FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO
Silahkan analisis menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm, kelas dan prodi. Terima Kasih
Nama: Yesi Dwi Anggraheni
NPM: 2351011012
Kelas: S1 Manajemen (genap)
Supremasi Hukum
Hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat.
Seperti yang dicantumkan dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu Pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat.
Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi adalah slogan reformasi.
Lembaga swadaya masyarakat terdiri dari ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NPM: 2351011012
Kelas: S1 Manajemen (genap)
Supremasi Hukum
Hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat.
Seperti yang dicantumkan dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu Pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat.
Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi adalah slogan reformasi.
Lembaga swadaya masyarakat terdiri dari ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NAMA : Dea Permata Sari
NPM : 2311011131
PRODI : S1 Manajemen (Ganjil)
Analisis Video "Supremasi Hukum Bagian 2"
Didalam video tersebut membahas tentang peran hukum modern dalam konteks sosial politik yang semakin penting ditengah kehidupan dunia yang kompleks, video ini juga menyoroti bagaimana koruptor masih memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi sistem hukum di Indonesia.
Adapun slogan Reformasi 1998 yaitu:
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
• Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
Nama : Keyla Shafira Az-zahra
NPM : 2311011041
Kelas : S1 Manajemen (Ganjil)
SUPREMASI HUKUM
Berdasarkan uraian dari video tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam berbagai bentuknya, hukum dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur serta mengelola negara dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya yang ada membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik yang kompleks saat ini.
Berdasarkan Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu menjadi rumah nyaman yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi wahana bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka bagi negara itu sendiri. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena cara berhukum tekstual atau hanya mampu mengeja undang-undang seperti yang tertulis.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi antara lain:
- Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
- Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat madani (civil society) telah memainkan peranan penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Nama: Nuzha Tunnida
NPM: 2311011032
Kelas: S1 Manajemen (Genap)
NPM: 2311011032
Kelas: S1 Manajemen (Genap)
"Supremasi Hukum bagian 2"
Supremasi hukum adalah prinsip di mana semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini merupakan elemen penting dalam menegakan keadilan dan pemerintahan yang baik. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Negara Indonesia perlu berbangsa dan bernegara dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi seat event para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena negara berhukum tekstual atau mengejaguna undang-undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyuaraan hukum di Indonesia. Suara gerakan reformasi antara lain: 1) Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, 2) Desentralisasi: Penyerahan kekuasaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daaerah otonom berdasarkan atas asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani (civil society) telah membuka koridor-koridor baru tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengontrol seperti ICW, Police Watch, MAPPI.
Nama : Sutriyah
NPM : 2311011076
Kelas : Manajemen Genap (B)
Prodi : S-1 Manajemen
Supremasi Hukum
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Cara berhukum yang keliru akan menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena berhukum secara tekstual atau mengeja undang-undang seperti yang tertulis.
Reformasi 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain adalah :
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
Maka terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Nama : Tryolla Putri N.H.
NPM : 2311011031
Kelas : Manajemen Ganjil
NPM : 2311011031
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Analisis video "Supremasi Hukum" yaitu Hukum adalah lembaga yang diamanatkan untuk mengatur dan menata masyarakat di dalam suatu negara. Kehidupan modern dan kemajuannya membuat terbentuknya struktur hukum baru (hukum modern) di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam UUD 1945 sudah jelas tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kaitan antara hukum dengan kehidupan modern ini untuk mengerahkan kemajuan Ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum ini sangat berperan penting dalam mengatur negara, jika tidak ada hukum, maka, Indonesia akan tidak tertata. Sejak era reformasi 1998 dengan slogan demokratisasi dan desentralisasi telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia sehingga hukum tetap menjadi sorotan di negara kita. Oleh karena itu juga, terbentuk lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch dan MAPPI.
