayakan rakyat, bukan menjadikan mereka alat untuk kepentingan pribadi.
Nama: Putri Regita
NPM:2311011113
Kelas: Ganjil
Prodi: Manajemen
Analisis Kasus
1. Dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih banyak kekurangan dan masalah seperti diskriminasi gender dan permasalahan HAM di Papua
Nilai positif yang dapat diambil saya menyadari betapa pentingnya HAM ditegakkan di sebuah negara demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
2.Beberapa nilai budaya yang dapat memperkuat demokrasi adalah musyawarah mufakat, gotong royong,dan toleransi.Dengan menerapkan nilai nilai tersebut demokrasi akan berjalan dengan baik karena semua orang berani berpendapat dan bersatu untuk membela kebenaran demi menjadi bangsa yang lebih maju.Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa juga memiliki kekhasan tersendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi spiritualitas dan keharmonisan dengan alam semesta.
3. Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta masih menghadapi berbagai tantangan seperti diskriminasi terhadap gender, kurangnya perlindungan perempuan,pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang membuat masyarakat merasa demokrasi tidak lagi berjalan di negeri ini karena kebebasan berpendapat dibatasi oleh pejabat atau pemerintah.Penegakan hak asasi manusia masih memerlukan perbaikan signifikan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak dan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi.
4. Sikap saya tentunya marah dan kecewa atas penyalahgunaan hal tersebut yang dilakukan oleh anggota parlemen karena fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara tanggung jawab perwakilan dan kepentingan pribadi atau partai,dan juga artinya mereka menghianati kepercayaan rakyat
5.Pendapat saya mengenai pihak-pihak tersebut tentunya sangat lah kritis, mereka telah merugikan masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak masyarakat pahami, lalu emobilisasi massa untuk tujuan yang tidak jelas sering kali mengarah pada kekerasan atau konflik yang merugikan banyak pihak termasuk pelanggan HAM,serta ketika kekuasaan karismatik digunakan untuk mengarahkan rakyat secara tidak bertanggung jawab, hal ini melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan mengancam stabilitas serta keadilan dalam masyarakat.
Secara keseluruhan, penggunaan kekuasaan karismatik yang tidak bertanggung jawab bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi
NPM:2311011113
Kelas: Ganjil
Prodi: Manajemen
Analisis Kasus
1. Dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih banyak kekurangan dan masalah seperti diskriminasi gender dan permasalahan HAM di Papua
Nilai positif yang dapat diambil saya menyadari betapa pentingnya HAM ditegakkan di sebuah negara demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
2.Beberapa nilai budaya yang dapat memperkuat demokrasi adalah musyawarah mufakat, gotong royong,dan toleransi.Dengan menerapkan nilai nilai tersebut demokrasi akan berjalan dengan baik karena semua orang berani berpendapat dan bersatu untuk membela kebenaran demi menjadi bangsa yang lebih maju.Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa juga memiliki kekhasan tersendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi spiritualitas dan keharmonisan dengan alam semesta.
3. Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta masih menghadapi berbagai tantangan seperti diskriminasi terhadap gender, kurangnya perlindungan perempuan,pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang membuat masyarakat merasa demokrasi tidak lagi berjalan di negeri ini karena kebebasan berpendapat dibatasi oleh pejabat atau pemerintah.Penegakan hak asasi manusia masih memerlukan perbaikan signifikan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak dan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi.
4. Sikap saya tentunya marah dan kecewa atas penyalahgunaan hal tersebut yang dilakukan oleh anggota parlemen karena fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara tanggung jawab perwakilan dan kepentingan pribadi atau partai,dan juga artinya mereka menghianati kepercayaan rakyat
5.Pendapat saya mengenai pihak-pihak tersebut tentunya sangat lah kritis, mereka telah merugikan masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak masyarakat pahami, lalu emobilisasi massa untuk tujuan yang tidak jelas sering kali mengarah pada kekerasan atau konflik yang merugikan banyak pihak termasuk pelanggan HAM,serta ketika kekuasaan karismatik digunakan untuk mengarahkan rakyat secara tidak bertanggung jawab, hal ini melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan mengancam stabilitas serta keadilan dalam masyarakat.
Secara keseluruhan, penggunaan kekuasaan karismatik yang tidak bertanggung jawab bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi
Nama: Nabela Agista Josi
NPM: 2311011125
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019 sebagai periode yang suram, dengan banyak tantangan dan hambatan yang masih ada. Namun, di sisi lain, juga dicatat beberapa kemajuan yang memberikan harapan. Isu dalam artikel tersebut berupa pemerintah yang dinilai gagal dalam mengadili pelanggaran HAM berat masa lalu dan menegakkan keadilan bagi korban. Selain itu, adanya pembatasan pada kebebasan berpendapat dan beragama, deskriminasi gender, serta adanya rasisme dan ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam memperjuangkan HAM, serta langkah-langkah reformasi yang sedang berlangsung.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal yang beragam. Konsep seperti gotong royong mencerminkan semangat kerjasama dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi dasar dalam praktik demokrasi di negara ini. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Sila pertama Pancasila, menunjukkan pengaruh nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Prinsip ini menekankan pentingnya etika dan moral dalam pemerintahan serta menjaga kesatuan dan integritas nasional dalam keberagaman agama dan budaya. Implementasi prinsip ini mencakup upaya untuk mengimbangi pengaruh nilai keagamaan dalam kebijakan publik dengan menghormati pluralisme dan hak-hak individu.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Dapat dikatakan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Masih banyak kasus korupsi, kesenjangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak sekali pelanggaran yang kasusnya dimenangkan oleh orang yang berkuasa. Maka dari itu, penting sekali untuk menjadi generasi Pancasila yang mampu mengimplementasikan sila Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kita harus mampu menyuarakan bahwa kepentingan masyarakat yang harus dilaksanakan. Karena, seharusnya anggota parlemen harus mewakili dan memprioritaskan kepentingan rakyat yang telah memilih mereka dibandingkan dengan kemauan pribadi atau golongan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara tindakan mereka dan kepentingan rakyat, ini bisa merusak kepercayaan serta mengurangi efektivitas demokrasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi warga negara untuk aktif dalam proses politik untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mewakili suara rakyat.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kepemimpinan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa mempengaruhi emosi dan loyalitas rakyat secara mendalam. Namun, jika kepemimpinan ini digunakan untuk menggerakkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas dan mengorbankan hak-hak mereka, hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Demokrasi memerlukan transparansi dan partisipasi rakyat untuk memastikan bahwa kepemimpinan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan tetap menghormati hak setiap individu.
A. artikel tersebut menjelaskan tentang situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang suram, dengan banyaknya pelanggaran dan ketidakadilan yang belum terselesaikan. Kritik utama adalah kurangnya akuntabilitas, diskriminasi yang masih kuat, dan kegagalan dalam mengatasi pelanggaran HAM masa lalu serta isu-isu rasisme dan ketidaksetaraan. Namun, ada beberapa harapan dengan adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan dan peran aktif masyarakat sipil. Kritik utama adalah kurangnya akuntabilitas, diskriminasi yang masih kuat, dan kegagalan dalam mengatasi pelanggaran HAM masa lalu serta isu-isu rasisme dan ketidaksetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terus berusaha untuk memperbaiki penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakatnya. contohnya musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi dialog, perundingan, dan konsensus untuk mencapai mufakat bersama dan gotong royong yang mencerminkan kerja sama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama untuk membangun masyarakat yang inklusif dan partisipatif.
Sebagai umat beragama Islam, saya tentunya sangat setuju tentang prinsip demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. karena dengan hal tersebut maka akan tercipta keselarasan dan keseimbangan antar hak dan kewajiban asasi manusia. demokrasi ini juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia sehingga hal ini dapat membangun dan menciptakan demokrasi yang adil, sejahtera, dan bermartabat bagi masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dengan berbagai tantangan. Di satu sisi, terdapat kemajuan yang signifikan, seperti pemilu yang demokratis dan partisipatif, Kebebasan pers dan berekspresi, dan masyarakat sipil yang aktif. Namun, di sisi lain masih terdapat kesenjangan antara cita-cita demokrasi Pancasila dan UUD 1945 dengan realitas di lapangan, seperti Kesenjangan ekonomi dan sosial, Korupsi, Intoleransi dan diskriminasi, Lemahnya penegakan hukum, Pelanggaran HAM, dan penerapan nilai hak asasi manusia (HAM) juga masih belum optimal. Sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai HAM di Indonesia.
D. sikap saya mengenai hal tersebut tentunya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, atau mungkin mengangkat masalah tersebut ke media sosial. karena di zaman sekarang terkadang kekuatan dunia Maya lebih besar dari pada kekuatan pemerintah. jika kasus tersebut menjadi viral dan menjadi sorotan masyarakat, maka pemerintah akan menindak tegas hal tersebut. Namun, saya berharap meskipun kasus tersebut tidak viral dan tidak menjadi sorotan media, pemerintah bisa tetep tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut.
E. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang dijunjung tinggi di era modern. Penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok jelas merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi. Eksploitasi loyalitas dan emosi rakyat juga merupakan bentuk penindasan yang melanggar hak asasi manusia rakyat atas kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses politik secara bebas dan tanpa paksaan. Sehingga di era demokrasi saat ini yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Masyarakat sipil harus terus mengawal jalannya demokrasi dan menyuarakan aspirasinya. Individu harus memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses politik dan tidak mudah dimanipulasi
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakatnya. contohnya musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi dialog, perundingan, dan konsensus untuk mencapai mufakat bersama dan gotong royong yang mencerminkan kerja sama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama untuk membangun masyarakat yang inklusif dan partisipatif.
Sebagai umat beragama Islam, saya tentunya sangat setuju tentang prinsip demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. karena dengan hal tersebut maka akan tercipta keselarasan dan keseimbangan antar hak dan kewajiban asasi manusia. demokrasi ini juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia sehingga hal ini dapat membangun dan menciptakan demokrasi yang adil, sejahtera, dan bermartabat bagi masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dengan berbagai tantangan. Di satu sisi, terdapat kemajuan yang signifikan, seperti pemilu yang demokratis dan partisipatif, Kebebasan pers dan berekspresi, dan masyarakat sipil yang aktif. Namun, di sisi lain masih terdapat kesenjangan antara cita-cita demokrasi Pancasila dan UUD 1945 dengan realitas di lapangan, seperti Kesenjangan ekonomi dan sosial, Korupsi, Intoleransi dan diskriminasi, Lemahnya penegakan hukum, Pelanggaran HAM, dan penerapan nilai hak asasi manusia (HAM) juga masih belum optimal. Sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai HAM di Indonesia.
D. sikap saya mengenai hal tersebut tentunya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, atau mungkin mengangkat masalah tersebut ke media sosial. karena di zaman sekarang terkadang kekuatan dunia Maya lebih besar dari pada kekuatan pemerintah. jika kasus tersebut menjadi viral dan menjadi sorotan masyarakat, maka pemerintah akan menindak tegas hal tersebut. Namun, saya berharap meskipun kasus tersebut tidak viral dan tidak menjadi sorotan media, pemerintah bisa tetep tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut.
E. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang dijunjung tinggi di era modern. Penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok jelas merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi. Eksploitasi loyalitas dan emosi rakyat juga merupakan bentuk penindasan yang melanggar hak asasi manusia rakyat atas kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses politik secara bebas dan tanpa paksaan. Sehingga di era demokrasi saat ini yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Masyarakat sipil harus terus mengawal jalannya demokrasi dan menyuarakan aspirasinya. Individu harus memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses politik dan tidak mudah dimanipulasi
Nama : Dian Dwi Anggraini
Npm : 2311011130
Kelas : manajemen genap
Prodi S1 manajemen
1.Artikel tersebut menyajikan gambaran tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Isinya mencakup beragam aspek, seperti kurangnya proses keadilan atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Meskipun demikian, artikel juga menyoroti beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM dan menegakkan supremasi hukum.
2.Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kebersamaan sangat penting dalam membangun demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Konsep "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam Pancasila menegaskan pentingnya nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menciptakan kedamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia.
3.Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk memperbaiki situasi ini melalui reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu terus bekerja sama untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menghormati hak asasi manusia setiap individu.
4.Sikap seperti itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan dan suara rakyat. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat yang mereka layani, bukan kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Perilaku semacam itu mengancam integritas dan legitimasi sistem demokrasi, dan harus ditanggulangi dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses politik.
5.Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat adalah ancaman serius bagi demokrasi. Hal ini dapat mengakibatkan penindasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk menjadi lebih sadar akan manipulasi semacam itu dan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sejati, termasuk penghargaan terhadap hak asasi manusia untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang agama, tradisi, atau kepercayaan.
Npm : 2311011130
Kelas : manajemen genap
Prodi S1 manajemen
1.Artikel tersebut menyajikan gambaran tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Isinya mencakup beragam aspek, seperti kurangnya proses keadilan atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Meskipun demikian, artikel juga menyoroti beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM dan menegakkan supremasi hukum.
2.Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kebersamaan sangat penting dalam membangun demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Konsep "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam Pancasila menegaskan pentingnya nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menciptakan kedamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia.
3.Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk memperbaiki situasi ini melalui reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu terus bekerja sama untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menghormati hak asasi manusia setiap individu.
4.Sikap seperti itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan dan suara rakyat. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat yang mereka layani, bukan kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Perilaku semacam itu mengancam integritas dan legitimasi sistem demokrasi, dan harus ditanggulangi dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses politik.
5.Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat adalah ancaman serius bagi demokrasi. Hal ini dapat mengakibatkan penindasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk menjadi lebih sadar akan manipulasi semacam itu dan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sejati, termasuk penghargaan terhadap hak asasi manusia untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang agama, tradisi, atau kepercayaan.
Nama : Elsya Gusti Lestari
NPM : 2311011014
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab: Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjelang Hari HAM Sedunia 2019. Artikel tersebut menyampaikan bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan seperti kurangnya kemajuan dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, memperkuat pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender yang mengakar, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, dan peningkatan penggunaan hukuman mati.
Hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel tersebut yaitu pemahaman yang lebih baik tentang situasi HAM di Indonesia, kesadaran akan pentingnya penegakan HAM dan semangat untuk ikut serta dalam perjuangan HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab: Demokrasi Indonesia memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan toleransi.
Prinsip demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, menekankan pada keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai agama. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila yang menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang bermoral dan bermartabat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab: Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan. Terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM, seperti masih maraknya politik uang dan korupsi, lemahnya penegakan hukum, terjadinya pelanggaran HAM, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab: Sikap saya mengenai anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tindakan yang tidak terpuji. Tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Masyarakat berhak untuk mengawasi dan mengkritik kinerja anggota parlemen. Jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan rakyat, anggota parlemen tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya atau dikenakan sanksi.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab: Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan tindakan yang berbahaya. Tindakan tersebut dapat memicu konflik dan kekerasan. Pemimpin yang benar-benar pro-rakyat akan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak akan menggunakan mereka untuk mencapai tujuan pribadi. Dalam demokrasi yang dewasa saat ini, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Ariva Mutiara Dewi
NPM : 2311011073
Program Studi : S1 Manajemen (Ganjil)
A. Kasus tersebut menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan, ditandai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan kemunduran dalam isu hak asasi manusia. Ada beberapa persoalan penting, yaitu kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kurangnya investigasi terhadap pelanggaran HAM di masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penggunaan hukuman yang brutal. Namun, artikel tersebut juga menyebutkan beberapa langkah positif, seperti ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa ke kontrol sosial.
B. Budaya dan adat istiadat Indonesia mempunyai nilai-nilai yang menghargai keberagaman, konsensus, dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan demokrasi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan
Sila Pancasila tentang “iman kepada Tuhan Yang Maha Esa” menekankan kehadiran Tuhan sebagai landasan moralitas dan keadilan dalam praktik demokrasi. Hal ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia diharapkan berlandaskan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.
C. Penerapan demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas-jelas menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun penerapannya masih belum konsisten. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dan semakin terbatasnya ruang lingkup kebebasan sipil menunjukkan kurangnya konsistensi terhadap prinsip-prinsip tersebut.
D. Sikap saya terhadap situasi dimana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat sambil menjalankan agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat setempat yang sebenarnya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat nilai-nilai demokrasi rakyat. Pejabat negara tidak hanya harus mengejar tujuan politik pribadi, tetapi juga lebih menekankan kepentingan rakyat. Situasi ini dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.
E. Pejabat yang memiliki hak istimewa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menggunakan kekuatan tersebut demi kebaikan. Mengeksploitasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Di era demokrasi saat ini, penting bagi pemimpin untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
NPM : 2311011073
Program Studi : S1 Manajemen (Ganjil)
A. Kasus tersebut menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan, ditandai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan kemunduran dalam isu hak asasi manusia. Ada beberapa persoalan penting, yaitu kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kurangnya investigasi terhadap pelanggaran HAM di masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penggunaan hukuman yang brutal. Namun, artikel tersebut juga menyebutkan beberapa langkah positif, seperti ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa ke kontrol sosial.
B. Budaya dan adat istiadat Indonesia mempunyai nilai-nilai yang menghargai keberagaman, konsensus, dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan demokrasi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan
Sila Pancasila tentang “iman kepada Tuhan Yang Maha Esa” menekankan kehadiran Tuhan sebagai landasan moralitas dan keadilan dalam praktik demokrasi. Hal ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia diharapkan berlandaskan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.
C. Penerapan demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas-jelas menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun penerapannya masih belum konsisten. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dan semakin terbatasnya ruang lingkup kebebasan sipil menunjukkan kurangnya konsistensi terhadap prinsip-prinsip tersebut.
D. Sikap saya terhadap situasi dimana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat sambil menjalankan agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat setempat yang sebenarnya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat nilai-nilai demokrasi rakyat. Pejabat negara tidak hanya harus mengejar tujuan politik pribadi, tetapi juga lebih menekankan kepentingan rakyat. Situasi ini dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.
E. Pejabat yang memiliki hak istimewa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menggunakan kekuatan tersebut demi kebaikan. Mengeksploitasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Di era demokrasi saat ini, penting bagi pemimpin untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
M Dhiyas Rd
2351011008
A. Isi artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih buruk selama tahun 2019. Beberapa hal yang disoroti antara lain:
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam mengungkap kebenaran dan memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan meningkat tajam di Papua.
6. Penerapan hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Hal positif yang dapat diperoleh adalah adanya beberapa langkah reformasi yang dilakukan pemerintah, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, masih ada gerakan masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan HAM, seperti di Bali dan Kendeng.
B. Demokrasi Indonesia sering dihubungkan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Prinsip ini menekankan kolektivisme dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.
- Adat Istiadat/Budaya Asli : Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat mencerminkan demokrasi deliberatif di mana keputusan dibuat bersama untuk kebaikan bersama. Ini berbeda dengan demokrasi liberal Barat yang lebih individualistik.
- Demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa : Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa implementasi nilai-nilai keagamaan tidak mengabaikan atau melanggar hak-hak individu yang dijamin dalam demokrasi dan HAM.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya masih memiliki ruang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah memungkinkan adanya kebebasan berekspresi dan pers, namun masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
2351011008
A. Isi artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih buruk selama tahun 2019. Beberapa hal yang disoroti antara lain:
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam mengungkap kebenaran dan memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan meningkat tajam di Papua.
6. Penerapan hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Hal positif yang dapat diperoleh adalah adanya beberapa langkah reformasi yang dilakukan pemerintah, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, masih ada gerakan masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan HAM, seperti di Bali dan Kendeng.
B. Demokrasi Indonesia sering dihubungkan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Prinsip ini menekankan kolektivisme dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.
- Adat Istiadat/Budaya Asli : Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat mencerminkan demokrasi deliberatif di mana keputusan dibuat bersama untuk kebaikan bersama. Ini berbeda dengan demokrasi liberal Barat yang lebih individualistik.
- Demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa : Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa implementasi nilai-nilai keagamaan tidak mengabaikan atau melanggar hak-hak individu yang dijamin dalam demokrasi dan HAM.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya masih memiliki ruang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah memungkinkan adanya kebebasan berekspresi dan pers, namun masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
Nama : Riziq Fatur Ramadan
Npm : 2351011036
S1 manajemen genap
ANALISIS KASUS
AWAN GELAP UNTUK HAM DI INDONESIA
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang menunjukkan beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa isu yang disorot antara lain adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Namun, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara.
Dari segi penegakan HAM, artikel ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan menyebutkan berbagai kasus pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan, pembaca dapat memahami betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
Apabila dianalisis lebih lanjut, artikel ini memberikan gambaran yang seimbang antara tantangan dan perkembangan positif dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal ini memberikan pemahaman yang jelas bahwa meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi, ada juga langkah-langkah positif yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya ambil adalah adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan tanda-tanda bahwa masyarakat Indonesia tidak pasif terhadap isu HAM. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga menjadi hal positif yang dapat diperhatikan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem demokratisnya, seperti adanya amandemen UUD NRI 1945 dan pengembangan lembaga perwakilan rakyat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa contoh tantangan tersebut adalah:
Keterbatasan fungsi lembaga perwakilan rakyat: Meskipun fungsi lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPD telah diperluas, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan kekuasaan mereka. Misalnya, beberapa anggota DPR telah terlibat dalam skandal korupsi, yang dapat mengganggu keberlangsungan demokrasi yang seimbang.
Keterbatasan partisipasi rakyat: Meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Misalnya, beberapa daerah di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses informasi dan keterbatasan dalam mengembangkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
Keterbatasan keadilan sosial: Meskipun demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan fasilitas, yang dapat mengganggu kesempatan dan kesejahteraan mereka.
Keterbatasan toleransi dan keberagaman: Meskipun demokrasi Pancasila mengakui keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas masih terjadi di Indonesia, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.
Dengan demikian, Indonesia perlu meningkatkan kualitas demokrasinya dengan meningkatkan fungsi lembaga perwakilan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan keadilan sosial, dan meningkatkan toleransi dan keberagaman.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota Parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan dan keterwakilan rakyat. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, jika penerapannya sering kali tidak sesuai, maka ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Seharusnya hal seperti ini bisa lebih di minimalisir, karena anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dalam tujuan politik yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat merugikan hak asasi manusia. Dalam demokrasi saat ini, hal ini mencerminkan ketidakadilan, ketidaktransparanan, dan pelanggaran terhadap hak-hak individu.
Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan politik yang tidak jelas seringkali melibatkan manipulasi opini publik, pembatasan kebebasan berpendapat, intimidasi terhadap oposisi, dan bahkan penindasan terhadap mereka yang berbeda pendapat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mendorong partisipasi aktif, penghargaan terhadap pluralisme, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan demokrasi saat ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
Npm : 2351011036
S1 manajemen genap
ANALISIS KASUS
AWAN GELAP UNTUK HAM DI INDONESIA
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang menunjukkan beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa isu yang disorot antara lain adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Namun, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara.
Dari segi penegakan HAM, artikel ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan menyebutkan berbagai kasus pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan, pembaca dapat memahami betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
Apabila dianalisis lebih lanjut, artikel ini memberikan gambaran yang seimbang antara tantangan dan perkembangan positif dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal ini memberikan pemahaman yang jelas bahwa meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi, ada juga langkah-langkah positif yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya ambil adalah adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan tanda-tanda bahwa masyarakat Indonesia tidak pasif terhadap isu HAM. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga menjadi hal positif yang dapat diperhatikan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem demokratisnya, seperti adanya amandemen UUD NRI 1945 dan pengembangan lembaga perwakilan rakyat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa contoh tantangan tersebut adalah:
Keterbatasan fungsi lembaga perwakilan rakyat: Meskipun fungsi lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPD telah diperluas, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan kekuasaan mereka. Misalnya, beberapa anggota DPR telah terlibat dalam skandal korupsi, yang dapat mengganggu keberlangsungan demokrasi yang seimbang.
Keterbatasan partisipasi rakyat: Meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Misalnya, beberapa daerah di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses informasi dan keterbatasan dalam mengembangkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
Keterbatasan keadilan sosial: Meskipun demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan fasilitas, yang dapat mengganggu kesempatan dan kesejahteraan mereka.
Keterbatasan toleransi dan keberagaman: Meskipun demokrasi Pancasila mengakui keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas masih terjadi di Indonesia, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.
Dengan demikian, Indonesia perlu meningkatkan kualitas demokrasinya dengan meningkatkan fungsi lembaga perwakilan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan keadilan sosial, dan meningkatkan toleransi dan keberagaman.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota Parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan dan keterwakilan rakyat. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, jika penerapannya sering kali tidak sesuai, maka ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Seharusnya hal seperti ini bisa lebih di minimalisir, karena anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dalam tujuan politik yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat merugikan hak asasi manusia. Dalam demokrasi saat ini, hal ini mencerminkan ketidakadilan, ketidaktransparanan, dan pelanggaran terhadap hak-hak individu.
Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan politik yang tidak jelas seringkali melibatkan manipulasi opini publik, pembatasan kebebasan berpendapat, intimidasi terhadap oposisi, dan bahkan penindasan terhadap mereka yang berbeda pendapat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mendorong partisipasi aktif, penghargaan terhadap pluralisme, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan demokrasi saat ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
Nama : Azizah Arifiani Apriyanto
Npm : 2311011042
Kelas : manajemen genap
Prodi: S1 manajemen
Jawaban
Npm : 2311011042
Kelas : manajemen genap
Prodi: S1 manajemen
Jawaban
1. Isi artikel tersebut berfokus pada kondisi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, berkenaan tentang beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam melindungi HAM, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam (SDA), pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam melindungi HAM di Indonesia, ada beberapa perkembangan positif yang terjadi. Amnesty International mengakui upaya reformasi kunci yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Selain itu, gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara juga menunjukkan adanya harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam melindungi HAM.
2. Kepercayaan Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sistem demokrasi mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisional penduduk asli Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman dan kebebasan beragama. Prinsip demokrasi ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan hukum yang adil.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini mempunyai beberapa permasalahan.Terlepas dari komitmen kami terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kendala yang dihadapi adalah fragmentasi politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan pendekatan politik yang tidak setara. Untuk mencapai demokrasi yang lebih baik memerlukan reformasi politik yang inklusif dan hukum yang kuat.
4. Sikap haus kekuasaan seperti ini dikhawatirkan dapat merugikan banyak orang. Uang masih menjadi senjata utama dalam kasus ini karena mereka terikat pada tikus yang gila dengan kekayaan dan kekuasaan. Tindakan mereka tidak mencerminkan aspirasi mereka yang sebenarnya. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam aktivitas anggota parlemen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.
5. Partai-partai yang memiliki kekuatan karismatik berdasarkan tradisi atau agama harus memastikan bahwa kesetiaan dan emosi masyarakat tidak dikorbankan untuk tujuan tersembunyi. Kaitannya dengan konsep hak asasi manusia di era demokrasi yang matang saat ini adalah penyelenggaraan kekuasaan harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dasar individu dan mengikuti prinsip demokrasi partisipatif dan keadilan sosial..
Nama: Florence Irene Desvita Tampubolon
NPM: 2311011071
Kelas: Manajemen Ganjil
1. Isi dari Artikel dan Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
Artikel tersebut mengulas kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang digambarkan sebagai tahun yang kelam untuk HAM. Beberapa poin utama yang disoroti adalah bagaimana aparat keamanan tidak melakukan proses keadilan atas pelanggaran HAM, diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan, pelanggaran HAM di papua seperti di Wasior dan Wamena, dan adanya penerapan hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan. Namun, artikel juga menyebutkan beberapa hal positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional oleh Indonesia dan gerakan masyarakat yang masih kuat menentang ketidakadilan.
Hal Positif dari Artikel:
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
- Kembalinya gerakan mahasiswa dan perlawanan masyarakat terhadap proyek yang merugikan lingkungan menunjukkan adanya harapan dalam penegakan HAM.
2. Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat Istiadat dan Budaya
Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus diintegrasikan dengan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan kesetiapannya harus diintegrasikan dalam sistem demokrasi Indonesia untuk mencapai kestabilan dan keselamatan nasional. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia harus mempertahankan nilai-nilai dasar yang memungkinkan kebebasan dan kesetaraan, serta memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang proses politik, tetapi juga tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.3. Praktik Demokrasi Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kelemahan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan Pancasila. Beberapa contoh kelemahan ini termasuk:- Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dalam politik yang dapat menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas.
- Keterlibatan agama dan tradisi dalam politik yang dapat menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas.
- Keterlibatan kepentingan pribadi dan kelompok dalam politik yang dapat menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas.
4. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Melaksanakan Agenda Politik Sendiri
Sikap saya mengenai kondisi ini adalah bahwa anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi dan HAM. Kondisi ini dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan dapat mengganggu kestabilan dan keselamatan nasional. Untuk mengatasi kondisi ini, perlu diadakan perubahan dalam sistem politik dan nilai-nilai dasar yang memungkinkan kebebasan dan kesetaraan.
5. Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan HAM di Era Demokrasi
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi dan HAM. Kekuasaan kharismatik dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan dapat mengganggu kestabilan dan keselamatan nasional. Untuk mengatasi kondisi ini, perlu diadakan perubahan dalam sistem politik dan nilai-nilai dasar yang memungkinkan kebebasan dan kesetaraan.
Nama : Rahayu Agustin
NPM : 2311011128
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
"Analisis Kasus"
NPM : 2311011128
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
"Analisis Kasus"
A. Isi artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk dan mengkhawatirkan. Beberapa poin utama yang disoroti antara lain:
- Banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan dengan baik.
- Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang berlebihan.
- Diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas.
- Pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Papua.
- Masih diterapkannya hukuman kejam seperti hukuman mati.
Hal positif yang saya dapatkan adalah saya jadi mengetahui kasus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia saat ini, dan tahu apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa.
B. Menurut saya, demokrasi Indonesia seharusnya diambil dari nilai-nilai luhur budaya asli masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, dan menghargai perbedaan. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa juga merupakan landasan penting dalam berdemokrasi di Indonesia, yang berarti setiap keputusan dan kebijakan harus tetap berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam hal penegakan HAM. Masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, serta pembatasan kebebasan yang berlebihan. Pemerintah dan parlemen seharusnya lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan dan keputusannya.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengabaikan suara rakyat dan hanya mementingkan agenda politiknya sendiri adalah sangat kecewa dan tidak setuju. Parlemen seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan sebaliknya. Mereka harus lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan penting yang diambil.
E. Saya sangat tidak setuju dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama, tetapi justru menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan masa dan melanggar HAM demi tujuan yang tidak jelas. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep HAM dalam demokrasi modern. Seharusnya kekuasaan tersebut digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
B. Menurut saya, demokrasi Indonesia seharusnya diambil dari nilai-nilai luhur budaya asli masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, dan menghargai perbedaan. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa juga merupakan landasan penting dalam berdemokrasi di Indonesia, yang berarti setiap keputusan dan kebijakan harus tetap berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam hal penegakan HAM. Masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, serta pembatasan kebebasan yang berlebihan. Pemerintah dan parlemen seharusnya lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan dan keputusannya.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengabaikan suara rakyat dan hanya mementingkan agenda politiknya sendiri adalah sangat kecewa dan tidak setuju. Parlemen seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan sebaliknya. Mereka harus lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan penting yang diambil.
E. Saya sangat tidak setuju dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama, tetapi justru menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan masa dan melanggar HAM demi tujuan yang tidak jelas. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep HAM dalam demokrasi modern. Seharusnya kekuasaan tersebut digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Nama : Siti Zahidah
Npm : 2351011015
Kelas : Mnj Ganjil
prodi : S1 Manajemen
1.Agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Sisi positif :
Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
2.Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli seperti musyawarah untuk mufakat. Nilai ini mencerminkan cara masyarakat Indonesia mengambil keputusan secara kolektif dan mengedepankan kesepakatan bersama, yang sejatinya adalah esensi dari demokrasi.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan bernegara. Hal ini bertujuan agar demokrasi tidak hanya mengedepankan kebebasan individu tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan moralitas yang tinggi
3.Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dalam demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang ingin dicapai.
Dalam praktiknya sendiri, Indonesia masih belum sempurna sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Masih banyak penyelewengan yang dilakukan sebagian besar masyarakat atau pun pemerintahan. Sebagai contoh kasus di Papua yang masih belum ada perkembangan sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih memiliki PR dalam urusan HAM itu sendiri. Baik bagi kita masyarakat ataupun pemerintahannya sendiri.
4.Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat kecewa. Karena hal ini merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Parlemen seharusnya menjadi representasi sejati dari suara rakyat namun nyata nya tindakan tersebut merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, sehingga muncul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
5.kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain, sehingga dalam suasana batin mengagumi dan mengagungkan pemimpin bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin. Di era demokrasi modern, penting untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap dalam kerangka hukum serta etika yang menjunjung tinggi HAM. Manipulasi emosi rakyat untuk kepentingan sempit bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan.
Npm : 2351011015
Kelas : Mnj Ganjil
prodi : S1 Manajemen
1.Agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Sisi positif :
Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
2.Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli seperti musyawarah untuk mufakat. Nilai ini mencerminkan cara masyarakat Indonesia mengambil keputusan secara kolektif dan mengedepankan kesepakatan bersama, yang sejatinya adalah esensi dari demokrasi.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan bernegara. Hal ini bertujuan agar demokrasi tidak hanya mengedepankan kebebasan individu tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan moralitas yang tinggi
3.Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dalam demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang ingin dicapai.
Dalam praktiknya sendiri, Indonesia masih belum sempurna sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Masih banyak penyelewengan yang dilakukan sebagian besar masyarakat atau pun pemerintahan. Sebagai contoh kasus di Papua yang masih belum ada perkembangan sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih memiliki PR dalam urusan HAM itu sendiri. Baik bagi kita masyarakat ataupun pemerintahannya sendiri.
4.Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat kecewa. Karena hal ini merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Parlemen seharusnya menjadi representasi sejati dari suara rakyat namun nyata nya tindakan tersebut merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, sehingga muncul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
5.kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain, sehingga dalam suasana batin mengagumi dan mengagungkan pemimpin bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin. Di era demokrasi modern, penting untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap dalam kerangka hukum serta etika yang menjunjung tinggi HAM. Manipulasi emosi rakyat untuk kepentingan sempit bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan.
nama : intan purnamasari
npm : 2311011059
kelas : ganjil
prodi : s1 manajemen
A. Artikel ini terutama berfokus pada kondisi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti perkembangan positif dan negatif sepanjang tahun dan juga menampilkan komentar dari beberapa ahli yang menyatakan keprihatinan mengenai pelanggaran yang sedang berlangsung, khususnya di Papua, dan mengkritik lambatnya kemajuan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku. Namun, artikel tersebut juga mengakui beberapa pencapaian penting, seperti upaya berkelanjutan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kegigihan gerakan akar rumput yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Adanya kantong-kantong perlawanan ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki catatan hak asasi manusia di negara ini. Setelah membaca artikel tersebut, saya mendapatkan wawasan tentang beragam permasalahan hak asasi manusia yang dihadapi Indonesia pada tahun 2019, serta beragamnya perspektif para ahli mengenai permasalahan tersebut. Pengakuan atas perkembangan positif dan hal-hal yang perlu diperbaiki menyoroti kompleksitas situasi dan menekankan pentingnya dialog dan tindakan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
B. Demokrasi Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, banyak mengambil inspirasi dari keragaman budaya dan keyakinan agama masyarakatnya. Meskipun hal ini sebagian besar didasarkan pada pluralisme dan toleransi, beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan konservatisme dan fundamentalisme, sehingga menimbulkan tantangan dalam menegakkan nilai-nilai inti ini. Adapun pengaruh Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap demokrasi Indonesia dapat dilihat sebagai faktor pemersatu yang mendorong rasa saling menghormati dan memahami antar berbagai kelompok agama. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan perpecahan dan intoleransi jika digunakan untuk membenarkan diskriminasi atau marginalisasi kelompok minoritas.
C. Menurut saya, Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kepatuhan yang beragam terhadap Pancasila dan UUD 1945. Meskipun terdapat kemajuan dan kepatuhan terhadap UUD, terdapat juga tantangan besar terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan terkikisnya norma-norma demokrasi. Oleh karena itu, meskipun demokrasi di Indonesia dapat dilihat mengalami kemajuan, penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk tetap waspada dan terus berupaya menyelaraskan sistem dan praktik politik negara dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Negara UUD 1945.
D. Menurut saya, Tindakan anggota parlemen tersebut tidak hanya merugikan integritas proses demokrasi namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap wakil terpilih. Penting bagi anggota parlemen untuk mengingat bahwa mereka dipilih untuk melayani kepentingan terbaik konstituennya dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan Pancasila.
E. Partai-partai yang mengandalkan karisma tradisional atau agama untuk memengaruhi pengikutnya dapat menimbulkan tantangan besar bagi proses demokrasi, terutama ketika mereka memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan kepentingan jangka panjang rakyat. Organisasi-organisasi ini sering menggunakan hal yang memecah belah dan memanipulasi emosi, yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat.
npm : 2311011059
kelas : ganjil
prodi : s1 manajemen
A. Artikel ini terutama berfokus pada kondisi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti perkembangan positif dan negatif sepanjang tahun dan juga menampilkan komentar dari beberapa ahli yang menyatakan keprihatinan mengenai pelanggaran yang sedang berlangsung, khususnya di Papua, dan mengkritik lambatnya kemajuan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku. Namun, artikel tersebut juga mengakui beberapa pencapaian penting, seperti upaya berkelanjutan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kegigihan gerakan akar rumput yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Adanya kantong-kantong perlawanan ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki catatan hak asasi manusia di negara ini. Setelah membaca artikel tersebut, saya mendapatkan wawasan tentang beragam permasalahan hak asasi manusia yang dihadapi Indonesia pada tahun 2019, serta beragamnya perspektif para ahli mengenai permasalahan tersebut. Pengakuan atas perkembangan positif dan hal-hal yang perlu diperbaiki menyoroti kompleksitas situasi dan menekankan pentingnya dialog dan tindakan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
B. Demokrasi Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, banyak mengambil inspirasi dari keragaman budaya dan keyakinan agama masyarakatnya. Meskipun hal ini sebagian besar didasarkan pada pluralisme dan toleransi, beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan konservatisme dan fundamentalisme, sehingga menimbulkan tantangan dalam menegakkan nilai-nilai inti ini. Adapun pengaruh Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap demokrasi Indonesia dapat dilihat sebagai faktor pemersatu yang mendorong rasa saling menghormati dan memahami antar berbagai kelompok agama. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan perpecahan dan intoleransi jika digunakan untuk membenarkan diskriminasi atau marginalisasi kelompok minoritas.
C. Menurut saya, Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kepatuhan yang beragam terhadap Pancasila dan UUD 1945. Meskipun terdapat kemajuan dan kepatuhan terhadap UUD, terdapat juga tantangan besar terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan terkikisnya norma-norma demokrasi. Oleh karena itu, meskipun demokrasi di Indonesia dapat dilihat mengalami kemajuan, penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk tetap waspada dan terus berupaya menyelaraskan sistem dan praktik politik negara dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Negara UUD 1945.
D. Menurut saya, Tindakan anggota parlemen tersebut tidak hanya merugikan integritas proses demokrasi namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap wakil terpilih. Penting bagi anggota parlemen untuk mengingat bahwa mereka dipilih untuk melayani kepentingan terbaik konstituennya dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan Pancasila.
E. Partai-partai yang mengandalkan karisma tradisional atau agama untuk memengaruhi pengikutnya dapat menimbulkan tantangan besar bagi proses demokrasi, terutama ketika mereka memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan kepentingan jangka panjang rakyat. Organisasi-organisasi ini sering menggunakan hal yang memecah belah dan memanipulasi emosi, yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat.
Nama: Luthfia Azmi
Npm: 2351011029
Kelas: Manajemen Ganjil
1. Artikel ini membahas kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk, termasuk pelanggaran berat di masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Para pakar menggambarkan tahun 2019 sebagai "tahun kelam" karena serangan terhadap pembela HAM serta kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan kebenaran.
Namun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif. Indonesia terus melakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.
2. Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat, yang mencerminkan inklusivitas, partisipasi, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan mengakui kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan dan harus membimbing perilaku pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan demokrasi.
3. Praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mematuhi Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai HAM. Namun, kesadaran akan pentingnya demokrasi dan HAM semakin meningkat dalam gerakan masyarakat sipil dan aktivisme.