Analisis video "Supremasi Hukum" yaitu Hukum adalah lembaga yang diamanatkan untuk mengatur dan menata masyarakat di dalam suatu negara. Kehidupan modern dan kemajuannya membuat terbentuknya struktur hukum baru (hukum modern) di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam UUD 1945 sudah jelas tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kaitan antara hukum dengan kehidupan modern ini untuk mengerahkan kemajuan Ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum ini sangat berperan penting dalam mengatur negara, jika tidak ada hukum, maka, Indonesia akan tidak tertata. Sejak era reformasi 1998 dengan slogan demokratisasi dan desentralisasi telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia sehingga hukum tetap menjadi sorotan di negara kita. Oleh karena itu juga, terbentuk lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch dan MAPPI.
NAMA : Mutia Az Zahra
NPM : 2311011034
KELAS : S1 Manajemen Genap
ANALISIS VIDEO
Supremasi Hukum Bagian 2
NPM : 2311011034
KELAS : S1 Manajemen Genap
ANALISIS VIDEO
Supremasi Hukum Bagian 2
Di era modern ini, hukum tidak lagi bersandar kepada hukum alam yang sederhana. Hukum modern menjadi tatanann hukum yang dibuat secara sadar untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. kehidupan modern sekaligus dengan kkemajuannya membutuhkan struktur baru yang menjadi sandarannya. hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah - tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, dengan tekad mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang nyaman dan dapat membahagiakan rakyatnya. Tetapi Tanpa penegakan hukum yang tepat, Indonesia berisiko menjadi sarang koruptor yang memanfaatkan celah hukum. Penegakan hukum yang keliru dapat berakibat fatal, seperti hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteksnya.
reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di indonesia. dengan slogan reformasi antara lain :
• demoktratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
• Desentralisasi : penyerahan kekuasaaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Lalu Di tengah sorotan dan kontrol masyarakat, muncullah berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI yang berperan aktif dalam mengawasi penegakan hukum.
Nama : Sella Marlina Anggraini
NPM : 2311011020
Kelas : S1 Manajemen (Genap)
Analisis Video “Supremasi Hukum”
Dalam video tersebut disampaikan bahwa hal ini berkaitan dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata kehidupan negara dan juga masyarakat. Keadaan kehidupan modern beserta kemajuannya tidak dapat lagi bertumpu pada customary law sehingga membutuhkan pembaharuan struktur hukum sebagai pranata sosial politik dan menjadi sandarannya agar mampu mengatasi kompleksitas tersebut.
Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berkaitan dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menciptakan negara hukum yang adil dan mampu menyejahterakan rakyatnya.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan hukum sangat penting yang tercermin dari peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
NPM : 2311011020
Kelas : S1 Manajemen (Genap)
Analisis Video “Supremasi Hukum”
Dalam video tersebut disampaikan bahwa hal ini berkaitan dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata kehidupan negara dan juga masyarakat. Keadaan kehidupan modern beserta kemajuannya tidak dapat lagi bertumpu pada customary law sehingga membutuhkan pembaharuan struktur hukum sebagai pranata sosial politik dan menjadi sandarannya agar mampu mengatasi kompleksitas tersebut.
Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berkaitan dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menciptakan negara hukum yang adil dan mampu menyejahterakan rakyatnya.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan hukum sangat penting yang tercermin dari peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Nama : kurnia dita indriana
NPM :2311011010
Kelas :manajemen genap
Prodi :S1 manajemen
"Analis vidio"
Supremasi hukum bagian 2
Dalam berbagai relasi hukum untuk sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur negara dan masyarakat.Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya yang ada membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik yang kompleks saat ini.
Berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945.republik Indonesia adalah negara hukum dalam kaitan dengan keinginan untuk mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia,kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu menjadi rumah nyaman yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi wahana bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.Adapun slogan reformasi antara lain:
•Demokratisasi,yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
•Desentralisasi,yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat madani (civil society) telah memainkan peranan penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui terbentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
NPM :2311011010
Kelas :manajemen genap
Prodi :S1 manajemen
"Analis vidio"
Supremasi hukum bagian 2
Dalam berbagai relasi hukum untuk sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur negara dan masyarakat.Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya yang ada membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik yang kompleks saat ini.
Berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945.republik Indonesia adalah negara hukum dalam kaitan dengan keinginan untuk mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia,kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu menjadi rumah nyaman yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi wahana bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.Adapun slogan reformasi antara lain:
•Demokratisasi,yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
•Desentralisasi,yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat madani (civil society) telah memainkan peranan penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui terbentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Nama : Shabilla Aulia Putri
Npm : 2311011035
S1 Manajemen Ganjil
Supremasi hukum
Menurut saya video tersebut menjelaskan bahwa hukum dalam berbagai bentuknya, dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat. Kehidupan modern dengan segala kemajuannya menuntut adanya struktur hukum baru yang bisa menjadi fondasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks saat ini.
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Maka Dari itu Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menciptakan negara yang nyaman dan mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia berisiko menjadi wahana bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum.
Kesalahan dalam cara berhukum dapat menimbulkan malapetaka bagi negara. Salah satu penyebabnya adalah praktik berhukum secara tekstual, yang hanya mengandalkan pembacaan undang-undang sebagaimana tertulis.
Reformasi yang dimulai sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan-slogan reformasi meliputi:
1. Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Penguatan masyarakat madani (civil society), yang memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Reformasi hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum, sehingga diharapkan dapat mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.
Npm : 2311011035
S1 Manajemen Ganjil
Supremasi hukum
Menurut saya video tersebut menjelaskan bahwa hukum dalam berbagai bentuknya, dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat. Kehidupan modern dengan segala kemajuannya menuntut adanya struktur hukum baru yang bisa menjadi fondasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks saat ini.
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Maka Dari itu Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menciptakan negara yang nyaman dan mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia berisiko menjadi wahana bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum.
Kesalahan dalam cara berhukum dapat menimbulkan malapetaka bagi negara. Salah satu penyebabnya adalah praktik berhukum secara tekstual, yang hanya mengandalkan pembacaan undang-undang sebagaimana tertulis.
Reformasi yang dimulai sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan-slogan reformasi meliputi:
1. Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Penguatan masyarakat madani (civil society), yang memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Reformasi hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum, sehingga diharapkan dapat mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.
Nama:Nafisa Agesti
NPM:2311011002
Kelas :S1 Manajemen Genap
Supremasi hukum adalah prinsip fundamental dalam sebuah negara hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan harus ditaati oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Berikut adalah analisis mengenai supremasi hukum:
1. Prinsip Equality Before the Law
Supremasi hukum menjamin bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku tanpa ada pengecualian. Tidak ada yang berada di atas hukum.
2. Pembatasan Kekuasaan Pemerintah
Supremasi hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Supremasi hukum menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negara. Hukum harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.
4. Peradilan yang Independen
Untuk menegakkan supremasi hukum, dibutuhkan sistem peradilan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain, seperti pemerintah.
5. Kepastian Hukum
Supremasi hukum mensyaratkan adanya kepastian hukum, sehingga setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya.
Dengan demikian, supremasi hukum merupakan prinsip penting dalam negara hukum untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak warga negara.
NPM:2311011002
Kelas :S1 Manajemen Genap
Supremasi hukum adalah prinsip fundamental dalam sebuah negara hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan harus ditaati oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Berikut adalah analisis mengenai supremasi hukum:
1. Prinsip Equality Before the Law
Supremasi hukum menjamin bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku tanpa ada pengecualian. Tidak ada yang berada di atas hukum.
2. Pembatasan Kekuasaan Pemerintah
Supremasi hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Supremasi hukum menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negara. Hukum harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.
4. Peradilan yang Independen
Untuk menegakkan supremasi hukum, dibutuhkan sistem peradilan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain, seperti pemerintah.
5. Kepastian Hukum
Supremasi hukum mensyaratkan adanya kepastian hukum, sehingga setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya.
Dengan demikian, supremasi hukum merupakan prinsip penting dalam negara hukum untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Nama : Rossa Kartiya
NPM : 2351011003
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis Video Supremasi Hukum bagian 2 oleh GCED ISOLAedu
A. Kekurangan:
1. Kurangnya penjelasan mendalam:
2. Kurangnya contoh kasus: Contoh kasus nyata dapat membantu penonton memahami bagaimana supremasi hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Terlalu fokus pada teori
B. Kelebihan:
1. Penyampaian yang jelas: Video ini disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum.
2. Mencakup berbagai aspek
3. Memicu diskusi
C. Hubungan dengan UUD:
Supremasi hukum memiliki hubungan yang erat dengan UUD 1945. UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia dan di dalamnya terdapat berbagai prinsip dan ketentuan yang mendukung supremasi hukum. Berikut beberapa contohnya:
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum."