4. Perlakuan anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat yang telah memilih mereka.
5. Kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama, jika disalahgunakan, dapat melanggar HAM dan menciptakan ketidakadilan. Prinsip HAM harus diutamakan dalam setiap tindakan kekuasaan, dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan yang penting dalam era demokrasi saat ini.
Npm: 2351011029
Kelas: Manajemen Ganjil
1. Artikel ini membahas kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk, termasuk pelanggaran berat di masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Para pakar menggambarkan tahun 2019 sebagai "tahun kelam" karena serangan terhadap pembela HAM serta kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan kebenaran.
Namun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif. Indonesia terus melakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.
2. Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat, yang mencerminkan inklusivitas, partisipasi, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan mengakui kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan dan harus membimbing perilaku pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan demokrasi.
3. Praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mematuhi Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai HAM. Namun, kesadaran akan pentingnya demokrasi dan HAM semakin meningkat dalam gerakan masyarakat sipil dan aktivisme.
4. Perlakuan anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat yang telah memilih mereka.
5. Kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama, jika disalahgunakan, dapat melanggar HAM dan menciptakan ketidakadilan. Prinsip HAM harus diutamakan dalam setiap tindakan kekuasaan, dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan yang penting dalam era demokrasi saat ini.
Nama : Ria Marsanda Meirisa
Npm : 2351011009
Kelas : Manajemen Ganjil
▪︎ Situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyatakan bahwa masih banyak masalah terkait HAM yang perlu diperbaiki, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat dan pembatasan kebebasan sipil. Masalah sistemik, seperti ketidakadilan dalam penanganan kasus HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender, masih menghambat penegakan HAM di Indonesia.
▪︎ Demokrasi di Indonesia harus dipahami dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat yang beragam. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menghormati keberagaman agama dan kepercayaan serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini terkadang diabaikan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
▪︎ Praktik demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan dalam pemahaman terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, dan penegakan nilai-nilai HAM. Meskipun demokrasi di Indonesia memberikan kebebasan berekspresi dan pers, masih terjadi pelanggaran HAM serius, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi, pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam penegakan hukum yang adil, perlindungan kebebasan sipil, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi.
▪︎ Praktik politik di Indonesia mengalami penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen yang lebih memperhatikan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Hal ini merusak prinsip demokrasi dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi publik dalam proses politik menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Pemilih juga perlu memilih wakil dengan bijak dan terus memantau kinerja mereka.
▪︎ Kekuasaan kharismatik yang memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas berpotensi melanggar HAM dalam era demokrasi dewasa saat ini. Demokrasi yang sehat harus memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak individu dan keragaman.
Npm : 2351011009
Kelas : Manajemen Ganjil
▪︎ Situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyatakan bahwa masih banyak masalah terkait HAM yang perlu diperbaiki, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat dan pembatasan kebebasan sipil. Masalah sistemik, seperti ketidakadilan dalam penanganan kasus HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender, masih menghambat penegakan HAM di Indonesia.
▪︎ Demokrasi di Indonesia harus dipahami dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat yang beragam. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menghormati keberagaman agama dan kepercayaan serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini terkadang diabaikan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
▪︎ Praktik demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan dalam pemahaman terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, dan penegakan nilai-nilai HAM. Meskipun demokrasi di Indonesia memberikan kebebasan berekspresi dan pers, masih terjadi pelanggaran HAM serius, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi, pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam penegakan hukum yang adil, perlindungan kebebasan sipil, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi.
▪︎ Praktik politik di Indonesia mengalami penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen yang lebih memperhatikan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Hal ini merusak prinsip demokrasi dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi publik dalam proses politik menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Pemilih juga perlu memilih wakil dengan bijak dan terus memantau kinerja mereka.
▪︎ Kekuasaan kharismatik yang memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas berpotensi melanggar HAM dalam era demokrasi dewasa saat ini. Demokrasi yang sehat harus memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak individu dan keragaman.
Nama: Naira Nathania Maida
NPM: 2351011016
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S1 Manajemen
1. Artikel ini membahas kondisi pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk, termasuk pelanggaran berat di masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Para pakar menggambarkan tahun 2019 sebagai "tahun kelam" karena serangan terhadap pembela HAM serta kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan kebenaran. Namun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif. Indonesia terus melakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.
2. Salah satu nilai adat istiadat yang memengaruhi demokrasi di Indonesia adalah gotong royong. Dalam konteks demokrasi, gotong royong menjadi landasan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Selain itu, prinsip musyawarah mufakat juga merupakan nilai adat istiadat yang turut mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, prinsip musyawarah menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kolektif yang inklusif dan partisipatif.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat religiusitas yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Keberagaman agama di Indonesia menjadi faktor penting dalam memastikan pluralisme dan toleransi dalam praktik demokrasi.
3. Masih terdapat beberapa tantangan dalam praktik demokrasi di Indonesia seperti perlindungan HAM serta mematuhi nilai pancasila dan UUD 1945.
4. Perlakuan anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat yang telah memilih mereka.
5. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama seringkali memainkan peran penting dalam menggerakan loyalitas dan emosi rakyat. Pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik cenderung mempengaruhi massa dengan daya tarik pribadi mereka, keyakinan spiritual, atau kedekatan dengan nilai-nilai tradisional. Mereka mampu membangkitkan semangat dan dedikasi yang kuat dari pengikut mereka, bahkan sampai pada tingkat di mana pengikut bersedia menjadi tumbal untuk tujuan yang dianggap suci atau mulia.
NPM: 2351011016
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S1 Manajemen
1. Artikel ini membahas kondisi pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk, termasuk pelanggaran berat di masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Para pakar menggambarkan tahun 2019 sebagai "tahun kelam" karena serangan terhadap pembela HAM serta kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan kebenaran. Namun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif. Indonesia terus melakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.
2. Salah satu nilai adat istiadat yang memengaruhi demokrasi di Indonesia adalah gotong royong. Dalam konteks demokrasi, gotong royong menjadi landasan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Selain itu, prinsip musyawarah mufakat juga merupakan nilai adat istiadat yang turut mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, prinsip musyawarah menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kolektif yang inklusif dan partisipatif.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat religiusitas yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Keberagaman agama di Indonesia menjadi faktor penting dalam memastikan pluralisme dan toleransi dalam praktik demokrasi.
3. Masih terdapat beberapa tantangan dalam praktik demokrasi di Indonesia seperti perlindungan HAM serta mematuhi nilai pancasila dan UUD 1945.
4. Perlakuan anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat yang telah memilih mereka.
5. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama seringkali memainkan peran penting dalam menggerakan loyalitas dan emosi rakyat. Pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik cenderung mempengaruhi massa dengan daya tarik pribadi mereka, keyakinan spiritual, atau kedekatan dengan nilai-nilai tradisional. Mereka mampu membangkitkan semangat dan dedikasi yang kuat dari pengikut mereka, bahkan sampai pada tingkat di mana pengikut bersedia menjadi tumbal untuk tujuan yang dianggap suci atau mulia.
NAMA : GUSTI MADE ARSANA
NPM : 2311011068
KELAS : MANAJEMEN GENAP
PRODI : S1 MANAJEMEN
1. Artikel tersebut mengulas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menjelang peringatan Hari HAM Sedunia. Artikel ini menyoroti berbagai tantangan dan kemunduran yang dihadapi, seperti :
-Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Sumber Daya Alam
-Kemunduran Demokrasi
-Serangan terhadap Pembela HAM
-diskriminasi Berbasis Gender
-Kasus HAM di Papua
Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut adalah :
-Ratifikasi Perjanjian Internasional: Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
-Gerakan Mahasiswa: Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kekuasaan negara menunjukkan kebangkitan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM.
-Gerakan Masyarakat Lokal: Di beberapa daerah, seperti Bali dan Kendeng, gerakan masyarakat lokal yang kuat menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.
2. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Beberapa aspek penting meliputi gotong royong,kepemimpinan yang adil dan bijaksana,musyawarah dan mufakat.
menurut saya, Demokrasi Indonesia yang mengintegrasikan prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki kelebihan seperti meningkatkan toleransi antar umat beragama,dan penguatan nilai moral. tetapi menurut saya ada juga tantanggannya, seperti bisa timbulnya konflik antara hukum dan agama.
3. menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang mengindikasikan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Beberapa masalah utama seperti Kurangnya Akuntabilitas, Pembatasan Kebebasan Sipil, Diskriminasi dan Ketidaksetaraan,dan Pelanggaran HAM di Papua.
4. Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah melakukan kritik terhadap anggota parlemen itu, menurut saya anggota parlemen yang dipilih untuk mewakili suara rakyat seharusnya bekerja untuk kepentingan konstituen mereka. Ketika mereka lebih mementingkan agenda politik pribadi atau partai, ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan oleh pemilih.
5. menurut saya, Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan harus diwaspadai karena dapat mengancam hak asasi manusia dan merusak demokrasi.
Penting untuk membangun kesadaran dan pendidikan yang kritis di masyarakat agar mereka bisa memahami hak-hak mereka dan mengenali manipulasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang bebas dan informatif dari rakyat, serta pengawasan yang kuat terhadap pemimpin untuk memastikan mereka bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan menghormati hak asasi manusia.
NPM : 2311011068
KELAS : MANAJEMEN GENAP
PRODI : S1 MANAJEMEN
1. Artikel tersebut mengulas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menjelang peringatan Hari HAM Sedunia. Artikel ini menyoroti berbagai tantangan dan kemunduran yang dihadapi, seperti :
-Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Sumber Daya Alam
-Kemunduran Demokrasi
-Serangan terhadap Pembela HAM
-diskriminasi Berbasis Gender
-Kasus HAM di Papua
Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut adalah :
-Ratifikasi Perjanjian Internasional: Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
-Gerakan Mahasiswa: Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kekuasaan negara menunjukkan kebangkitan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM.
-Gerakan Masyarakat Lokal: Di beberapa daerah, seperti Bali dan Kendeng, gerakan masyarakat lokal yang kuat menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.
2. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Beberapa aspek penting meliputi gotong royong,kepemimpinan yang adil dan bijaksana,musyawarah dan mufakat.
menurut saya, Demokrasi Indonesia yang mengintegrasikan prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki kelebihan seperti meningkatkan toleransi antar umat beragama,dan penguatan nilai moral. tetapi menurut saya ada juga tantanggannya, seperti bisa timbulnya konflik antara hukum dan agama.
3. menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang mengindikasikan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Beberapa masalah utama seperti Kurangnya Akuntabilitas, Pembatasan Kebebasan Sipil, Diskriminasi dan Ketidaksetaraan,dan Pelanggaran HAM di Papua.
4. Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah melakukan kritik terhadap anggota parlemen itu, menurut saya anggota parlemen yang dipilih untuk mewakili suara rakyat seharusnya bekerja untuk kepentingan konstituen mereka. Ketika mereka lebih mementingkan agenda politik pribadi atau partai, ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan oleh pemilih.
5. menurut saya, Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan harus diwaspadai karena dapat mengancam hak asasi manusia dan merusak demokrasi.
Penting untuk membangun kesadaran dan pendidikan yang kritis di masyarakat agar mereka bisa memahami hak-hak mereka dan mengenali manipulasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang bebas dan informatif dari rakyat, serta pengawasan yang kuat terhadap pemimpin untuk memastikan mereka bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan menghormati hak asasi manusia.
Nama : Castyllus Devandra Oktafio
NPM : 2311011004
Kelas : Manajemen genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel tersebut menjelaskan tentang kondisi bagaimana penegakan HAM di Indonesia. Dalam artikel tersebut, beberapa lembaga seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk. Hal ini terlihat dengan masih ada banyaknya isu-isu meliputi kekerasan dari aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang meningkat di Papua. Di dalam artikel juga dijelaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya, hal ini menunjukkan masih adanya upaya positif pemerintah untuk mendukung penegakan HAM. Hal positif yang saya dapat yaitu pemerintah indonesia masih memiliki kesadaran dan upaya yang terus menerus untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi, yang merupakan langkah penting menuju perubahan yang lebih baik.
B. Demokrasi Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai budaya asli Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan toleransi merupakan fondasi penting dalam praktik demokrasi di negara ini. Nilai-nilai luhur bangsa ini mencerminkan sikap moral, etika, dan norma-norma. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Maha Esa ini menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan, Hal ini membuat tindakan pemerintah tidak hanya didasarkan pada kehendak mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari kepercayaan agama.
C. Saat ini pemerintah masih terus berupaya dalam menerapkan praktik demokrasi yang sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 serta pemerintah juga terus melakukan upaya dalam menegakkan HAM. Adanya upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan meningkatkan transparansi pemerintah berlangsung terus-menerus, menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun sebuah sistem demokrasi yang inklusif dan bertanggung jawab. Akan tetapi pemerintah juga menekankan bahwa masih ada banyak hambatan dan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai praktik demokrasi yang ideal sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa.
D. Sikap saya mengenai kondisi tersebut yaitu saya merasa kecewa, karena anggota parlemen harusnya memiliki kepentingan utama untuk menyampaikan suara rakyatnya. bukan melakukan agenda politiknya sendiri. Menurut saya hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, yang pada akhirnya masyarakat tidak lagi memiliki rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Pada akhirnya demokrasi pun tidak dapat terwujud karena terjadi ketidakselarasan antara kehendak rakyat dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah.
E. Menurut saya penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas menjadi hal yang sangat berbahaya dan harus dihindari. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi Indonesia yang mengutamakan transparasi dan akuntabilitas sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh penguasa/pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang tidak jelas ini dapat menjadi ancaman bagi prinsip dasar HAM yaitu seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas informasi, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Maka dari itu pada era demokrasi dewasa saat ini kita harus lebih kritis dan waspada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan.
NPM : 2311011004
Kelas : Manajemen genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel tersebut menjelaskan tentang kondisi bagaimana penegakan HAM di Indonesia. Dalam artikel tersebut, beberapa lembaga seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk. Hal ini terlihat dengan masih ada banyaknya isu-isu meliputi kekerasan dari aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang meningkat di Papua. Di dalam artikel juga dijelaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya, hal ini menunjukkan masih adanya upaya positif pemerintah untuk mendukung penegakan HAM. Hal positif yang saya dapat yaitu pemerintah indonesia masih memiliki kesadaran dan upaya yang terus menerus untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi, yang merupakan langkah penting menuju perubahan yang lebih baik.
B. Demokrasi Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai budaya asli Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan toleransi merupakan fondasi penting dalam praktik demokrasi di negara ini. Nilai-nilai luhur bangsa ini mencerminkan sikap moral, etika, dan norma-norma. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Maha Esa ini menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan, Hal ini membuat tindakan pemerintah tidak hanya didasarkan pada kehendak mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari kepercayaan agama.
C. Saat ini pemerintah masih terus berupaya dalam menerapkan praktik demokrasi yang sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 serta pemerintah juga terus melakukan upaya dalam menegakkan HAM. Adanya upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan meningkatkan transparansi pemerintah berlangsung terus-menerus, menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun sebuah sistem demokrasi yang inklusif dan bertanggung jawab. Akan tetapi pemerintah juga menekankan bahwa masih ada banyak hambatan dan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai praktik demokrasi yang ideal sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa.
D. Sikap saya mengenai kondisi tersebut yaitu saya merasa kecewa, karena anggota parlemen harusnya memiliki kepentingan utama untuk menyampaikan suara rakyatnya. bukan melakukan agenda politiknya sendiri. Menurut saya hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, yang pada akhirnya masyarakat tidak lagi memiliki rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Pada akhirnya demokrasi pun tidak dapat terwujud karena terjadi ketidakselarasan antara kehendak rakyat dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah.
E. Menurut saya penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas menjadi hal yang sangat berbahaya dan harus dihindari. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi Indonesia yang mengutamakan transparasi dan akuntabilitas sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh penguasa/pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang tidak jelas ini dapat menjadi ancaman bagi prinsip dasar HAM yaitu seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas informasi, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Maka dari itu pada era demokrasi dewasa saat ini kita harus lebih kritis dan waspada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan.
NAMA : NILUH AYUNING RATIH
NPM : 2311011012
KELAS : MANAJEMEN GENAP
PRODI : S1 MANAJEMEN
A. Isi Artikel dan Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel tersebut menyoroti situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang dianggap suram oleh banyak pihak. Beberapa poin utama yang disoroti adalah kinerja buruk dalam penanganan pelanggaran HAM, terutama yang berat dan terkait konflik sumber daya alam. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dengan indikasi kembali ke rezim otoritarian dan penutupan ruang kebebasan sipil. Para pakar seperti Usman Hamid dan Asmin Fransiska menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk diskriminasi, kegagalan penegakan keadilan, dan masalah di Papua. Namun, ada juga perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang masih kuat. Artikel ini menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM, termasuk hambatan institusional dan politik. Namun, langkah-langkah positif seperti komitmen pada perjanjian internasional dan aktivitas masyarakat sipil memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan. Setelah membaca artikel ini, kita bisa melihat bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, ada usaha nyata dari berbagai pihak untuk memperbaikinya, termasuk komitmen terhadap reformasi hukum dan peran aktif masyarakat sipil.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-Nilai Budaya Asli
Demokrasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan mufakat yang merupakan warisan budaya asli. Nilai-nilai ini tercermin dalam struktur demokrasi di mana keputusan diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan menekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang berasal dari agama. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," yang menggarisbawahi pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi Indonesia masih berusaha untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Namun, terdapat berbagai tantangan seperti korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan pelanggaran HAM yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam beberapa aspek. Meskipun ada komitmen formal terhadap HAM, praktik di lapangan seringkali tidak sesuai, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas. Upaya untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM masih perlu ditingkatkan.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Menjalankan Agenda Sendiri
Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat merugikan karena para anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat, bukan agenda politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengkhianati kepercayaan publik dan merusak integritas institusi demokrasi. Perlu adanya mekanisme yang lebih kuat untuk mengawasi dan menegakkan akuntabilitas para anggota parlemen agar tetap berfokus pada kepentingan rakyat.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, yang sering kali melanggar prinsip-prinsip HAM. Ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik dan diskriminasi. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak digunakan untuk menekan atau mengorbankan hak-hak individu. Demokrasi yang sehat harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara. Artikel tersebut menggambarkan tantangan besar dalam penegakan HAM di Indonesia, tetapi juga menyajikan beberapa perkembangan positif. Analisis tentang demokrasi Indonesia menunjukkan pentingnya nilai-nilai budaya dan agama dalam sistem politik, sementara kritik terhadap praktik demokrasi saat ini dan pengaruh kekuasaan kharismatik menekankan perlunya peningkatan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.
NPM : 2311011012
KELAS : MANAJEMEN GENAP
PRODI : S1 MANAJEMEN
A. Isi Artikel dan Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel tersebut menyoroti situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang dianggap suram oleh banyak pihak. Beberapa poin utama yang disoroti adalah kinerja buruk dalam penanganan pelanggaran HAM, terutama yang berat dan terkait konflik sumber daya alam. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dengan indikasi kembali ke rezim otoritarian dan penutupan ruang kebebasan sipil. Para pakar seperti Usman Hamid dan Asmin Fransiska menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk diskriminasi, kegagalan penegakan keadilan, dan masalah di Papua. Namun, ada juga perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang masih kuat. Artikel ini menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM, termasuk hambatan institusional dan politik. Namun, langkah-langkah positif seperti komitmen pada perjanjian internasional dan aktivitas masyarakat sipil memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan. Setelah membaca artikel ini, kita bisa melihat bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, ada usaha nyata dari berbagai pihak untuk memperbaikinya, termasuk komitmen terhadap reformasi hukum dan peran aktif masyarakat sipil.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-Nilai Budaya Asli
Demokrasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan mufakat yang merupakan warisan budaya asli. Nilai-nilai ini tercermin dalam struktur demokrasi di mana keputusan diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan menekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang berasal dari agama. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," yang menggarisbawahi pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi Indonesia masih berusaha untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Namun, terdapat berbagai tantangan seperti korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan pelanggaran HAM yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam beberapa aspek. Meskipun ada komitmen formal terhadap HAM, praktik di lapangan seringkali tidak sesuai, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas. Upaya untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM masih perlu ditingkatkan.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Menjalankan Agenda Sendiri
Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat merugikan karena para anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat, bukan agenda politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengkhianati kepercayaan publik dan merusak integritas institusi demokrasi. Perlu adanya mekanisme yang lebih kuat untuk mengawasi dan menegakkan akuntabilitas para anggota parlemen agar tetap berfokus pada kepentingan rakyat.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, yang sering kali melanggar prinsip-prinsip HAM. Ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik dan diskriminasi. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak digunakan untuk menekan atau mengorbankan hak-hak individu. Demokrasi yang sehat harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara. Artikel tersebut menggambarkan tantangan besar dalam penegakan HAM di Indonesia, tetapi juga menyajikan beberapa perkembangan positif. Analisis tentang demokrasi Indonesia menunjukkan pentingnya nilai-nilai budaya dan agama dalam sistem politik, sementara kritik terhadap praktik demokrasi saat ini dan pengaruh kekuasaan kharismatik menekankan perlunya peningkatan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Nabillah Aulia Rima Putri
NPM : 2311011019
Kelas : Manajemen ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan berikan analisismu secara jelas? hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? isi artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait hak asasi manusia (HAM) pada tahun 2019, yang dilihat sebagai tahun yang buruk. Komisi nasional HAM mencatat bahwa masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Artikel ini pula berisihkan tentang memburuknya kebebasan berekspresi dan beragama, pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua, dan peningkatan penggunaan hukuman mati dan eksekusi di luar proses hukum. Hal positif yang didapatkan setelah membaca artikel tersebut ialah kita dapat mengetahui tentang situasi HAM di Indonesia, serta kesadaran akan pentingnya penegakan HAM di Indonesia
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat atau budaya asli masyarakat Indonesia! bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa? analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat atau budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa memang memiliki implikasi yang kompleks. Sementara itu nilai-nilai keagamaan dan budaya Indonesia memang mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia memahami sebuah demokrasi. namun sebuah demokrasi juga harus seimbang dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya. sehingga prinsip demokrasi pancasila yang berketuhanan yang maha esa mencerminkan keyakinan masyarakat Indonesia bahwa nilai-nilai agama harus menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan undang-undang NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, seperti korupsi yang masih meningkat, kesenjangan sosial yang tinggi, dan pelanggaran HAM yang masih terjadi di sekitaran kita. Dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? sikap saya sebagai warga Indonesia mengenai kondisi di atas yakni kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seimbang, seharusnya anggota parlemen harus mewakili kepentingan rakyatnya dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan pribadi atau partai. Dengan adanya perlakuan ini juga membuat masyarakat atau warga Indonesia menjadi tidak percaya akan anggota parlemen
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? menurut saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas akan dapat membahayakan bagi demokrasi. di mana kekuasaan karismatik dapat digunakan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat tanpa memperhatikan kepentingan rakyatnya, sehingga dapat mengganggu stabilitas demokrasi. dan di dalam era demokrasi dewasa, kepentingan rakyat harus diutamakan dan kekuasaan harus digunakan untuk memastikan perlindungan HAM
NPM : 2311011019
Kelas : Manajemen ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan berikan analisismu secara jelas? hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? isi artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait hak asasi manusia (HAM) pada tahun 2019, yang dilihat sebagai tahun yang buruk. Komisi nasional HAM mencatat bahwa masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Artikel ini pula berisihkan tentang memburuknya kebebasan berekspresi dan beragama, pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua, dan peningkatan penggunaan hukuman mati dan eksekusi di luar proses hukum. Hal positif yang didapatkan setelah membaca artikel tersebut ialah kita dapat mengetahui tentang situasi HAM di Indonesia, serta kesadaran akan pentingnya penegakan HAM di Indonesia
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat atau budaya asli masyarakat Indonesia! bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa? analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat atau budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa memang memiliki implikasi yang kompleks. Sementara itu nilai-nilai keagamaan dan budaya Indonesia memang mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia memahami sebuah demokrasi. namun sebuah demokrasi juga harus seimbang dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya. sehingga prinsip demokrasi pancasila yang berketuhanan yang maha esa mencerminkan keyakinan masyarakat Indonesia bahwa nilai-nilai agama harus menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan undang-undang NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, seperti korupsi yang masih meningkat, kesenjangan sosial yang tinggi, dan pelanggaran HAM yang masih terjadi di sekitaran kita. Dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? sikap saya sebagai warga Indonesia mengenai kondisi di atas yakni kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seimbang, seharusnya anggota parlemen harus mewakili kepentingan rakyatnya dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan pribadi atau partai. Dengan adanya perlakuan ini juga membuat masyarakat atau warga Indonesia menjadi tidak percaya akan anggota parlemen
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? menurut saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas akan dapat membahayakan bagi demokrasi. di mana kekuasaan karismatik dapat digunakan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat tanpa memperhatikan kepentingan rakyatnya, sehingga dapat mengganggu stabilitas demokrasi. dan di dalam era demokrasi dewasa, kepentingan rakyat harus diutamakan dan kekuasaan harus digunakan untuk memastikan perlindungan HAM
Nama : Nara Yaumi Azka
NPM : 2311011007
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Analisis saya dari artikel tersebut, menunjukkan bahwa masih rendah sekali penegakan HAM di Indonesia. Masih banyak ketidakadilan yang terjadi terutama dalam 2 kasus yang dibahas.
Hal positif:
Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi yang diambil dari nilai adat istiadat sebagai contoh adalah bermusyawah, toleransi. Dan hal ini tentu sesuai dengan nilai identitas Indonesia.
Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, akan menjadi pondasi dan tiang yang kuat karena prinsip ini berlandaskan pada moral sehingga praktiknya menggunakan kejujuran, integritas dan rasa tanggung jawab
C. Dalam praktiknya jika melihat keadaan Indonesia sekarang, demokrasi saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan terkadang mengabaikan HAM. Sehingga, hal ini tentunya harus menjadi fokus pemerintah dibantu dengan masyarakat agar praktiknya dapat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
D. Sikap saya sebagai mahasiswa adalah merasa keberatan dan mengawal hal ini agar anggota parlemen dapat melaksanakan tugasnya dengan benar yaitu mewakili suara rakyat bukan atas kepentingan sendiri. Dengan mengawalnya atau mengawasi serta mengajak mahasiswa yang lain untuk turut berkontribusi, maka akan ada perubahan
E. Pendapat saya tentang pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, namun tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas tentu saja menentang atau keberatan. Karena rakyat dijadikan sebagai korban dan tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan.
hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah tidak sejalan karena pihak yang menggunakan kekuasaan yang berakar tradisi namun merugikan rakyat tentunya tidak sejalan dengan nilai HAM pada era demokrasi saat ini
NPM : 2311011007
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Analisis saya dari artikel tersebut, menunjukkan bahwa masih rendah sekali penegakan HAM di Indonesia. Masih banyak ketidakadilan yang terjadi terutama dalam 2 kasus yang dibahas.
Hal positif:
Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi yang diambil dari nilai adat istiadat sebagai contoh adalah bermusyawah, toleransi. Dan hal ini tentu sesuai dengan nilai identitas Indonesia.
Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, akan menjadi pondasi dan tiang yang kuat karena prinsip ini berlandaskan pada moral sehingga praktiknya menggunakan kejujuran, integritas dan rasa tanggung jawab
C. Dalam praktiknya jika melihat keadaan Indonesia sekarang, demokrasi saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan terkadang mengabaikan HAM. Sehingga, hal ini tentunya harus menjadi fokus pemerintah dibantu dengan masyarakat agar praktiknya dapat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
D. Sikap saya sebagai mahasiswa adalah merasa keberatan dan mengawal hal ini agar anggota parlemen dapat melaksanakan tugasnya dengan benar yaitu mewakili suara rakyat bukan atas kepentingan sendiri. Dengan mengawalnya atau mengawasi serta mengajak mahasiswa yang lain untuk turut berkontribusi, maka akan ada perubahan
E. Pendapat saya tentang pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, namun tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas tentu saja menentang atau keberatan. Karena rakyat dijadikan sebagai korban dan tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan.
hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah tidak sejalan karena pihak yang menggunakan kekuasaan yang berakar tradisi namun merugikan rakyat tentunya tidak sejalan dengan nilai HAM pada era demokrasi saat ini
Sealshie Triangel Heavenly
2311011018
Manajemen Genap
S1 Manajemen
Berikut adalah analisis :
1. Gambaran Umum Situasi HAM di Indonesia pada Tahun 2019:
- Kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk berdasarkan catatan Komnas HAM dan LBH Jakarta.
- Terdapat beberapa permasalahan utama, seperti:
- Kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
- Penguatan pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang.
- Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Pelanggaran HAM yang masih berlanjut dan meningkat tajam di Papua.
- Masih adanya penerapan hukuman kejam seperti vonis mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
2. Perkembangan Positif dan Harapan:
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
- Munculnya kembali gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
- Adanya gerakan masyarakat yang masih kuat menolak berbagai ancaman terhadap hak-hak mereka, seperti di Bali dan Kendeng, Jawa Tengah.
3. Isu Rasisme dan Diskriminasi di Indonesia:
- Persoalan di Papua tidak hanya sekadar keinginan untuk merdeka, tetapi juga terkait perlakuan diskriminatif terhadap anggota suatu bangsa karena perbedaan gaya hidup, tradisi, dan warna kulit.
- Rasisme dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia, meskipun pemerintah telah meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999.
- Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di Papua sering tertutupi oleh isu pemekaran daerah dan kemerdekaan.
4. Peran Masyarakat Sipil:
- Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM memiliki peran penting, salah satunya memastikan pencapaian indikator pemenuhan HAM dan mengkritisi kebijakan yang hanya berdasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa didukung data dan ilmu pengetahuan.
Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk, dengan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Namun, terdapat perkembangan positif dan harapan yang muncul, serta penekanan pada pentingnya peran masyarakat sipil dalam penegakan HAM di Indonesia.
2311011018
Manajemen Genap
S1 Manajemen
Berikut adalah analisis :
1. Gambaran Umum Situasi HAM di Indonesia pada Tahun 2019:
- Kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk berdasarkan catatan Komnas HAM dan LBH Jakarta.
- Terdapat beberapa permasalahan utama, seperti:
- Kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
- Penguatan pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang.
- Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Pelanggaran HAM yang masih berlanjut dan meningkat tajam di Papua.
- Masih adanya penerapan hukuman kejam seperti vonis mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
2. Perkembangan Positif dan Harapan:
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
- Munculnya kembali gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
- Adanya gerakan masyarakat yang masih kuat menolak berbagai ancaman terhadap hak-hak mereka, seperti di Bali dan Kendeng, Jawa Tengah.
3. Isu Rasisme dan Diskriminasi di Indonesia:
- Persoalan di Papua tidak hanya sekadar keinginan untuk merdeka, tetapi juga terkait perlakuan diskriminatif terhadap anggota suatu bangsa karena perbedaan gaya hidup, tradisi, dan warna kulit.
- Rasisme dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia, meskipun pemerintah telah meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999.
- Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di Papua sering tertutupi oleh isu pemekaran daerah dan kemerdekaan.
4. Peran Masyarakat Sipil:
- Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM memiliki peran penting, salah satunya memastikan pencapaian indikator pemenuhan HAM dan mengkritisi kebijakan yang hanya berdasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa didukung data dan ilmu pengetahuan.
Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk, dengan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Namun, terdapat perkembangan positif dan harapan yang muncul, serta penekanan pada pentingnya peran masyarakat sipil dalam penegakan HAM di Indonesia.
Abdul Jabar H
2311011097
Manajemen Ganjil
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Artikel tersebut membahas tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, termasuk kemacetan agenda HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, dan kurangnya akuntabilitas aparat keamanan. Meskipun pemerintah gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, terdapat beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan perlawanan dari gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil.
Demokrasi Indonesia mengacu pada nilai-nilai adat dan budaya asli, menekankan prinsip musyawarah, mufakat, gotong royong, dan toleransi. Demokrasi ini didasarkan pada moral dan etika yang berasal dari kepercayaan agama, memastikan kebebasan dan hak asasi manusia dihormati dengan penuh tanggung jawab.
Namun, praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Masih terdapat pelanggaran HAM yang signifikan dan pembatasan ruang kebebasan sipil. Anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka daripada kepentingan rakyat mencerminkan adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas wakil rakyat.
Selain itu, kekuasaan karismatik yang disalahgunakan oleh tokoh tradisional atau agama dapat mengikis kebebasan individu, menciptakan iklim ketakutan, dan menekan kritik serta perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran kritis di kalangan masyarakat, memperkuat institusi demokratis, dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2311011097
Manajemen Ganjil
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Artikel tersebut membahas tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, termasuk kemacetan agenda HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, dan kurangnya akuntabilitas aparat keamanan. Meskipun pemerintah gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, terdapat beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan perlawanan dari gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil.
Demokrasi Indonesia mengacu pada nilai-nilai adat dan budaya asli, menekankan prinsip musyawarah, mufakat, gotong royong, dan toleransi. Demokrasi ini didasarkan pada moral dan etika yang berasal dari kepercayaan agama, memastikan kebebasan dan hak asasi manusia dihormati dengan penuh tanggung jawab.
Namun, praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Masih terdapat pelanggaran HAM yang signifikan dan pembatasan ruang kebebasan sipil. Anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka daripada kepentingan rakyat mencerminkan adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas wakil rakyat.
Selain itu, kekuasaan karismatik yang disalahgunakan oleh tokoh tradisional atau agama dapat mengikis kebebasan individu, menciptakan iklim ketakutan, dan menekan kritik serta perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran kritis di kalangan masyarakat, memperkuat institusi demokratis, dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Nama: Sultan Aznam Hossen
NPM: 2351011026
Kelas: Genap
Prodi: S1 Manajemen
A. Artikel ini membahas tentang kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Artikel ini juga menampilkan pendapat beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. Beberapa masalah utama yang dibahas adalah kemacetan agenda HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, serta kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Artikel ini juga mencatat kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Namun, artikel ini juga mengungkap beberapa perkembangan positif. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan perlawanan yang kuat terhadap kebijakan yang merugikan, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan komunitas di Kendeng.
B. Mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, dapat dikatakan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan demokrasi model Barat. Nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang berakar dari budaya masyarakat Indonesia menjadi pondasi bagi praktik demokrasi di Indonesia.
C. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan religius yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini membawa implikasi pada peran agama dan nilai-nilai spiritual dalam proses pengambilan keputusan publik.
praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
- Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 : Meskipun secara formal Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaannya seringkali terganggu oleh korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM.
- Hak Asasi Manusia : Banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili dengan adil, menunjukkan bahwa meskipun ada struktur hukum yang mendukung, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.
D. Saya sangat menyayangkan kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukannya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Ini mengotori prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus memilih wakil mereka dengan bijak dan memantau kinerja serta janji politik mereka secara terus-menerus.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu dan melindungi keragaman. Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
NPM: 2351011026
Kelas: Genap
Prodi: S1 Manajemen
A. Artikel ini membahas tentang kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Artikel ini juga menampilkan pendapat beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. Beberapa masalah utama yang dibahas adalah kemacetan agenda HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, serta kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Artikel ini juga mencatat kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Namun, artikel ini juga mengungkap beberapa perkembangan positif. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan perlawanan yang kuat terhadap kebijakan yang merugikan, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan komunitas di Kendeng.
B. Mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, dapat dikatakan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan demokrasi model Barat. Nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang berakar dari budaya masyarakat Indonesia menjadi pondasi bagi praktik demokrasi di Indonesia.
C. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan religius yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini membawa implikasi pada peran agama dan nilai-nilai spiritual dalam proses pengambilan keputusan publik.
praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
- Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 : Meskipun secara formal Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaannya seringkali terganggu oleh korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM.
- Hak Asasi Manusia : Banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili dengan adil, menunjukkan bahwa meskipun ada struktur hukum yang mendukung, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.
D. Saya sangat menyayangkan kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukannya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Ini mengotori prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus memilih wakil mereka dengan bijak dan memantau kinerja serta janji politik mereka secara terus-menerus.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu dan melindungi keragaman. Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
Nama: Sutriyah
Npm: 2311011076
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S-1 Manajemen.
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Menurut pendapat saya mengenai isi artikel tersebut sangat jelas memaparkan pendapat para akademisi mengenai HAM di Indonesia. Analisis yang saya sampaikan adalah penyelesaian berbagai kasus HAM di Indonesia memang masih jauh dari kata 'terselesaikan' kerap kali terjadi kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu yang hingga saat ini terus bergulir. Bahkan, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Hal positif yang saya ambil dari artikel tersebut adalah membuka mata mengenai pelanggaran dan mandeknya penyelesaian HAM di Indonesia dan semestinya dapat diselesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu salah satu contohnya adalah budaya asli masyarakat Indonesia yaitu demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat, sehingga termuat pula dalam Pancasila. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya para Founding Fathers menginginkan setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang mengakui keberadaan Tuhan (theis), apa pun agamanya.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Pada dasarnya praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila adalah Selalu didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban. Menghargai hak asasi manusia. Sehingga, praktiknya masih kerap kali terdapat penyimpangan terhadap demokrasi pancasila tersebut, secara statistik indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Menurut pendapat saya mengenai kondisi tersebut maka terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki dan seharusnya sebagai rakyat kita harus waspada mengenai hal tersebut atau memberikan efek jera untuk tidak memilih anggota parlemen tersebut.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Menurut pendapat saya yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut karena adanya tujuan terselubung demi mengait suara rakyat dan animo masyarakat yang besar dengan menjadikan tradisi/tokoh/agama sebagai alat mendapatkan suara demi kekuasaan. Maka, hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah ketimpangan antara kepentingan dan kebebasan.
Nama : Muhamad Noven Sakha Raid
NPM : 2351011027
Analisis soal
1. Artikel tersebut membahas tentang HAM di indonesia selama tahun 2019. Namun, disini banyak dibicarakan mengenai kinerja terkait HAM di indonesia masih buruk, seperti banyak agendanya yang mengalami kemacetan ataupun kemunduran, serangan terhadap pembela HAM, semakin kuat pembatasan berekspresi, semakin bayak diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan dalam menangani tantangan HAM. Lalu hal positif yang dapat kita dapatkan dari membaca artikel ini yaitu kita dapat lebih memahami kondisi HAM terkini, mengetahui lebih banyak perspektif dari pakar HAM, dan kita juga dapat mengetahui cara-cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki HAM di Indonesia.
2. Demokrasi di Indonesia memiliki nilai-nilai seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. dengan adanya nilai-nilai ini kita dapat memperkuat demokrasi yang ada di Indonesia. Lalu pendapat saya mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berke-tuhanan yang maha esa ini bermaksud agar masyarakat dan penduduk di indonesia lebih mengutamakan agamanya walaupun sepenting apapun demokrasi indonesia tersebut.
3. Demokrasi di Indonesia pada saat ini masih berkembang dengan adanya tantangan seperti kesenjangan dan penegakan hukum yang lemah. Maka kita peerlu memperkuat demokrasi di indonesia saat ini, menegakkan HAM yang lebih baik, dan meningkatkan partisipasi rakyat untuk mencapai kemakmuran indonesia
4. Menurut saya, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap amanat yang sudah ada dan dapat dikenakan pasal tertentu karena telah menyalah gunakan kekuasaan yang mereka miliki. lalu sikap yang dapat kita lakukan terhadap anggota parlemen tersebut yaitu melaporkannya kepada pihak berwajib dan biarkan pihak berwajib yang menangani masalahnya.
5. penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas menjadi hal yang sangat berbahaya dan harus dihindari. Karena dapat mengancam hak asasi manusia dan merusak demokrasi. Tujuan yang tidak jelas ini dapat menjadi ancaman bagi prinsip dasar HAM yaitu seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas informasi, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Maka dari itu pada era demokrasi dewasa saat ini kita harus lebih kritis dan waspada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan.
NPM : 2351011027
Analisis soal
1. Artikel tersebut membahas tentang HAM di indonesia selama tahun 2019. Namun, disini banyak dibicarakan mengenai kinerja terkait HAM di indonesia masih buruk, seperti banyak agendanya yang mengalami kemacetan ataupun kemunduran, serangan terhadap pembela HAM, semakin kuat pembatasan berekspresi, semakin bayak diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan dalam menangani tantangan HAM. Lalu hal positif yang dapat kita dapatkan dari membaca artikel ini yaitu kita dapat lebih memahami kondisi HAM terkini, mengetahui lebih banyak perspektif dari pakar HAM, dan kita juga dapat mengetahui cara-cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki HAM di Indonesia.