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945: "Segala warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
Pasal 28 ayat 1 UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
D. Kesimpulan:
Supremasi Hukum bagian 2 oleh GCED ISOLAedu adalah video yang bermanfaat untuk memperkenalkan konsep supremasi hukum kepada masyarakat luas. Video ini memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang berbagai aspek supremasi hukum. Namun, video ini bisa lebih ditingkatkan dengan menambahkan penjelasan yang lebih mendalam, contoh kasus nyata, dan pembahasan tentang implementasi praktis supremasi hukum.
Prinsip-prinsip dan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut menjadi dasar bagi penegakan supremasi hukum di Indonesia. Supremasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum dan tidak ada yang berada di atas hukum.
NPM : 2351011003
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis Video Supremasi Hukum bagian 2 oleh GCED ISOLAedu
A. Kekurangan:
1. Kurangnya penjelasan mendalam:
2. Kurangnya contoh kasus: Contoh kasus nyata dapat membantu penonton memahami bagaimana supremasi hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Terlalu fokus pada teori
B. Kelebihan:
1. Penyampaian yang jelas: Video ini disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum.
2. Mencakup berbagai aspek
3. Memicu diskusi
C. Hubungan dengan UUD:
Supremasi hukum memiliki hubungan yang erat dengan UUD 1945. UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia dan di dalamnya terdapat berbagai prinsip dan ketentuan yang mendukung supremasi hukum. Berikut beberapa contohnya:
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum."
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945: "Segala warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
Pasal 28 ayat 1 UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
D. Kesimpulan:
Supremasi Hukum bagian 2 oleh GCED ISOLAedu adalah video yang bermanfaat untuk memperkenalkan konsep supremasi hukum kepada masyarakat luas. Video ini memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang berbagai aspek supremasi hukum. Namun, video ini bisa lebih ditingkatkan dengan menambahkan penjelasan yang lebih mendalam, contoh kasus nyata, dan pembahasan tentang implementasi praktis supremasi hukum.
Prinsip-prinsip dan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut menjadi dasar bagi penegakan supremasi hukum di Indonesia. Supremasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum dan tidak ada yang berada di atas hukum.
Nama: Riziq Fatur Ramadan
Npm: 2351011036
Analisis video : supremasi hukum
Didalam video tersebut membahas tentang peran hukum modern dalam konteks sosial politik yang semakin penting ditengah kehidupan dunia yang kompleks, video ini juga menyoroti bagaimana koruptor masih memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi sistem hukum di Indonesia.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.Adapun slogan reformasi antara lain:
•Demokratisasi,yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
•Desentralisasi,yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Npm: 2351011036
Analisis video : supremasi hukum
Didalam video tersebut membahas tentang peran hukum modern dalam konteks sosial politik yang semakin penting ditengah kehidupan dunia yang kompleks, video ini juga menyoroti bagaimana koruptor masih memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi sistem hukum di Indonesia.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.Adapun slogan reformasi antara lain:
•Demokratisasi,yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
•Desentralisasi,yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
NAMA: M. Ade Kurniawan
NPM: 2311011037
KELAS: S1 Manajemen Ganjil (A)
Video dengan judul "Supremasi Hukum" mengandung isi yaitu terkait dengan kekuatan atau fungsi hukum sebagai untuk mengatur, mempersatukan, dan mengikat masyarakat secara umum maupun khusus. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang didasari pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hukum tentunya mengatur semua hal mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang berperan sebagai aspek utama dan juga pemerintah sebagai sektor yang berperan dalam regulasi.
NPM: 2311011037
KELAS: S1 Manajemen Ganjil (A)
Video dengan judul "Supremasi Hukum" mengandung isi yaitu terkait dengan kekuatan atau fungsi hukum sebagai untuk mengatur, mempersatukan, dan mengikat masyarakat secara umum maupun khusus. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang didasari pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hukum tentunya mengatur semua hal mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang berperan sebagai aspek utama dan juga pemerintah sebagai sektor yang berperan dalam regulasi.
Selayaknya tujuan dan fungsi hukum sesuai dengan apa yang dicitakan yaitu tertuang pada Pancasila dan UUD 1945, bukannya menjadi alat sebagian besar pihak untuk mendapatkan keuntungan dan pada akhirnya dapat merugikan, juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia semakin berkurang. Reformasi 1998 menjadi puncak masyarakat terhadap penyelewengan kekuasaan (hukum), dengan tuntutan sebagai berikut:
- penegakan supremasi hukum
- pemberantasan KKN
- pengadilan mantan presiden Soeharto dan kroninya
- amandemen konstitusi
- pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri)
- pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.
Dan saat ini sudah banyak lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengawasan akan penegakan supremasi hukum di Indonesia, agar hal tersebut tidak terulang kembali.
Nama:Putri Regita
NPM:2311011113
Kelas:Manajemen ganjil
NPM:2311011113
Kelas:Manajemen ganjil
Analisis Video
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur tata negara dan masyarakat.Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini.Hukum modern menjadi peran atas sosial yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana yang dicantumkan di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,kita perlu negara hukum yang berbasis IPTEK agar menjadi rumah yang nyaman dan membahagiakan rakyatnya.Jika tidak Indonesia menjadi tempat aman bagi para kuroptor untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Pembangunan masyarakat mahdani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum yang tidak lepas dari kontrol masyarakat,lalu terbentuk lah beberapa lembaga swadaya seperti,ICW, Police Watch,dan MAPPI
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur tata negara dan masyarakat.Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini.Hukum modern menjadi peran atas sosial yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana yang dicantumkan di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,kita perlu negara hukum yang berbasis IPTEK agar menjadi rumah yang nyaman dan membahagiakan rakyatnya.Jika tidak Indonesia menjadi tempat aman bagi para kuroptor untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Pembangunan masyarakat mahdani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum yang tidak lepas dari kontrol masyarakat,lalu terbentuk lah beberapa lembaga swadaya seperti,ICW, Police Watch,dan MAPPI
Nama: Thifal adly at taufik
Npm: 2311011087
Kelas: Ganjil
Supremasi Hukum
Supremasi hukum adalah prinsip di mana semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini merupakan elemen penting dalam menegakan keadilan dan pemerintahan yang baik. Kehidupan cutting edge sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandarannya. Hukum cutting edge menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan present day yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Negara Indonesia perlu berbangsa dan bernegara dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi situate occasion para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena negara berhukum tekstual atau mengejaguna undang-undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyuaraan hukum di Indonesia. Suara gerakan reformasi antara lain:
1) Demokratisasi:
Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, 2) Desentralisasi:
Penyerahan kekuasaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daaerah otonom berdasarkan atas asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani (respectful society) telah membuka koridor-koridor baru tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengontrol seperti ICW, Police Observe, MAPPI.
Npm: 2311011087
Kelas: Ganjil
Supremasi Hukum
Supremasi hukum adalah prinsip di mana semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini merupakan elemen penting dalam menegakan keadilan dan pemerintahan yang baik. Kehidupan cutting edge sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandarannya. Hukum cutting edge menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan present day yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Negara Indonesia perlu berbangsa dan bernegara dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi situate occasion para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena negara berhukum tekstual atau mengejaguna undang-undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyuaraan hukum di Indonesia. Suara gerakan reformasi antara lain:
1) Demokratisasi:
Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, 2) Desentralisasi:
Penyerahan kekuasaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daaerah otonom berdasarkan atas asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani (respectful society) telah membuka koridor-koridor baru tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengontrol seperti ICW, Police Observe, MAPPI.