2. Demokrasi di Indonesia memiliki nilai-nilai seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. dengan adanya nilai-nilai ini kita dapat memperkuat demokrasi yang ada di Indonesia. Lalu pendapat saya mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berke-tuhanan yang maha esa ini bermaksud agar masyarakat dan penduduk di indonesia lebih mengutamakan agamanya walaupun sepenting apapun demokrasi indonesia tersebut.
3. Demokrasi di Indonesia pada saat ini masih berkembang dengan adanya tantangan seperti kesenjangan dan penegakan hukum yang lemah. Maka kita peerlu memperkuat demokrasi di indonesia saat ini, menegakkan HAM yang lebih baik, dan meningkatkan partisipasi rakyat untuk mencapai kemakmuran indonesia
4. Menurut saya, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap amanat yang sudah ada dan dapat dikenakan pasal tertentu karena telah menyalah gunakan kekuasaan yang mereka miliki. lalu sikap yang dapat kita lakukan terhadap anggota parlemen tersebut yaitu melaporkannya kepada pihak berwajib dan biarkan pihak berwajib yang menangani masalahnya.
5. penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas menjadi hal yang sangat berbahaya dan harus dihindari. Karena dapat mengancam hak asasi manusia dan merusak demokrasi. Tujuan yang tidak jelas ini dapat menjadi ancaman bagi prinsip dasar HAM yaitu seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas informasi, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Maka dari itu pada era demokrasi dewasa saat ini kita harus lebih kritis dan waspada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan.
NAMA : RENO ALDI WIJAYA
NPM : 2351011021
KELAS : MANAJEMEN GANJIL
Analisi Khasus
A. Artikel ini membahas kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia saat ini, yang memburuk karena banyaknya kasus HAM dari masa lalu dan kemunduran demokrasi. Analisis artikel tersebut menyoroti perlunya peningkatan HAM dan reformasi pada sistem hukum dan keamanan publik di Indonesia. Setelah membaca artikel tersebut, salah satu hal positif yang dapat diambil adalah adanya penekanan yang lebih besar terhadap keterlibatan masyarakat dalam mengelola HAM dan perlunya tindakan khusus untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam keyakinan dan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan merupakan bagian penting dari budaya Indonesia yang tercermin dalam praktik demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah merupakan wujud nyata dari nilai-nilai adat yang turut membentuk demokrasi di Indonesia.
Prinsip Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menyatakan bahwa dalam menerapkan sistem demokrasi, yang dimana negara mengakui dan memprioritaskan keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan etika untuk kehidupan yang damai dan sejahtera.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta standar-standar hak asasi manusia. Masih terjadi berbagai insiden pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan para korban HAM di masa lalu.
D. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan bahasa rakyat ketika menjalankan agenda kebijakan pribadi yang bertentangan dengan kebutuhan rakyat. Hal ini menyoroti perlunya ketekunan dan kemampuan beradaptasi ketika menjalankan tugas sebagai anggota masyarakat. Anggota parlemen harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkomitmen untuk mewakili suara rakyat dengan integritas dan tanggung jawab yang terbaik.
E. menurut pendapat saya, pihak-pihak yang memiliki kekuatan karismatik yang menggunakan tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat, bahkan sampai mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan hak asasi manusia. Tindakan tersebut dapat mengancam kebebasan, kesetaraan, dan martabat individu dalam masyarakat yang harus dilindungi dalam demokrasi yang matang. Hal ini juga dapat mempengaruhi prinsip-prinsip demokrasi yang harus didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
NPM : 2351011021
KELAS : MANAJEMEN GANJIL
Analisi Khasus
A. Artikel ini membahas kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia saat ini, yang memburuk karena banyaknya kasus HAM dari masa lalu dan kemunduran demokrasi. Analisis artikel tersebut menyoroti perlunya peningkatan HAM dan reformasi pada sistem hukum dan keamanan publik di Indonesia. Setelah membaca artikel tersebut, salah satu hal positif yang dapat diambil adalah adanya penekanan yang lebih besar terhadap keterlibatan masyarakat dalam mengelola HAM dan perlunya tindakan khusus untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam keyakinan dan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan merupakan bagian penting dari budaya Indonesia yang tercermin dalam praktik demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah merupakan wujud nyata dari nilai-nilai adat yang turut membentuk demokrasi di Indonesia.
Prinsip Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menyatakan bahwa dalam menerapkan sistem demokrasi, yang dimana negara mengakui dan memprioritaskan keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan etika untuk kehidupan yang damai dan sejahtera.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta standar-standar hak asasi manusia. Masih terjadi berbagai insiden pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan para korban HAM di masa lalu.
D. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan bahasa rakyat ketika menjalankan agenda kebijakan pribadi yang bertentangan dengan kebutuhan rakyat. Hal ini menyoroti perlunya ketekunan dan kemampuan beradaptasi ketika menjalankan tugas sebagai anggota masyarakat. Anggota parlemen harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkomitmen untuk mewakili suara rakyat dengan integritas dan tanggung jawab yang terbaik.
E. menurut pendapat saya, pihak-pihak yang memiliki kekuatan karismatik yang menggunakan tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat, bahkan sampai mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan hak asasi manusia. Tindakan tersebut dapat mengancam kebebasan, kesetaraan, dan martabat individu dalam masyarakat yang harus dilindungi dalam demokrasi yang matang. Hal ini juga dapat mempengaruhi prinsip-prinsip demokrasi yang harus didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Nama: Muhammad Najibullah al latif
Npm: 2351011033
Kelas: S1 manajemen
A. Artikel ini membahas buruknya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, dengan isu utama seperti pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan, diskriminasi gender, masalah di Papua, dan kekerasan oleh aparat keamanan. Meski demikian, ada beberapa langkah positif seperti upaya reformasi hukum, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang aktif menuntut keadilan.
Analisis : Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Namun, komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi dan peran aktif masyarakat memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
Hal positif : Terlihat adanya niat baik pemerintah dalam memperbaiki situasi HAM, serta peran penting masyarakat dan gerakan mahasiswa dalam menuntut keadilan dan penegakan HAM.
B. Demokrasi Indonesia sering dihubungkan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Prinsip ini menekankan kolektivisme dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.
- Adat Istiadat/Budaya Asli : Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat mencerminkan demokrasi deliberatif di mana keputusan dibuat bersama untuk kebaikan bersama. Ini berbeda dengan demokrasi liberal Barat yang lebih individualistik.
- Demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa : Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa implementasi nilai-nilai keagamaan tidak mengabaikan atau melanggar hak-hak individu yang dijamin dalam demokrasi dan HAM.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya masih memiliki ruang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah memungkinkan adanya kebebasan berekspresi dan pers, namun masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
D. Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini mencerminkan krisis representasi dan integritas dalam demokrasi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik, mengawasi kinerja para wakil rakyat, dan menggunakan hak suara dengan bijak untuk memilih wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik
E. Mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, saya berpandangan bahwa hal tersebut dapat menjadi risiko bagi penegakan HAM dan praktik demokrasi yang sehat. Kekuasaan yang didasarkan pada loyalitas emosional dan tradisi dapat mengesampingkan prinsip-prinsip universal HAM dan demokrasi. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip HAM serta demokrasi modern perlu dilakukan secara cermat agar tercipta suatu praktik demokrasi yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara.
Npm: 2351011033
Kelas: S1 manajemen
A. Artikel ini membahas buruknya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, dengan isu utama seperti pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan, diskriminasi gender, masalah di Papua, dan kekerasan oleh aparat keamanan. Meski demikian, ada beberapa langkah positif seperti upaya reformasi hukum, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang aktif menuntut keadilan.
Analisis : Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Namun, komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi dan peran aktif masyarakat memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
Hal positif : Terlihat adanya niat baik pemerintah dalam memperbaiki situasi HAM, serta peran penting masyarakat dan gerakan mahasiswa dalam menuntut keadilan dan penegakan HAM.
B. Demokrasi Indonesia sering dihubungkan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Prinsip ini menekankan kolektivisme dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.
- Adat Istiadat/Budaya Asli : Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat mencerminkan demokrasi deliberatif di mana keputusan dibuat bersama untuk kebaikan bersama. Ini berbeda dengan demokrasi liberal Barat yang lebih individualistik.
- Demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa : Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa implementasi nilai-nilai keagamaan tidak mengabaikan atau melanggar hak-hak individu yang dijamin dalam demokrasi dan HAM.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menurut saya masih memiliki ruang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah memungkinkan adanya kebebasan berekspresi dan pers, namun masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
D. Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini mencerminkan krisis representasi dan integritas dalam demokrasi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik, mengawasi kinerja para wakil rakyat, dan menggunakan hak suara dengan bijak untuk memilih wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik
E. Mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, saya berpandangan bahwa hal tersebut dapat menjadi risiko bagi penegakan HAM dan praktik demokrasi yang sehat. Kekuasaan yang didasarkan pada loyalitas emosional dan tradisi dapat mengesampingkan prinsip-prinsip universal HAM dan demokrasi. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip HAM serta demokrasi modern perlu dilakukan secara cermat agar tercipta suatu praktik demokrasi yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara.
Nama : Rehan Samli Albab
NPM : 2351011038
Kelas : Manajemen genap
Analisis kasus
A. Menurut saya artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki terkait HAM, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Analisis jelasnya adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia masih terhambat oleh berbagai masalah sistemik, termasuk ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya reformasi yang terus dilakukan oleh Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM. Misalnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk melakukan reformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM, seperti penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan pertahanan terhadap tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah.
B. Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem demokratisnya, seperti adanya amandemen UUD NRI 1945 dan pengembangan lembaga perwakilan rakyat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa contoh tantangan tersebut adalah:
1. Keterbatasan fungsi lembaga perwakilan rakyat: Meskipun fungsi lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPD telah diperluas, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan kekuasaan mereka. Misalnya, beberapa anggota DPR telah terlibat dalam skandal korupsi, yang dapat mengganggu keberlangsungan demokrasi yang seimbang.
2. Keterbatasan partisipasi rakyat: Meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Misalnya, beberapa daerah di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses informasi dan keterbatasan dalam mengembangkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Keterbatasan keadilan sosial: Meskipun demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan fasilitas, yang dapat mengganggu kesempatan dan kesejahteraan mereka.
4. Keterbatasan toleransi dan keberagaman: Meskipun demokrasi Pancasila mengakui keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas masih terjadi di Indonesia, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.
Dengan demikian, Indonesia perlu meningkatkan kualitas demokrasinya dengan meningkatkan fungsi lembaga perwakilan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan keadilan sosial, dan meningkatkan toleransi dan keberagaman.
D. Menurut saya, Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang memperjuangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan sekadar memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga merusak legitimasi parlemen di mata masyarakat. Praktik seperti ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas para wakil rakyat. Masyarakat perlu terus mengawasi dan bersuara agar kepentingan mereka benar-benar diutamakan dalam proses legislasi dan kebijakan publik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu dan melindungi keragaman. Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
NPM : 2351011038
Kelas : Manajemen genap
Analisis kasus
A. Menurut saya artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki terkait HAM, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Analisis jelasnya adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia masih terhambat oleh berbagai masalah sistemik, termasuk ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya reformasi yang terus dilakukan oleh Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM. Misalnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk melakukan reformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM, seperti penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan pertahanan terhadap tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah.
B. Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem demokratisnya, seperti adanya amandemen UUD NRI 1945 dan pengembangan lembaga perwakilan rakyat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa contoh tantangan tersebut adalah:
1. Keterbatasan fungsi lembaga perwakilan rakyat: Meskipun fungsi lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPD telah diperluas, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan kekuasaan mereka. Misalnya, beberapa anggota DPR telah terlibat dalam skandal korupsi, yang dapat mengganggu keberlangsungan demokrasi yang seimbang.
2. Keterbatasan partisipasi rakyat: Meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Misalnya, beberapa daerah di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses informasi dan keterbatasan dalam mengembangkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Keterbatasan keadilan sosial: Meskipun demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan fasilitas, yang dapat mengganggu kesempatan dan kesejahteraan mereka.
4. Keterbatasan toleransi dan keberagaman: Meskipun demokrasi Pancasila mengakui keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas masih terjadi di Indonesia, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.
Dengan demikian, Indonesia perlu meningkatkan kualitas demokrasinya dengan meningkatkan fungsi lembaga perwakilan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan keadilan sosial, dan meningkatkan toleransi dan keberagaman.
D. Menurut saya, Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang memperjuangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan sekadar memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga merusak legitimasi parlemen di mata masyarakat. Praktik seperti ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas para wakil rakyat. Masyarakat perlu terus mengawasi dan bersuara agar kepentingan mereka benar-benar diutamakan dalam proses legislasi dan kebijakan publik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu dan melindungi keragaman. Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
Nama : Azahra Oktarizka
NPM : 2311011098
Kelas : S1 Manajemen
Analisis Kasus
1. Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjelang Hari HAM sedunia tahun 2019. Secara umum, artikel ini menyampaikan bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Artikel tersebut juga memuat pandangan beberapa orang terkait HAM di Indonesia pada tahun 2019 sehingga mempersuasi pembaca untuk mengikuti pandang dari beberapa orang tersebut.
Hal Positif dari Artikel:
Artikel ini memberikan informasi yang komprehensif tentang situasi HAM di Indonesia.
Artikel ini menawarkan beberapa solusi untuk memperbaiki kondisi HAM.
Artikel ini membangkitkan optimisme tentang masa depan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi di Indonesia terbilang masih banyak kekurangan, banyak permasalahan yang terjadi disembunyikan dan dihilangkan begitu saja, Indonesia terlihat hanya mementingkan muka di kancah imternasional tanpa melihat internal Indonesia itu sendiri sehingga banyak aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dan tidak tersalurkan dengan baik.
3. Praktik demokrasi di Indonesia tidak sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 meskipun pemerintah Indonesia banyak mendukung tentang kesejahteraan rakyat tetapi pada nyatanya praktiknya tidak sesuai, banyak permasalahan rakyat yang tidak diiindahkan dan disembunyikan.
4. Pertama, penting untuk dicatat bahwa peran anggota parlemen adalah untuk mewakili kepentingan konstituen mereka. Ini berarti bahwa mereka harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan rakyat yang mereka wakili saat membuat keputusan. Jika seorang anggota parlemen secara konsisten bertindak bertentangan dengan kepentingan rakyatnya, maka mereka tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Ada beberapa alasan mengapa anggota parlemen mungkin bertindak bertentangan dengan kepentingan rakyatnya. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin disuap atau ditekan oleh kepentingan khusus. Dalam kasus lain, mereka mungkin hanya tidak memahami kebutuhan konstituen mereka. Apa pun alasannya, penting untuk meminta pertanggungjawaban anggota parlemen atas tindakan mereka.
5. Penting untuk menyadari potensi bahaya pemimpin kharismatik. Kita harus kritis terhadap klaim mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka. Kita juga harus berhati-hati untuk tidak membiarkan emosi kita mengaburkan penilaian kita.
NPM : 2311011098
Kelas : S1 Manajemen
Analisis Kasus
1. Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjelang Hari HAM sedunia tahun 2019. Secara umum, artikel ini menyampaikan bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Artikel tersebut juga memuat pandangan beberapa orang terkait HAM di Indonesia pada tahun 2019 sehingga mempersuasi pembaca untuk mengikuti pandang dari beberapa orang tersebut.
Hal Positif dari Artikel:
Artikel ini memberikan informasi yang komprehensif tentang situasi HAM di Indonesia.
Artikel ini menawarkan beberapa solusi untuk memperbaiki kondisi HAM.
Artikel ini membangkitkan optimisme tentang masa depan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi di Indonesia terbilang masih banyak kekurangan, banyak permasalahan yang terjadi disembunyikan dan dihilangkan begitu saja, Indonesia terlihat hanya mementingkan muka di kancah imternasional tanpa melihat internal Indonesia itu sendiri sehingga banyak aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dan tidak tersalurkan dengan baik.
3. Praktik demokrasi di Indonesia tidak sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 meskipun pemerintah Indonesia banyak mendukung tentang kesejahteraan rakyat tetapi pada nyatanya praktiknya tidak sesuai, banyak permasalahan rakyat yang tidak diiindahkan dan disembunyikan.
4. Pertama, penting untuk dicatat bahwa peran anggota parlemen adalah untuk mewakili kepentingan konstituen mereka. Ini berarti bahwa mereka harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan rakyat yang mereka wakili saat membuat keputusan. Jika seorang anggota parlemen secara konsisten bertindak bertentangan dengan kepentingan rakyatnya, maka mereka tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Ada beberapa alasan mengapa anggota parlemen mungkin bertindak bertentangan dengan kepentingan rakyatnya. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin disuap atau ditekan oleh kepentingan khusus. Dalam kasus lain, mereka mungkin hanya tidak memahami kebutuhan konstituen mereka. Apa pun alasannya, penting untuk meminta pertanggungjawaban anggota parlemen atas tindakan mereka.
5. Penting untuk menyadari potensi bahaya pemimpin kharismatik. Kita harus kritis terhadap klaim mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka. Kita juga harus berhati-hati untuk tidak membiarkan emosi kita mengaburkan penilaian kita.
Nama: Inaya Maulidina
Npm: 2311011024
Kelas : S1 Manajemen Genap
Npm: 2311011024
Kelas : S1 Manajemen Genap
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan HAM Indonesia di tahun 2019 yang buruk, dengan banyaknya pelanggaran dan janji pemerintah dan aparat keamanan untuk bertanggung jawab. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang diakui, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sipil yang berperan penting dalam menuntut keadilan dan reformasi. - Pelanggaran HAM: Artikel yang menyoroti beberapa masalah utama, seperti akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi lapangan dari reformasi masih lemah. Langkah-langkah penting untuk reformasi dan komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional menunjukkan bahwa kemajuan saat ini, meskipun lambat, dapat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam penegakan HAM. Hal Positif yg ada yaitu Ratifikasi perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen negara untuk melakukan perbaikan di tingkat global dan Gerakan masyarakat sipil dan pelajar terus memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat sering dikaitkan dengan demokrasi Indonesia, yang memaksa kolektivisme dan kerja sama dalam pengambilan keputusan. Adat Istiadat Budaya mempunyai Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat menunjukkan demokrasi deliberatif di mana keputusan dibuat bersama untuk kebaikan bersama. Demokrasi berkeTuhanan yang Maha Esa yaitu Ide mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial . Ini membedakan demokrasi liberal Barat yang lebih individualistik. Namun, hal selanjutnya adalah memastikan bahwa penerapan nilai-nilai keagamaan tidak mengabaikan atau mengabaikan hak-hak individu yang dijamin oleh demokrasi dan HAM. Pada saat ini, demokrasi Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila.
C. Pada saat ini, praktik demokrasi Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta hak asasi manusia. Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 Meskipun Indonesia secara resmi menganut prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, praktik demokrasi ini seringkali terganggu oleh korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tidak diadili dengan adil
D. Banyak anggota parlemen yang seringkali meletakkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus mempertimbangkan sikap mereka dan terus mendukung transparansi dan akuntabilitas wakil rakyat. Peningkatan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga penting untuk menjamin bahwa anggota parlemen benar-benar warga negara.
E. Pengaruh Kekuasaan Kharismatik Pemimpin kharismatik yang menggunakan tradisi dan agama memiliki kekuatan yang besar, tetapi ini bisa berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan hak-hak HAM. Dalam era demokrasi, sangatlah penting untuk memastikan bahwa HAM mengatur semua tingkat kekuasaan.
E. Pengaruh Kekuasaan Kharismatik Pemimpin kharismatik yang menggunakan tradisi dan agama memiliki kekuatan yang besar, tetapi ini bisa berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan hak-hak HAM. Dalam era demokrasi, sangatlah penting untuk memastikan bahwa HAM mengatur semua tingkat kekuasaan.
Nama: Uliya Armina Maulidani
NPM: 2351011013
Kelas: Manajemen Ganjil
A. Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Ditandai dengan masih terjadinya pelanggaran HAM, lemahnya penegakan hukum dan pembatasan kebebasan.
Terjadi banyak pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu, diskriminasi gender, pelanggaran hak-hak perempuan, pelanggaran HAM di Papua masih terus terjadi dan bahkan meningkat tajam, serta proses hukum yang berjalan lamban.
Walaupun demikian, masih terdapat beberapa hal positif yang dapat kita lihat, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dari pemerintah, juga gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang dalam penegakan HAM.
B. Demokrasi Indonesia bersumber dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan menjunjung tinggi suara rakyat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai agama. Hal ini sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sempurna, karena belum sepenuhnya desuai dengan Dasar Negara dan UUD 1945. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti: Korupsi, ketidakadilan, politik identitas, hoaks dan ujaran kebencian. Hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM, dan menyebabkan belum tercapainya keadilan dan persatuan bagi seluruh masyarakat.
D. Menurut saya, apabila anggota parlemen yang melawan kepentingan rakyat dan mementingkan urusan pribadi adalah suatu bentuk penghianatan atas mandat yang telah didapat dari rakyat . Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan umum, bukan kepentingan mereka sendiri. Hal tersebut yang memicu rusaknya demokrasi dan akan menghilangkan kepercayaan rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama dan menggunakannya untuk memanipulasi rakyat demi kepentingan pribadi adalah tindakan yang tidak bermoral, yang tentu saja melangar HAM. Dalam demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan dan berhak untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat harus diadili agar tidak terjadi lagi kasus pelanggaran HAM dikemudian hari.
Nama : Safnah Zaqiyah
NPM : 2311011038
Kelas : Manajemen Genap
A. Artikel ini terutama berfokus pada kondisi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti perkembangan positif dan negatif sepanjang tahun dan juga menampilkan komentar dari beberapa ahli yang menyatakan keprihatinan mengenai pelanggaran yang sedang berlangsung, khususnya di Papua, dan mengkritik lambatnya kemajuan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku. Namun, artikel tersebut juga mengakui beberapa pencapaian penting, seperti upaya berkelanjutan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kegigihan gerakan akar rumput yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Adanya kantong-kantong perlawanan ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki catatan hak asasi manusia di negara ini. Setelah membaca artikel tersebut, saya mendapatkan wawasan tentang beragam permasalahan hak asasi manusia yang dihadapi Indonesia pada tahun 2019, serta beragamnya perspektif para ahli mengenai permasalahan tersebut. Pengakuan atas perkembangan positif dan hal-hal yang perlu diperbaiki menyoroti kompleksitas situasi dan menekankan pentingnya dialog dan tindakan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
B. Demokrasi Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, banyak mengambil inspirasi dari keragaman budaya dan keyakinan agama masyarakatnya. Meskipun hal ini sebagian besar didasarkan pada pluralisme dan toleransi, beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan konservatisme dan fundamentalisme, sehingga menimbulkan tantangan dalam menegakkan nilai-nilai inti ini. Adapun pengaruh Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap demokrasi Indonesia dapat dilihat sebagai faktor pemersatu yang mendorong rasa saling menghormati dan memahami antar berbagai kelompok agama. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan perpecahan dan intoleransi jika digunakan untuk membenarkan diskriminasi atau marginalisasi kelompok minoritas.
C. Menurut saya, Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kepatuhan yang beragam terhadap Pancasila dan UUD 1945. Meskipun terdapat kemajuan dan kepatuhan terhadap UUD, terdapat juga tantangan besar terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan terkikisnya norma-norma demokrasi. Oleh karena itu, meskipun demokrasi di Indonesia dapat dilihat mengalami kemajuan, penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk tetap waspada dan terus berupaya menyelaraskan sistem dan praktik politik negara dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Negara UUD 1945.
D. Menurut saya, Tindakan anggota parlemen tersebut tidak hanya merugikan integritas proses demokrasi namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap wakil terpilih. Penting bagi anggota parlemen untuk mengingat bahwa mereka dipilih untuk melayani kepentingan terbaik konstituennya dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan Pancasila.
E. Partai-partai yang mengandalkan karisma tradisional atau agama untuk memengaruhi pengikutnya dapat menimbulkan tantangan besar bagi proses demokrasi, terutama ketika mereka memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan kepentingan jangka panjang rakyat. Organisasi-organisasi ini sering menggunakan hal yang memecah belah dan memanipulasi emosi, yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat.
NPM : 2311011038
Kelas : Manajemen Genap
A. Artikel ini terutama berfokus pada kondisi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti perkembangan positif dan negatif sepanjang tahun dan juga menampilkan komentar dari beberapa ahli yang menyatakan keprihatinan mengenai pelanggaran yang sedang berlangsung, khususnya di Papua, dan mengkritik lambatnya kemajuan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku. Namun, artikel tersebut juga mengakui beberapa pencapaian penting, seperti upaya berkelanjutan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kegigihan gerakan akar rumput yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Adanya kantong-kantong perlawanan ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki catatan hak asasi manusia di negara ini. Setelah membaca artikel tersebut, saya mendapatkan wawasan tentang beragam permasalahan hak asasi manusia yang dihadapi Indonesia pada tahun 2019, serta beragamnya perspektif para ahli mengenai permasalahan tersebut. Pengakuan atas perkembangan positif dan hal-hal yang perlu diperbaiki menyoroti kompleksitas situasi dan menekankan pentingnya dialog dan tindakan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
B. Demokrasi Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, banyak mengambil inspirasi dari keragaman budaya dan keyakinan agama masyarakatnya. Meskipun hal ini sebagian besar didasarkan pada pluralisme dan toleransi, beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan konservatisme dan fundamentalisme, sehingga menimbulkan tantangan dalam menegakkan nilai-nilai inti ini. Adapun pengaruh Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap demokrasi Indonesia dapat dilihat sebagai faktor pemersatu yang mendorong rasa saling menghormati dan memahami antar berbagai kelompok agama. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan perpecahan dan intoleransi jika digunakan untuk membenarkan diskriminasi atau marginalisasi kelompok minoritas.
C. Menurut saya, Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kepatuhan yang beragam terhadap Pancasila dan UUD 1945. Meskipun terdapat kemajuan dan kepatuhan terhadap UUD, terdapat juga tantangan besar terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan terkikisnya norma-norma demokrasi. Oleh karena itu, meskipun demokrasi di Indonesia dapat dilihat mengalami kemajuan, penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk tetap waspada dan terus berupaya menyelaraskan sistem dan praktik politik negara dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Negara UUD 1945.
D. Menurut saya, Tindakan anggota parlemen tersebut tidak hanya merugikan integritas proses demokrasi namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap wakil terpilih. Penting bagi anggota parlemen untuk mengingat bahwa mereka dipilih untuk melayani kepentingan terbaik konstituennya dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan Pancasila.
E. Partai-partai yang mengandalkan karisma tradisional atau agama untuk memengaruhi pengikutnya dapat menimbulkan tantangan besar bagi proses demokrasi, terutama ketika mereka memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan kepentingan jangka panjang rakyat. Organisasi-organisasi ini sering menggunakan hal yang memecah belah dan memanipulasi emosi, yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat.
Nama : Diva Audistia
NPM : 2311011023
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
1. Artikel tersebut membahas kritik terhadap kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa data dan ilmu dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Analisis tersebut menyoroti perlunya pendekatan yang lebih berbasis data dan ilmu untuk meningkatkan kinerja HAM di Indonesia. Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih ilmiah dan berbasis data dalam penegakan HAM.
2. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kebersamaan merupakan landasan bagi praktik demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa keberagaman agama dan keyakinan dihormati dalam sistem demokrasi, dengan prinsip bahwa Tuhan adalah sumber keadilan dan kebenaran yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang adil bagi semua warga negara. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dan toleransi dalam demokrasi Indonesia.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun telah ada langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
4. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi adalah sangat kritis. Hal ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakpedulian terhadap kepentingan masyarakat yang seharusnya diwakilinya. Praktik seperti ini merusak prinsip demokrasi representatif dan mengancam integritas sistem politik. Penting bagi anggota parlemen untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau politik partai.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga mengorbankan individu untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang merugikan dan tidak etis. Hal ini dapat merusak prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan individu dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, tindakan semacam itu harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati hak asasi manusia setiap individu.
NPM : 2311011023
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
1. Artikel tersebut membahas kritik terhadap kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa data dan ilmu dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Analisis tersebut menyoroti perlunya pendekatan yang lebih berbasis data dan ilmu untuk meningkatkan kinerja HAM di Indonesia. Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih ilmiah dan berbasis data dalam penegakan HAM.
2. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kebersamaan merupakan landasan bagi praktik demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa keberagaman agama dan keyakinan dihormati dalam sistem demokrasi, dengan prinsip bahwa Tuhan adalah sumber keadilan dan kebenaran yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang adil bagi semua warga negara. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dan toleransi dalam demokrasi Indonesia.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun telah ada langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
4. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi adalah sangat kritis. Hal ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakpedulian terhadap kepentingan masyarakat yang seharusnya diwakilinya. Praktik seperti ini merusak prinsip demokrasi representatif dan mengancam integritas sistem politik. Penting bagi anggota parlemen untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau politik partai.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga mengorbankan individu untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang merugikan dan tidak etis. Hal ini dapat merusak prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan individu dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, tindakan semacam itu harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati hak asasi manusia setiap individu.
Nama : Intan Putri Aulia
NPM : 2311011091
manajemen ganjil
A. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menampilkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat bahwa pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam (SDA). Artikel ini juga menyoroti beberapa perkembangan positif, seperti kembalinya gerakan pelajar sebagai kontrol sosial atas mengendalikan kekuasaan negara dan kemampuan komunitas masyarakat untuk mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan. Dalam analisisnya, artikel ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih memerlukan perbaikan dan perhatian lebih.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus mengutamakan kepentingan rakyat dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pendapat saya adalah bahwa demokrasi Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada kepentingan partai politik. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia harus memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan dan dilindungi, serta memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memerlukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Artikel ini menyoroti bahwa demokrasi Indonesia telah mundur jauh ke belakang dan mengembalikan rezim otoriter menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem politik dan hukum Indonesia untuk memastikan demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa dapat ditegakkan dan dilindungi.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus memastikan bahwa kepentingan rakyat ditegakkan dan tidak hanya fokus pada kepentingan partai politik. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan dapat mendukung kualitas demokrasi.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang dicabut dari tradisi, maupun agama, adalah bahwa mereka harus memastikan bahwa kekuasaan mereka digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak hanya untuk tujuan pribadi atau politik. Kekuasaan kharismatik dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi jika digunakan untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, konsep hak asasi manusia harus ditegakkan dan dilindungi agar kekuasaan kharismatik tidak digunakan untuk mengganggu kebebasan dan hak asasi manusia
NPM : 2311011091
manajemen ganjil
A. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menampilkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat bahwa pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam (SDA). Artikel ini juga menyoroti beberapa perkembangan positif, seperti kembalinya gerakan pelajar sebagai kontrol sosial atas mengendalikan kekuasaan negara dan kemampuan komunitas masyarakat untuk mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan. Dalam analisisnya, artikel ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih memerlukan perbaikan dan perhatian lebih.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus mengutamakan kepentingan rakyat dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pendapat saya adalah bahwa demokrasi Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada kepentingan partai politik. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia harus memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan dan dilindungi, serta memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memerlukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Artikel ini menyoroti bahwa demokrasi Indonesia telah mundur jauh ke belakang dan mengembalikan rezim otoriter menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem politik dan hukum Indonesia untuk memastikan demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa dapat ditegakkan dan dilindungi.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus memastikan bahwa kepentingan rakyat ditegakkan dan tidak hanya fokus pada kepentingan partai politik. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan dapat mendukung kualitas demokrasi.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang dicabut dari tradisi, maupun agama, adalah bahwa mereka harus memastikan bahwa kekuasaan mereka digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak hanya untuk tujuan pribadi atau politik. Kekuasaan kharismatik dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi jika digunakan untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, konsep hak asasi manusia harus ditegakkan dan dilindungi agar kekuasaan kharismatik tidak digunakan untuk mengganggu kebebasan dan hak asasi manusia
Nama : Elsa Estevania Natali
NPM : 2311011089
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis Kasus
a. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut membahas tentang kondisi penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019 yang dinilai buruk oleh berbagai lembaga. Tahun 2019 ini dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, karena banyak terjadi kasus pelanggaran HAM dan banyaknya serangan terhadap para pembela HAM. Komnas HAM menyoroti masih adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam yang belum tertangani dengan baik. Pakar seperti Usman Hamid dan Asmin Fransiska juga menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Namun, walaupun banyak tantangan yang mengganggu jalannya penegakan HAM di negara kita, Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian HAM Internasional dan berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya yang belum terwujud. Selain itu, kembalinya gerakan mahasiswa dan kekuatan komunitas lokal dalam memperjuangkan hak masyarakat menjadi harapan positif bagi penegakan HAM di Indonesia.
b. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab : Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia seperti gotong-royong, musyawarah mufakat, kebhinekaan, ke-Tuhanan yang Maha Esa, dan prinsip kekeluargaan. Integrasi dari nilai-nilai ini berkontribusi untuk menciptakan sistem demokrasi yang tidak hanya berfungsi secara politik tetapi juga sosial masyarakat, mencerminkan identitas dan persatuan bangsa Indonesia. Menurut pendapat saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memberikan dampak positif bagi pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Hal ini memungkinkan terjadinya keseimbangan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab moral dan sosial yang timbul dari keputusan yang dibuat, serta menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas.
c. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia?
Jawab : Pada praktiknya, sistem demokrasi di Indonesia masih sering disepelekan dan dikesampingkan oleh sebagian masyarakat. Pancasila mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi kenyataan yang terjadi masih banyak ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat, serta pendidikan yang belum merata. Konstitusi Indonesia menjamin Hak Asasi Manusia, namun dalam pelaksanaannya masih perlu diperbaiki. Misalnya, kebebasan berekspresi dan ha katas keadilan yang masih sering dilanggar. Hal-hal semacam ini yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, agar sistem demokrasi yang sudah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
d. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Menurut Saya, sebagai anggota parlemen yang berwenang dalam hal politik harus memiliki sikap bertanggung jawab atas tugasnya. Pemerintah perlu menegaskan kriteria dan kemampuan para anggota parlemen dalam proses rekrutmennya, sehingga terhindar dari oknum yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dzn berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sikap proaktif dan kritis bagi masyarakat juga diperlukan, masyarakat harus menggunakan hak mereka dengan bijak untuk mengawasi dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari para wakil mereka. Partisipasi aktif dalam pemilu dn proses demokrasi lainnya juga sangat penting untuk memastikan wakil rakyat yang terpilih benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
e. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakat dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Menurut saya, pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang menggunakan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas seringkali menyimpang dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. manipulasi emosi dan loyalitas untuk kepentingan tertentu dapat menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran HAM, seperti penindasan terhadap kelompok tertentu atau pengabaian hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara. Konsep hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, hak atas kehidupan, dan kebebasan dari penindasan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memiliki mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi individu dari ekploitasi dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan ditegakkan dengan baik.
NPM : 2311011089
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis Kasus
a. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut membahas tentang kondisi penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019 yang dinilai buruk oleh berbagai lembaga. Tahun 2019 ini dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, karena banyak terjadi kasus pelanggaran HAM dan banyaknya serangan terhadap para pembela HAM. Komnas HAM menyoroti masih adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam yang belum tertangani dengan baik. Pakar seperti Usman Hamid dan Asmin Fransiska juga menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Namun, walaupun banyak tantangan yang mengganggu jalannya penegakan HAM di negara kita, Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian HAM Internasional dan berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya yang belum terwujud. Selain itu, kembalinya gerakan mahasiswa dan kekuatan komunitas lokal dalam memperjuangkan hak masyarakat menjadi harapan positif bagi penegakan HAM di Indonesia.
b. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab : Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia seperti gotong-royong, musyawarah mufakat, kebhinekaan, ke-Tuhanan yang Maha Esa, dan prinsip kekeluargaan. Integrasi dari nilai-nilai ini berkontribusi untuk menciptakan sistem demokrasi yang tidak hanya berfungsi secara politik tetapi juga sosial masyarakat, mencerminkan identitas dan persatuan bangsa Indonesia. Menurut pendapat saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memberikan dampak positif bagi pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Hal ini memungkinkan terjadinya keseimbangan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab moral dan sosial yang timbul dari keputusan yang dibuat, serta menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas.
c. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia?
Jawab : Pada praktiknya, sistem demokrasi di Indonesia masih sering disepelekan dan dikesampingkan oleh sebagian masyarakat. Pancasila mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi kenyataan yang terjadi masih banyak ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat, serta pendidikan yang belum merata. Konstitusi Indonesia menjamin Hak Asasi Manusia, namun dalam pelaksanaannya masih perlu diperbaiki. Misalnya, kebebasan berekspresi dan ha katas keadilan yang masih sering dilanggar. Hal-hal semacam ini yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, agar sistem demokrasi yang sudah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
d. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Menurut Saya, sebagai anggota parlemen yang berwenang dalam hal politik harus memiliki sikap bertanggung jawab atas tugasnya. Pemerintah perlu menegaskan kriteria dan kemampuan para anggota parlemen dalam proses rekrutmennya, sehingga terhindar dari oknum yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dzn berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sikap proaktif dan kritis bagi masyarakat juga diperlukan, masyarakat harus menggunakan hak mereka dengan bijak untuk mengawasi dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari para wakil mereka. Partisipasi aktif dalam pemilu dn proses demokrasi lainnya juga sangat penting untuk memastikan wakil rakyat yang terpilih benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
e. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakat dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Menurut saya, pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang menggunakan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas seringkali menyimpang dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. manipulasi emosi dan loyalitas untuk kepentingan tertentu dapat menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran HAM, seperti penindasan terhadap kelompok tertentu atau pengabaian hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara. Konsep hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, hak atas kehidupan, dan kebebasan dari penindasan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memiliki mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi individu dari ekploitasi dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan ditegakkan dengan baik.
Nama: Indira Septiani
NPM: 2311011025
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Analisis Kasus
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban: Artikel ini membahas mengenai situasi HAM di Indonesia menjelang Hari HAM Sedunia tahun 2019. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak kinerja HAM yang buruk seperti banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, permasalahan penanganan konflik SDA, terjadinya kemunduran demokrasi dan ruang kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender dan maraknya pelanggaran hak perempuan, pelanggaran HAM di Papua meningkat, serta hukuman mati dan eksekusi di luar proses hukum masih diterapkan. Hal positif yang didapatkan adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya isu HAM dan munculnya gerakan-gerakan untuk memperjuangkan HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban: Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan toleransi sejalan dengan prinsip demokrasi. Namun, dalam pratiknya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan politik uang masih terjadi dalam pemilu. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai agama. Prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang adil dan dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia?
Jawaban: Demokrasi Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Hal tersebut dikarenakan masih banyak HAM yang belum terpenuhi seperti hak atas hidup, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Penegakan hukum yang masih lemah dan belum adil serta masih banyak kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban: Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tindakan yang tidak terpuji. Tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan mandat yang mereka emban. Masyarakat berhak untuk mengawasi dan mengkritik kinerja anggota parlemen. Masyarakat juga dapat menggunakan hak pilih mereka untuk memilih anggota parlemen yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep Hak Asasi Manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban: Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang berbahaya. Tindakan tersebut dapat memicu konflik dan kekerasan. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemimpin harus menggunakan kekuasaan mereka untuk kebaikan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
NPM: 2311011025
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Analisis Kasus
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban: Artikel ini membahas mengenai situasi HAM di Indonesia menjelang Hari HAM Sedunia tahun 2019. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak kinerja HAM yang buruk seperti banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, permasalahan penanganan konflik SDA, terjadinya kemunduran demokrasi dan ruang kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender dan maraknya pelanggaran hak perempuan, pelanggaran HAM di Papua meningkat, serta hukuman mati dan eksekusi di luar proses hukum masih diterapkan. Hal positif yang didapatkan adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya isu HAM dan munculnya gerakan-gerakan untuk memperjuangkan HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban: Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan toleransi sejalan dengan prinsip demokrasi. Namun, dalam pratiknya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan politik uang masih terjadi dalam pemilu. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai agama. Prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang adil dan dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia?
Jawaban: Demokrasi Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Hal tersebut dikarenakan masih banyak HAM yang belum terpenuhi seperti hak atas hidup, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Penegakan hukum yang masih lemah dan belum adil serta masih banyak kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban: Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tindakan yang tidak terpuji. Tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan mandat yang mereka emban. Masyarakat berhak untuk mengawasi dan mengkritik kinerja anggota parlemen. Masyarakat juga dapat menggunakan hak pilih mereka untuk memilih anggota parlemen yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep Hak Asasi Manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban: Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang berbahaya. Tindakan tersebut dapat memicu konflik dan kekerasan. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemimpin harus menggunakan kekuasaan mereka untuk kebaikan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Nama : Alexander Michael Abraham Lumbantoruan
NPM : 2311011100
A. Artikel tersebut menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan catatan buruk terutama terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Namun, terdapat juga perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM dan menegakkan supremasi hukum. Setelah membaca artikel ini, hal positif yang saya dapatkan adalah kesadaran dan upaya untuk terus memperbaiki situasi HAM meskipun masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
B. Demokrasi di Indonesia, diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakatnya, mengandung nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai keberagaman dan persatuan dalam perbedaan. Namun, dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut perlu diinterpretasikan dan diterapkan dengan bijaksana agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan HAM.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan positif sejak reformasi, masih terdapat cacat seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan ketidaksetaraan akses bagi semua warga negara.
D. Saya merasa prihatin dengan kondisi di mana anggota parlemen dapat mengabaikan kepentingan nyata masyarakat demi agenda politik mereka sendiri. Hal ini merugikan prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dapat memanfaatkan tradisi dan agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat. Namun, hal ini seringkali dapat bertentangan dengan prinsip HAM, terutama jika loyalitas tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan melanggar hak-hak individu. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi, agama, dan prinsip-prinsip demokrasi serta HAM untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.
Nama : Agustin Dwi Rahayu
NPM : 2311011093
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
HAM di Indonesia masih sangat lemah, terdapat banyak pelanggaran yang tidak di adili secara serius, Pemerintah masih kurang memiliki rasa peduli terdapat pelanggaran ham yang terjadi. Hal positif yang saya dapatkan yauda, hendaklah kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mengubah sistem peradilan HAM menjadi sistem yang seadil-adilnya.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Diambil dari nilai-nilai budaya di Indonesia, demokrasi sangatlah dijunjung tinggi, hasil keputusan dari demokrasi adalah keputusan yang seadil-adilnya karena telah melewati musyawarah bersama. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa sekarang ini kurang di dalami oleh anak bangsa, banyak orang-orang di sekitar kita yang menganggap agama itu tidak penting.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Beberapa praktik demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan Pancasila, namun masi banyak juga kekurangan yang ada, seperti mudahnya sistem peradilan untuk disogok dan kurang empati dari oknum itu sendiri, ham pun sering tidak diliat dalam praktik demokrasi di Indonesia, semua dilihat dari materinya.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya merasa sangat kecewa, seharusnya mereka sebagai perwakilan rakyat menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan tugasnya, mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, sekarang perwakilan rakyat hanya berisi omong-omong saja tanpa adanya bukti mensejahterakan rakyat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Oknum yang memiliki kuasa hendaklah menjalankan tugasnya dengan baik, mengedepankan kepentingan bersama, menghormati adanya HAM itu sendiri, karena tujuan awal nya adalah mensejahterakan kehidupan rakyat.
NPM : 2311011093
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
HAM di Indonesia masih sangat lemah, terdapat banyak pelanggaran yang tidak di adili secara serius, Pemerintah masih kurang memiliki rasa peduli terdapat pelanggaran ham yang terjadi. Hal positif yang saya dapatkan yauda, hendaklah kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mengubah sistem peradilan HAM menjadi sistem yang seadil-adilnya.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Diambil dari nilai-nilai budaya di Indonesia, demokrasi sangatlah dijunjung tinggi, hasil keputusan dari demokrasi adalah keputusan yang seadil-adilnya karena telah melewati musyawarah bersama. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa sekarang ini kurang di dalami oleh anak bangsa, banyak orang-orang di sekitar kita yang menganggap agama itu tidak penting.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Beberapa praktik demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan Pancasila, namun masi banyak juga kekurangan yang ada, seperti mudahnya sistem peradilan untuk disogok dan kurang empati dari oknum itu sendiri, ham pun sering tidak diliat dalam praktik demokrasi di Indonesia, semua dilihat dari materinya.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya merasa sangat kecewa, seharusnya mereka sebagai perwakilan rakyat menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan tugasnya, mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, sekarang perwakilan rakyat hanya berisi omong-omong saja tanpa adanya bukti mensejahterakan rakyat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Oknum yang memiliki kuasa hendaklah menjalankan tugasnya dengan baik, mengedepankan kepentingan bersama, menghormati adanya HAM itu sendiri, karena tujuan awal nya adalah mensejahterakan kehidupan rakyat.
Nama : Chalsa Dilla Anggel Restiana
Npm : 2361011002
Manajemen Genap
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang kelam dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran HAM yang tidak diadili secara adil, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung, terutama di Papua. Meskipun demikian, terdapat beberapa langkah reformasi positif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial. Hal positif dari artikel ini adalah adanya pengakuan terhadap langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah Indonesia serta peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakatnya menunjukkan keberagaman yang kaya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan konflik. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pengakuan akan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam konteks keberagaman tersebut.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Masih terdapat banyak pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi yang terjadi. Namun, terdapat upaya reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM dan supremasi hukum di Indonesia.
4. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik individu atau golongan tertentu.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Hal ini karena mereka mungkin menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan hak-hak individu atau kelompok yang berbeda pendapat, serta untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri tanpa memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Npm : 2361011002
Manajemen Genap
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang kelam dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran HAM yang tidak diadili secara adil, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung, terutama di Papua. Meskipun demikian, terdapat beberapa langkah reformasi positif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial. Hal positif dari artikel ini adalah adanya pengakuan terhadap langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah Indonesia serta peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakatnya menunjukkan keberagaman yang kaya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan konflik. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pengakuan akan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam konteks keberagaman tersebut.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Masih terdapat banyak pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi yang terjadi. Namun, terdapat upaya reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM dan supremasi hukum di Indonesia.
4. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik individu atau golongan tertentu.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Hal ini karena mereka mungkin menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan hak-hak individu atau kelompok yang berbeda pendapat, serta untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri tanpa memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
nama : angel lola agustina
npm : 2351011010
kelas : manajemen genap
prodi : s1 manajemen
A. Artikel tersebut menyoroti kinerja buruk Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019, berdasarkan laporan dari beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan banyak tantangan dan kemunduran, terutama dalam hal akuntabilitas dan kebebasan sipil. Pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama menunjukkan adanya ancaman terhadap demokrasi dan pluralisme. Diskriminasi berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan masalah mendasar dalam perlindungan hak-hak perempuan. Kasus di Papua menyoroti perlunya penanganan yang lebih manusiawi dan adil terhadap isu-isu sosial dan politik di daerah tersebut.
Hal positif yang didapatkan:
npm : 2351011010
kelas : manajemen genap
prodi : s1 manajemen
A. Artikel tersebut menyoroti kinerja buruk Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019, berdasarkan laporan dari beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan banyak tantangan dan kemunduran, terutama dalam hal akuntabilitas dan kebebasan sipil. Pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama menunjukkan adanya ancaman terhadap demokrasi dan pluralisme. Diskriminasi berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan masalah mendasar dalam perlindungan hak-hak perempuan. Kasus di Papua menyoroti perlunya penanganan yang lebih manusiawi dan adil terhadap isu-isu sosial dan politik di daerah tersebut.
Hal positif yang didapatkan:
- Pemahaman yang lebih baik tentang situasi HAM di Indonesia.
- Pengetahuan tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan HAM.
- Semangat untuk terlibat dalam aksi-aksi penegakan HAM.
B. Menurut saya demokrasi di Indonesia berakar dari nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan mufakat yang merupakan bagian dari adat istiadat berbagai suku bangsa di Indonesia. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya kebersamaan, dialog, dan konsensus dalam pengambilan keputusan, yang tercermin dalam prinsip demokrasi Pancasila. Dan menurut pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, Prinsip ini menekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus berdasar pada moralitas dan etika yang bersumber dari keyakinan agama. Hal ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai religius dan keadilan sosial, serta menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ajaran agama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan sejumlah penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta tidak sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Misalnya, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta kekerasan terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan HAM belum sepenuhnya diterapkan. Demokrasi Indonesia masih sering dikompromikan oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu, yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi.
D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri menunjukkan adanya defisit representasi demokratis. Sikap terhadap fenomena ini seharusnya kritis dan proaktif, dengan menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses politik. Masyarakat harus diberdayakan untuk memantau dan mengawasi kinerja anggota parlemen agar mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. Menurut saya penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang, bukan untuk tujuan yang ambigu atau merugikan. Manipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk kepentingan tertentu merusak demokrasi dan menghambat upaya penegakan HAM. Demokrasi seharusnya mendorong partisipasi yang informatif dan rasional, bukan berdasarkan karisma atau otoritas yang tidak transparan.
Nama: Yesi Dwi Anggraheni
NPM: 235101012
Kelas: S1 Manajemen (genap)
A. Artikel tersebut membahas tentang kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai mengalami kemunduran. Beberapa indikator yang menunjukkan kemunduran HAM tersebut antara lain: Belum adanya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, diskriminasi berbasis gender yang mengakar, kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.
B. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Artikel ini menyoroti berbagai persoalan HAM yang dihadapi Indonesia, namun juga memberikan secercah harapan. Menurut saya, demokrasi Indonesia diwarnai dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa hal, seperti: Musyawarah mufakat, toleransi, penghargaan terhadap pemimpin tradisional.
Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi demokrasi Pancasila yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti, korupsi, ketidakadilan, intoleransi, lemahnya penegakan hukum. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal positif dalam praktik demokrasi Indonesia, seperti: kebebasan pers dan berekspresi yang semakin luas, masyarakat yang semakin aktif dalam proses demokrasi, pemilihan umum yang semakin demokratis.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat haruslah tegas. Masyarakat berhak untuk mengawasi kinerja anggota parlemen dan menuntut mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk kebaikan. Mereka tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi dan mengeksploitasi rakyat. Pada era demokrasi dewasa saat ini, konsep hak asasi manusia menjadi semakin penting. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan tidak boleh dicabut. Setiap orang, termasuk pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, wajib untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
NPM: 235101012
Kelas: S1 Manajemen (genap)
A. Artikel tersebut membahas tentang kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai mengalami kemunduran. Beberapa indikator yang menunjukkan kemunduran HAM tersebut antara lain: Belum adanya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, diskriminasi berbasis gender yang mengakar, kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.
B. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Artikel ini menyoroti berbagai persoalan HAM yang dihadapi Indonesia, namun juga memberikan secercah harapan. Menurut saya, demokrasi Indonesia diwarnai dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa hal, seperti: Musyawarah mufakat, toleransi, penghargaan terhadap pemimpin tradisional.
Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi demokrasi Pancasila yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti, korupsi, ketidakadilan, intoleransi, lemahnya penegakan hukum. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal positif dalam praktik demokrasi Indonesia, seperti: kebebasan pers dan berekspresi yang semakin luas, masyarakat yang semakin aktif dalam proses demokrasi, pemilihan umum yang semakin demokratis.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat haruslah tegas. Masyarakat berhak untuk mengawasi kinerja anggota parlemen dan menuntut mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk kebaikan. Mereka tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi dan mengeksploitasi rakyat. Pada era demokrasi dewasa saat ini, konsep hak asasi manusia menjadi semakin penting. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan tidak boleh dicabut. Setiap orang, termasuk pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, wajib untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
nama : Gamaliel Felix Repi
NPM: 2311011058
kelas : manajemen genap
A. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat beberapa hal positif yang dapat dianalisis dari artikel tersebut:
Langkah Reformasi: Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Kesadaran dan Evaluasi: Adanya evaluasi dari lembaga HAM dan lembaga bantuan hukum menunjukkan kesadaran akan pentingnya penegakan HAM dan perlunya peningkatan kinerja pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu serta konflik sumber daya alam.
Harapan ke Depan: Meskipun terdapat tantangan yang serius, adanya perkembangan baik memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan, menunjukkan bahwa terdapat kesempatan untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia.
B. Pentingnya prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada kekuasaan manusia semata, tetapi juga mengakui keberadaan kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat menjadi landasan moral bagi praktik demokrasi yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia serta prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan bagian integral dari identitas demokrasi Indonesia yang inklusif dan berlandaskan pada keberagaman serta nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia.
C. Dalam konteks praktik demokrasi Indonesia saat ini, evaluasi terus menerus diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan proses demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Upaya untuk memperkuat demokrasi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan harus terus didorong guna memastikan terwujudnya negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.
D. sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan alasan "suara rakyat" namun melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat seharusnya adalah kritik dan tuntutan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan komitmen dalam mewakili kepentingan rakyat secara adil dan bertanggung jawab.
E. dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk terus memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam menghadapi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik. Kesadaran, pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi.
NPM: 2311011058
kelas : manajemen genap
A. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat beberapa hal positif yang dapat dianalisis dari artikel tersebut:
Langkah Reformasi: Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Kesadaran dan Evaluasi: Adanya evaluasi dari lembaga HAM dan lembaga bantuan hukum menunjukkan kesadaran akan pentingnya penegakan HAM dan perlunya peningkatan kinerja pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu serta konflik sumber daya alam.
Harapan ke Depan: Meskipun terdapat tantangan yang serius, adanya perkembangan baik memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan, menunjukkan bahwa terdapat kesempatan untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia.
B. Pentingnya prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada kekuasaan manusia semata, tetapi juga mengakui keberadaan kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat menjadi landasan moral bagi praktik demokrasi yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia serta prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan bagian integral dari identitas demokrasi Indonesia yang inklusif dan berlandaskan pada keberagaman serta nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia.
C. Dalam konteks praktik demokrasi Indonesia saat ini, evaluasi terus menerus diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan proses demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Upaya untuk memperkuat demokrasi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan harus terus didorong guna memastikan terwujudnya negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.
D. sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan alasan "suara rakyat" namun melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat seharusnya adalah kritik dan tuntutan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan komitmen dalam mewakili kepentingan rakyat secara adil dan bertanggung jawab.
E. dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk terus memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam menghadapi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik. Kesadaran, pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi.
Nama : Galan Atfahri
NPM : 231101105
Kelas: Manajemen Ganjil
1. Artikel tersebut menyoroti berbagai permasalahan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, termasuk pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta penegakan hukuman yang kontroversial. Meskipun demikian, terdapat beberapa langkah reformasi positif yang diambil oleh pemerintah, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional. Hal positif yang dapat ditarik dari artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia melalui reformasi dan tindakan nyata, serta kembalinya gerakan masyarakat, seperti gerakan mahasiswa, sebagai kontrol sosial.
2. Demokrasi Indonesia, jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menganjurkan persatuan dalam keberagaman. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sejalan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip ini dengan praktik politik yang kadang-kadang lebih didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih terdapat kecenderungan anggota parlemen untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 haruslah memastikan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Sikap di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu ketidakpatuhan terhadap amanat demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat. Ini menunjukkan perlunya reformasi politik yang lebih besar untuk memastikan representasi yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk memobilisasi massa atau menggerakkan loyalitas rakyat, bahkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan perlunya kritis dan pengawasan yang lebih besar terhadap penggunaan kekuasaan kharismatik dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, serta perlunya kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tindakan politik dan sosial.
NPM : 231101105
Kelas: Manajemen Ganjil
1. Artikel tersebut menyoroti berbagai permasalahan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, termasuk pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta penegakan hukuman yang kontroversial. Meskipun demikian, terdapat beberapa langkah reformasi positif yang diambil oleh pemerintah, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional. Hal positif yang dapat ditarik dari artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia melalui reformasi dan tindakan nyata, serta kembalinya gerakan masyarakat, seperti gerakan mahasiswa, sebagai kontrol sosial.
2. Demokrasi Indonesia, jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menganjurkan persatuan dalam keberagaman. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sejalan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip ini dengan praktik politik yang kadang-kadang lebih didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih terdapat kecenderungan anggota parlemen untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 haruslah memastikan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Sikap di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu ketidakpatuhan terhadap amanat demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat. Ini menunjukkan perlunya reformasi politik yang lebih besar untuk memastikan representasi yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk memobilisasi massa atau menggerakkan loyalitas rakyat, bahkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan perlunya kritis dan pengawasan yang lebih besar terhadap penggunaan kekuasaan kharismatik dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, serta perlunya kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tindakan politik dan sosial.
Nama: Yogi Asrian Nugraha
NPM : 2311011119
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S-1 Manajemen
1. Artikel tersebut membahas kritik terhadap kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa data dan ilmu dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang menggambarkan kondisi yang cukup kelam terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019
Meskipun kondisi tersebut cukup kelam, terdapat beberapa hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut, salah satunya yaitu Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
2. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia mencerminkan keberagaman dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan menjadi landasan dalam proses demokrasi di Indonesia.
Pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat memperkuat kesatuan dan persatuan dalam kerangka keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai adat istiadat/budaya dan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat saling melengkapi dan memperkuat implementasi demokrasi di Indonesia.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan, dan peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Meskipun terdapat langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan praktik demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia.
4. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan tidak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat tidak etis. Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota parlemen mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah memilih dan memberikan mandat kepada mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga mengorbankan individu sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang merugikan hak asasi manusia. Hal ini dapat menciptakan penindasan, pelanggaran hak asasi, dan manipulasi emosi masyarakat. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.
NPM : 2311011119
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S-1 Manajemen
1. Artikel tersebut membahas kritik terhadap kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa data dan ilmu dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang menggambarkan kondisi yang cukup kelam terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019
Meskipun kondisi tersebut cukup kelam, terdapat beberapa hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut, salah satunya yaitu Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
2. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia mencerminkan keberagaman dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan menjadi landasan dalam proses demokrasi di Indonesia.
Pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat memperkuat kesatuan dan persatuan dalam kerangka keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai adat istiadat/budaya dan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat saling melengkapi dan memperkuat implementasi demokrasi di Indonesia.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan, dan peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Meskipun terdapat langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan praktik demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia.
4. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan tidak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat tidak etis. Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota parlemen mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah memilih dan memberikan mandat kepada mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga mengorbankan individu sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang merugikan hak asasi manusia. Hal ini dapat menciptakan penindasan, pelanggaran hak asasi, dan manipulasi emosi masyarakat. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.
Nama: Hani Aulia Rahma
NPM: 2311011135
Kelas: Manajemen Ganjil
A. Artikel diatas memperlihatkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada 2019 masih buruk. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Artikel ini juga menyoroti kekurangan demokrasi di Indonesia, dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata. Walaupun demikian, artikel ini juga menampilkan beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya, seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara dan perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara dan perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka.
B. Demokrasi Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam budaya Indonesia, demokrasi dilihat sebagai nilai yang sangat penting dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pemerintahan.
Dalam budaya Indonesia, demokrasi dianggap sebagai nilai yang berbasis pada kebebasan berpendapat, kejujuran, dan keadilan. Masyarakat Indonesia percaya bahwa demokrasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip ini agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik dan menghindari kekuasaan yang tidak berdasar. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, kejujuran, dan keadilan, serta harus mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan negara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah memiliki konstitusi yang berisi nilai-nilai demokrasi, seperti Pancasila dan UUD NRI 1945, implementasinya masih terbatas dan dinamis. Untuk meningkatkan demokrasi Indonesia, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan keadilan sosial, partisipasi rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi dari pemerintah.
D. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yang menjamin kebebasan dan kepentingan rakyat. Kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. sangat penting bagi pemerintah dan institusi demokrasi untuk memantau dan mengawasi kegiatan anggota Parlemen agar mereka tetap berfokus pada kepentingan rakyat dan tidak menggunakan kekuasaan untuk tujuan pribadi. Demokrasi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Jika anggota Parlemen tidak berfokus pada kepentingan rakyat, maka masyarakat tidak akan memiliki kepercayaan dan tidak akan terlibat dalam proses politik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama digunakan secara jujur dan transparan untuk tujuan yang jelas dan tidak mengganggu hak asasi manusia. Pemerintah dan masyarakat harus memantau dan mengawasi penggunaan kekuasaan kharismatik ini agar tidak digunakan untuk tujuan yang tidak jelas dan mengganggu hak asasi manusia.
NPM: 2311011135
Kelas: Manajemen Ganjil
A. Artikel diatas memperlihatkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada 2019 masih buruk. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Artikel ini juga menyoroti kekurangan demokrasi di Indonesia, dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata. Walaupun demikian, artikel ini juga menampilkan beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya, seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara dan perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara dan perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka.
B. Demokrasi Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam budaya Indonesia, demokrasi dilihat sebagai nilai yang sangat penting dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pemerintahan.
Dalam budaya Indonesia, demokrasi dianggap sebagai nilai yang berbasis pada kebebasan berpendapat, kejujuran, dan keadilan. Masyarakat Indonesia percaya bahwa demokrasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip ini agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik dan menghindari kekuasaan yang tidak berdasar. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, kejujuran, dan keadilan, serta harus mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan negara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah memiliki konstitusi yang berisi nilai-nilai demokrasi, seperti Pancasila dan UUD NRI 1945, implementasinya masih terbatas dan dinamis. Untuk meningkatkan demokrasi Indonesia, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan keadilan sosial, partisipasi rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi dari pemerintah.
D. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yang menjamin kebebasan dan kepentingan rakyat. Kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. sangat penting bagi pemerintah dan institusi demokrasi untuk memantau dan mengawasi kegiatan anggota Parlemen agar mereka tetap berfokus pada kepentingan rakyat dan tidak menggunakan kekuasaan untuk tujuan pribadi. Demokrasi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Jika anggota Parlemen tidak berfokus pada kepentingan rakyat, maka masyarakat tidak akan memiliki kepercayaan dan tidak akan terlibat dalam proses politik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama digunakan secara jujur dan transparan untuk tujuan yang jelas dan tidak mengganggu hak asasi manusia. Pemerintah dan masyarakat harus memantau dan mengawasi penggunaan kekuasaan kharismatik ini agar tidak digunakan untuk tujuan yang tidak jelas dan mengganggu hak asasi manusia.
Nama : Dieva Arshita Novelia Fitri Mashuri
NPM : 2361011001
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Kasus tersebut membahas keadaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut beberapa institusi, kinerja Indonesia dalam hal HAM masih buruk. Komisi Nasional HAM mencatat bahwa pemerintah masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang parah di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Institut Bantuan Hukum Jakarta juga menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami kemunduran dan kembali ke rezim otoriter.
Dalam konteks menegakkan HAM, kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia yang parah di masa lalu belum sepenuhnya ditangani, dan konflik sumber daya alam tetap menjadi masalah. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak-hak perempuan juga merupakan masalah penting. Namun, kasus tersebut juga menunjukkan beberapa perkembangan positif. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan tampaknya berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam gerakan sosial juga memberikan harapan untuk penegakan HAM. Aspek positif yang dapat diambil dari pasal ini adalah meskipun banyak tantangan, masih ada harapan untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dan mahasiswa dalam gerakan sosial menunjukkan bahwa masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli dengan isu HAM. Selain itu, komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional juga menunjukkan kemajuan dalam menegakkan HAM.
B. Kasus tersebut memberikan analisis keadaan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia, seperti kurangnya keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua, dan pengenaan hukuman kejam di luar sistem peradilan. Ini juga mengakui beberapa perkembangan positif, termasuk langkah-langkah Indonesia menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil sebagai bentuk kontrol sosial atas kekuasaan negara. Setelah membaca kasus tersebut, aspek positifnya termasuk upaya Indonesia untuk mereformasi bidang-bidang utama untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, kebangkitan gerakan masyarakat sipil dan ketahanan mereka dalam mengadvokasi hak-hak mereka meskipun ada berbagai tekanan adalah tanda positif untuk masa depan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia, seperti yang disimpulkan dari artikel tersebut, tampaknya menghadapi tantangan yang signifikan. Kekhawatiran yang diangkat tentang kembalinya rezim otoriter, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, dan kurangnya keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa praktik demokrasi saat ini mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia 1945. Pancasila, sebagai teori filosofis dasar Indonesia, mempromosikan prinsip-prinsip seperti kepercayaan pada Tuhan yang satu-satunya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan batin dalam kebulatan suara yang timbul dari musyawarah di antara perwakilan, dan keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia. Isu-isu yang disoroti dalam kasus tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, menunjukkan kesenjangan antara ideal dan praktik demokrasi di negara ini. Selanjutnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang sejalan dengan semangat Konstitusi 1945 Republik Indonesia, menekankan martabat yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia. Masalah hak asasi manusia yang dibahas dalam kasus menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini tidak sepenuhnya ditegakkan di Indonesia.
D. Saya dapat memberi tahu bahwa situasi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili rakyat tetapi mengejar agenda politik mereka sendiri umumnya dipandang bermasalah. Ini karena merusak prinsip-prinsip demokrasi perwakilan, di mana pejabat terpilih seharusnya mewakili kepentingan konstituen mereka. Itu dapat menyebabkan keterputusan antara orang-orang dan perwakilan mereka, dan dapat berkontribusi pada kekecewaan publik dengan proses politik. Penting bagi pejabat terpilih untuk transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran orang-orang yang mereka wakili.
E. Dalam konteks kasus, ini bisa dilihat sebagai kritik terhadap kecenderungan otoriter yang dicatat oleh Institut Bantuan Hukum Jakarta. Kekuatan seperti itu dapat merusak hak asasi manusia dengan menekan kebebasan berekspresi dan mempromosikan diskriminasi. Dalam masyarakat demokratis, sangat penting untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan dari diskriminasi dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Oleh karena itu, setiap tindakan yang memanipulasi kesetiaan dan emosi orang untuk tujuan yang tidak jelas dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini.
NPM : 2361011001
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Kasus tersebut membahas keadaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut beberapa institusi, kinerja Indonesia dalam hal HAM masih buruk. Komisi Nasional HAM mencatat bahwa pemerintah masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang parah di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Institut Bantuan Hukum Jakarta juga menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami kemunduran dan kembali ke rezim otoriter.
Dalam konteks menegakkan HAM, kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia yang parah di masa lalu belum sepenuhnya ditangani, dan konflik sumber daya alam tetap menjadi masalah. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak-hak perempuan juga merupakan masalah penting. Namun, kasus tersebut juga menunjukkan beberapa perkembangan positif. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan tampaknya berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam gerakan sosial juga memberikan harapan untuk penegakan HAM. Aspek positif yang dapat diambil dari pasal ini adalah meskipun banyak tantangan, masih ada harapan untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dan mahasiswa dalam gerakan sosial menunjukkan bahwa masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli dengan isu HAM. Selain itu, komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional juga menunjukkan kemajuan dalam menegakkan HAM.
B. Kasus tersebut memberikan analisis keadaan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia, seperti kurangnya keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua, dan pengenaan hukuman kejam di luar sistem peradilan. Ini juga mengakui beberapa perkembangan positif, termasuk langkah-langkah Indonesia menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil sebagai bentuk kontrol sosial atas kekuasaan negara. Setelah membaca kasus tersebut, aspek positifnya termasuk upaya Indonesia untuk mereformasi bidang-bidang utama untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, kebangkitan gerakan masyarakat sipil dan ketahanan mereka dalam mengadvokasi hak-hak mereka meskipun ada berbagai tekanan adalah tanda positif untuk masa depan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia, seperti yang disimpulkan dari artikel tersebut, tampaknya menghadapi tantangan yang signifikan. Kekhawatiran yang diangkat tentang kembalinya rezim otoriter, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, dan kurangnya keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa praktik demokrasi saat ini mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia 1945. Pancasila, sebagai teori filosofis dasar Indonesia, mempromosikan prinsip-prinsip seperti kepercayaan pada Tuhan yang satu-satunya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan batin dalam kebulatan suara yang timbul dari musyawarah di antara perwakilan, dan keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia. Isu-isu yang disoroti dalam kasus tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, menunjukkan kesenjangan antara ideal dan praktik demokrasi di negara ini. Selanjutnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang sejalan dengan semangat Konstitusi 1945 Republik Indonesia, menekankan martabat yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia. Masalah hak asasi manusia yang dibahas dalam kasus menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini tidak sepenuhnya ditegakkan di Indonesia.
D. Saya dapat memberi tahu bahwa situasi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili rakyat tetapi mengejar agenda politik mereka sendiri umumnya dipandang bermasalah. Ini karena merusak prinsip-prinsip demokrasi perwakilan, di mana pejabat terpilih seharusnya mewakili kepentingan konstituen mereka. Itu dapat menyebabkan keterputusan antara orang-orang dan perwakilan mereka, dan dapat berkontribusi pada kekecewaan publik dengan proses politik. Penting bagi pejabat terpilih untuk transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran orang-orang yang mereka wakili.
E. Dalam konteks kasus, ini bisa dilihat sebagai kritik terhadap kecenderungan otoriter yang dicatat oleh Institut Bantuan Hukum Jakarta. Kekuatan seperti itu dapat merusak hak asasi manusia dengan menekan kebebasan berekspresi dan mempromosikan diskriminasi. Dalam masyarakat demokratis, sangat penting untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan dari diskriminasi dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Oleh karena itu, setiap tindakan yang memanipulasi kesetiaan dan emosi orang untuk tujuan yang tidak jelas dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini.
Nama : Ni Nyoman Oktiana Jayati
Npm : 2351011006
Kelas : manajemen genap
Prodi: S1 manajemen
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia
A.Artikel tersebut menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dari pihak pemerintah dan aparat keamanan. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang diakui, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil yang berperan penting dalam menuntut keadilan dan reformasi.
artikel ini juga mengungkap beberapa perkembangan positif. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan perlawanan yang kuat terhadap kebijakan yang merugikan, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan komunitas di Kendeng.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang saya dapatkan adalah adanya gerakan masyarakat yang kuat dan berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan besar, masih ada harapan untuk perbaikan situasi HAM di Indonesia melalui keterlibatan aktif masyarakat. Komitmen Indonesia terhadap reformasi juga memberikan sedikit optimisme bahwa perbaikan dapat terjadi di masa depan.
B.Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.
C.Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Isu-isu seperti pembatasan kebebasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada jarak antara cita-cita demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan realitas praktik demokrasi saat ini. Upaya untuk memperkuat penegakan HAM dan memperbaiki kualitas demokrasi terus diperlukan.
D.Sikap saya terkait anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah sangat kritis. Perilaku tersebut jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Anggota parlemen harus senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi amanat yang diberikan, bukan menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
E.Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas seringkali mengorbankan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak semua individu, bukan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi loyalitas rakyat untuk tujuan yang merugikan mereka.
Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.
Npm : 2351011006
Kelas : manajemen genap
Prodi: S1 manajemen
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia
A.Artikel tersebut menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dari pihak pemerintah dan aparat keamanan. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang diakui, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil yang berperan penting dalam menuntut keadilan dan reformasi.
artikel ini juga mengungkap beberapa perkembangan positif. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan perlawanan yang kuat terhadap kebijakan yang merugikan, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan komunitas di Kendeng.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang saya dapatkan adalah adanya gerakan masyarakat yang kuat dan berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan besar, masih ada harapan untuk perbaikan situasi HAM di Indonesia melalui keterlibatan aktif masyarakat. Komitmen Indonesia terhadap reformasi juga memberikan sedikit optimisme bahwa perbaikan dapat terjadi di masa depan.
B.Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.
C.Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Isu-isu seperti pembatasan kebebasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada jarak antara cita-cita demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan realitas praktik demokrasi saat ini. Upaya untuk memperkuat penegakan HAM dan memperbaiki kualitas demokrasi terus diperlukan.
D.Sikap saya terkait anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah sangat kritis. Perilaku tersebut jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Anggota parlemen harus senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi amanat yang diberikan, bukan menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
E.Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas seringkali mengorbankan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak semua individu, bukan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi loyalitas rakyat untuk tujuan yang merugikan mereka.
Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.
Nama : Putri Abellia
NPM : 2311011061
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih mengkhawatirkan pada tahun 2019. Meskipun terdapat beberapa langkah positif, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional, namun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti pelanggaran HAM yang meningkat di Papua dan kegagalan dalam menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Analisis saya menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan HAM dan menegakkan keadilan.
B. Demokrasi Indonesia dapat dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Konsep "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan keragaman budaya yang menjadi kekuatan dalam membangun demokrasi. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan Pancasila, yang menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral dalam bernegara. Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai demokrasi tersebut tidak selalu tercermin dalam praktiknya, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diatur dalam konstitusi, namun masih terjadi pelanggaran terhadap HAM dan kebebasan sipil. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.
D. Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah tidak etis dan merugikan bagi masyarakat. Mereka seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama seharusnya menggunakan pengaruh mereka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menghormati HAM. Menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat diterima. Penting bagi mereka untuk memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin.
NPM : 2311011061
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih mengkhawatirkan pada tahun 2019. Meskipun terdapat beberapa langkah positif, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional, namun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti pelanggaran HAM yang meningkat di Papua dan kegagalan dalam menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Analisis saya menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan HAM dan menegakkan keadilan.
B. Demokrasi Indonesia dapat dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Konsep "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan keragaman budaya yang menjadi kekuatan dalam membangun demokrasi. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan Pancasila, yang menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral dalam bernegara. Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai demokrasi tersebut tidak selalu tercermin dalam praktiknya, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diatur dalam konstitusi, namun masih terjadi pelanggaran terhadap HAM dan kebebasan sipil. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.
D. Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah tidak etis dan merugikan bagi masyarakat. Mereka seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama seharusnya menggunakan pengaruh mereka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menghormati HAM. Menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat diterima. Penting bagi mereka untuk memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin.
Nama : Nurmelisa
NPM : 2311011123
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
A. Isi artikel itu menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Berbagai lembaga mencatat bahwa pemerintah Indonesia masih banyak yang perlu dilakukan, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Artikel ini juga menyoroti beberapa masalah, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, penguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Namun, artikel ini juga menunjukkan beberapa perkembangan baik dan harapan ke depannya, seperti Indonesia yang terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat diambildari artikel tersebut adalah bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, serta kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia seperti gotong-royong dan kekeluargaan tidak sepenuhnya diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia lebih berfokus pada kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia, namun tidak sepenuhnya mempertahankan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktik demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam praktiknya, seperti melalui penggunaan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong dalam sistem demokrasi Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan pentingnya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, praktik demokrasi Indonesia seringkali melanggar nilai-nilai tersebut. Contohnya, pemerintah Indonesia seringkali menekan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta melanggar hak-hak perempuan dan diskriminasi berbasis gender. Selain itu, praktik demokrasi Indonesia juga seringkali tidak menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, seperti dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus lebih fokus pada kepentingan rakyat dan tidak hanya mengikuti agenda politik pribadi.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan rakyat.
NPM : 2311011123
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
A. Isi artikel itu menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Berbagai lembaga mencatat bahwa pemerintah Indonesia masih banyak yang perlu dilakukan, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Artikel ini juga menyoroti beberapa masalah, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, penguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Namun, artikel ini juga menunjukkan beberapa perkembangan baik dan harapan ke depannya, seperti Indonesia yang terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat diambildari artikel tersebut adalah bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, serta kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia seperti gotong-royong dan kekeluargaan tidak sepenuhnya diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia lebih berfokus pada kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia, namun tidak sepenuhnya mempertahankan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktik demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam praktiknya, seperti melalui penggunaan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong dalam sistem demokrasi Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan pentingnya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, praktik demokrasi Indonesia seringkali melanggar nilai-nilai tersebut. Contohnya, pemerintah Indonesia seringkali menekan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta melanggar hak-hak perempuan dan diskriminasi berbasis gender. Selain itu, praktik demokrasi Indonesia juga seringkali tidak menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, seperti dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus lebih fokus pada kepentingan rakyat dan tidak hanya mengikuti agenda politik pribadi.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan rakyat.
Nama : Faridah Duha Putri
Npm : 2351011018
S1 Manajemen Genap
A. Isi artikel tersebut menyoroti beberapa isu penting terkait penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, di antaranya:
- Masih banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan dengan adil.
- Adanya pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta diskriminasi berbasis gender.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Masih terjadinya pelanggaran HAM yang meningkat tajam di Papua.
- Masih adanya penerapan hukuman kejam seperti hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Meskipun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif, seperti:
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
- Adanya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang masih aktif menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, dapat dikatakan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan demokrasi model Barat. Nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang berakar dari budaya masyarakat Indonesia menjadi pondasi bagi praktik demokrasi di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan religius yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini membawa implikasi pada peran agama dan nilai-nilai spiritual dalam proses pengambilan keputusan publik.
C. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Isu-isu seperti pembatasan kebebasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada jarak antara cita-cita demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan realitas praktik demokrasi saat ini. Upaya untuk memperkuat penegakan HAM dan memperbaiki kualitas demokrasi terus diperlukan.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Menjalankan Agenda Sendiri
Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat merugikan karena para anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat, bukan agenda politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengkhianati kepercayaan publik dan merusak integritas institusi demokrasi. Perlu adanya mekanisme yang lebih kuat untuk mengawasi dan menegakkan akuntabilitas para anggota parlemen agar tetap berfokus pada kepentingan rakyat.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, yang sering kali melanggar prinsip-prinsip HAM. Ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik dan diskriminasi. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak digunakan untuk menekan atau mengorbankan hak-hak individu. Demokrasi yang sehat harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara. Artikel tersebut menggambarkan tantangan besar dalam penegakan HAM di Indonesia, tetapi juga menyajikan beberapa perkembangan positif. Analisis tentang demokrasi Indonesia menunjukkan pentingnya nilai-nilai budaya dan agama dalam sistem politik, sementara kritik terhadap praktik demokrasi saat ini dan pengaruh kekuasaan kharismatik menekankan perlunya peningkatan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.
Npm : 2351011018
S1 Manajemen Genap
A. Isi artikel tersebut menyoroti beberapa isu penting terkait penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, di antaranya:
- Masih banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan dengan adil.
- Adanya pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta diskriminasi berbasis gender.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Masih terjadinya pelanggaran HAM yang meningkat tajam di Papua.
- Masih adanya penerapan hukuman kejam seperti hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Meskipun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif, seperti:
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
- Adanya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang masih aktif menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, dapat dikatakan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan demokrasi model Barat. Nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang berakar dari budaya masyarakat Indonesia menjadi pondasi bagi praktik demokrasi di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan religius yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini membawa implikasi pada peran agama dan nilai-nilai spiritual dalam proses pengambilan keputusan publik.
C. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Isu-isu seperti pembatasan kebebasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada jarak antara cita-cita demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan realitas praktik demokrasi saat ini. Upaya untuk memperkuat penegakan HAM dan memperbaiki kualitas demokrasi terus diperlukan.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Menjalankan Agenda Sendiri
Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat merugikan karena para anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat, bukan agenda politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengkhianati kepercayaan publik dan merusak integritas institusi demokrasi. Perlu adanya mekanisme yang lebih kuat untuk mengawasi dan menegakkan akuntabilitas para anggota parlemen agar tetap berfokus pada kepentingan rakyat.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, yang sering kali melanggar prinsip-prinsip HAM. Ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik dan diskriminasi. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak digunakan untuk menekan atau mengorbankan hak-hak individu. Demokrasi yang sehat harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara. Artikel tersebut menggambarkan tantangan besar dalam penegakan HAM di Indonesia, tetapi juga menyajikan beberapa perkembangan positif. Analisis tentang demokrasi Indonesia menunjukkan pentingnya nilai-nilai budaya dan agama dalam sistem politik, sementara kritik terhadap praktik demokrasi saat ini dan pengaruh kekuasaan kharismatik menekankan perlunya peningkatan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.
Nama : Cealshie Angella Heavenly
NPM : 2311011017
Kelas : Ganjil
ANALISIS KASUS
A. Isi artikel tersebut menggambarkan masih banyaknya tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa hal positif yang dapat ditemukan adalah adanya komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional, serta masih adanya gerakan masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan HAM, seperti di Bali dan Kendeng. Hal ini memberikan harapan bahwa meskipun situasi HAM buruk, masih ada upaya positif untuk perbaikan ke depannya.