Nama: Kadek Linda Yohani
Npm: 2351011002
ANALISIS VIDEO
Supremasi Hukum
Di era modern ini, hukum tidak lagi bersandar kepada hukum alam yang sederhana. Hukum modern menjadi tatanan hukum yang dibuat secara sadar untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur baru yang menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah - tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, dengan tekad mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang nyaman dan dapat membahagiakan rakyatnya. Tetapi tanpa penegakan hukum yang tepat, Indonesia berisiko menjadi sarang koruptor yang memanfaatkan celah hukum. Penegakan hukum yang keliru dapat berakibat fatal, seperti hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteksnya.
Reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di indonesia, yaitu dengan slogan reformasi antara lain :
• demoktratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
• Desentralisasi : penyerahan kekuasaaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Lalu Di tengah sorotan dan kontrol masyarakat, muncul berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI yang berperan aktif dalam mengawasi penegakan hukum.
Npm: 2351011002
ANALISIS VIDEO
Supremasi Hukum
Di era modern ini, hukum tidak lagi bersandar kepada hukum alam yang sederhana. Hukum modern menjadi tatanan hukum yang dibuat secara sadar untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur baru yang menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah - tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, dengan tekad mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang nyaman dan dapat membahagiakan rakyatnya. Tetapi tanpa penegakan hukum yang tepat, Indonesia berisiko menjadi sarang koruptor yang memanfaatkan celah hukum. Penegakan hukum yang keliru dapat berakibat fatal, seperti hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteksnya.
Reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di indonesia, yaitu dengan slogan reformasi antara lain :
• demoktratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
• Desentralisasi : penyerahan kekuasaaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Lalu Di tengah sorotan dan kontrol masyarakat, muncul berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI yang berperan aktif dalam mengawasi penegakan hukum.
NAMA : FITARIA DIANDARI
NPM : 2311011111
KELAS : S1 MANAJEMEN GANJIL
ANALISIS VIDEO
Hukum menjadi penopang negara serta untuk menata masyarakat agar menjadi sejahtera. Adanya hukum akan memberikan negara yang teratur dan stabil. Pada zaman modern saat ini, hukum sangat penting karena perannya yang berpengaruh pada negara dan masyarakat. Hukum juga memiliki tanggung jawab dalam bersikap adil untuk kesejahteraan masyarakat.
NPM : 2311011111
KELAS : S1 MANAJEMEN GANJIL
ANALISIS VIDEO
Hukum menjadi penopang negara serta untuk menata masyarakat agar menjadi sejahtera. Adanya hukum akan memberikan negara yang teratur dan stabil. Pada zaman modern saat ini, hukum sangat penting karena perannya yang berpengaruh pada negara dan masyarakat. Hukum juga memiliki tanggung jawab dalam bersikap adil untuk kesejahteraan masyarakat.
Nama: Anggun Aulia Dewi
Npm: 2311011039
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Berdasarkan video tersebut hukum dianggap sebagai institusi yang dimana bertanggung jawab mengantur dan mengelola negara serta masyarakat, peran hukum modern dalam sosial politik yang membutuhkan hukum baru yang mampu menjadi pondasi kehidupan masyarakat serta dalam video tersebut juga menyoroti koruptor yang memanfaatkan jasa pengancara untuk memanipulasi hukum atau sistem hukum diindonesia.
Reformasi sejak 1998 membuka lembaran baru dalam penyelenggaran hukum yang ada diindonesia maka slogan reformasi tersebut antara lain:
- Demokratisasi yaitu transisi kerezim politik yang lebih demokratis
- Desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi
Lalu kemudian memunculkan lembaga-lembaga swadata masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia)
Npm: 2311011039
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Berdasarkan video tersebut hukum dianggap sebagai institusi yang dimana bertanggung jawab mengantur dan mengelola negara serta masyarakat, peran hukum modern dalam sosial politik yang membutuhkan hukum baru yang mampu menjadi pondasi kehidupan masyarakat serta dalam video tersebut juga menyoroti koruptor yang memanfaatkan jasa pengancara untuk memanipulasi hukum atau sistem hukum diindonesia.