B. Demokrasi Indonesia memang memiliki nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia, seperti prinsip musyawarah untuk mufakat. Namun, penerapan demokrasi di Indonesia juga harus selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, termasuk prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, demokrasi Indonesia diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan religious masyarakat.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Masih terdapat pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, serta masalah terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
D. Sikap saya adalah bahwa anggota parlemen harus sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan agenda politik mereka sendiri. Perwakilan rakyat seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat, bukan menjadi alat untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok tertentu.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama perlu disikapi secara hati-hati. Mereka dapat mempengaruhi rakyat secara emosional dan melibatkan mereka dalam tujuan yang tidak jelas. Hal ini dapat bertentangan dengan semangat demokrasi dan penghormatan HAM. Namun, peran mereka juga perlu diakomodasi dalam kerangka demokrasi yang inklusif.
NPM : 2311011017
Kelas : Ganjil
ANALISIS KASUS
A. Isi artikel tersebut menggambarkan masih banyaknya tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa hal positif yang dapat ditemukan adalah adanya komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional, serta masih adanya gerakan masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan HAM, seperti di Bali dan Kendeng. Hal ini memberikan harapan bahwa meskipun situasi HAM buruk, masih ada upaya positif untuk perbaikan ke depannya.
B. Demokrasi Indonesia memang memiliki nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia, seperti prinsip musyawarah untuk mufakat. Namun, penerapan demokrasi di Indonesia juga harus selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, termasuk prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, demokrasi Indonesia diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan religious masyarakat.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Masih terdapat pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, serta masalah terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
D. Sikap saya adalah bahwa anggota parlemen harus sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan agenda politik mereka sendiri. Perwakilan rakyat seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat, bukan menjadi alat untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok tertentu.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama perlu disikapi secara hati-hati. Mereka dapat mempengaruhi rakyat secara emosional dan melibatkan mereka dalam tujuan yang tidak jelas. Hal ini dapat bertentangan dengan semangat demokrasi dan penghormatan HAM. Namun, peran mereka juga perlu diakomodasi dalam kerangka demokrasi yang inklusif.
Nama: Harun Al Rasyid
NPM; 2351011035
Kelas: Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Hari Hak Asasi Manusia sedunia akan jatuh pada 10 Desember. Dalam hal ini beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja HAM di Indonesia selama tahun 2019 masih buruk. Komnas HAM mengatakan bahwa perlu adanya perbaikan dari pemerintah terkait dengan penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Lebih lanjut LHB mengatakan bahwa demokrasi dibawa mundur jauh kebelakang dan kembali ke zaman otoriter.
Para pakar pun setuju bahwa HAM di Indonesia sepanjang 2019 bisa dibilang suram, namun mereka menambahkan ada beberapa perkembangan positif serta harapannya untuk kedepannya.
NPM; 2351011035
Kelas: Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Hari Hak Asasi Manusia sedunia akan jatuh pada 10 Desember. Dalam hal ini beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja HAM di Indonesia selama tahun 2019 masih buruk. Komnas HAM mengatakan bahwa perlu adanya perbaikan dari pemerintah terkait dengan penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Lebih lanjut LHB mengatakan bahwa demokrasi dibawa mundur jauh kebelakang dan kembali ke zaman otoriter.
Para pakar pun setuju bahwa HAM di Indonesia sepanjang 2019 bisa dibilang suram, namun mereka menambahkan ada beberapa perkembangan positif serta harapannya untuk kedepannya.
Nama : Fathur Rozzaaq Effendi
NPM : 2311011067
Kelas : Manajemen ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih mengkhawatirkan, dengan stagnasi dalam penegakan HAM, peningkatan pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan. Namun, terdapat langkah reformasi positif yang memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia, dipandang dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakatnya, mencerminkan keragaman dan toleransi yang menjadi kekuatan. Prinsip demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menekankan penghormatan terhadap keberagaman agama dan hak asasi individu.
C. Praktik demokrasi Indonesia perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, memastikan setiap kebijakan berlandaskan pada keadilan, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang maha esa.
D. Sikap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat adalah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan memerlukan transparansi serta kesetiaan pada kepentingan publik.
E. Pihak dengan kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dalam menggunakan pengaruh mereka, menjaga keseimbangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta memastikan transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam tindakan mereka.
NPM : 2311011067
Kelas : Manajemen ganjil
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih mengkhawatirkan, dengan stagnasi dalam penegakan HAM, peningkatan pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan. Namun, terdapat langkah reformasi positif yang memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia, dipandang dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakatnya, mencerminkan keragaman dan toleransi yang menjadi kekuatan. Prinsip demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menekankan penghormatan terhadap keberagaman agama dan hak asasi individu.
C. Praktik demokrasi Indonesia perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, memastikan setiap kebijakan berlandaskan pada keadilan, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang maha esa.
D. Sikap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat adalah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan memerlukan transparansi serta kesetiaan pada kepentingan publik.
E. Pihak dengan kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dalam menggunakan pengaruh mereka, menjaga keseimbangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta memastikan transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam tindakan mereka.
Nama:Muhammad Rafli Akbar
NPM:2311011046
Kelas:Manajemen Genap
A. Penegakan HAM di Indonesia: Tantangan dan Harapan
Artikel ini membahas kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan fokus pada berbagai isu seperti pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan, diskriminasi gender, situasi di Papua, dan kekerasan aparat. Meski terdapat beberapa langkah positif seperti reformasi hukum, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang aktif, penegakan HAM di Indonesia masih dihadapkan dengan banyak tantangan serius.
Namun, komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi dan peran aktif masyarakat memberikan secercah harapan untuk perbaikan di masa depan. Hal ini terlihat dari niat baik pemerintah dalam memperbaiki situasi HAM, serta peran penting masyarakat dan gerakan mahasiswa dalam menuntut keadilan dan penegakan HAM.
B. Demokrasi Indonesia: Antara Nilai Adat dan Realitas Politik
Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini penting untuk pengambilan keputusan dan kebersamaan, tetapi seringkali tergeser oleh kepentingan politik.
Menurut penulis, prinsip-prinsip ini menunjukkan komitmen pada nilai-nilai religius dalam bernegara. Seharusnya, ini mengarah pada kebijakan yang adil dan bermoral. Namun, perlu diimbangi agar tidak mengurangi kebebasan beragama dan hak individu.
C. Tantangan Demokrasi Indonesia: Menjunjung Tinggi Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM
Praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam menjunjung tinggi Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM. Meskipun telah meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, berbagai pelanggaran masih terjadi, seperti pembatasan kebebasan sipil, minimnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, diskriminasi gender dan rasisme, serta ketidakadilan dalam penanganan konflik sumber daya alam. Pelanggaran HAM di Papua terus meningkat.
Meski ada upaya reformasi dan gerakan masyarakat yang aktif, demokrasi Indonesia masih perlu perbaikan agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut.
D. Akuntabilitas Anggota Parlemen: Mewakili Rakyat, Bukan Kepentingan Pribadi
Anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan masyarakat, bukan menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok. Ketika mereka menyimpang dari kepentingan nyata masyarakat, itu menunjukkan ketidakjujuran dan penyalahgunaan amanah. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan menghambat kemajuan serta kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus terus memantau dan menuntut akuntabilitas dari para wakil rakyat.
E. Penyalahgunaan Kekuasaan Kharismatik: Bahaya bagi Demokrasi dan HAM
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini, yang menekankan pentingnya kemerdekaan, keadilan, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Penggunaan rakyat sebagai tumbal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar.
NPM:2311011046
Kelas:Manajemen Genap
A. Penegakan HAM di Indonesia: Tantangan dan Harapan
Artikel ini membahas kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan fokus pada berbagai isu seperti pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan, diskriminasi gender, situasi di Papua, dan kekerasan aparat. Meski terdapat beberapa langkah positif seperti reformasi hukum, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang aktif, penegakan HAM di Indonesia masih dihadapkan dengan banyak tantangan serius.
Namun, komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi dan peran aktif masyarakat memberikan secercah harapan untuk perbaikan di masa depan. Hal ini terlihat dari niat baik pemerintah dalam memperbaiki situasi HAM, serta peran penting masyarakat dan gerakan mahasiswa dalam menuntut keadilan dan penegakan HAM.
B. Demokrasi Indonesia: Antara Nilai Adat dan Realitas Politik
Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini penting untuk pengambilan keputusan dan kebersamaan, tetapi seringkali tergeser oleh kepentingan politik.
Menurut penulis, prinsip-prinsip ini menunjukkan komitmen pada nilai-nilai religius dalam bernegara. Seharusnya, ini mengarah pada kebijakan yang adil dan bermoral. Namun, perlu diimbangi agar tidak mengurangi kebebasan beragama dan hak individu.
C. Tantangan Demokrasi Indonesia: Menjunjung Tinggi Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM
Praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam menjunjung tinggi Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM. Meskipun telah meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, berbagai pelanggaran masih terjadi, seperti pembatasan kebebasan sipil, minimnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, diskriminasi gender dan rasisme, serta ketidakadilan dalam penanganan konflik sumber daya alam. Pelanggaran HAM di Papua terus meningkat.
Meski ada upaya reformasi dan gerakan masyarakat yang aktif, demokrasi Indonesia masih perlu perbaikan agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut.
D. Akuntabilitas Anggota Parlemen: Mewakili Rakyat, Bukan Kepentingan Pribadi
Anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan masyarakat, bukan menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok. Ketika mereka menyimpang dari kepentingan nyata masyarakat, itu menunjukkan ketidakjujuran dan penyalahgunaan amanah. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan menghambat kemajuan serta kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus terus memantau dan menuntut akuntabilitas dari para wakil rakyat.
E. Penyalahgunaan Kekuasaan Kharismatik: Bahaya bagi Demokrasi dan HAM
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini, yang menekankan pentingnya kemerdekaan, keadilan, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Penggunaan rakyat sebagai tumbal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar.
Masagus Muhammad Al Faridz Rafiq
2311011104
A. Artikel tersebut mengulas tentang kondisi penyelenggaraan HAM tahun 2019. Komnas HAM dan Balai Bantuan Hukum Jakarta menganalisis masih banyak kasus pelanggaran HAM yang perlu dibenahi pemerintah, termasuk pelanggaran HAM sebelumnya. . Pelanggaran sumber daya alam dan konflik. Pasal di atas tidak mengacu pada pelanggaran hak asasi manusia, melainkan pembatasan kebebasan dan keberagaman bukti, diskriminasi gender, serta kurangnya keadilan dan bantuan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, ada pembicaraan tentang hukuman berat dan hukuman di luar pengadilan. Hal yang baik tentang dokumen ini adalah adanya kemajuan yang baik, seperti ratifikasi standar hak asasi manusia internasional oleh Indonesia dan kesediaan untuk meratifikasi standar lainnya. Gerakan mahasiswa dan masyarakat menjadi kekuatan sosial yang menawarkan harapan akan pembelaan hak asasi manusia yang lebih baik di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai tradisional dan budaya berdasarkan negosiasi dan konsensus. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya demokrasi tidak boleh mementingkan kehendak mayoritas, melainkan harus menghormati hak-hak kelompok minoritas dan menjaga nilai-nilai etika dan moral berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai tradisional dan budaya antara lain penghormatan terhadap persatuan, perundingan, dan keadilan sosial sebagai landasan pelaksanaan demokrasi merdeka dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
C. Masih banyak tantangan dalam proses demokrasi Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan prinsip hukum Pancasila, UUD 1945 dan prinsip hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia dan kebebasan, namun kesalahan implementasi masih saja terjadi. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat dan berpendapat masih dibatasi, dan tidak terjadi pelanggaran HAM. Kita harus menjamin terselenggaranya demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk kebebasan beragama, perlindungan terhadap diskriminasi dan keadilan bagi seluruh warga negara.
D. Gagasan bahwa anggota Majelis Nasional mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi tentang keterwakilan bahasa dan kepentingan publik. Pemikiran seperti ini akan mendorong masyarakat untuk tidak mempercayai sistem politik dan hukum. Pengawasan masyarakat dan partisipasi politik penting untuk memastikan bahwa pembuat undang-undang bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka.
E. Mereka yang memiliki otoritas berdasarkan tradisi atau agama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebenaran dan emosi masyarakat dan oleh karena itu tidak sesuai dengan tujuan mereka, hak asasi manusia sering kali gagal. Dalam demokrasi yang matang, kita harus menjaga keseimbangan dan menghormati tradisi dan keyakinan agama serta memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan harus mengedepankan kepentingan rakyat dan harus berpegang pada norma hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Inez argya ardhani
2311011095
manajemen ganjil
A. Kondisi Penegakan HAM di Indonesia Tahun 2019
Artikel ini mengilustrasikan kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019 yang suram, dengan banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dari pemerintah dan aparat keamanan. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif yang diakui, seperti ratifikasi perjanjian internasional tentang HAM dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil yang sangat penting dalam menuntut keadilan dan reformasi.
• Pelanggaran HAM: Artikel menyoroti isu utama seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya reformasi, implementasinya di lapangan masih lemah.
• Harapan: Langkah-langkah reformasi penting dan komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional menunjukkan bahwa meskipun lambat, ada kemajuan yang bisa menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam penegakan HAM.
Hal Positif:
• Ratifikasi perjanjian internasional tentang HAM menunjukkan komitmen Indonesia di level global.
• Peran aktif masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa yang tetap kuat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai Budaya Asli
Demokrasi di Indonesia sering dikaitkan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Prinsip-prinsip ini menekankan kolektivisme dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.
• Adat Istiadat/Budaya Asli: Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat mencerminkan demokrasi deliberatif di mana keputusan diambil bersama untuk kebaikan bersama. Ini berbeda dengan demokrasi liberal Barat yang lebih individualistik.
• Demokrasi Berke-Tuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa implementasi nilai-nilai keagamaan tidak mengabaikan atau melanggar hak-hak individu yang dijamin dalam demokrasi dan HAM.
C. Tantangan Demokrasi Indonesia
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
• Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945: Meskipun secara formal Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaannya sering terganggu oleh korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM.
• Hak Asasi Manusia: Banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili dengan adil, menunjukkan bahwa meskipun ada struktur hukum yang mendukung, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.
D. Peran Anggota Parlemen dan Masyarakat
Banyak anggota parlemen seringkali lebih mengutamakan agenda politik mereka daripada kepentingan rakyat. Maka dari itu, masyarakat harus bersikap kritis dan terus mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas dari para wakil rakyat. Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga penting untuk memastikan bahwa para anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
e. • Pengaruh Kekuasaan Kharismatik: Pemimpin kharismatik yang menggunakan tradisi dan agama bisa memiliki pengaruh besar, namun ini bisa berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan HAM.
• Hubungan dengan HAM: Penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak bertanggung jawab bisa menyebabkan pelanggaran HAM, karena pemimpin tersebut bisa mengabaikan hak-hak individu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan tunduk pada prinsip-prinsip HAM.
2311011095
manajemen ganjil
A. Kondisi Penegakan HAM di Indonesia Tahun 2019
Artikel ini mengilustrasikan kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019 yang suram, dengan banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dari pemerintah dan aparat keamanan. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif yang diakui, seperti ratifikasi perjanjian internasional tentang HAM dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil yang sangat penting dalam menuntut keadilan dan reformasi.
• Pelanggaran HAM: Artikel menyoroti isu utama seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya reformasi, implementasinya di lapangan masih lemah.
• Harapan: Langkah-langkah reformasi penting dan komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional menunjukkan bahwa meskipun lambat, ada kemajuan yang bisa menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam penegakan HAM.
Hal Positif:
• Ratifikasi perjanjian internasional tentang HAM menunjukkan komitmen Indonesia di level global.
• Peran aktif masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa yang tetap kuat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai Budaya Asli
Demokrasi di Indonesia sering dikaitkan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Prinsip-prinsip ini menekankan kolektivisme dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.
• Adat Istiadat/Budaya Asli: Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat mencerminkan demokrasi deliberatif di mana keputusan diambil bersama untuk kebaikan bersama. Ini berbeda dengan demokrasi liberal Barat yang lebih individualistik.
• Demokrasi Berke-Tuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa implementasi nilai-nilai keagamaan tidak mengabaikan atau melanggar hak-hak individu yang dijamin dalam demokrasi dan HAM.
C. Tantangan Demokrasi Indonesia
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
• Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945: Meskipun secara formal Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaannya sering terganggu oleh korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM.
• Hak Asasi Manusia: Banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili dengan adil, menunjukkan bahwa meskipun ada struktur hukum yang mendukung, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.
D. Peran Anggota Parlemen dan Masyarakat
Banyak anggota parlemen seringkali lebih mengutamakan agenda politik mereka daripada kepentingan rakyat. Maka dari itu, masyarakat harus bersikap kritis dan terus mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas dari para wakil rakyat. Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga penting untuk memastikan bahwa para anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
e. • Pengaruh Kekuasaan Kharismatik: Pemimpin kharismatik yang menggunakan tradisi dan agama bisa memiliki pengaruh besar, namun ini bisa berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan HAM.
• Hubungan dengan HAM: Penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak bertanggung jawab bisa menyebabkan pelanggaran HAM, karena pemimpin tersebut bisa mengabaikan hak-hak individu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan tunduk pada prinsip-prinsip HAM.
Nama: Yersa nopianzah
Npm: 2311011081
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini menunjukkan penurunan kinerja HAM di Indonesia yang signifikan pada tahun 2019. meskipun ada langkah langkah positif untuk melindungi hak asasi manusia, tantangan besar masih tetap ada.
Ketidakmampuan pemerintah mengatasi
pelanggaran HAM berat, pembatasan
kebebasan berekspresi, dan diskriminasi
berdasarkan gender dan ras menunjukkan
bahwa Indonesia masih jauh dari perlindungan HAM ideal. Meskipun pengakuan internasional terhadap langkah-langkah reformasi menunjukkan komitmen, implementasi di tingkat lokal masih memerlukan perbaikan.
Setelah membaca artikel ini, ada sejumlah hal positif yang dapat diambil, antara lain upaya Indonesia meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan peran aktif masyarakat sipil dalam memantau. Hal ini menunjukkan potensi dan harapan perbaikan di masa depan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional seperti, Pertimbangan membangun konsensus dan gotong royong. Nilai-nilai ini mencerminkan budaya kolektif dan partisipatif masyarakat Indonesia, yang berbeda dengan negara demokrasi liberal yang lebih individualistis di Barat. Prinsip demokrasi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mengedepankan kebebasan individu, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari agama. Hal ini memastikan proses demokrasi tetap dilandasi etika dan moral yang baik.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik Demokrasi Saat Ini di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila, realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan implementasi hak asasi manusia. Meskipun ada upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan demokrasi masih perlu ditingkatkan secara signifikan agar sesuai dengan nilai-nilai inti negara.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Apabila anggota parlemen menjalankan agenda politiknya sendiri yang menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya, maka hal tersebut pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Posisi saya adalah mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan. Mekanisme kontrol dan partisipasi publik perlu diperkuat untuk memastikan perwakilan publik benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan sejalan dengan kepentingan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas. itu bisa berbahaya, terutama jika: Hal ini dibangun atas pengorbanan rakyat. Hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang menyerukan penghormatan terhadap martabat dan hak individu. Di era demokrasi modern, eksploitasi kekuasaan seperti ini harus diwaspadai dan dihindari. Partai politik yang mempunyai kekuasaan kharismatik dan memanipulasi masyarakat demi kepentingannya sendiri melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi harus didasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan pada manipulasi dan eksploitasi masyarakat. Kita perlu memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat dapat mengenali dan menolak praktik-praktik semacam ini, sehingga menjamin demokrasi yang sehat dan adil.
Npm: 2311011081
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini menunjukkan penurunan kinerja HAM di Indonesia yang signifikan pada tahun 2019. meskipun ada langkah langkah positif untuk melindungi hak asasi manusia, tantangan besar masih tetap ada.
Ketidakmampuan pemerintah mengatasi
pelanggaran HAM berat, pembatasan
kebebasan berekspresi, dan diskriminasi
berdasarkan gender dan ras menunjukkan
bahwa Indonesia masih jauh dari perlindungan HAM ideal. Meskipun pengakuan internasional terhadap langkah-langkah reformasi menunjukkan komitmen, implementasi di tingkat lokal masih memerlukan perbaikan.
Setelah membaca artikel ini, ada sejumlah hal positif yang dapat diambil, antara lain upaya Indonesia meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan peran aktif masyarakat sipil dalam memantau. Hal ini menunjukkan potensi dan harapan perbaikan di masa depan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional seperti, Pertimbangan membangun konsensus dan gotong royong. Nilai-nilai ini mencerminkan budaya kolektif dan partisipatif masyarakat Indonesia, yang berbeda dengan negara demokrasi liberal yang lebih individualistis di Barat. Prinsip demokrasi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mengedepankan kebebasan individu, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari agama. Hal ini memastikan proses demokrasi tetap dilandasi etika dan moral yang baik.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik Demokrasi Saat Ini di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila, realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan implementasi hak asasi manusia. Meskipun ada upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan demokrasi masih perlu ditingkatkan secara signifikan agar sesuai dengan nilai-nilai inti negara.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Apabila anggota parlemen menjalankan agenda politiknya sendiri yang menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya, maka hal tersebut pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Posisi saya adalah mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan. Mekanisme kontrol dan partisipasi publik perlu diperkuat untuk memastikan perwakilan publik benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan sejalan dengan kepentingan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas. itu bisa berbahaya, terutama jika: Hal ini dibangun atas pengorbanan rakyat. Hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang menyerukan penghormatan terhadap martabat dan hak individu. Di era demokrasi modern, eksploitasi kekuasaan seperti ini harus diwaspadai dan dihindari. Partai politik yang mempunyai kekuasaan kharismatik dan memanipulasi masyarakat demi kepentingannya sendiri melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi harus didasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan pada manipulasi dan eksploitasi masyarakat. Kita perlu memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat dapat mengenali dan menolak praktik-praktik semacam ini, sehingga menjamin demokrasi yang sehat dan adil.
Nama: Rahma Aulia Putri
NPM: 2311011080
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S1 Manajemen
A. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menyorotkan kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 yang masih buruk. Berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mencatat bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang perlu dilakukan, terutama dalam penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam (SDA).Namun, artikel tersebut juga menyorotkan beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan ke depan. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masih terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara juga dianggap sebagai harapan.
Menurut analisis saya, artikel tersebut menyorotkan pentingnya penegakan HAM di Indonesia. Kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki situasi ini. Artikel tersebut juga menyorotkan bahwa penegakan HAM tidak hanya berfokus pada kemerdekaan dan kebebasan individu, tetapi juga pada keseimbangan dan kesetaraan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak perempuan dan minoritas, dilindungi dan dihormati.Positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah bahwa Indonesia masih memiliki komitmen untuk memperbaiki kinerja HAM. Meratifikasi perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki kesadaran akan pentingnya penegakan HAM. Selain itu, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara juga menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih memiliki peran penting dalam memantau dan memperjuangkan HAM.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari demokrasi di negara lain. Salah satu ciri khas ini adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dasar demokrasi Indonesia. Pancasila, yang berarti "lima sila" atau "lima prinsip", adalah prinsip-prinsip yang dianggap sebagai dasar dari sistem politik dan sosial Indonesia.
Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berfokus pada kebebasan dan kesetaraan, tetapi juga pada kepercayaan dan nilai-nilai spiritual yang dianggap sebagai dasar dari kehidupan manusia. Dalam demokrasi Indonesia, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dianggap sebagai sumber dari segala kekuasaan dan kebenaran, sehingga nilai-nilai kejujuran dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam interaksi antarmanusia. Dalam hal ini, demokrasi Indonesia dapat dilihat sebagai sistem yang berbeda dari demokrasi di negara lain, karena nilai-nilai spiritual dan kepercayaan yang dianggap sebagai dasar dari kehidupan manusia. Namun, demikian, demokrasi Indonesia juga memiliki ciri khas yang mirip dengan demokrasi di negara lain, seperti kebebasan dan kesetaraan, yang dianggap sebagai prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.
C. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dan permasalahan yang mempengaruhi kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia. Untuk meningkatkan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia, diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kebebasan berekspresi, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi dan akuntabilitas.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.Dalam demokrasi, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili kepentingan rakyat dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun, jika mereka mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk korupsi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
E. Manurut saya, mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam demokrasi, kekuasaan harus dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, tetapi jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk memanipulasi rakyat, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Menurut saya, kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan dengan lebih berhati-hati dan harus lebih fokus pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau politik. Masyarakat harus lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan.
NAMA : Nazwa Gusni Ramadhina
NPM : 2351011023
Kelas : Manajemen Ganjil (S1 Manajemen)
Analisis Soal Pertemuan-14,
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Artikel tersebut membahas :
• Kinerja HAM Indonesia pada 2019 masih sangat buruk dan perlu dibenahi. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi. Para pakar seperti Usman Hamid dan Asmin Fransiska menambahkan bahwa tahun 2019 adalah tahun yang kelam untuk HAM di Indonesia dengan banyaknya serangan terhadap pembela HAM, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti upaya reformasi HAM dan gerakan masyarakat yang tetap kritis. artikel ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan keterlibatan dalam isu-isu HAM. Meski situasinya suram, keberadaan gerakan sosial dan reformasi menunjukkan bahwa masih ada harapan. Kita perlu mendukung upaya transparansi, akuntabilitas, dan advokasi HAM, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak dasar manusia.
Analisis soal:
A. Artikel ini menyoroti kinerja HAM Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi.
B. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan bagian dari demokrasi yang sesuai dengan budaya gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada kebebasan individu, tetapi juga memperhatikan moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Menurut saya Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sangat penting karena menggabungkan aspek spiritual dengan demokrasi, yang dapat menjadi panduan moral dan etika bagi para pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Ini bisa menjadi kekuatan dalam menjaga moralitas publik.
C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini harus lebih memperhatikan nilai-nilai HAM dan Pancasila, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat negara tentang pentingnya perlindungan HAM. Kemudian pemerintah harus mampu menjunjung tinggi nilai HAM dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak asasi manusia. Masih terdapat masalah untuk sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia harus lebih menekankan pada penghormatan terhadap HAM, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan harus lebih nyata dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
D. Tentu saja saya tidak setuju dengan hall itu, karena hal itu sudah menyimpang dari segi aturan sehingga masyarakat harus menyadarkan mereka yang menyimpamg dari aturan dengan menyampaikan aspirasinya itu sendiri. Mereka harus diingatkan bahwa posisi mereka adalah untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan agenda politik pribadi. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari wakil mereka di parlemen.
E. Praktik kekuasaan kharismatik yang manipulatif ini sudah jelas bertentangan dengan HAM, karena sering kali mengabaikan hak individu untuk kebebasan berpikir dan berpendapat. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan ini harusnya dapat bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak individu. Penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan rakyat menjadi korban atau tumbal pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Demokrasi harus memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
NAMA : Nazwa Gusni Ramadhina
NPM : 2351011023
Kelas : Manajemen Ganjil (S1 Manajemen)
Analisis Soal Pertemuan-14,
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Artikel tersebut membahas :
• Kinerja HAM Indonesia pada 2019 masih sangat buruk dan perlu dibenahi. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi. Para pakar seperti Usman Hamid dan Asmin Fransiska menambahkan bahwa tahun 2019 adalah tahun yang kelam untuk HAM di Indonesia dengan banyaknya serangan terhadap pembela HAM, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti upaya reformasi HAM dan gerakan masyarakat yang tetap kritis. artikel ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan keterlibatan dalam isu-isu HAM. Meski situasinya suram, keberadaan gerakan sosial dan reformasi menunjukkan bahwa masih ada harapan. Kita perlu mendukung upaya transparansi, akuntabilitas, dan advokasi HAM, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak dasar manusia.
Analisis soal:
A. Artikel ini menyoroti kinerja HAM Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat kegagalan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil dan berekspresi.
B. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan bagian dari demokrasi yang sesuai dengan budaya gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada kebebasan individu, tetapi juga memperhatikan moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Menurut saya Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sangat penting karena menggabungkan aspek spiritual dengan demokrasi, yang dapat menjadi panduan moral dan etika bagi para pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Ini bisa menjadi kekuatan dalam menjaga moralitas publik.
C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini harus lebih memperhatikan nilai-nilai HAM dan Pancasila, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat negara tentang pentingnya perlindungan HAM. Kemudian pemerintah harus mampu menjunjung tinggi nilai HAM dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak asasi manusia. Masih terdapat masalah untuk sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia harus lebih menekankan pada penghormatan terhadap HAM, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan harus lebih nyata dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
D. Tentu saja saya tidak setuju dengan hall itu, karena hal itu sudah menyimpang dari segi aturan sehingga masyarakat harus menyadarkan mereka yang menyimpamg dari aturan dengan menyampaikan aspirasinya itu sendiri. Mereka harus diingatkan bahwa posisi mereka adalah untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan agenda politik pribadi. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari wakil mereka di parlemen.
E. Praktik kekuasaan kharismatik yang manipulatif ini sudah jelas bertentangan dengan HAM, karena sering kali mengabaikan hak individu untuk kebebasan berpikir dan berpendapat. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan ini harusnya dapat bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak individu. Penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan rakyat menjadi korban atau tumbal pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Demokrasi harus memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Nama : Arista Handayani
NPM : 2311011029
Kelas : Genap
Prodi : S1 Manajemen
1.) Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? Artikel tersebut memberikan gambaran tentang kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya selama tahun 2019. Dari perspektif penegakan HAM, artikel ini menyoroti beberapa isu kritis seperti Kinerja HAM yang Buruk, Demokrasi dan Kebebasan Sipil, Pelanggaran dan Diskriminasi, Kasus Papua dan Langkah Reformasi. Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi yang disebutkan menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kondisi HAM, meskipun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh.
Hal positif yang saya dapatkan dari artikel ini adalah:
• Artikel ini meningkatkan kesadaran tentang isu-isu HAM dan pentingnya kritik konstruktif terhadap pemerintah.
• Meskipun menghadapi banyak tantangan, artikel ini memberitahukan bahwa masih ada harapan untuk perubahan positif, seperti ditunjukkan oleh gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat yang berjuang untuk hak-hak mereka.
• Artikel ini menekankan peran penting masyarakat sipil dalam penegakan HAM dan memastikan pemenuhan indikator HAM.
2.) Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai nilai adat istiadat/budaya asli memiliki ciri khas yang unik.Nilai-nilai ini tercermin dalam konsep Demokrasi Pancasila, seperti musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. Ini mencerminkan cara masyarakat Indonesia secara tradisional menyelesaikan perbedaan dan mengambil keputusan bersama, yang berakar pada adat istiadat lokal.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu aspek yang membedakan demokrasi Indonesia dari banyak sistem demokrasi lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus taat dan konsisten dengan nilai-nilai ketuhanan. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia, serta pentingnya moralitas dan etika dalam kegiatan politik dan sosial. Prinsip ini juga menekankan tanggung jawab moral individu dan pemimpin untuk bertindak dengan baik dan mengutamakan kepentingan umum.
3.) Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik demokrasi di Indonesia berusaha untuk sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, meskipun masih ada tantangan dan ruang untuk perbaikan. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dan penegakan hukum yang adil menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia terus berkembang dan memenuhi aspirasi rakyatnya.
4.) Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Kondisi seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat, sikap yang mungkin dapat saya lakukan atas nama rakyat indonesia terhadap anggota parlemen yang tidak mencerminkan kepentingan nyata mereka seharusnya aktif dan kritis seperti meningkatka kesadaran, berpartisipasi dalam diskusi publik, forum, atau proses pembuatan kebijakan untuk menyuarakan pendapat.
5.) Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Menurut saya, ketika emosi digunakan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi rakyat, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran HAM dan merusak integritas proses demokratis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan media untuk memainkan peran mereka dalam memastikan bahwa kekuasaan digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Hubungan antara kekuasaan kharismatik, emosi rakyat, dan HAM dalam demokrasi saat ini adalah kompleks dan memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara kepemimpinan yang inspiratif dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Keterlibatan dan edukasi warga negara yang aktif sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi tetap sehat dan HAM dihormati.
NPM : 2311011029
Kelas : Genap
Prodi : S1 Manajemen
1.) Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? Artikel tersebut memberikan gambaran tentang kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya selama tahun 2019. Dari perspektif penegakan HAM, artikel ini menyoroti beberapa isu kritis seperti Kinerja HAM yang Buruk, Demokrasi dan Kebebasan Sipil, Pelanggaran dan Diskriminasi, Kasus Papua dan Langkah Reformasi. Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi yang disebutkan menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kondisi HAM, meskipun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh.
Hal positif yang saya dapatkan dari artikel ini adalah:
• Artikel ini meningkatkan kesadaran tentang isu-isu HAM dan pentingnya kritik konstruktif terhadap pemerintah.
• Meskipun menghadapi banyak tantangan, artikel ini memberitahukan bahwa masih ada harapan untuk perubahan positif, seperti ditunjukkan oleh gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat yang berjuang untuk hak-hak mereka.
• Artikel ini menekankan peran penting masyarakat sipil dalam penegakan HAM dan memastikan pemenuhan indikator HAM.
2.) Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai nilai adat istiadat/budaya asli memiliki ciri khas yang unik.Nilai-nilai ini tercermin dalam konsep Demokrasi Pancasila, seperti musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. Ini mencerminkan cara masyarakat Indonesia secara tradisional menyelesaikan perbedaan dan mengambil keputusan bersama, yang berakar pada adat istiadat lokal.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu aspek yang membedakan demokrasi Indonesia dari banyak sistem demokrasi lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus taat dan konsisten dengan nilai-nilai ketuhanan. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia, serta pentingnya moralitas dan etika dalam kegiatan politik dan sosial. Prinsip ini juga menekankan tanggung jawab moral individu dan pemimpin untuk bertindak dengan baik dan mengutamakan kepentingan umum.
3.) Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik demokrasi di Indonesia berusaha untuk sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, meskipun masih ada tantangan dan ruang untuk perbaikan. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dan penegakan hukum yang adil menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia terus berkembang dan memenuhi aspirasi rakyatnya.
4.) Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Kondisi seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat, sikap yang mungkin dapat saya lakukan atas nama rakyat indonesia terhadap anggota parlemen yang tidak mencerminkan kepentingan nyata mereka seharusnya aktif dan kritis seperti meningkatka kesadaran, berpartisipasi dalam diskusi publik, forum, atau proses pembuatan kebijakan untuk menyuarakan pendapat.
5.) Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Menurut saya, ketika emosi digunakan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi rakyat, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran HAM dan merusak integritas proses demokratis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan media untuk memainkan peran mereka dalam memastikan bahwa kekuasaan digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Hubungan antara kekuasaan kharismatik, emosi rakyat, dan HAM dalam demokrasi saat ini adalah kompleks dan memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara kepemimpinan yang inspiratif dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Keterlibatan dan edukasi warga negara yang aktif sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi tetap sehat dan HAM dihormati.
Nama : Naufal Fadhil Ramadhan
NPM : 2311011117
Kelas : Manajemen Ganjil
A. Artikel ini menyoroti kemunduran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang ditandai oleh beberapa hal: belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, diskriminasi gender yang terus berlangsung, dan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua.
B. Artikel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan menyoroti berbagai masalah HAM namun juga menawarkan harapan. Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah, toleransi, dan penghargaan terhadap pemimpin tradisional, yang menjadi dasar bagi demokrasi Pancasila yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan bersama.
C. Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidakadilan, intoleransi, dan lemahnya penegakan hukum. Namun, terdapat aspek positif seperti kebebasan pers dan berekspresi yang meningkat, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, dan pemilihan umum yang semakin demokratis.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi harus tegas. Masyarakat berhak mengawasi dan menuntut anggota parlemen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan kekuasaan mereka demi kebaikan, bukan untuk manipulasi atau eksploitasi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan harus dihormati serta dilindungi oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan karismatik.
NPM : 2311011117
Kelas : Manajemen Ganjil
A. Artikel ini menyoroti kemunduran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang ditandai oleh beberapa hal: belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, diskriminasi gender yang terus berlangsung, dan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua.
B. Artikel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan menyoroti berbagai masalah HAM namun juga menawarkan harapan. Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah, toleransi, dan penghargaan terhadap pemimpin tradisional, yang menjadi dasar bagi demokrasi Pancasila yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan bersama.
C. Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidakadilan, intoleransi, dan lemahnya penegakan hukum. Namun, terdapat aspek positif seperti kebebasan pers dan berekspresi yang meningkat, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, dan pemilihan umum yang semakin demokratis.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi harus tegas. Masyarakat berhak mengawasi dan menuntut anggota parlemen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan kekuasaan mereka demi kebaikan, bukan untuk manipulasi atau eksploitasi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan harus dihormati serta dilindungi oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan karismatik.
Nama: Thifal adly at taufik
Npm: 2311011087
Kelas: ganjil
Prodi: s1 manajemen
Jawaban atas pertanyaan analisis:
A.
Artikel tersebut menggambarkan situasi suram penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019.
Banyak organisasi seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
perbaikan hak asasi manusia, seperti menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil.
Analisisnya jelas bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia masih terhambat oleh berbagai permasalahan sistemik, antara lain ketidakadilan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan diskriminasi berbasis gender.
Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah Indonesia terus melakukan upaya reformasi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.
Misalnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan tetap berkomitmen untuk melakukan reformasi di sektor keamanan publik.
Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, seperti protes terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan mendukung klaim di Kendeng, Jawa Tengah.
B.
Demokrasi di Indonesia harus dipahami dalam konteks keanekaragaman budaya dan adat istiadat masyarakat negara tersebut.
Nilai-nilai seperti pertimbangan terhadap konsensus, gotong royong, dan keberagaman menjadi penting dalam memahami demokrasi Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa harus memperkuat persatuan dan solidaritas, serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan.
Pandangan saya terhadap prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah harus menjadi landasan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa membeda-bedakan agama atau kepercayaan tertentu.
Namun, dalam praktiknya, prinsip ini terkadang diabaikan atau disalahgunakan untuk menghasilkan keuntungan politik tertentu.
C.
Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini dapat semakin memperkuat penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
Meskipun demokrasi di Indonesia telah memberikan kebebasan berpendapat dan pers, namun masih terdapat pelanggaran HAM berat, seperti kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan secara adil, terbatasnya kebebasan berekspresi dan diskriminasi berdasarkan gender.
Untuk meningkatkan praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama untuk memastikan penerapan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
D.
Saya sangat menyayangkan keadaan anggota parlemen yang memanfaatkan jabatannya untuk mengejar tujuan politik pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Hal ini mencemari prinsip demokrasi yang mewakili suara dan kepentingan rakyat.
Sikap seperti ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab.
Untuk mengatasi permasalahan ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan partisipasi masyarakat dalam proses politik sangatlah penting.
Pemilih juga harus memilih wakilnya dengan bijak dan terus memantau kinerja dan janji kebijakannya.
E.
Partai karismatik yang menggunakan tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan sentimen masyarakat mungkin melanggar hak asasi manusia di era demokrasi yang sudah matang.
Kekuasaan karismatik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berpendapat, dan mengabaikan hak-hak minoritas.
Kaitannya dengan konsep hak asasi manusia adalah kekuasaan harus dijalankan dengan tetap menghormati hak individu dan melindungi keberagaman.
Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dengan memperkuat institusi demokrasi, kebebasan pers, dan sistem kontrol yang efektif.
Npm: 2311011087
Kelas: ganjil
Prodi: s1 manajemen
Jawaban atas pertanyaan analisis:
A.
Artikel tersebut menggambarkan situasi suram penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019.
Banyak organisasi seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
perbaikan hak asasi manusia, seperti menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil.
Analisisnya jelas bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia masih terhambat oleh berbagai permasalahan sistemik, antara lain ketidakadilan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan diskriminasi berbasis gender.
Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah Indonesia terus melakukan upaya reformasi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.
Misalnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan tetap berkomitmen untuk melakukan reformasi di sektor keamanan publik.
Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, seperti protes terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan mendukung klaim di Kendeng, Jawa Tengah.
B.
Demokrasi di Indonesia harus dipahami dalam konteks keanekaragaman budaya dan adat istiadat masyarakat negara tersebut.
Nilai-nilai seperti pertimbangan terhadap konsensus, gotong royong, dan keberagaman menjadi penting dalam memahami demokrasi Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa harus memperkuat persatuan dan solidaritas, serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan.
Pandangan saya terhadap prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah harus menjadi landasan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa membeda-bedakan agama atau kepercayaan tertentu.
Namun, dalam praktiknya, prinsip ini terkadang diabaikan atau disalahgunakan untuk menghasilkan keuntungan politik tertentu.
C.
Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini dapat semakin memperkuat penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
Meskipun demokrasi di Indonesia telah memberikan kebebasan berpendapat dan pers, namun masih terdapat pelanggaran HAM berat, seperti kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan secara adil, terbatasnya kebebasan berekspresi dan diskriminasi berdasarkan gender.
Untuk meningkatkan praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama untuk memastikan penerapan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil dan menghapus segala bentuk diskriminasi.
D.
Saya sangat menyayangkan keadaan anggota parlemen yang memanfaatkan jabatannya untuk mengejar tujuan politik pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Hal ini mencemari prinsip demokrasi yang mewakili suara dan kepentingan rakyat.
Sikap seperti ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab.
Untuk mengatasi permasalahan ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan partisipasi masyarakat dalam proses politik sangatlah penting.
Pemilih juga harus memilih wakilnya dengan bijak dan terus memantau kinerja dan janji kebijakannya.
E.
Partai karismatik yang menggunakan tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan sentimen masyarakat mungkin melanggar hak asasi manusia di era demokrasi yang sudah matang.
Kekuasaan karismatik dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berpendapat, dan mengabaikan hak-hak minoritas.
Kaitannya dengan konsep hak asasi manusia adalah kekuasaan harus dijalankan dengan tetap menghormati hak individu dan melindungi keberagaman.
Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dengan memperkuat institusi demokrasi, kebebasan pers, dan sistem kontrol yang efektif.
Hiltania Aulia Putri
2311011075
S1 Manajemen
ANALISIS KASUSA.
Artikel tersebut menggambarkan kondisi menyedihkan penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas pemerintah dan aparat keamanan. Namun terdapat beberapa tren positif yang dapat dilihat, seperti ratifikasi perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia dan berlanjutnya gerakan masyarakat sipil, yang memainkan peran penting dalam menuntut keadilan dan reformasi.- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Artikel ini menyoroti beberapa isu utama seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak berwenang, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan reformasi, implementasinya masih lemah.
- Harapan : Langkah-langkah reformasi besar-besaran dan komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional menunjukkan bahwa kemajuan, meskipun lambat, memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik dalam perlindungan hak asasi manusia.
Hal Positifnya
- Ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional menunjukkan komitmen Indonesia di dunia.
- Peran aktif masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa yang terus kuat menuntut hak-haknya.
B. Demokrasi Indonesia seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, refleksi dan mufakat. Prinsip ini menekankan kolektivitas dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.
- Adat/budaya masyarakat adat: Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat mencerminkan demokrasi deliberatif di mana keputusan diambil demi kebaikan bersama. Hal ini berbeda dengan negara demokrasi liberal di Barat yang lebih individualistis.
- Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Namun tantangannya adalah memastikan bahwa hak-hak individu dan hak asasi manusia yang dijamin dalam demokrasi tidak diabaikan atau dilanggar dalam penerapan nilai-nilai agama.
C. Saat ini praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta hak asasi manusia.
- Penghormatan terhadap Pancasila dan UUD 1945: Meskipun Indonesia secara resmi menganut prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, namun korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia seringkali menghambat implementasinya.
- Hak Asasi Manusia: banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dituntut secara adil, menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur hukum yang mendukung, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.
D. Banyak anggota parlemen yang sering mendahulukan agenda politiknya dibandingkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sikap masyarakat harus kritis dan terus menjaga transparansi dan tanggung jawab para wakil rakyat. Agar benar-benar mewakili kepentingan rakyat, pendidikan politik dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses demokrasi juga penting bagi anggota parlemen.
E. - Pengaruh Kekuatan Karismatik: Pemimpin karismatik yang menggunakan tradisi dan agama dapat memberikan pengaruh yang besar, namun dapat berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang meragukan atau untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan hak asasi manusia.
- Kaitannya dengan hak asasi manusia: Penggunaan kekuasaan karismatik yang tidak bertanggung jawab dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, karena seorang pemimpin dapat mengabaikan hak individu demi kepentingan pribadi atau kelompok. Di era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua bentuk pemerintahan tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2311011075
S1 Manajemen
ANALISIS KASUSA.
Artikel tersebut menggambarkan kondisi menyedihkan penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas pemerintah dan aparat keamanan. Namun terdapat beberapa tren positif yang dapat dilihat, seperti ratifikasi perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia dan berlanjutnya gerakan masyarakat sipil, yang memainkan peran penting dalam menuntut keadilan dan reformasi.- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Artikel ini menyoroti beberapa isu utama seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak berwenang, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan reformasi, implementasinya masih lemah.
- Harapan : Langkah-langkah reformasi besar-besaran dan komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional menunjukkan bahwa kemajuan, meskipun lambat, memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik dalam perlindungan hak asasi manusia.
Hal Positifnya
- Ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional menunjukkan komitmen Indonesia di dunia.
- Peran aktif masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa yang terus kuat menuntut hak-haknya.
B. Demokrasi Indonesia seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai budaya asli seperti gotong royong, refleksi dan mufakat. Prinsip ini menekankan kolektivitas dan kerja sama dalam pengambilan keputusan.
- Adat/budaya masyarakat adat: Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat mencerminkan demokrasi deliberatif di mana keputusan diambil demi kebaikan bersama. Hal ini berbeda dengan negara demokrasi liberal di Barat yang lebih individualistis.
- Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Namun tantangannya adalah memastikan bahwa hak-hak individu dan hak asasi manusia yang dijamin dalam demokrasi tidak diabaikan atau dilanggar dalam penerapan nilai-nilai agama.
C. Saat ini praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta hak asasi manusia.
- Penghormatan terhadap Pancasila dan UUD 1945: Meskipun Indonesia secara resmi menganut prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, namun korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia seringkali menghambat implementasinya.
- Hak Asasi Manusia: banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dituntut secara adil, menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur hukum yang mendukung, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.
D. Banyak anggota parlemen yang sering mendahulukan agenda politiknya dibandingkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sikap masyarakat harus kritis dan terus menjaga transparansi dan tanggung jawab para wakil rakyat. Agar benar-benar mewakili kepentingan rakyat, pendidikan politik dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses demokrasi juga penting bagi anggota parlemen.
E. - Pengaruh Kekuatan Karismatik: Pemimpin karismatik yang menggunakan tradisi dan agama dapat memberikan pengaruh yang besar, namun dapat berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang meragukan atau untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan hak asasi manusia.
- Kaitannya dengan hak asasi manusia: Penggunaan kekuasaan karismatik yang tidak bertanggung jawab dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, karena seorang pemimpin dapat mengabaikan hak individu demi kepentingan pribadi atau kelompok. Di era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua bentuk pemerintahan tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Nama: Devi Julianti
NPM: 2311011040
Kelas: Mnj Genap
Prodi: S1 Manajemen
Isi
Artikel tersebut memperlihatkan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menjelang peringatan Hari HAM sedunia. Beberapa lembaga, termasuk Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, menilai bahwa kinerja HAM di Indonesia selama tahun tersebut masih buruk. Terdapat beberapa poin penting, yaitu:
-Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu
-Konflik sumber daya alam
-Kemunduran demokrasi
-Serangan terhadap pembela HAM
-Pembatasan kebebasan:
-Diskriminasi berbasis gender:
Analisis
Artikel ini memberikan gambaran betapa suramnya situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Ada beberapa masalah utama, yaitu:
1. Ketidakadilan atas Pelanggaran HAM Masa Lalu, kurangnya proses keadilan untuk pelanggaran HAM di masa lalu menciptakan rasa tidak percaya terhadap sistem hukum dan pemerintahan.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam, konflik sumber daya alam sering kali melibatkan pelanggaran HAM terhadap komunitas lokal, terutama masyarakat adat yang hak-haknya sering terabaikan.
3. Pembatasan Kebebasan, pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi menghambat demokrasi dan mendorong kembalinya rezim otoritarian.
4. Diskriminasi Gender, perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan perubahan budaya yang lebih inklusif dan adil.
Hal Positif
Walaupun artikel ini berisi tentang berbagai aspek negatif, ada beberapa hal positif yang dapat diambil, yaitu:
1. Kesadaran yang Meningkat, artikel ini mencerminkan adanya kesadaran yang meningkat mengenai isu-isu HAM di Indonesia, baik di kalangan masyarakat umum maupun organisasi non-pemerintah.
2. Peluang Perbaikan, kritik-kritik yang disampaikan menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan. Pengakuan atas masalah yang ada adalah langkah awal menuju penyelesaian.
3. Peran Lembaga HAM, keberadaan lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta yang terus memantau dan melaporkan situasi HAM menunjukkan adanya aktor-aktor yang tetap berkomitmen memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakatnya.
Analisis
1. Musyawarah dan Mufakat, banyak suku di Indonesia, seperti di Jawa dan Bali, memiliki tradisi musyawarah (diskusi bersama) untuk mencapai mufakat (kesepakatan bersama). Tradisi ini menekankan pentingnya kebersamaan, partisipasi, dan konsensus.
Demokrasi: Nilai musyawarah dan mufakat tercermin dalam prinsip demokrasi Indonesia, di mana pengambilan keputusan diupayakan untuk melibatkan banyak pihak dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Hal ini tercermin dalam proses legislatif dan pemilihan umum yang bertujuan untuk mencerminkan kehendak rakyat.
2. Gotong Royong, gotong royong adalah nilai budaya yang sangat dihargai di Indonesia, di mana masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa pamrih.
Demokrasi: Nilai gotong royong tercermin dalam konsep partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan dan proses demokrasi. Semangat ini menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan politik, serta saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama.
3. Kerukunan dan Toleransi, Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, dan agama yang sangat besar. Kerukunan dan toleransi antar kelompok adalah nilai penting yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari.
Demokrasi: Nilai kerukunan dan toleransi tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi yang mengakui dan menghormati keberagaman. Hal ini juga mendukung pelaksanaan demokrasi yang inklusif, di mana hak-hak minoritas dilindungi dan dihargai.
3. Praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD NRI 1945. Namun, tantangan signifikan tetap ada dalam hal implementasi dan penegakan HAM. Ada kemajuan dalam beberapa aspek, tetapi masalah-masalah seperti pelanggaran HAM oleh aparat negara, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan sipil menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar inklusif dan adil sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD NRI 1945.
4. Ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik pribadi atau partai dibandingkan kepentingan nyata masyarakat, hal ini merupakan penyimpangan serius dari prinsip-prinsip demokrasi dan mandat representasi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pengawasan yang ketat, transparansi, dan partisipasi publik yang aktif. Partai politik juga harus bertanggung jawab dalam memastikan bahwa wakil mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Memperbaiki kondisi ini esensial untuk menjaga integritas dan legitimasi sistem demokrasi di Indonesia.
5. • Pemimpin kharismatik sering kali mendapatkan dukungan karena kepercayaan dan penghormatan yang diberikan oleh pengikut mereka. Menggunakan kepercayaan ini untuk tujuan yang tidak jelas atau manipulatif merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan tersebut.
• Menggerakkan emosi rakyat untuk tujuan politik atau pribadi dapat mengaburkan penilaian rasional dan kritis dari masyarakat, mengarahkan mereka pada tindakan yang bisa merugikan diri mereka sendiri atau orang lain.
• Pemimpin kharismatik dapat memperdalam perpecahan sosial dengan memanfaatkan perbedaan identitas seperti agama, etnis, atau tradisi untuk memobilisasi dukungan. Hal ini dapat meningkatkan polarisasi dan konflik di masyarakat.
•Penggerakan massa berdasarkan emosi dan loyalitas buta sering kali berujung pada kerusuhan dan kekerasan, yang tidak hanya merugikan pihak-pihak tertentu tetapi juga mengancam stabilitas dan keamanan nasional.
Hubungan dengan Hak Asasi Manusia dalam Era Demokrasi, yaitu:
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
2. Krisis representasi dan akuntabilitas
3. Penguatan demokrasi dan perlindungan HAM
Untuk menjaga demokrasi dan melindungi HAM, diperlukan pendidikan politik yang baik, mekanisme pengawasan yang kuat, dan keterlibatan publik yang kritis.
Nama: Azika edra avioleta
Npm: 2311011044
Prodi: S1 Manajemen
A. Penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 sangatlah buruk, dikatakan buruk karena masih terdapat berbagai pelanggaran terjadi. Juga masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia dalam demokrasi Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai budaya asli masyarakat. Karena itu artikel ini mengkritik kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu terkait penegakan Hak Asasi Manusia. Hal ini termasuk dalam upaya reformasi untuk perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.
B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan keberagaman dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Prinsip gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kebersamaan sangat ditekankan dalam proses demokrasi, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang turut memperkuat demokrasi di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dijalankan dengan mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini memperkuat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam sistem demokrasi Indonesia, sehingga diharapkan mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan berkeadilan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan, dan peningkatan pelanggaran HAM di Papua.
D. Hal ini sangat memprihatinkan. Karena menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam mewakili suara rakyat serta mengkhawatirkan bahwa kepentingan pribadi lebih utamakan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Praktik semacam ini merusak prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
E. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak etis, karena dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak menjadi korban manipulasi politik. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, prinsip hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan tindakan semacam itu harus ditolak demi menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Npm: 2311011044
Prodi: S1 Manajemen
A. Penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 sangatlah buruk, dikatakan buruk karena masih terdapat berbagai pelanggaran terjadi. Juga masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia dalam demokrasi Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai budaya asli masyarakat. Karena itu artikel ini mengkritik kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu terkait penegakan Hak Asasi Manusia. Hal ini termasuk dalam upaya reformasi untuk perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.
B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan keberagaman dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Prinsip gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kebersamaan sangat ditekankan dalam proses demokrasi, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang turut memperkuat demokrasi di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dijalankan dengan mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini memperkuat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam sistem demokrasi Indonesia, sehingga diharapkan mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan berkeadilan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan, dan peningkatan pelanggaran HAM di Papua.
D. Hal ini sangat memprihatinkan. Karena menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam mewakili suara rakyat serta mengkhawatirkan bahwa kepentingan pribadi lebih utamakan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Praktik semacam ini merusak prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
E. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak etis, karena dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak menjadi korban manipulasi politik. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, prinsip hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan tindakan semacam itu harus ditolak demi menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Nama : Anggela Kurnia Ilmi
Npm : 2311011048
Kelas : Manajemen Genap
A. Isi Artikel dan Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel ini membahas tantangan besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Masalah utama termasuk kemacetan agenda HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, dan kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan. Artikel juga mencatat kegagalan pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Namun, ada beberapa perkembangan positif. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil aktif melawan kebijakan yang merugikan, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan komunitas di Kendeng.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-nilai Adat
Menurut saya, demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya asli menekankan prinsip musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai ini penting untuk menciptakan demokrasi yang inklusif, menghargai kebersamaan dan kesetaraan. Budaya gotong royong dan toleransi juga memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi aktif dan saling menghormati antarwarga.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta belum menjunjung tinggi nilai HAM. Artikel menunjukkan banyak pelanggaran HAM yang signifikan, termasuk pelanggaran kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan penanganan konflik di Papua. Pembatasan ruang kebebasan sipil dan kecenderungan otoritarian juga menunjukkan kemunduran demokrasi. Meski ada upaya reformasi dan langkah positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sipil yang aktif, tantangan utama dalam penegakan HAM dan perlindungan demokrasi masih perlu ditangani serius.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Mewakili Kepentingan Rakyat
Menurut saya, situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik sendiri merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini merusak prinsip demokrasi dan legitimasi parlemen di mata masyarakat.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pihak dengan kekuasaan karismatik, baik dari tradisi maupun agama, sering memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi modern. Kekuasaan karismatik yang disalahgunakan mengikis kebebasan ini, menciptakan iklim ketakutan, dan menekan kritik serta perbedaan pendapat.
]
Nama ; Mohammad Rifky Anandya
NPM 2311011066
MNJMN GENAP
Analisis kasus
A. dari artikel tersebut menunjukan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu seperti banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini bisa dilihat dari, tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua.
Namun, hal positif dari artikel tersebut adalah bahwa Indonesia sedang mengalami beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol social atas jalannya kekuasaan negara dan berkurangnya ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
B. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa nilai-nilai agama dan budaya Indonesia sangat penting dalam mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Beragamnya agama di Indonesia berperan penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam demokrasi Indonesia, nilai-nilai agama dan budaya ini dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai demokrasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
contoh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong yang dianut masyarakat Indonesia dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan mempromosikan kerja sama antara warga negara untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
C. seperti yang dikatakan kasus diatas bahwa walaupun terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa permasalahan dan pelanggaran dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas demokrasinya dan mengembangkan sistem politik yang lebih baik dan lebih inklusif.
D. Sikap say akita harus tegas kepada Parlemen tersebut, sebab tentu hal ini menentang sistem demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan arah politik suatu negara. Oleh karena itu, anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat haruslah mewakili kepentingan rakyat dan tidak hanya mewakili kepentingan pribadi atau partai mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan rakyat dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Mereka harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan dan kepentingan agenda politik mereka, serta harus mampu menjelaskan bagaimana mereka mewakili kepentingan rakyat. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan politik anggota parlemen agar mereka tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, sistem demokrasi dapat lebih efektif dan adil dalam mewakili kepentingan rakyat.
E. Pendapat saya, mereka dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan dan perilaku masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan kharismatik seperti ini dapat menjadi masalah jika mereka menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. kekuasaan kharismatik seperti ini juga dapat menjadi kontradiksi dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pada kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat dapat terancam jika kekuasaan kharismatik digunakan untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Oleh karena itu, penting umtuk mempertahankan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia serta pentingnya demokrasi dapat membantu dalam mencegah penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
NPM 2311011066
MNJMN GENAP
Analisis kasus
A. dari artikel tersebut menunjukan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu seperti banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini bisa dilihat dari, tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua.
Namun, hal positif dari artikel tersebut adalah bahwa Indonesia sedang mengalami beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol social atas jalannya kekuasaan negara dan berkurangnya ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
B. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa nilai-nilai agama dan budaya Indonesia sangat penting dalam mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Beragamnya agama di Indonesia berperan penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam demokrasi Indonesia, nilai-nilai agama dan budaya ini dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai demokrasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
contoh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong yang dianut masyarakat Indonesia dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan mempromosikan kerja sama antara warga negara untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
C. seperti yang dikatakan kasus diatas bahwa walaupun terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa permasalahan dan pelanggaran dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas demokrasinya dan mengembangkan sistem politik yang lebih baik dan lebih inklusif.
D. Sikap say akita harus tegas kepada Parlemen tersebut, sebab tentu hal ini menentang sistem demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan arah politik suatu negara. Oleh karena itu, anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat haruslah mewakili kepentingan rakyat dan tidak hanya mewakili kepentingan pribadi atau partai mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan rakyat dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Mereka harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan dan kepentingan agenda politik mereka, serta harus mampu menjelaskan bagaimana mereka mewakili kepentingan rakyat. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan politik anggota parlemen agar mereka tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, sistem demokrasi dapat lebih efektif dan adil dalam mewakili kepentingan rakyat.
E. Pendapat saya, mereka dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan dan perilaku masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan kharismatik seperti ini dapat menjadi masalah jika mereka menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. kekuasaan kharismatik seperti ini juga dapat menjadi kontradiksi dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pada kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat dapat terancam jika kekuasaan kharismatik digunakan untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Oleh karena itu, penting umtuk mempertahankan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia serta pentingnya demokrasi dapat membantu dalam mencegah penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
NAMA : ANANDA PUTRI FATHYA
NPM : 2311011003
KELAS : S1 MANAJEMEN GANJIL
ANALISIS KASUS
A. Artikel ini menggambarkan situasi penegakan HAM Indonesia yang suram pada tahun 2019. Lebih lanjut, lembaga Indonesia seperti Komnas HAM, LBH Jakarta juga menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan perlindungan HAM karena kasus pelanggaran berat di masa lalu. Beberapa kasus pelanggaran HAM juga belum ditangani atau masih dalam pemberkasan saat itu. Secara umum, berdapatkan bahwa penegakan HAM Indonesia masih terganggu oleh serangkaian masalah sistemik, termasuk ketidakadilan dalam hal eksepsi pelanggaran HAM, pembatasan dalam hak bebas ekspresi dan diskriminasi gender. Terlebih lagi, hal yang positif adalah bahwa Indonesia terus melakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan minat dan gerakan sipil tumbuh kuat.
B. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang harus dipahami dengan budayanya yang berbeda-beda. Musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keberagaman adalah nilai-nilai Indonesia yang sangat penting untuk dipahami. Prinsip Indonesia demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa harus memperkuat kesatuan dan persatuan dan menghormati keberagaman agama. Saya setuju bahwa demokrasi Indonesia berke-Tuhanan Yang Maha Esa harus menghormati hak asasi manusia dari pada agama apa pun. Tapi, pada saat yang sama, kita juga tidak bisa menolak bahwa cara ini bisa dibiarkan, dilecehkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih memiliki ruang untuk peningkatan dalam hal kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah memberikan kebebasan berekspresi dan pers, masih terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi. Hanya dengan kerja sama yang kuat dan komitmen terhadap keadilan sosial, demokrasi Indonesia dapat menjadi lebih manusiawi dan inklusif bagi seluruh warganya.
D. Saya sangat prihatin dengan situasi di mana anggota parlemen menggunakan posisinya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Tindakan ini mencederai prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab.
E. Tindakan memanfaatkan kekuasaan karismatik untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan merupakan tindakan yang tidak etis, karena dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak menjadi korban manipulasi politik. Penyalahgunaan kekuasaan ini mengikis kebebasan individu untuk berpikir dan bertindak tanpa tekanan atau manipulasi, menciptakan rasa takut, dan menekan kritik serta perbedaan pendapat. Hal ini bisa mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok tertentu.
Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran kritis di kalangan masyarakat, memperkuat institusi demokratis, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan lembaga terkait harus bertindak untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan karismatik dan memastikan bahwa semua tindakan politik dan sosial dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
NPM : 2311011003
KELAS : S1 MANAJEMEN GANJIL
ANALISIS KASUS
A. Artikel ini menggambarkan situasi penegakan HAM Indonesia yang suram pada tahun 2019. Lebih lanjut, lembaga Indonesia seperti Komnas HAM, LBH Jakarta juga menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan perlindungan HAM karena kasus pelanggaran berat di masa lalu. Beberapa kasus pelanggaran HAM juga belum ditangani atau masih dalam pemberkasan saat itu. Secara umum, berdapatkan bahwa penegakan HAM Indonesia masih terganggu oleh serangkaian masalah sistemik, termasuk ketidakadilan dalam hal eksepsi pelanggaran HAM, pembatasan dalam hak bebas ekspresi dan diskriminasi gender. Terlebih lagi, hal yang positif adalah bahwa Indonesia terus melakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan minat dan gerakan sipil tumbuh kuat.
B. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang harus dipahami dengan budayanya yang berbeda-beda. Musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keberagaman adalah nilai-nilai Indonesia yang sangat penting untuk dipahami. Prinsip Indonesia demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa harus memperkuat kesatuan dan persatuan dan menghormati keberagaman agama. Saya setuju bahwa demokrasi Indonesia berke-Tuhanan Yang Maha Esa harus menghormati hak asasi manusia dari pada agama apa pun. Tapi, pada saat yang sama, kita juga tidak bisa menolak bahwa cara ini bisa dibiarkan, dilecehkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih memiliki ruang untuk peningkatan dalam hal kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah memberikan kebebasan berekspresi dan pers, masih terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Untuk memperbaiki praktik demokrasi ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan penegakan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus segala bentuk diskriminasi. Hanya dengan kerja sama yang kuat dan komitmen terhadap keadilan sosial, demokrasi Indonesia dapat menjadi lebih manusiawi dan inklusif bagi seluruh warganya.
D. Saya sangat prihatin dengan situasi di mana anggota parlemen menggunakan posisinya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Tindakan ini mencederai prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab.
E. Tindakan memanfaatkan kekuasaan karismatik untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan merupakan tindakan yang tidak etis, karena dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak menjadi korban manipulasi politik. Penyalahgunaan kekuasaan ini mengikis kebebasan individu untuk berpikir dan bertindak tanpa tekanan atau manipulasi, menciptakan rasa takut, dan menekan kritik serta perbedaan pendapat. Hal ini bisa mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok tertentu.
Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran kritis di kalangan masyarakat, memperkuat institusi demokratis, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan lembaga terkait harus bertindak untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan karismatik dan memastikan bahwa semua tindakan politik dan sosial dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
NAMA : Rakyan Chanda Khairunnisa
NPM : 2311011053
KELAS : Manajemen Ganjil
PRODI : S1 Manajemen
Analisis Kasus
A. Artikel Tersebut berisi Upaya Penegakan HAM di Indonesia, dimana kasus pelanggaran HAM nya masih banyak terjadi seperti : pelanggaran HAM yang banyak dilakukan oleh aparat keamanan, tindakan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender diikuti oleh pelanggaran hak-hak wanita, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, berlanjutnya hukuman mati dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dan lain sebagainya. dimana upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil yang signifikan namun sudah lebih baik dari sebelumnya, dimana Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat komitmen untuk meratifikasi konvensi-konvensi lainnya meskipun belum terwujud.
Hal Positif yang saya dapatkan adalah terdapat upaya dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan pengtingnya menaikan kulitas sumber daya manusia di Indonesia karena semakin tinggi kualitas sumber daya nya maka semakin besar pula kesadarannya akan betapa tidak etis nya jika saling menjatuhkan dan mendiskriminasi sesama bangsa.
B. Demokrasi Indonesia dari segi nilai-nilai adat dan budaya lokal menunjukkan bahwa kearifan tradisional seperti musyawarah dan gotong royong menjadi landasan kuat bagi partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang merupakan inti dari demokrasi. Selain itu, nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, yang tercermin dalam budaya Indonesia, juga penting dalam membangun sistem politik yang demokratis. Meskipun demikian, integrasi nilai-nilai budaya ke dalam demokrasi modern memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kompleksitas keberagaman budaya di Indonesia dan memastikan inklusivitas dalam kebijakan pembangunan serta implementasi demokrasi. Dengan memperhatikan dan memadukan prinsip-prinsip demokrasi dengan kearifan lokal, Indonesia dapat memperkuat sistem politiknya untuk mencapai inklusivitas, keadilan, dan keinginan yang lebih besar.
Pendapat saya mengenai Demokrasi yang berke-Tuhanan yang maha esa sangat setuju karena mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa, memastikan kebijakan mempertimbangkan aspek moral dan etika dan Prinsip ini mendukung kerukunan antaragama dan harmoni sosial.
C. Menurut saya mempraktikkan demokrasi Indonesia saat ini Belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, masih banyak yang harus di perbaiki karena masih banyak pula kasus kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi hingga saat ini, dan Implementasi dari nilai nilai Pancasila dan UUD NRI sendiri pun belum sepenuhnya diterapkan. namun semoga kedepannya ada perubahan yang lebih baik.
D. sikap saya terhadap kondisi tersebut tentu saja kecewa karena sudah menjadi kewajiban mereka untuk menyuarakan suara Rakyat secara rill tidak dibuat demi kepentingan pribadi. oknum seperti itu tentu harus diberikan hukuman yang setimpal seperti denda dan penjara. sikap saya dalam menanggapinya adalah dengan meramaikannya di media sosial agar banyak yang mengetahui kasus tersebut sehingga oknum seperti itu dapat mudah dalam proses.
E. menurut pendapat saya Pemimpin kharismatik dari tradisi atau agama sering memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, otomatis akan mengorbankan hak asasi manusia dan merusak demokrasi. Hal ini melibatkan pelanggaran kebebasan individu, mengancam proses demokrasi yang adil, dan menciptakan polarisasi sosial. Kekuasaan mereka cenderung kurang akuntabilitas dan transparansi. Untuk melindungi hak asasi manusia dan demokrasi, masyarakat harus meningkatkan kesadaran politik dan memastikan kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab.
NPM : 2311011053
KELAS : Manajemen Ganjil
PRODI : S1 Manajemen
Analisis Kasus
A. Artikel Tersebut berisi Upaya Penegakan HAM di Indonesia, dimana kasus pelanggaran HAM nya masih banyak terjadi seperti : pelanggaran HAM yang banyak dilakukan oleh aparat keamanan, tindakan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender diikuti oleh pelanggaran hak-hak wanita, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, berlanjutnya hukuman mati dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dan lain sebagainya. dimana upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil yang signifikan namun sudah lebih baik dari sebelumnya, dimana Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat komitmen untuk meratifikasi konvensi-konvensi lainnya meskipun belum terwujud.
Hal Positif yang saya dapatkan adalah terdapat upaya dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan pengtingnya menaikan kulitas sumber daya manusia di Indonesia karena semakin tinggi kualitas sumber daya nya maka semakin besar pula kesadarannya akan betapa tidak etis nya jika saling menjatuhkan dan mendiskriminasi sesama bangsa.
B. Demokrasi Indonesia dari segi nilai-nilai adat dan budaya lokal menunjukkan bahwa kearifan tradisional seperti musyawarah dan gotong royong menjadi landasan kuat bagi partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang merupakan inti dari demokrasi. Selain itu, nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, yang tercermin dalam budaya Indonesia, juga penting dalam membangun sistem politik yang demokratis. Meskipun demikian, integrasi nilai-nilai budaya ke dalam demokrasi modern memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kompleksitas keberagaman budaya di Indonesia dan memastikan inklusivitas dalam kebijakan pembangunan serta implementasi demokrasi. Dengan memperhatikan dan memadukan prinsip-prinsip demokrasi dengan kearifan lokal, Indonesia dapat memperkuat sistem politiknya untuk mencapai inklusivitas, keadilan, dan keinginan yang lebih besar.
Pendapat saya mengenai Demokrasi yang berke-Tuhanan yang maha esa sangat setuju karena mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa, memastikan kebijakan mempertimbangkan aspek moral dan etika dan Prinsip ini mendukung kerukunan antaragama dan harmoni sosial.
C. Menurut saya mempraktikkan demokrasi Indonesia saat ini Belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, masih banyak yang harus di perbaiki karena masih banyak pula kasus kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi hingga saat ini, dan Implementasi dari nilai nilai Pancasila dan UUD NRI sendiri pun belum sepenuhnya diterapkan. namun semoga kedepannya ada perubahan yang lebih baik.
D. sikap saya terhadap kondisi tersebut tentu saja kecewa karena sudah menjadi kewajiban mereka untuk menyuarakan suara Rakyat secara rill tidak dibuat demi kepentingan pribadi. oknum seperti itu tentu harus diberikan hukuman yang setimpal seperti denda dan penjara. sikap saya dalam menanggapinya adalah dengan meramaikannya di media sosial agar banyak yang mengetahui kasus tersebut sehingga oknum seperti itu dapat mudah dalam proses.
E. menurut pendapat saya Pemimpin kharismatik dari tradisi atau agama sering memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, otomatis akan mengorbankan hak asasi manusia dan merusak demokrasi. Hal ini melibatkan pelanggaran kebebasan individu, mengancam proses demokrasi yang adil, dan menciptakan polarisasi sosial. Kekuasaan mereka cenderung kurang akuntabilitas dan transparansi. Untuk melindungi hak asasi manusia dan demokrasi, masyarakat harus meningkatkan kesadaran politik dan memastikan kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab.
Nama : Wike Handayani
Npm : 2311011082
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada 2019 yang masih penuh tantangan. Lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti masalah seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Penegakan HAM di Indonesia masih terkendala oleh masalah sistemik seperti ketidakadilan dalam penanganan kasus, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender.
Namun, upaya reformasi tetap berlangsung, termasuk ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk reformasi sektor keamanan publik. Gerakan masyarakat sipil juga kuat dalam memperjuangkan HAM.
Kesimpulan: Penegakan HAM di Indonesia masih banyak kendala, namun ada upaya reformasi yang berkelanjutan dan gerakan masyarakat sipil yang kuat.
B. Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia harus dipahami dalam konteks keragaman budaya dan adat istiadat masyarakatnya. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keberagaman sangat penting. Prinsip demokrasi Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya memperkuat kesatuan, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan.
Prinsip demokrasi ini seharusnya menjadi dasar untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi agama atau kepercayaan. Namun, terkadang prinsip ini bisa diabaikan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Kesimpulan: Demokrasi di Indonesia harus memperkuat kesatuan dan menghormati keberagaman, namun praktiknya terkadang menyimpang karena kepentingan politik.
C. Praktik Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia perlu meningkatkan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta penegakan hak asasi manusia. Meskipun ada kebebasan berekspresi dan pers, masih terdapat pelanggaran HAM serius, seperti kasus-kasus yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menegakkan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus diskriminasi.
Kesimpulan: Praktik demokrasi di Indonesia perlu ditingkatkan melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil untuk menegakkan hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia.
D. Anggota Parlemen dan Agenda Politik Pribadi
Saya sangat menyayangkan anggota parlemen yang menggunakan posisinya untuk kepentingan politik pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ini merusak prinsip demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Untuk mengatasi hal ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus bijak dalam memilih wakil dan memantau kinerja serta janji politik mereka.
Kesimpulan: Penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen merusak demokrasi, sehingga diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
E. Kekuasaan Kharismatik dalam Demokrasi
Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan ini dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
Kesimpulan: Kekuasaan kharismatik berpotensi melanggar hak asasi manusia, sehingga demokrasi perlu memperkuat lembaga demokratis, kebebasan pers, dan pengawasan.
Npm : 2311011082
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada 2019 yang masih penuh tantangan. Lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti masalah seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Penegakan HAM di Indonesia masih terkendala oleh masalah sistemik seperti ketidakadilan dalam penanganan kasus, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender.
Namun, upaya reformasi tetap berlangsung, termasuk ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk reformasi sektor keamanan publik. Gerakan masyarakat sipil juga kuat dalam memperjuangkan HAM.
Kesimpulan: Penegakan HAM di Indonesia masih banyak kendala, namun ada upaya reformasi yang berkelanjutan dan gerakan masyarakat sipil yang kuat.
B. Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia harus dipahami dalam konteks keragaman budaya dan adat istiadat masyarakatnya. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keberagaman sangat penting. Prinsip demokrasi Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya memperkuat kesatuan, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan.
Prinsip demokrasi ini seharusnya menjadi dasar untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi agama atau kepercayaan. Namun, terkadang prinsip ini bisa diabaikan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Kesimpulan: Demokrasi di Indonesia harus memperkuat kesatuan dan menghormati keberagaman, namun praktiknya terkadang menyimpang karena kepentingan politik.
C. Praktik Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia perlu meningkatkan kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta penegakan hak asasi manusia. Meskipun ada kebebasan berekspresi dan pers, masih terdapat pelanggaran HAM serius, seperti kasus-kasus yang belum diselesaikan dengan adil, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menegakkan hukum yang adil, melindungi kebebasan sipil, dan menghapus diskriminasi.
Kesimpulan: Praktik demokrasi di Indonesia perlu ditingkatkan melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil untuk menegakkan hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia.
D. Anggota Parlemen dan Agenda Politik Pribadi
Saya sangat menyayangkan anggota parlemen yang menggunakan posisinya untuk kepentingan politik pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ini merusak prinsip demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Untuk mengatasi hal ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus bijak dalam memilih wakil dan memantau kinerja serta janji politik mereka.
Kesimpulan: Penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen merusak demokrasi, sehingga diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
E. Kekuasaan Kharismatik dalam Demokrasi
Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik, membatasi kebebasan berekspresi, dan mengabaikan hak-hak minoritas. Demokrasi yang sehat harus mampu mengatasi penyalahgunaan kekuasaan ini dengan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, kebebasan pers, dan sistem pengawasan yang efektif.
Kesimpulan: Kekuasaan kharismatik berpotensi melanggar hak asasi manusia, sehingga demokrasi perlu memperkuat lembaga demokratis, kebebasan pers, dan pengawasan.
A. Isi Artikel:
Artikel tersebut membahas mengenai rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Mneurut Komisi Nasional (Komnas) HAM, mereka mencatat bahwa masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meskipun demikian, artikel juga menunjukkan beberapa perkembangan baik dan harapan ke depannya, seperti Indonesia yang terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Hal Positif:
• Komitmen pada Reformasi : Meskipun banyak masalah, Indonesia masih berkomitmen pada beberapa langkah reformasi, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional.
• Gerakan Masyarakat : Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil masih kuat dalam mengawasi kekuasaan dan menentang kebijakan yang merugikan, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan tuntutan masyarakat Kendeng.
B. Analisis:
Mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki sistem nasional yang askriptif dan primordial secara kesukubangsaan. Dalam budaya Indonesia, kebudayaan sukubangsanya menjadi dominan, dan dalam suasana askriptif kesukubangsaan tersebut, pembedaan antara siapa’saya’ dan siapa dia’/kamu’ dan diantara siapa ‘kami’ dan siapa ‘mereka’ jelas batas-batasnya, dan selalu diulang dan dipertegas, yaitu batas-batas kesukubangsaan. Dalam batas-batas riuang lingkup kesukubangsaan ini, stereotip dan prasangka berkembang dan menjadi mantap dalam suatu kurun waktu hubungan antar-sukubangsa yang tidak terbatas. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia yang berdasarkan atas kebangsaan tetapi yang majemuk mempunyai sistem nasional yang askriptif dan primordial secara kesukubangsaan.
Pendapat:
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini sangat penting dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual yang terkait dengan keberagaman dan kebebasan individu. Dalam demokrasi Pancasila, keberagaman dan kebebasan individu dijamin oleh keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar bagi nilai-nilai moral dan spiritual yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, serta menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Artikel menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Selain itu, artikel juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus lebih fokus pada kepentingan masyarakat dan tidak hanya memprioritaskan agenda politik pribadi.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini dapat menjadi ancaman terhadap HAM. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku masyarakat, sehingga penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai HAM. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak digunakan untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang dapat menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas
Artikel tersebut membahas mengenai rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Mneurut Komisi Nasional (Komnas) HAM, mereka mencatat bahwa masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meskipun demikian, artikel juga menunjukkan beberapa perkembangan baik dan harapan ke depannya, seperti Indonesia yang terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Hal Positif:
• Komitmen pada Reformasi : Meskipun banyak masalah, Indonesia masih berkomitmen pada beberapa langkah reformasi, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional.
• Gerakan Masyarakat : Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil masih kuat dalam mengawasi kekuasaan dan menentang kebijakan yang merugikan, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan tuntutan masyarakat Kendeng.
B. Analisis:
Mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki sistem nasional yang askriptif dan primordial secara kesukubangsaan. Dalam budaya Indonesia, kebudayaan sukubangsanya menjadi dominan, dan dalam suasana askriptif kesukubangsaan tersebut, pembedaan antara siapa’saya’ dan siapa dia’/kamu’ dan diantara siapa ‘kami’ dan siapa ‘mereka’ jelas batas-batasnya, dan selalu diulang dan dipertegas, yaitu batas-batas kesukubangsaan. Dalam batas-batas riuang lingkup kesukubangsaan ini, stereotip dan prasangka berkembang dan menjadi mantap dalam suatu kurun waktu hubungan antar-sukubangsa yang tidak terbatas. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia yang berdasarkan atas kebangsaan tetapi yang majemuk mempunyai sistem nasional yang askriptif dan primordial secara kesukubangsaan.
Pendapat:
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini sangat penting dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual yang terkait dengan keberagaman dan kebebasan individu. Dalam demokrasi Pancasila, keberagaman dan kebebasan individu dijamin oleh keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar bagi nilai-nilai moral dan spiritual yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, serta menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Artikel menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Selain itu, artikel juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus lebih fokus pada kepentingan masyarakat dan tidak hanya memprioritaskan agenda politik pribadi.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini dapat menjadi ancaman terhadap HAM. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku masyarakat, sehingga penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai HAM. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak digunakan untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang dapat menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas
Nama : Arya FerdyFasan
NPM : 2311011106
Kelas : S1 manajemen PKN Genap
Analisis artikel tentang penegakan HAM di Indonesia mengungkap kondisi yang kompleks. Meskipun ada beberapa kemajuan, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan perlawanan masyarakat terhadap proyek yang merusak lingkungan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan utama meliputi kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua, dan penerapan hukuman mati yang berlebihan.
Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan toleransi, yang merupakan bagian dari demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Namun, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan seperti korupsi, politik uang, hoaks, ujaran kebencian, lemahnya penegakan hukum, dan kesenjangan sosial, meskipun ada kemajuan seperti pemilu yang lebih demokratis, kebebasan pers yang lebih besar, dan masyarakat sipil yang lebih aktif.
Anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan rakyat untuk agenda politik pribadi merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat harus kritis dan meminta pertanggungjawaban mereka. Selain itu, pemimpin kharismatik yang menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan yang tidak jelas atau manipulatif melanggar hak asasi manusia dan dapat memicu kekerasan serta konflik. Masyarakat harus waspada terhadap manipulasi semacam ini dan melawan eksploitasi rakyat untuk keuntungan pribadi atau politik.
NPM : 2311011106
Kelas : S1 manajemen PKN Genap
Analisis artikel tentang penegakan HAM di Indonesia mengungkap kondisi yang kompleks. Meskipun ada beberapa kemajuan, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan perlawanan masyarakat terhadap proyek yang merusak lingkungan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan utama meliputi kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua, dan penerapan hukuman mati yang berlebihan.
Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan toleransi, yang merupakan bagian dari demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Namun, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan seperti korupsi, politik uang, hoaks, ujaran kebencian, lemahnya penegakan hukum, dan kesenjangan sosial, meskipun ada kemajuan seperti pemilu yang lebih demokratis, kebebasan pers yang lebih besar, dan masyarakat sipil yang lebih aktif.
Anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan rakyat untuk agenda politik pribadi merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat harus kritis dan meminta pertanggungjawaban mereka. Selain itu, pemimpin kharismatik yang menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan yang tidak jelas atau manipulatif melanggar hak asasi manusia dan dapat memicu kekerasan serta konflik. Masyarakat harus waspada terhadap manipulasi semacam ini dan melawan eksploitasi rakyat untuk keuntungan pribadi atau politik.
Nama : Cethrine Dhea Putri Dani
NPM : 2311011011
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
ANALISIS KASUS " AWAL GELAP UNTUK HAM INDONESIA "
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki terkait HAM, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Analisis jelasnya adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia masih terhambat oleh berbagai masalah sistemik, termasuk ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender.
Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya reformasi yang terus dilakukan oleh Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM. Misalnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk melakukan reformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM, seperti penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan pertahanan terhadap tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah.
B. Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.
C. Menurut saya, demokrasi di Indonesia masih kurang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI'45. Sebagaimana telah ditulis dalam artikel, bahwasannya pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia masih sangat buruk. Banyak sekali kasus HAM di masa lalu yang tidak terselesaikan, ditambah lagi banyak pelanggaran HAM yang terjadi sekarang. Jika praktik demokrasi telah dijalankan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI'45, seharusnya sudah TIDAK TERJADI lagi pelanggaran HAM di Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Ini membuktikan bahwa Pancasila dan UUD NRI'45 belum meresap pada demokrasi di Indonesia.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Melawan Kepentingan Rakyat
Sikap terhadap anggota parlemen yang melawan kepentingan rakyat adalah kekecewaan dan kemarahan. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika mereka justru mengkhianati amanah rakyat dan menjalankan agenda politik mereka sendiri, mereka harus dihukum dan diberhentikan dari jabatannya.
E. Pemimpin kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering berisiko tinggi terhadap HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam demokrasi dewasa ini, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap HAM. Masyarakat harus dilindungi dari manipulasi emosional dan harus memiliki kesadaran serta pendidikan yang memadai tentang hak-hak mereka. Negara, melalui hukum harus berperan aktif dalam menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak asasi setiap individu tetap dihormati.
NPM : 2311011011
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
ANALISIS KASUS " AWAL GELAP UNTUK HAM INDONESIA "
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki terkait HAM, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil. Analisis jelasnya adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia masih terhambat oleh berbagai masalah sistemik, termasuk ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender.
Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya reformasi yang terus dilakukan oleh Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM. Misalnya, Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk melakukan reformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM, seperti penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali dan pertahanan terhadap tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah.
B. Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.
C. Menurut saya, demokrasi di Indonesia masih kurang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI'45. Sebagaimana telah ditulis dalam artikel, bahwasannya pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia masih sangat buruk. Banyak sekali kasus HAM di masa lalu yang tidak terselesaikan, ditambah lagi banyak pelanggaran HAM yang terjadi sekarang. Jika praktik demokrasi telah dijalankan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI'45, seharusnya sudah TIDAK TERJADI lagi pelanggaran HAM di Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Ini membuktikan bahwa Pancasila dan UUD NRI'45 belum meresap pada demokrasi di Indonesia.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Melawan Kepentingan Rakyat
Sikap terhadap anggota parlemen yang melawan kepentingan rakyat adalah kekecewaan dan kemarahan. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika mereka justru mengkhianati amanah rakyat dan menjalankan agenda politik mereka sendiri, mereka harus dihukum dan diberhentikan dari jabatannya.
E. Pemimpin kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering berisiko tinggi terhadap HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam demokrasi dewasa ini, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap HAM. Masyarakat harus dilindungi dari manipulasi emosional dan harus memiliki kesadaran serta pendidikan yang memadai tentang hak-hak mereka. Negara, melalui hukum harus berperan aktif dalam menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak asasi setiap individu tetap dihormati.
Nama : Fany Azzahra
NPM : 2351011034
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Situasi suram penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019.
Banyak organisasi seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
perbaikan hak asasi manusia, seperti menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil.
Analisisnya jelas bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia masih terhambat oleh berbagai permasalahan sistemik, antara lain ketidakadilan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan diskriminasi berbasis gender.
B. Memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan menyoroti berbagai masalah HAM namun juga menawarkan harapan. Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah, toleransi, dan penghargaan terhadap pemimpin tradisional, yang menjadi dasar bagi demokrasi Pancasila yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan bersama.
C. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dan permasalahan yang mempengaruhi kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia. Untuk meningkatkan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia, diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kebebasan berekspresi, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi dan akuntabilitas.
D. Gagasan bahwa anggota Majelis Nasional mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi tentang keterwakilan bahasa dan kepentingan publik. Pemikiran seperti ini akan mendorong masyarakat untuk tidak mempercayai sistem politik dan hukum. Pengawasan masyarakat dan partisipasi politik penting untuk memastikan bahwa pembuat undang-undang bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini, yang menekankan pentingnya kemerdekaan, keadilan, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Penggunaan rakyat sebagai tumbal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar.
NPM : 2351011034
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Situasi suram penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019.
Banyak organisasi seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
perbaikan hak asasi manusia, seperti menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil.
Analisisnya jelas bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia masih terhambat oleh berbagai permasalahan sistemik, antara lain ketidakadilan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan diskriminasi berbasis gender.
B. Memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan menyoroti berbagai masalah HAM namun juga menawarkan harapan. Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah, toleransi, dan penghargaan terhadap pemimpin tradisional, yang menjadi dasar bagi demokrasi Pancasila yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan bersama.
C. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dan permasalahan yang mempengaruhi kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia. Untuk meningkatkan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia, diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kebebasan berekspresi, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi dan akuntabilitas.
D. Gagasan bahwa anggota Majelis Nasional mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi tentang keterwakilan bahasa dan kepentingan publik. Pemikiran seperti ini akan mendorong masyarakat untuk tidak mempercayai sistem politik dan hukum. Pengawasan masyarakat dan partisipasi politik penting untuk memastikan bahwa pembuat undang-undang bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini, yang menekankan pentingnya kemerdekaan, keadilan, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Penggunaan rakyat sebagai tumbal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar.
Nama: Panji Asmoro
NPM: 2351011005
Kelas: Manajemen Ganjil
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk dengan banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik. Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal perlindungan HAM karena nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terwujud dalam praktik demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya menghormati HAM, namun praktik demokrasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai HAM, terutama dalam hal penegakan keadilan dan akuntabilitas. Sikap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat menjadi masalah yang perlu diatasi untuk menjunjung tinggi nilai HAM. Ancaman terhadap HAM juga datang dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanfaatkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Oleh karena itu, diperlukan kontrol sosial dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
NPM: 2351011005
Kelas: Manajemen Ganjil
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk dengan banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik. Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal perlindungan HAM karena nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terwujud dalam praktik demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya menghormati HAM, namun praktik demokrasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai HAM, terutama dalam hal penegakan keadilan dan akuntabilitas. Sikap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat menjadi masalah yang perlu diatasi untuk menjunjung tinggi nilai HAM. Ancaman terhadap HAM juga datang dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanfaatkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Oleh karena itu, diperlukan kontrol sosial dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
Nama: Gibran Noverta Darma
NPM: 2351011001
Kelas: Manajemen Ganjil
a. Artikel tersebut membahas penurunan kinerja penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Ini termasuk ketidakadilan dalam penanganan kasus HAM, diskriminasi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan kekerasan terhadap pembela HAM. sungguh buruk kualitas penegakan HAM jika dilihat dari artikel tersebut, dan seolah olah pemerintah menjadi anti kritik
ada kabar baiknya, meskipun begitu Indonesia terus mencoba reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, dan juga Meskipun banyak kritik, artikel ini juga mencatat upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan berbagai kelompok dalam memperjuangkan penegakan HAM. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran dan perlawanan terhadap pelanggaran HAM, yang merupakan langkah penting menuju perubahan positif.
b. Demokrasi Indonesia atau sering juga disebut sebagai demokrasi Pancasila, yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai adat dan budaya Indonesia, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat atau juga gotong royong yang terdapat di Pancasila.
Lalu, Prinsip berketuhanan yang maha esa ini mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada sistem politik sekuler, tetapi juga menghormati nilai-nilai spiritual dan religius.
c. menurut saya, masih belum sempurna. Demokrasi Indonesia masih dalam proses perkembangan. Ada kesenjangan antara prinsip-prinsip ideal dan kenyataan praktik di lapangan. tapi harapannya kedepannya lebih baik.
d. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan adanya ketidakjujuran dan ketidakberpihakan terhadap kepentingan rakyat.Sangat tidak pantas menjadi wakil rakyat, sudah terbukti hanya bersimpati untuk kepentingan politik bukan untuk rakyat
e. Pemimpin kharismatik yang memanfaatkan loyalitas rakyat hanya untuk tujuan yang tidak jelas sudah termasuk pemanipulasian terhadap rakyat. Ini bisa merusak prinsip-prinsip ini, dan oleh karena itu, perlu ada regulasi dan pendidikan yang mempromosikan kesadaran akan hak-hak ini di masyarakat.
NPM: 2351011001
Kelas: Manajemen Ganjil
a. Artikel tersebut membahas penurunan kinerja penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Ini termasuk ketidakadilan dalam penanganan kasus HAM, diskriminasi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan kekerasan terhadap pembela HAM. sungguh buruk kualitas penegakan HAM jika dilihat dari artikel tersebut, dan seolah olah pemerintah menjadi anti kritik
ada kabar baiknya, meskipun begitu Indonesia terus mencoba reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, dan juga Meskipun banyak kritik, artikel ini juga mencatat upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan berbagai kelompok dalam memperjuangkan penegakan HAM. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran dan perlawanan terhadap pelanggaran HAM, yang merupakan langkah penting menuju perubahan positif.
b. Demokrasi Indonesia atau sering juga disebut sebagai demokrasi Pancasila, yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai adat dan budaya Indonesia, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat atau juga gotong royong yang terdapat di Pancasila.
Lalu, Prinsip berketuhanan yang maha esa ini mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada sistem politik sekuler, tetapi juga menghormati nilai-nilai spiritual dan religius.
c. menurut saya, masih belum sempurna. Demokrasi Indonesia masih dalam proses perkembangan. Ada kesenjangan antara prinsip-prinsip ideal dan kenyataan praktik di lapangan. tapi harapannya kedepannya lebih baik.
d. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan adanya ketidakjujuran dan ketidakberpihakan terhadap kepentingan rakyat.Sangat tidak pantas menjadi wakil rakyat, sudah terbukti hanya bersimpati untuk kepentingan politik bukan untuk rakyat
e. Pemimpin kharismatik yang memanfaatkan loyalitas rakyat hanya untuk tujuan yang tidak jelas sudah termasuk pemanipulasian terhadap rakyat. Ini bisa merusak prinsip-prinsip ini, dan oleh karena itu, perlu ada regulasi dan pendidikan yang mempromosikan kesadaran akan hak-hak ini di masyarakat.
IREN NATALIA BR SINURAYA
2311011108
MANAJEMEN GENAP
1. Artikel ini membahas tantangan besar HAM di Indonesia pada 2019, termasuk kemacetan agenda HAM, pembatasan kebebasan, diskriminasi gender, pelanggaran di Papua, dan kurangnya akuntabilitas aparat keamanan. Meski pemerintah belum menyelesaikan pelanggaran masa lalu, ada perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang aktif melawan kebijakan merugikan. Ini menunjukkan harapan perbaikan HAM melalui keterlibatan masyarakat dan komitmen reformasi pemerintah.
2. Demokrasi Indonesia, yang berakar pada nilai adat dan budaya, menekankan musyawarah dan mufakat. Nilai gotong royong dan toleransi mendukung demokrasi dengan partisipasi aktif dan saling menghormati. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan moral dan etika agama dalam pemerintahan, menjaga kebebasan dan HAM dengan tanggung jawab. Demokrasi Indonesia menggabungkan kebebasan politik dengan nilai moral dan budaya.
3. Demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi HAM. Masih ada banyak pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan kecenderungan otoritarian. Meskipun ada upaya reformasi dan langkah positif, tantangan besar dalam penegakan HAM dan perlindungan demokrasi masih perlu diatasi dengan serius.
4. Anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat tetapi melaksanakan agenda pribadi mengkhianati kepercayaan publik. Ini merusak prinsip demokrasi dan legitimasi parlemen. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas wakil rakyat perlu ditingkatkan agar kepentingan masyarakat diutamakan.
5. Pihak dengan kekuasaan karismatik sering memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang merugikan, bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi. Ini mengikis kebebasan dan menekan kritik. Demokrasi membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif. Penting untuk mendorong kesadaran kritis dan memperkuat institusi demokratis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi HAM.
2311011108
MANAJEMEN GENAP
1. Artikel ini membahas tantangan besar HAM di Indonesia pada 2019, termasuk kemacetan agenda HAM, pembatasan kebebasan, diskriminasi gender, pelanggaran di Papua, dan kurangnya akuntabilitas aparat keamanan. Meski pemerintah belum menyelesaikan pelanggaran masa lalu, ada perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang aktif melawan kebijakan merugikan. Ini menunjukkan harapan perbaikan HAM melalui keterlibatan masyarakat dan komitmen reformasi pemerintah.
2. Demokrasi Indonesia, yang berakar pada nilai adat dan budaya, menekankan musyawarah dan mufakat. Nilai gotong royong dan toleransi mendukung demokrasi dengan partisipasi aktif dan saling menghormati. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan moral dan etika agama dalam pemerintahan, menjaga kebebasan dan HAM dengan tanggung jawab. Demokrasi Indonesia menggabungkan kebebasan politik dengan nilai moral dan budaya.
3. Demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi HAM. Masih ada banyak pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan kecenderungan otoritarian. Meskipun ada upaya reformasi dan langkah positif, tantangan besar dalam penegakan HAM dan perlindungan demokrasi masih perlu diatasi dengan serius.
4. Anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat tetapi melaksanakan agenda pribadi mengkhianati kepercayaan publik. Ini merusak prinsip demokrasi dan legitimasi parlemen. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas wakil rakyat perlu ditingkatkan agar kepentingan masyarakat diutamakan.
5. Pihak dengan kekuasaan karismatik sering memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang merugikan, bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi. Ini mengikis kebebasan dan menekan kritik. Demokrasi membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif. Penting untuk mendorong kesadaran kritis dan memperkuat institusi demokratis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi HAM.
Putri Nuraini Azzahra
2311011072
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk dengan banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik. Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal perlindungan HAM karena nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terwujud dalam praktik demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya menghormati HAM, namun praktik demokrasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai HAM, terutama dalam hal penegakan keadilan dan akuntabilitas. Sikap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat menjadi masalah yang perlu diatasi untuk menjunjung tinggi nilai HAM. Ancaman terhadap HAM juga datang dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanfaatkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Oleh karena itu, diperlukan kontrol sosial dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
2311011072
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk dengan banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik. Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal perlindungan HAM karena nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terwujud dalam praktik demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya menghormati HAM, namun praktik demokrasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai HAM, terutama dalam hal penegakan keadilan dan akuntabilitas. Sikap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat menjadi masalah yang perlu diatasi untuk menjunjung tinggi nilai HAM. Ancaman terhadap HAM juga datang dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanfaatkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Oleh karena itu, diperlukan kontrol sosial dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
NAMA : Arta Prayoga Pangestu
NPM : 2311011114
A. rtikel ini menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menghormati hak asasi manusia dan memiliki rekam jejak yang buruk, khususnya dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam
Namun terdapat juga perkembangan positif, termasuk langkah-langkah reformasi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum
Setelah membaca artikel ini, saya merasa yakin bahwa meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, masih terdapat kesadaran dan upaya untuk terus memperbaiki situasi hak asasi manusia.
B. Demokrasi Indonesia berpedoman pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat serta memuat nilai-nilai Binneka Tunggar Ika yang menghargai keberagaman dan persatuan dalam perbedaan
Namun dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut harus diinterpretasikan dan diterapkan secara hati-hati agar demokrasi tetap berfungsi sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia
Meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang secara positif sejak reformasi, masih terdapat kelemahan, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kesenjangan akses bagi seluruh warga negara.
D. Saya prihatin dengan situasi di mana anggota Kongres dapat mengabaikan kepentingan masyarakat yang sebenarnya demi agenda politik mereka sendiri
Hal ini merugikan prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat dan memperjuangkan kepentingannya.
E. Partai politik yang memiliki kekuatan karismatik dapat memanfaatkan tradisi dan agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat
Namun hal ini dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, apalagi jika kesetiaan tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan melanggar hak individu
Di era demokrasi yang matang saat ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi, agama, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia
NPM : 2311011114
A. rtikel ini menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menghormati hak asasi manusia dan memiliki rekam jejak yang buruk, khususnya dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam
Namun terdapat juga perkembangan positif, termasuk langkah-langkah reformasi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum
Setelah membaca artikel ini, saya merasa yakin bahwa meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, masih terdapat kesadaran dan upaya untuk terus memperbaiki situasi hak asasi manusia.
B. Demokrasi Indonesia berpedoman pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat serta memuat nilai-nilai Binneka Tunggar Ika yang menghargai keberagaman dan persatuan dalam perbedaan
Namun dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut harus diinterpretasikan dan diterapkan secara hati-hati agar demokrasi tetap berfungsi sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia
Meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang secara positif sejak reformasi, masih terdapat kelemahan, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kesenjangan akses bagi seluruh warga negara.
D. Saya prihatin dengan situasi di mana anggota Kongres dapat mengabaikan kepentingan masyarakat yang sebenarnya demi agenda politik mereka sendiri
Hal ini merugikan prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat dan memperjuangkan kepentingannya.
E. Partai politik yang memiliki kekuatan karismatik dapat memanfaatkan tradisi dan agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat
Namun hal ini dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, apalagi jika kesetiaan tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan melanggar hak individu
Di era demokrasi yang matang saat ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi, agama, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia
Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel ini menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada 2019 yang masih bermasalah, termasuk penanganan pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi gender. Meski begitu, ada upaya reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional serta gerakan masyarakat sipil yang kuat.
B. Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks budaya beragamnya. Nilai musyawarah, gotong royong, dan keberagaman penting dalam demokrasi ini. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya mendukung kesatuan dan menghormati keberagaman agama, meski kadang disalahgunakan untuk kepentingan politik.
C. Demokrasi Indonesia perlu lebih patuh pada Pancasila, UUD 1945, dan nilai HAM. Meskipun ada kebebasan berekspresi dan pers, masih ada pelanggaran HAM yang serius. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghapus diskriminasi.
D. Anggota parlemen yang mengutamakan agenda pribadi di atas kepentingan rakyat merusak prinsip demokrasi dan kepercayaan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemilih harus memilih wakil yang bertanggung jawab.
E. Kekuasaan karismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama bisa melanggar HAM. Demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan dengan penghormatan HAM, memperkuat lembaga demokratis, kebebasan pers, dan pengawasan efektif.
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A. Artikel ini menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada 2019 yang masih bermasalah, termasuk penanganan pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi gender. Meski begitu, ada upaya reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional serta gerakan masyarakat sipil yang kuat.
B. Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks budaya beragamnya. Nilai musyawarah, gotong royong, dan keberagaman penting dalam demokrasi ini. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya mendukung kesatuan dan menghormati keberagaman agama, meski kadang disalahgunakan untuk kepentingan politik.
C. Demokrasi Indonesia perlu lebih patuh pada Pancasila, UUD 1945, dan nilai HAM. Meskipun ada kebebasan berekspresi dan pers, masih ada pelanggaran HAM yang serius. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghapus diskriminasi.
D. Anggota parlemen yang mengutamakan agenda pribadi di atas kepentingan rakyat merusak prinsip demokrasi dan kepercayaan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemilih harus memilih wakil yang bertanggung jawab.
E. Kekuasaan karismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama bisa melanggar HAM. Demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan dengan penghormatan HAM, memperkuat lembaga demokratis, kebebasan pers, dan pengawasan efektif.
Nama : Aulia Syifa Putri
NPM : 2311011088
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A.
Artikel ini menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih bermasalah, termasuk pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan sipil, dan penanganan diskriminasi gender.
Namun ada juga upaya reformasi, upaya untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, dan gerakan masyarakat sipil yang kuat.
B.
Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks budayanya yang beragam.
Dalam demokrasi ini, nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan keberagaman menjadi penting.
Prinsip keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus menjunjung tinggi persatuan dan menghargai keberagaman agama, meskipun disalahgunakan untuk tujuan politik.
C.
Demokrasi Indonesia harus lebih menganut nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia.
Meskipun terdapat kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, pelanggaran hak asasi manusia yang serius terus terjadi.
Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghilangkan diskriminasi.
D.
Anggota Kongres yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat merusak prinsip demokrasi dan kepercayaan masyarakat.
Mengatasi permasalahan ini memerlukan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
Para pemilih harus memilih wakil-wakil yang bertanggung jawab.
E.
Kekuatan karismatik yang mengeksploitasi tradisi dan agama dapat melanggar hak asasi manusia.
Negara demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta memperkuat institusi demokrasi, kebebasan pers, dan pengawasan yang efektif.
NPM : 2311011088
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
A.
Artikel ini menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih bermasalah, termasuk pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan sipil, dan penanganan diskriminasi gender.
Namun ada juga upaya reformasi, upaya untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, dan gerakan masyarakat sipil yang kuat.
B.
Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks budayanya yang beragam.
Dalam demokrasi ini, nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan keberagaman menjadi penting.
Prinsip keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus menjunjung tinggi persatuan dan menghargai keberagaman agama, meskipun disalahgunakan untuk tujuan politik.
C.
Demokrasi Indonesia harus lebih menganut nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia.
Meskipun terdapat kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, pelanggaran hak asasi manusia yang serius terus terjadi.
Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghilangkan diskriminasi.
D.
Anggota Kongres yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat merusak prinsip demokrasi dan kepercayaan masyarakat.
Mengatasi permasalahan ini memerlukan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
Para pemilih harus memilih wakil-wakil yang bertanggung jawab.
E.
Kekuatan karismatik yang mengeksploitasi tradisi dan agama dapat melanggar hak asasi manusia.
Negara demokrasi harus menyeimbangkan kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta memperkuat institusi demokrasi, kebebasan pers, dan pengawasan yang efektif.
Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
Geopolitik adalah ilmu yang mengatur kebijakan nasional mengenai geografi regional.
Di Indonesia, konsep geopolitik dikenal dengan Wawasan Nusantara yang mengedepankan kesatuan meski terdiri dari banyak pulau.
Indonesia memandang wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta menghargai integrasi nasional dan keseimbangan antara persatuan dan keberagaman.
Terletak di persimpangan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, Indonesia mempunyai letak strategis di jalur perdagangan dan pusat persaingan geopolitik.
Meskipun negara kepulauan ini menghadapi tantangan seperti ancaman terhadap keamanan maritim dan konektivitas antar pulau, negara kepulauan ini juga menawarkan sumber daya dan potensi ekonomi yang kaya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya strategis di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia mempunyai peranan penting dalam dinamika geopolitik regional dan global.
Keberagaman etnis dan budaya, kekayaan sumber daya alam, serta tantangan keamanan maritim dan lingkungan menjadi aspek utama yang mempengaruhi kebijakan dan strategi geopolitik.
Mengatasi permasalahan ini secara efektif akan menentukan peran dan masa depan Indonesia di kancah internasional dengan mengoptimalkan peluang ekonomi dan politik sekaligus menjaga integrasi dan stabilitas nasional.
Mengingat dinamika global, Indonesia perlu memperhatikan perkembangan geopolitik yang kompleks, seperti mengatasi persaingan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.
Strategi utama Indonesia adalah mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif serta menghindari keterlibatan dalam konflik kekuatan besar.
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
Geopolitik adalah ilmu yang mengatur kebijakan nasional mengenai geografi regional.
Di Indonesia, konsep geopolitik dikenal dengan Wawasan Nusantara yang mengedepankan kesatuan meski terdiri dari banyak pulau.
Indonesia memandang wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta menghargai integrasi nasional dan keseimbangan antara persatuan dan keberagaman.
Terletak di persimpangan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, Indonesia mempunyai letak strategis di jalur perdagangan dan pusat persaingan geopolitik.
Meskipun negara kepulauan ini menghadapi tantangan seperti ancaman terhadap keamanan maritim dan konektivitas antar pulau, negara kepulauan ini juga menawarkan sumber daya dan potensi ekonomi yang kaya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya strategis di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia mempunyai peranan penting dalam dinamika geopolitik regional dan global.
Keberagaman etnis dan budaya, kekayaan sumber daya alam, serta tantangan keamanan maritim dan lingkungan menjadi aspek utama yang mempengaruhi kebijakan dan strategi geopolitik.
Mengatasi permasalahan ini secara efektif akan menentukan peran dan masa depan Indonesia di kancah internasional dengan mengoptimalkan peluang ekonomi dan politik sekaligus menjaga integrasi dan stabilitas nasional.
Mengingat dinamika global, Indonesia perlu memperhatikan perkembangan geopolitik yang kompleks, seperti mengatasi persaingan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.
Strategi utama Indonesia adalah mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif serta menghindari keterlibatan dalam konflik kekuatan besar.
NAMA : Mutia Nur Fajar Annisa
NPM : 2311011070
KELAS : Genap
A
Isi artikel menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019
Aspek positifnya mencakup upaya Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kehadiran gerakan masyarakat sipil yang secara aktif bekerja di bidang hak asasi manusia di tempat-tempat seperti Bali dan Kenden
Hal ini memberikan harapan bahwa meskipun situasi hak asasi manusia buruk, upaya aktif akan dilakukan untuk memperbaikinya di masa depan
B Demokrasi Indonesia mempunyai nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia, seperti prinsip musyawarah untuk mufakat
Namun pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga harus sejalan dengan sila Pancasila yang memuat asas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Dalam hal ini demokrasi Indonesia diharapkan dapat menjaga nilai-nilai spiritual dan agama masyarakat
C
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta masih menghadapi tantangan dalam penghormatan hak asasi manusia
Permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, dan investigasi kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu masih terus terjadi
D
Posisi saya, anggota Kongres harus benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan agenda politiknya sendiri
Perwakilan nasional seharusnya menjadi jembatan aspirasi masyarakat, bukan sarana untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu
E Partai politik yang memiliki kekuatan karismatik karena tradisi atau agama harus disikapi dengan hati-hati
Mereka dapat mempengaruhi orang secara emosional dan melibatkan mereka dalam tujuan yang tidak jelas
Hal ini mungkin bertentangan dengan semangat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
Namun peran mereka juga harus diintegrasikan ke dalam kerangka demokrasi yang menyeluruh
NPM : 2311011070
KELAS : Genap
A
Isi artikel menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019
Aspek positifnya mencakup upaya Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kehadiran gerakan masyarakat sipil yang secara aktif bekerja di bidang hak asasi manusia di tempat-tempat seperti Bali dan Kenden
Hal ini memberikan harapan bahwa meskipun situasi hak asasi manusia buruk, upaya aktif akan dilakukan untuk memperbaikinya di masa depan
B Demokrasi Indonesia mempunyai nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia, seperti prinsip musyawarah untuk mufakat
Namun pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga harus sejalan dengan sila Pancasila yang memuat asas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Dalam hal ini demokrasi Indonesia diharapkan dapat menjaga nilai-nilai spiritual dan agama masyarakat
C
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta masih menghadapi tantangan dalam penghormatan hak asasi manusia
Permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, dan investigasi kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu masih terus terjadi
D
Posisi saya, anggota Kongres harus benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan agenda politiknya sendiri
Perwakilan nasional seharusnya menjadi jembatan aspirasi masyarakat, bukan sarana untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu
E Partai politik yang memiliki kekuatan karismatik karena tradisi atau agama harus disikapi dengan hati-hati
Mereka dapat mempengaruhi orang secara emosional dan melibatkan mereka dalam tujuan yang tidak jelas
Hal ini mungkin bertentangan dengan semangat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
Namun peran mereka juga harus diintegrasikan ke dalam kerangka demokrasi yang menyeluruh
Nama : Noval Ardiansyah
Npm : 2311011096
Kelas : Genap
Prodi: S1 Manajemen
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, di mana terjadi banyak pelanggaran HAM dan minimnya akuntabilitas. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya HAM di Indonesia meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Demokrasi di Indonesia, yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, masih menghadapi tantangan terutama dalam hal penegakan HAM. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya menghormati nilai-nilai HAM, namun dalam praktiknya masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya menghormati HAM dalam konteks demokrasi Indonesia.
Sikap terhadap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik pribadi dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat seharusnya dikritisi, karena hal ini dapat merugikan prinsip demokrasi dan HAM. Kritik terhadap perilaku politik yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan menggunakan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas harus diwaspadai, karena hal ini dapat merugikan HAM dalam era demokrasi dewasa saat ini. Perlindungan terhadap HAM harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan politik yang diambil, dan pihak yang menyalahgunakan kekuasaan harus diberikan sanksi yang tegas.
Artikel tersebut menyoroti pentingnya penegakan HAM dalam konteks demokrasi Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan pelanggaran yang masih terjadi, langkah-langkah reformasi dan kesadaran akan HAM merupakan langkah positif menuju perlindungan HAM yang lebih baik di masa depan. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa nilai-nilai HAM dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Npm : 2311011096
Kelas : Genap
Prodi: S1 Manajemen
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, di mana terjadi banyak pelanggaran HAM dan minimnya akuntabilitas. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya HAM di Indonesia meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Demokrasi di Indonesia, yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, masih menghadapi tantangan terutama dalam hal penegakan HAM. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya menghormati nilai-nilai HAM, namun dalam praktiknya masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya menghormati HAM dalam konteks demokrasi Indonesia.
Sikap terhadap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik pribadi dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat seharusnya dikritisi, karena hal ini dapat merugikan prinsip demokrasi dan HAM. Kritik terhadap perilaku politik yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan menggunakan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas harus diwaspadai, karena hal ini dapat merugikan HAM dalam era demokrasi dewasa saat ini. Perlindungan terhadap HAM harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan politik yang diambil, dan pihak yang menyalahgunakan kekuasaan harus diberikan sanksi yang tegas.
Artikel tersebut menyoroti pentingnya penegakan HAM dalam konteks demokrasi Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan pelanggaran yang masih terjadi, langkah-langkah reformasi dan kesadaran akan HAM merupakan langkah positif menuju perlindungan HAM yang lebih baik di masa depan. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa nilai-nilai HAM dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
NAMA : Silmina Khalisah
NPM : 2311011065
KELAS : Manajemen Ganjil
PRODI : S1 Manajemen
ANALISIS KASUS
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dari pihak pemerintah dan aparat keamanan. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang diakui, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil yang berperan penting dalam menuntut keadilan dan reformasi.
- Pelanggaran HAM : Artikel menyoroti beberapa isu utama, seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran di Papua. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya reformasi, implementasi di lapangan masih lemah.
B. Menurut saya, demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menekankan prinsip musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai ini sangat penting dalam menciptakan demokrasi yang inklusif dan menghargai kebersamaan serta kesetaraan di antara warganya. Budaya gotong royong dan toleransi yang melekat pada masyarakat Indonesia juga memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi aktif dan rasa saling menghormati di antara warga.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi bahwa nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari kepercayaan agama harus menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip ini berfungsi sebagai penyeimbang dalam memastikan bahwa kebebasan dan hak asasi manusia dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
C. Saat ini, praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
- Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 : Meskipun secara formal Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaannya seringkali terganggu oleh korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM.
- Hak Asasi Manusia : Banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili dengan adil, menunjukkan bahwa meskipun ada struktur hukum yang mendukung, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.
D. Saya sangat menyayangkan kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukannya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Ini mengotori prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus memilih wakil mereka dengan bijak dan memantau kinerja serta janji politik mereka secara terus-menerus.
E. Adapun pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Menurut saya hal ini dapat mengancam demokrasi karena metode kekerasan yang mereka pergunakan untuk mengintimidasi lawan, terutama kelompok yang memiliki haluan politik berbeda dengan mereka yang dimana hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi ini.
NPM : 2311011065
KELAS : Manajemen Ganjil
PRODI : S1 Manajemen
ANALISIS KASUS
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dari pihak pemerintah dan aparat keamanan. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang diakui, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil yang berperan penting dalam menuntut keadilan dan reformasi.
- Pelanggaran HAM : Artikel menyoroti beberapa isu utama, seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran di Papua. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya reformasi, implementasi di lapangan masih lemah.
B. Menurut saya, demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menekankan prinsip musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai ini sangat penting dalam menciptakan demokrasi yang inklusif dan menghargai kebersamaan serta kesetaraan di antara warganya. Budaya gotong royong dan toleransi yang melekat pada masyarakat Indonesia juga memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi aktif dan rasa saling menghormati di antara warga.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi bahwa nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari kepercayaan agama harus menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip ini berfungsi sebagai penyeimbang dalam memastikan bahwa kebebasan dan hak asasi manusia dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
C. Saat ini, praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
- Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 : Meskipun secara formal Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaannya seringkali terganggu oleh korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM.
- Hak Asasi Manusia : Banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili dengan adil, menunjukkan bahwa meskipun ada struktur hukum yang mendukung, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.
D. Saya sangat menyayangkan kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukannya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Ini mengotori prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan memperkuat citra politisi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting. Pemilih juga harus memilih wakil mereka dengan bijak dan memantau kinerja serta janji politik mereka secara terus-menerus.
E. Adapun pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Menurut saya hal ini dapat mengancam demokrasi karena metode kekerasan yang mereka pergunakan untuk mengintimidasi lawan, terutama kelompok yang memiliki haluan politik berbeda dengan mereka yang dimana hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi ini.
Ardiansyah Goeswar
2311011077
Ganjil
A. Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" membahas tentang situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai mengalami kemunduran.
Masih banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan. Banyak konflik SDA yang berujung pada pelanggaran HAM.
Pembatasan kebebasan sipil semakin sempit, seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Diskriminasi berbasis gender dan ras masih marak terjadi. Pelanggaran HAM di Papua masih terus terjadi, bahkan meningkat tajam. artikel ini juga menyebutkan beberapa hal positif, seperti
Gerakan mahasiswa kembali aktif sebagai kontrol sosial.
Perlawanan masyarakat sipil berjuang untuk menegakkan HAM. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang cukup kelam tentang situasi HAM di Indonesia. Ada banyak pelanggaran HAM yang masih terjadi, dan pemerintah belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikannya.
Namun, masih ada secercah harapan dengan adanya gerakan-gerakan yang memperjuangkan HAM. Penting bagi semua pihak untuk terus bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan menghormati HAM.
B. Demokrasi Indonesia memiliki beberapa nilai yang bersumber dari adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti:
Musyawarah mufakat menekankan pentingnya mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi dan perundingan. Gotong royong menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu antar sesama.
Keadilan sosial menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa demokrasi di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moral. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari sempurna. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti korupsi, kesenjangan sosial, pelanggaran HAM.
Meskipun demikian, ada juga beberapa kemajuan yang dicapai dalam demokrasi Indonesia, seperti kebebasan pers, masyarakat sipil aktif dan kritis terhadap pemerintah, pemilu semakin demokratis dan transparan.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah kecewa. Anggota parlemen seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Dalam demokrasi, rakyat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan membuat keputusan sendiri. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tidak boleh memanipulasi rakyat untuk mencapai tujuan mereka sendiri.
2311011077
Ganjil
A. Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" membahas tentang situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai mengalami kemunduran.
Masih banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan. Banyak konflik SDA yang berujung pada pelanggaran HAM.
Pembatasan kebebasan sipil semakin sempit, seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Diskriminasi berbasis gender dan ras masih marak terjadi. Pelanggaran HAM di Papua masih terus terjadi, bahkan meningkat tajam. artikel ini juga menyebutkan beberapa hal positif, seperti
Gerakan mahasiswa kembali aktif sebagai kontrol sosial.
Perlawanan masyarakat sipil berjuang untuk menegakkan HAM. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang cukup kelam tentang situasi HAM di Indonesia. Ada banyak pelanggaran HAM yang masih terjadi, dan pemerintah belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikannya.
Namun, masih ada secercah harapan dengan adanya gerakan-gerakan yang memperjuangkan HAM. Penting bagi semua pihak untuk terus bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan menghormati HAM.
B. Demokrasi Indonesia memiliki beberapa nilai yang bersumber dari adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti:
Musyawarah mufakat menekankan pentingnya mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi dan perundingan. Gotong royong menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu antar sesama.
Keadilan sosial menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa demokrasi di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moral. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari sempurna. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti korupsi, kesenjangan sosial, pelanggaran HAM.
Meskipun demikian, ada juga beberapa kemajuan yang dicapai dalam demokrasi Indonesia, seperti kebebasan pers, masyarakat sipil aktif dan kritis terhadap pemerintah, pemilu semakin demokratis dan transparan.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah kecewa. Anggota parlemen seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Dalam demokrasi, rakyat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan membuat keputusan sendiri. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tidak boleh memanipulasi rakyat untuk mencapai tujuan mereka sendiri.
Nama : Bulan Mangestuty Wijaya
NPM : 2351011025
Kelas : Manajemen Ganjil
Jawab Analisis soal
1. Artikel berisi tentangan keadaan penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019 yang dinilai kurang baik oleh beberapa lembaga.
Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat berbagai isu, termasuk pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang belum terselesaikan, konflik SDA, serta kemunduran demokrasi.
Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menyebutkan berbagai pelanggaran HAM, seperti pelanggaran Papua, Akuntabilitas aparat keamanan, diskriminasi gender, dll. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang masih aktif dalam memperjuangkan hak mereka. Berdasarkan isi tersebut menunjukkan bahwa meski terdapat langkah positif namun penegakan HAM di Indonesia masih mengalami banyak tantangan.
Hal positif yang saya dapatkan adalah menjadi lebih aware akan apa yang sedang terjadi di Indonesia akan HAM.
2. Demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai adat istiadat dan budaya. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Pancasila dan tradisi masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan, kerjasama, dll.
Prinsip demokrasi yang berketuhanan mencerminkan kepercayaaan bahwa semua perbuatan politik dan pemerintah harus berdasarkan moralitas yang tinggi dan rasa keadilan yang berasal dari kepercayaan pada Tuhan
3. Keselarasan dengan Pancasila dan UUD 1945:
Secara teoritis, praktik demokrasi di Indonesia seharusnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang menekankan pada keadilan sosial, demokrasi, dan penghargaan terhadap HAM. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini. Pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan ketidakadilan hukum menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
4. Sikap terhadap Parlemen:
Kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat adalah sangat mengecewakan dan merusak kepercayaan publik. Parlemen seharusnya menjadi representasi suara rakyat dan bekerja untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat.
5. Kekuasaan Kharismatik dan HAM:
Pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah ancaman serius terhadap HAM. Ini sering mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, karena rakyat dipaksa untuk mengikuti agenda yang tidak mereka pahami sepenuhnya atau yang bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri. Di era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, sehingga tidak ada individu atau kelompok yang disalahgunakan atau diperlakukan tidak adil.
Hubungan dengan HAM:
Kekuasaan kharismatik yang disalahgunakan bertentangan dengan konsep HAM, yang menekankan pada penghargaan terhadap martabat dan kebebasan setiap individu. Penting bagi masyarakat untuk kritis terhadap bentuk-bentuk kekuasaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta memastikan bahwa hak asasi semua individu dihormati dan dilindungi dalam semua situasi.
NAMA : ARSANA INDERA WASPADA
NPM : 2311011060
KELAS : MANAJEMEN GENAP
PRODI : S1 MANAJEMEN
A. Isi Artikel dan Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia
Isi Artikel:
Artikel ini mengkritik keras penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019. Beberapa poin utama yang diangkat adalah:
- Kemunduran Penegakan HAM: Banyak agenda HAM yang macet dan kualitas HAM yang menurun.
- Kurangnya Akuntabilitas: Tidak ada proses keadilan atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
- Pembatasan Kebebasan: Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi berbasis gender.
- Masalah Papua: Peningkatan pelanggaran HAM di Papua.
- Kegagalan Penyelesaian Kasus Masa Lalu: Pemerintah gagal mengungkap kebenaran dan memulihkan korban pelanggaran HAM masa lalu.
Analisis:
Artikel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menegakkan HAM. Pemerintah belum berhasil menyediakan keadilan dan akuntabilitas bagi korban pelanggaran HAM. Ini mencerminkan masalah struktural dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
Hal Positif:
- Reformasi Kunci: Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM.
- Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat: Ada harapan dari gerakan mahasiswa dan masyarakat yang aktif sebagai kontrol sosial.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-nilai Adat Istiadat
Analisis Demokrasi Indonesia:
Demokrasi Indonesia mengadopsi nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli, seperti musyawarah dan mufakat yang tercermin dalam konsep "gotong royong" dan "musyawarah untuk mufakat". Ini menekankan keputusan kolektif dan kebersamaan.
Prinsip Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa:
Prinsip ini mencerminkan bahwa demokrasi harus menghormati nilai-nilai agama. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa menekankan etika dan moralitas agama dalam kebijakan dan praktik demokrasi. Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai religius digunakan untuk membatasi kebebasan individu atau kelompok tertentu.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Keselarasan dengan Pancasila dan UUD 1945:
Secara normatif, demokrasi Indonesia seharusnya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, praktiknya sering kali tidak sesuai. Banyak kebijakan dan praktik politik yang tidak mencerminkan keadilan sosial atau penghormatan terhadap HAM. Pelanggaran HAM, diskriminasi, dan pengekangan kebebasan berekspresi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 belum sepenuhnya diterapkan.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen
Sikap:
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri menunjukkan pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Ini mencerminkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik Indonesia. Masyarakat sipil harus bersikap kritis dan mengawasi kinerja anggota parlemen untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pendapat:
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali memanipulasi emosi dan semangat masyarakat. Praktik ini berbahaya karena dapat mengorbankan hak-hak individu dan mengarah pada pelanggaran HAM. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk agenda pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan politik. Manipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas melanggar prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang sejati.
Isi Artikel:
Artikel ini mengkritik keras penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019. Beberapa poin utama yang diangkat adalah:
- Kemunduran Penegakan HAM: Banyak agenda HAM yang macet dan kualitas HAM yang menurun.
- Kurangnya Akuntabilitas: Tidak ada proses keadilan atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
- Pembatasan Kebebasan: Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi berbasis gender.
- Masalah Papua: Peningkatan pelanggaran HAM di Papua.
- Kegagalan Penyelesaian Kasus Masa Lalu: Pemerintah gagal mengungkap kebenaran dan memulihkan korban pelanggaran HAM masa lalu.
Analisis:
Artikel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menegakkan HAM. Pemerintah belum berhasil menyediakan keadilan dan akuntabilitas bagi korban pelanggaran HAM. Ini mencerminkan masalah struktural dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
Hal Positif:
- Reformasi Kunci: Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM.
- Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat: Ada harapan dari gerakan mahasiswa dan masyarakat yang aktif sebagai kontrol sosial.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-nilai Adat Istiadat
Analisis Demokrasi Indonesia:
Demokrasi Indonesia mengadopsi nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli, seperti musyawarah dan mufakat yang tercermin dalam konsep "gotong royong" dan "musyawarah untuk mufakat". Ini menekankan keputusan kolektif dan kebersamaan.
Prinsip Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa:
Prinsip ini mencerminkan bahwa demokrasi harus menghormati nilai-nilai agama. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa menekankan etika dan moralitas agama dalam kebijakan dan praktik demokrasi. Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai religius digunakan untuk membatasi kebebasan individu atau kelompok tertentu.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Keselarasan dengan Pancasila dan UUD 1945:
Secara normatif, demokrasi Indonesia seharusnya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, praktiknya sering kali tidak sesuai. Banyak kebijakan dan praktik politik yang tidak mencerminkan keadilan sosial atau penghormatan terhadap HAM. Pelanggaran HAM, diskriminasi, dan pengekangan kebebasan berekspresi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 belum sepenuhnya diterapkan.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen
Sikap:
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri menunjukkan pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Ini mencerminkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik Indonesia. Masyarakat sipil harus bersikap kritis dan mengawasi kinerja anggota parlemen untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Pendapat:
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali memanipulasi emosi dan semangat masyarakat. Praktik ini berbahaya karena dapat mengorbankan hak-hak individu dan mengarah pada pelanggaran HAM. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk agenda pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan politik. Manipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas melanggar prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang sejati.
Nama : Zahra Putri Khumairah
NPM : 2311011084
Kelas : Manajemen Genap
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat banyak pelanggaran HAM yang belum mendapatkan keadilan, seperti pelanggaran oleh aparat keamanan dan diskriminasi gender. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM dan gerakan masyarakat yang menolak pelanggaran terhadap lingkungan dan kehidupan berkomunitas.
B. Demokrasi di Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakatnya, masih memiliki tantangan besar. Meskipun Pancasila mencantumkan "Ketuhanan yang Maha Esa," prinsip ini tidak selalu tercermin dalam praktik politik. Terkadang, agama dan kepercayaan tradisional dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, bahkan menyebabkan ketegangan antaragama atau antarsuku.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Dalam praktiknya masih terjadi pembatasan dan penindasan terhadap aktivis hak asasi manusia, wartawan, dan kelompok-kelompok yang mempunyai pendapat berbeda.
D. Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi adalah tindakan yangf tidak etis dan merugikan. Parlemen seharusnya menjadi wadah untuk menampung suara rakyat dan mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama seringkali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk kepentingan politik atau pribadi mereka. Hal ini dapat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia dalam demokrasi, di mana kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi harus dihormati tanpa adanya intervensi atau penindasan dari pihak berwenang.
Nama : Syihab Dzaky Alif Fakhruddin
NPM : 2351011014
A. pada kejadian HAM di tahun 2019 begitu banyak problematika yang sangat merugikan bagi masyarakat. pemerintah masih belum bisa menyelesaikan sepenuhnya atau bisa dikatakan gagal dalam melindungi masyarakat mulai dari permasalahan keadilan hingga diskriminasi yang sangat merugikan bagi kaum yang tetimpa diskriminasi,
namun dengan demikian pemerintah tidak lepas tangan terbukti dari amnesty internasional masih mengakui bahwasanya Indonesia telah meratifikasi semua perjanjian HAM internasional
hal positif : kita bisa tahu bahwasanya saudara kita masih banyak yang mengalami kemiskinan serta pembodohan
B. menurut saya itu sangat bagus karena dengan kita menempat rakyat sebagai kekuasan tertinggi dengan mengambil nilai adat istiadat Indonesia yang sangat mengedepankan kesejahteraan bersama itu akan berhubungan
itu bagus karena dengan kita beragama masyarakat memiliki keimanan dan pondasi yang sangat kuat yang dimana ini sangat membantu untuk membuat kita tidak melakukan hal yang sangat merugikan bagi orang lain
C.untuk saat ini demokrasi Indonesia menurut saya masih belum sesuai pancasila dan UUD NKRI 1945 karena terbukti saat pemilu kemarin masih adanya tindakan kecurangan, serta masih adanya perselisihan diantara pendukung yang kadang membuat pemilu semakin tidak kondusif
D. hal ini menurut saya sangat tidak bijak karena dengan diusungnya dia ke parlemen secara tidak langsung ia sudah siap untuk memimpin masyarakat serta mengemban tanggung jawab yang begitu besar untuk menyejahterakan masyarakat dan mengayominya
E.ini menurut saya merupakan perbuatan yang tidak bijak dan ini bisa menjadi masalah yang serius bagi negara hubungan yaitu masyarakat telah diberi kebebasan untuk mendukung siapa saja sesuai hati mereka dan tidak ada paksaan
NPM : 2351011014
A. pada kejadian HAM di tahun 2019 begitu banyak problematika yang sangat merugikan bagi masyarakat. pemerintah masih belum bisa menyelesaikan sepenuhnya atau bisa dikatakan gagal dalam melindungi masyarakat mulai dari permasalahan keadilan hingga diskriminasi yang sangat merugikan bagi kaum yang tetimpa diskriminasi,
namun dengan demikian pemerintah tidak lepas tangan terbukti dari amnesty internasional masih mengakui bahwasanya Indonesia telah meratifikasi semua perjanjian HAM internasional
hal positif : kita bisa tahu bahwasanya saudara kita masih banyak yang mengalami kemiskinan serta pembodohan
B. menurut saya itu sangat bagus karena dengan kita menempat rakyat sebagai kekuasan tertinggi dengan mengambil nilai adat istiadat Indonesia yang sangat mengedepankan kesejahteraan bersama itu akan berhubungan
itu bagus karena dengan kita beragama masyarakat memiliki keimanan dan pondasi yang sangat kuat yang dimana ini sangat membantu untuk membuat kita tidak melakukan hal yang sangat merugikan bagi orang lain
C.untuk saat ini demokrasi Indonesia menurut saya masih belum sesuai pancasila dan UUD NKRI 1945 karena terbukti saat pemilu kemarin masih adanya tindakan kecurangan, serta masih adanya perselisihan diantara pendukung yang kadang membuat pemilu semakin tidak kondusif
D. hal ini menurut saya sangat tidak bijak karena dengan diusungnya dia ke parlemen secara tidak langsung ia sudah siap untuk memimpin masyarakat serta mengemban tanggung jawab yang begitu besar untuk menyejahterakan masyarakat dan mengayominya
E.ini menurut saya merupakan perbuatan yang tidak bijak dan ini bisa menjadi masalah yang serius bagi negara hubungan yaitu masyarakat telah diberi kebebasan untuk mendukung siapa saja sesuai hati mereka dan tidak ada paksaan
Nama : Ghina Althoffiah
Npm : 2351011007
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
-Artikel menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019 banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dari pihak pemerintah dan aparat keamanan pelanggaran tersebut mencakup penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kurangnya akuntabilitas dari pihak pemerintah dan aparat keamanan menyebabkan sulitnya penegakan hukum terhadap pelanggar HAM. Upaya reformasi hukum dan masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.
Hal positif yang bisa diambil :
1. Komitmen Peningkatan Perlindungan HAM: Komnas HAM merekomendasikan Presiden memperkuat komitmen peningkatan perlindungan HAM serta mendorong kebijakan dan regulasi sesuai standar HAM.
2. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi: Meskipun penegakan HAM di Indonesia masih suram, terdapat upaya untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih sesuai dengan standar HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
- Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang kuat di masyarakat Indonesia, memastikan bahwa negara tetap berpegang pada prinsip-prinsip moralitas dan etika.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berasal dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menciptakan sistem politik yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai moralitas serta etika agama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
-Praktik demokrasi Indonesia saat ini telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan sejak awal berdirinya negara. Dalam beberapa aspek, praktik demokrasi Indonesia telah lebih dekat dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
-Kondisi praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti korupsi, politik uang, hoaks, dan polarisasi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa kemajuan yang dicapai, seperti penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi. Penting untuk terus memperkuat demokrasi Indonesia dengan menegakkan hukum, meningkatkan pendidikan politik, dan mendorong partisipasi masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
-Dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memantau dan mengawasi kekuasaan kharismatik yang tidak jelas tujuan agar tidak mengganggu kestabilan dan keamanan demokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia, serta dengan mengembangkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk tujuan yang tidak jelas.
Npm : 2351011007
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
-Artikel menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019 banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dari pihak pemerintah dan aparat keamanan pelanggaran tersebut mencakup penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kurangnya akuntabilitas dari pihak pemerintah dan aparat keamanan menyebabkan sulitnya penegakan hukum terhadap pelanggar HAM. Upaya reformasi hukum dan masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.
Hal positif yang bisa diambil :
1. Komitmen Peningkatan Perlindungan HAM: Komnas HAM merekomendasikan Presiden memperkuat komitmen peningkatan perlindungan HAM serta mendorong kebijakan dan regulasi sesuai standar HAM.
2. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi: Meskipun penegakan HAM di Indonesia masih suram, terdapat upaya untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih sesuai dengan standar HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
- Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang kuat di masyarakat Indonesia, memastikan bahwa negara tetap berpegang pada prinsip-prinsip moralitas dan etika.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berasal dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menciptakan sistem politik yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai moralitas serta etika agama.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
-Praktik demokrasi Indonesia saat ini telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan sejak awal berdirinya negara. Dalam beberapa aspek, praktik demokrasi Indonesia telah lebih dekat dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
-Kondisi praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti korupsi, politik uang, hoaks, dan polarisasi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa kemajuan yang dicapai, seperti penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi. Penting untuk terus memperkuat demokrasi Indonesia dengan menegakkan hukum, meningkatkan pendidikan politik, dan mendorong partisipasi masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
-Dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memantau dan mengawasi kekuasaan kharismatik yang tidak jelas tujuan agar tidak mengganggu kestabilan dan keamanan demokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia, serta dengan mengembangkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk tujuan yang tidak jelas.
Muhammad Aditya Ramandha
2311011026
Genap
S-1 Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut membahas berbagai tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, mencatat kemunduran dalam keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam pengungkapan kebenaran untuk pelanggaran masa lalu, serta pelanggaran yang berlanjut di Papua. Meski begitu, terdapat langkah-langkah positif seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran aktif masyarakat sipil, termasuk gerakan mahasiswa, yang terus berjuang sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. Reformasi kunci yang dilakukan menunjukkan upaya untuk memperbaiki situasi HAM, meski tantangan besar masih ada.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong menekankan pentingnya konsensus dan kerja sama dalam pengambilan keputusan, mencerminkan budaya komunitarian yang kuat. Prinsip demokrasi berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa, yang diambil dari Pancasila, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dari berbagai agama, memberikan fondasi etis bagi kehidupan berbangsa. Namun, penerapan prinsip ini harus menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai religius dan komitmen terhadap pluralisme serta hak asasi manusia, untuk memastikan inklusivitas dan non-diskriminasi bagi semua warga negara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, seperti pemilu yang relatif bebas dan partisipasi politik yang meningkat. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, termasuk kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi terhadap minoritas. Untuk benar-benar selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menghormati HAM, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat supremasi hukum, memastikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya sangat prihatin terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sikap ini merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan merusak integritas demokrasi. Anggota parlemen seharusnya mengutamakan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau partai. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakili.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saya sangat kritis terhadap pemimpin karismatik yang memanipulasi loyalitas rakyat untuk tujuan tidak jelas, mengorbankan mereka dalam prosesnya. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang menjunjung martabat dan kebebasan individu. Di era demokrasi, tindakan seperti itu merusak tatanan demokrasi dan mengabaikan tanggung jawab negara untuk melindungi hak warganya. Demokrasi harus memastikan partisipasi masyarakat yang bebas dan berinformasi, bukan memanfaatkan rakyat demi ambisi pemimpin.
2311011026
Genap
S-1 Manajemen
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut membahas berbagai tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, mencatat kemunduran dalam keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam pengungkapan kebenaran untuk pelanggaran masa lalu, serta pelanggaran yang berlanjut di Papua. Meski begitu, terdapat langkah-langkah positif seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran aktif masyarakat sipil, termasuk gerakan mahasiswa, yang terus berjuang sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. Reformasi kunci yang dilakukan menunjukkan upaya untuk memperbaiki situasi HAM, meski tantangan besar masih ada.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong menekankan pentingnya konsensus dan kerja sama dalam pengambilan keputusan, mencerminkan budaya komunitarian yang kuat. Prinsip demokrasi berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa, yang diambil dari Pancasila, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dari berbagai agama, memberikan fondasi etis bagi kehidupan berbangsa. Namun, penerapan prinsip ini harus menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai religius dan komitmen terhadap pluralisme serta hak asasi manusia, untuk memastikan inklusivitas dan non-diskriminasi bagi semua warga negara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, seperti pemilu yang relatif bebas dan partisipasi politik yang meningkat. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, termasuk kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi terhadap minoritas. Untuk benar-benar selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menghormati HAM, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat supremasi hukum, memastikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya sangat prihatin terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sikap ini merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan merusak integritas demokrasi. Anggota parlemen seharusnya mengutamakan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau partai. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakili.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saya sangat kritis terhadap pemimpin karismatik yang memanipulasi loyalitas rakyat untuk tujuan tidak jelas, mengorbankan mereka dalam prosesnya. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang menjunjung martabat dan kebebasan individu. Di era demokrasi, tindakan seperti itu merusak tatanan demokrasi dan mengabaikan tanggung jawab negara untuk melindungi hak warganya. Demokrasi harus memastikan partisipasi masyarakat yang bebas dan berinformasi, bukan memanfaatkan rakyat demi ambisi pemimpin.
Nama : Abdur Rahman Hammaam Faiz
NPM : 2311011099
Kelas : S1 Manajemen (Ganjil)
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Artikel ini mengulas tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, termasuk hambatan dalam agenda HAM, pembatasan kebebasan berbicara, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, serta kurangnya pertanggungjawaban dari aparat keamanan. Walaupun pemerintah belum berhasil menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, ada beberapa kemajuan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan perlawanan dari gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil.
Demokrasi di Indonesia mengacu pada nilai-nilai budaya lokal, menekankan prinsip musyawarah, mufakat, gotong royong, dan toleransi. Demokrasi ini berlandaskan moral dan etika yang berasal dari kepercayaan agama, dengan tujuan memastikan kebebasan dan hak asasi manusia dihormati secara bertanggung jawab.
Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Masih terdapat pelanggaran HAM yang signifikan dan pembatasan ruang kebebasan sipil. Anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka daripada kepentingan rakyat menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Hal ini menandakan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas wakil rakyat.
Selain itu, kekuasaan karismatik yang disalahgunakan oleh tokoh tradisional atau agama dapat mengikis kebebasan individu, menciptakan iklim ketakutan, dan menekan kritik serta perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat, memperkuat institusi demokratis, dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
NPM : 2311011099
Kelas : S1 Manajemen (Ganjil)
Analisis Artikel dan Kritik Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Artikel ini mengulas tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, termasuk hambatan dalam agenda HAM, pembatasan kebebasan berbicara, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, serta kurangnya pertanggungjawaban dari aparat keamanan. Walaupun pemerintah belum berhasil menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, ada beberapa kemajuan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan perlawanan dari gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil.
Demokrasi di Indonesia mengacu pada nilai-nilai budaya lokal, menekankan prinsip musyawarah, mufakat, gotong royong, dan toleransi. Demokrasi ini berlandaskan moral dan etika yang berasal dari kepercayaan agama, dengan tujuan memastikan kebebasan dan hak asasi manusia dihormati secara bertanggung jawab.
Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Masih terdapat pelanggaran HAM yang signifikan dan pembatasan ruang kebebasan sipil. Anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka daripada kepentingan rakyat menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Hal ini menandakan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas wakil rakyat.
Selain itu, kekuasaan karismatik yang disalahgunakan oleh tokoh tradisional atau agama dapat mengikis kebebasan individu, menciptakan iklim ketakutan, dan menekan kritik serta perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat, memperkuat institusi demokratis, dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Nama : pinka wianda putri
Npm : 2311011006
Manajemen genap
Artikel ini menyoroti kinerja buruk Indonesia dalam hal HAM pada tahun 2019, seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender. Meskipun ada upaya reformasi dan peran masyarakat sipil yang positif, masalah-masalah ini menunjukkan bahwa demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna.
Kritik terhadap demokrasi Indonesia mencakup anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda pribadi daripada kepentingan rakyat, serta penggunaan kekerasan untuk mengintimidasi lawan politik. Praktik-praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.
Para pakar sepakat bahwa, meskipun ada banyak tantangan, masih ada harapan untuk perbaikan melalui peran aktif masyarakat sipil dan reformasi kebijakan yang lebih berbasis data. Selain itu, penggunaan kekuasaan oleh elite politik dan agama untuk tujuan yang tidak jelas dan menggunakan metode kekerasan sangat mengancam demokrasi.
Secara keseluruhan, artikel ini menyerukan perlunya reformasi mendalam dalam sistem hukum dan demokrasi di Indonesia untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan HAM yang lebih baik.
Npm : 2311011006
Manajemen genap
Artikel ini menyoroti kinerja buruk Indonesia dalam hal HAM pada tahun 2019, seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender. Meskipun ada upaya reformasi dan peran masyarakat sipil yang positif, masalah-masalah ini menunjukkan bahwa demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna.
Kritik terhadap demokrasi Indonesia mencakup anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda pribadi daripada kepentingan rakyat, serta penggunaan kekerasan untuk mengintimidasi lawan politik. Praktik-praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.
Para pakar sepakat bahwa, meskipun ada banyak tantangan, masih ada harapan untuk perbaikan melalui peran aktif masyarakat sipil dan reformasi kebijakan yang lebih berbasis data. Selain itu, penggunaan kekuasaan oleh elite politik dan agama untuk tujuan yang tidak jelas dan menggunakan metode kekerasan sangat mengancam demokrasi.
Secara keseluruhan, artikel ini menyerukan perlunya reformasi mendalam dalam sistem hukum dan demokrasi di Indonesia untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan HAM yang lebih baik.
Nama : Egi Tri Agusta
NPM : 2311011115
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
1. Dari artikel ini, tergambar bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih mengecewakan. Banyak agenda HAM terhambat, mutu HAM menurun, dan serangan terhadap pembela HAM meningkat. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang semakin kuat, serta diskriminasi gender. Meskipun demikian, ada upaya positif seperti reformasi dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak mereka, memberikan harapan untuk masa depan.
2. Artikel ini menyoroti beberapa masalah dalam demokrasi Indonesia, seperti anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi mendorong agenda politik pribadi dan menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi lawan politik. Hal ini mengancam demokrasi karena tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
3. Para pakar yang diwawancarai dalam artikel sepakat bahwa meskipun kondisi HAM pada 2019 tidak memuaskan, ada perkembangan positif yang dapat diharapkan di masa depan. Mereka menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam menegakkan HAM dan menilai kebijakan berdasarkan data dan ilmu, bukan semata-mata atas asumsi moralitas dan populisme.
4. Tidak mengherankan melihat bahwa prinsip demokrasi Indonesia masih bermasalah, termasuk penerapan prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa. Kasus-kasus yang tidak mengenakkan belakangan ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia.
5. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik cenderung menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan dengan kekerasan untuk mengintimidasi lawan politik. Praktik seperti ini sangat mengancam demokrasi Indonesia.
NPM : 2311011115
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
1. Dari artikel ini, tergambar bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih mengecewakan. Banyak agenda HAM terhambat, mutu HAM menurun, dan serangan terhadap pembela HAM meningkat. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang semakin kuat, serta diskriminasi gender. Meskipun demikian, ada upaya positif seperti reformasi dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak mereka, memberikan harapan untuk masa depan.
2. Artikel ini menyoroti beberapa masalah dalam demokrasi Indonesia, seperti anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi mendorong agenda politik pribadi dan menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi lawan politik. Hal ini mengancam demokrasi karena tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
3. Para pakar yang diwawancarai dalam artikel sepakat bahwa meskipun kondisi HAM pada 2019 tidak memuaskan, ada perkembangan positif yang dapat diharapkan di masa depan. Mereka menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam menegakkan HAM dan menilai kebijakan berdasarkan data dan ilmu, bukan semata-mata atas asumsi moralitas dan populisme.
4. Tidak mengherankan melihat bahwa prinsip demokrasi Indonesia masih bermasalah, termasuk penerapan prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa. Kasus-kasus yang tidak mengenakkan belakangan ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia.
5. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik cenderung menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan dengan kekerasan untuk mengintimidasi lawan politik. Praktik seperti ini sangat mengancam demokrasi Indonesia.
Nama:Raffi Daiyan Aqila
Npm :2311011079
kelas:Manajemen ganjil
A. pada kejadian HAM di tahun 2019 begitu banyak problematika yang sangat merugikan bagi masyarakat. pemerintah masih belum bisa menyelesaikan sepenuhnya atau bisa dikatakan gagal dalam melindungi masyarakat mulai dari permasalahan keadilan hingga diskriminasi yang sangat merugikan bagi kaum yang tetimpa diskriminasi,
namun dengan demikian pemerintah tidak lepas tangan terbukti dari amnesty internasional masih mengakui bahwasanya Indonesia telah meratifikasi semua perjanjian HAM internasional
hal positif : kita bisa tahu bahwasanya saudara kita masih banyak yang mengalami kemiskinan serta pembodohan
B. menurut saya itu sangat bagus karena dengan kita menempat rakyat sebagai kekuasan tertinggi dengan mengambil nilai adat istiadat Indonesia yang sangat mengedepankan kesejahteraan bersama itu akan berhubungan
itu bagus karena dengan kita beragama masyarakat memiliki keimanan dan pondasi yang sangat kuat yang dimana ini sangat membantu untuk membuat kita tidak melakukan hal yang sangat merugikan bagi orang lain
C.untuk saat ini demokrasi Indonesia menurut saya masih belum sesuai pancasila dan UUD NKRI 1945 karena terbukti saat pemilu kemarin masih adanya tindakan kecurangan, serta masih adanya perselisihan diantara pendukung yang kadang membuat pemilu semakin tidak kondusif
D. hal ini menurut saya sangat tidak bijak karena dengan diusungnya dia ke parlemen secara tidak langsung ia sudah siap untuk memimpin masyarakat serta mengemban tanggung jawab yang begitu besar untuk menyejahterakan masyarakat dan mengayominya
E.ini menurut saya merupakan perbuatan yang tidak bijak dan ini bisa menjadi masalah yang serius bagi negara hubungan yaitu masyarakat telah diberi kebebasan untuk mendukung siapa saja sesuai hati mereka dan tidak ada paksaan
Npm :2311011079
kelas:Manajemen ganjil
A. pada kejadian HAM di tahun 2019 begitu banyak problematika yang sangat merugikan bagi masyarakat. pemerintah masih belum bisa menyelesaikan sepenuhnya atau bisa dikatakan gagal dalam melindungi masyarakat mulai dari permasalahan keadilan hingga diskriminasi yang sangat merugikan bagi kaum yang tetimpa diskriminasi,
namun dengan demikian pemerintah tidak lepas tangan terbukti dari amnesty internasional masih mengakui bahwasanya Indonesia telah meratifikasi semua perjanjian HAM internasional
hal positif : kita bisa tahu bahwasanya saudara kita masih banyak yang mengalami kemiskinan serta pembodohan
B. menurut saya itu sangat bagus karena dengan kita menempat rakyat sebagai kekuasan tertinggi dengan mengambil nilai adat istiadat Indonesia yang sangat mengedepankan kesejahteraan bersama itu akan berhubungan
itu bagus karena dengan kita beragama masyarakat memiliki keimanan dan pondasi yang sangat kuat yang dimana ini sangat membantu untuk membuat kita tidak melakukan hal yang sangat merugikan bagi orang lain
C.untuk saat ini demokrasi Indonesia menurut saya masih belum sesuai pancasila dan UUD NKRI 1945 karena terbukti saat pemilu kemarin masih adanya tindakan kecurangan, serta masih adanya perselisihan diantara pendukung yang kadang membuat pemilu semakin tidak kondusif
D. hal ini menurut saya sangat tidak bijak karena dengan diusungnya dia ke parlemen secara tidak langsung ia sudah siap untuk memimpin masyarakat serta mengemban tanggung jawab yang begitu besar untuk menyejahterakan masyarakat dan mengayominya
E.ini menurut saya merupakan perbuatan yang tidak bijak dan ini bisa menjadi masalah yang serius bagi negara hubungan yaitu masyarakat telah diberi kebebasan untuk mendukung siapa saja sesuai hati mereka dan tidak ada paksaan
Nama: ingrid rindy syafitri
npm: 2311011055
prodi: s1 manajemen
kelas: ganjil
1. Artikel ini mengkritik kondisi HAM di Indonesia selama tahun 2019, termasuk kemacetan dalam penanganan pelanggaran HAM, serangan terhadap aktivis HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi terhadap perempuan, dan pelanggaran HAM di Papua. Meski begitu, ada beberapa reformasi dan gerakan masyarakat yang memberikan harapan. Penegakan HAM di Indonesia masih lemah dengan banyak pelanggaran yang belum ditangani. Namun, ada usaha reformasi dan gerakan masyarakat yang memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
2. Nilai Adat Istiadat: Demokrasi Indonesia didasarkan pada budaya gotong royong, musyawarah, dan mufakat.
Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan: Prinsip ini menggabungkan nilai-nilai religius dengan demokrasi, yang seharusnya mendorong pemerintahan yang lebih etis dan berkeadilan.
Pendapat: Demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai religius memiliki potensi untuk mendorong keadilan, tetapi bisa disalahgunakan untuk intoleransi jika tidak diterapkan dengan benar.
3. Saat ini, demokrasi di Indonesia masih menghadapi masalah seperti korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM. Praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM.
4. Saya menentang anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda pribadi daripada kepentingan rakyat, karena ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan amanat rakyat.
5. Kekuasaan kharismatik yang memanipulasi rakyat untuk tujuan tidak jelas sangat berbahaya dan bertentangan dengan HAM. Penting untuk mengawasi kekuasaan semacam ini agar HAM tetap dihormati dalam era demokrasi
npm: 2311011055
prodi: s1 manajemen
kelas: ganjil
1. Artikel ini mengkritik kondisi HAM di Indonesia selama tahun 2019, termasuk kemacetan dalam penanganan pelanggaran HAM, serangan terhadap aktivis HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi terhadap perempuan, dan pelanggaran HAM di Papua. Meski begitu, ada beberapa reformasi dan gerakan masyarakat yang memberikan harapan. Penegakan HAM di Indonesia masih lemah dengan banyak pelanggaran yang belum ditangani. Namun, ada usaha reformasi dan gerakan masyarakat yang memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
2. Nilai Adat Istiadat: Demokrasi Indonesia didasarkan pada budaya gotong royong, musyawarah, dan mufakat.
Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan: Prinsip ini menggabungkan nilai-nilai religius dengan demokrasi, yang seharusnya mendorong pemerintahan yang lebih etis dan berkeadilan.
Pendapat: Demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai religius memiliki potensi untuk mendorong keadilan, tetapi bisa disalahgunakan untuk intoleransi jika tidak diterapkan dengan benar.
3. Saat ini, demokrasi di Indonesia masih menghadapi masalah seperti korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM. Praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM.
4. Saya menentang anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda pribadi daripada kepentingan rakyat, karena ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan amanat rakyat.
5. Kekuasaan kharismatik yang memanipulasi rakyat untuk tujuan tidak jelas sangat berbahaya dan bertentangan dengan HAM. Penting untuk mengawasi kekuasaan semacam ini agar HAM tetap dihormati dalam era demokrasi
Nama : adam bagustiawan
NPM : 2311011109
S1 Manajemen
A. Artikel ini memberikan gambaran yang suram tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Beberapa poin penting yang disoroti adalah:
- Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Pemerintah belum berhasil menuntaskan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
- Pembatasan Kebebasan Sipil: Kebebasan berekspresi dan beragama mengalami pembatasan yang sewenang-wenang.
- Diskriminasi Gender dan Rasial: Diskriminasi berbasis gender dan rasial, terutama di Papua, masih menjadi masalah serius.
- Kekerasan oleh Aparat Keamanan: Tidak adanya keadilan dan akuntabilitas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.
- Penerapan Hukuman Kejam: Praktik hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan masih berlanjut.
beberapa perkembangan positif, seperti:
- Ratifikasi Perjanjian HAM Internasional: Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional.
- Gerakan Mahasiswa: Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
- Gerakan Masyarakat: Penolakan reklamasi di Bali dan perjuangan masyarakat Kendeng.
Analisis Positif: Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, masih ada harapan dan langkah-langkah positif yang bisa menjadi modal untuk perbaikan di masa depan. Gerakan masyarakat dan mahasiswa menandakan adanya kesadaran dan perlawanan terhadap pelanggaran HAM.
B. Demokrasi Indonesia unik karena berakar pada nilai-nilai adat dan budaya asli yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Prinsip ini tercermin dalam Pancasila, khususnya sila keempat: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Prinsip Demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai religius dan moral yang diakui oleh negara. Ini tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama: "Ketuhanan yang Maha Esa." Demokrasi yang berlandaskan ke-Tuhanan menuntut agar kebijakan dan keputusan politik diambil berdasarkan nilai-nilai moral dan keadilan. Namun, implementasi prinsip ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan intoleransi.
C. Secara ideal, praktik demokrasi Indonesia seharusnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM. Namun, artikel ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ada banyak penyimpangan:
- Kebebasan Berpendapat dan Beragama: Pembatasan yang sewenang-wenang menunjukkan bahwa prinsip kebebasan belum sepenuhnya dihormati.
- Keadilan Sosial: Masih adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan ekonomi menunjukkan bahwa keadilan sosial belum terwujud sepenuhnya.
D. Ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan rakyat, ini menunjukkan pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh pemilih. Sikap ini perlu dikritisi dan dilawan melalui mekanisme demokrasi, seperti pemilihan umum dan pengawasan oleh masyarakat sipil.
Pendapat:
Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai representasi nyata dari kepentingan rakyat, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi ancaman bagi HAM jika digunakan untuk memanipulasi dan menggerakkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau merugikan. Prinsip-prinsip HAM menuntut bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kekuasaan kharismatik yang tidak transparan dan tidak akuntabel sering kali berpotensi melanggar HAM karena dapat mengarah pada tindakan otoriter dan diskriminatif.
NPM : 2311011109
S1 Manajemen
A. Artikel ini memberikan gambaran yang suram tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Beberapa poin penting yang disoroti adalah:
- Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Pemerintah belum berhasil menuntaskan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
- Pembatasan Kebebasan Sipil: Kebebasan berekspresi dan beragama mengalami pembatasan yang sewenang-wenang.
- Diskriminasi Gender dan Rasial: Diskriminasi berbasis gender dan rasial, terutama di Papua, masih menjadi masalah serius.
- Kekerasan oleh Aparat Keamanan: Tidak adanya keadilan dan akuntabilitas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.
- Penerapan Hukuman Kejam: Praktik hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan masih berlanjut.
beberapa perkembangan positif, seperti:
- Ratifikasi Perjanjian HAM Internasional: Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional.
- Gerakan Mahasiswa: Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
- Gerakan Masyarakat: Penolakan reklamasi di Bali dan perjuangan masyarakat Kendeng.
Analisis Positif: Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, masih ada harapan dan langkah-langkah positif yang bisa menjadi modal untuk perbaikan di masa depan. Gerakan masyarakat dan mahasiswa menandakan adanya kesadaran dan perlawanan terhadap pelanggaran HAM.
B. Demokrasi Indonesia unik karena berakar pada nilai-nilai adat dan budaya asli yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Prinsip ini tercermin dalam Pancasila, khususnya sila keempat: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Prinsip Demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai religius dan moral yang diakui oleh negara. Ini tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama: "Ketuhanan yang Maha Esa." Demokrasi yang berlandaskan ke-Tuhanan menuntut agar kebijakan dan keputusan politik diambil berdasarkan nilai-nilai moral dan keadilan. Namun, implementasi prinsip ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan intoleransi.
C. Secara ideal, praktik demokrasi Indonesia seharusnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM. Namun, artikel ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ada banyak penyimpangan:
- Kebebasan Berpendapat dan Beragama: Pembatasan yang sewenang-wenang menunjukkan bahwa prinsip kebebasan belum sepenuhnya dihormati.
- Keadilan Sosial: Masih adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan ekonomi menunjukkan bahwa keadilan sosial belum terwujud sepenuhnya.
D. Ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan rakyat, ini menunjukkan pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh pemilih. Sikap ini perlu dikritisi dan dilawan melalui mekanisme demokrasi, seperti pemilihan umum dan pengawasan oleh masyarakat sipil.
Pendapat:
Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai representasi nyata dari kepentingan rakyat, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi ancaman bagi HAM jika digunakan untuk memanipulasi dan menggerakkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau merugikan. Prinsip-prinsip HAM menuntut bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kekuasaan kharismatik yang tidak transparan dan tidak akuntabel sering kali berpotensi melanggar HAM karena dapat mengarah pada tindakan otoriter dan diskriminatif.
NAMA : ROSSA KARTIYA
NPM : 2351011003
KELAS : MANAJEMEN GANJIL
PRODI : S1 MANAJEMEN
NPM : 2351011003
KELAS : MANAJEMEN GANJIL
PRODI : S1 MANAJEMEN
Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Jawaban
A. Isi Artikel dan Analisis
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang digambarkan sebagai "tahun kelam". Beberapa poin penting yang dibahas:
- Kemunduran HAM: Terjadi stagnasi dalam agenda HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu belum diproses, kebebasan berekspresi dan beragama dibatasi, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di Papua masih marak.
- Harapan: Ada beberapa hal positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional, kembalinya gerakan mahasiswa, dan kegigihan masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang didapat:
- Memahami situasi HAM terkini di Indonesia.
- Mengetahui berbagai perspektif tentang HAM dari pakar.
- Mendapatkan informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan HAM.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya
Demokrasi Indonesia diwarnai nilai-nilai adat istiadat/budaya, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Hal ini membawa pengaruh positif seperti mengedepankan partisipasi, kolaborasi, dan rasa saling menghormati. Namun, terdapat tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut, seperti potensi pengabadian tradisi patriarki dan diskriminasi. Prinsip demokrasi Pancasila yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Terdapat berbagai pendapat mengenai kesesuaian praktik demokrasi Indonesia dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM:
- Pendapat positif:
a. Kebebasan politik dan sipil semakin terbuka.
b. Masyarakat lebih aktif dalam proses demokrasi.
c. Lembaga-lembaga demokrasi seperti pemilu dan parlemen sudah berjalan.
- Pendapat kritis:
a. Masih marak praktik politik uang, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
b. Kesenjangan ekonomi dan sosial masih tinggi.
c. Penegakan hukum belum optimal.
d. Perlindungan HAM masih belum maksimal.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Melawan Kepentingan Rakyat
Sikap terhadap anggota parlemen yang seperti itu bisa beragam:
- Kekecewaan dan kemarahan: Masyarakat berhak kecewa dan marah karena merasa suara mereka tidak diwakili.
- Tuntutan akuntabilitas: Masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban anggota parlemen melalui berbagai cara, seperti aksi protes, petisi, atau pelaporan ke lembaga terkait.
- Pentingnya partisipasi politik: Kejadian ini menunjukkan pentingnya partisipasi politik masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
E. Pihak Berkuasa Kharismatik dan Eksploitasi Loyalitas Rakyat
- Eksploitasi loyalitas dan emosi rakyat oleh pihak berkuasa kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran HAM.
- Dalam demokrasi, rakyat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akuntabel tentang tujuan dan penggunaan kekuasaan.
- Masyarakat harus kritis terhadap pemimpin yang menggunakan cara-cara manipulatif dan berani menyuarakan pendapat mereka.
a. Hubungan dengan HAM:
- Kebebasan berekspresi: Rakyat berhak menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemimpin.
- Hak atas informasi: Rakyat berhak mendapatkan informasi yang benar dan transparan tentang tindakan pemimpin.
- Akuntabilitas: Pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada rakyat.