Reformasi sejak 1998 membuka lembaran baru dalam penyelenggaran hukum yang ada diindonesia maka slogan reformasi tersebut antara lain:
- Demokratisasi yaitu transisi kerezim politik yang lebih demokratis
- Desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi
Lalu kemudian memunculkan lembaga-lembaga swadata masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia)
Nama : Ni Nyoman Oktiana Jayati
Npm : 2351011006
Kelas : manajemen genap
Prodi : S1 manajemen
Analisis Video "Supremasi Hukum Bagian 2"
Supremasi Hukum
Hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat.
Supremasi hukum adalah prinsip di mana semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini merupakan elemen penting dalam menegakan keadilan dan pemerintahan yang baik. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum.
Npm : 2351011006
Kelas : manajemen genap
Prodi : S1 manajemen
Analisis Video "Supremasi Hukum Bagian 2"
Supremasi Hukum
Hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat.
Supremasi hukum adalah prinsip di mana semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini merupakan elemen penting dalam menegakan keadilan dan pemerintahan yang baik. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum.
Nama : Ria Marsanda Meirisa
Npm : 2351011009
Kelas : Manajemen Ganjil
Analisis Video "Supremasi Hukum Bagian 2"
Video tersebut menjelaskan bahwa hukum merupakan institusi penting dalam mengatur masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru sebagai dasar bagi masyarakat. Hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini.
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jika tidak, risiko korupsi meningkat dan hukum dapat dimanipulasi.
Kesalahan dalam berhukum dapat menyebabkan bencana bagi negara. Salah satu penyebabnya adalah praktik berhukum secara tekstual, hanya mengandalkan pembacaan undang-undang.
Reformasi hukum sejak 1998 membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi termasuk demokratisasi dan desentralisasi. Penguatan masyarakat madani melalui lembaga seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI juga penting dalam mengawasi hukum.
Reformasi bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.
Npm : 2351011009
Kelas : Manajemen Ganjil
Analisis Video "Supremasi Hukum Bagian 2"
Video tersebut menjelaskan bahwa hukum merupakan institusi penting dalam mengatur masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru sebagai dasar bagi masyarakat. Hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini.
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jika tidak, risiko korupsi meningkat dan hukum dapat dimanipulasi.
Kesalahan dalam berhukum dapat menyebabkan bencana bagi negara. Salah satu penyebabnya adalah praktik berhukum secara tekstual, hanya mengandalkan pembacaan undang-undang.
Reformasi hukum sejak 1998 membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi termasuk demokratisasi dan desentralisasi. Penguatan masyarakat madani melalui lembaga seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI juga penting dalam mengawasi hukum.
Reformasi bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.
Sealshie Triangel H
2311011018
Manajemen Genap
S1 Manajemen
Dalam video tersebut disimpulkan bahwa hukum dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola negara dan masyarakat. Dalam kehidupan modern, diperlukan struktur hukum yang baru sebagai pondasi bagi kehidupan masyarakat. Hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks saat ini. Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan sebagai negara yang berbangsa dan bernegara, penting bagi Indonesia untuk menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempat bagi para koruptor yang menyalahgunakan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum.
Cara berhukum yang keliru dapat menyebabkan bencana bagi negara itu sendiri, salah satunya adalah melalui pendekatan tekstual atau mengabaikan niat sebenarnya dari undang-undang yang tertulis. Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan-slogan reformasi, antara lain demokratisasi dan desentralisasi, telah membawa perubahan dalam sistem politik Indonesia. Masyarakat madani juga berperan penting dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Prinsip supremasi hukum menekankan bahwa semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik.
2311011018
Manajemen Genap
S1 Manajemen
Dalam video tersebut disimpulkan bahwa hukum dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola negara dan masyarakat. Dalam kehidupan modern, diperlukan struktur hukum yang baru sebagai pondasi bagi kehidupan masyarakat. Hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks saat ini. Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan sebagai negara yang berbangsa dan bernegara, penting bagi Indonesia untuk menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempat bagi para koruptor yang menyalahgunakan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum.
Cara berhukum yang keliru dapat menyebabkan bencana bagi negara itu sendiri, salah satunya adalah melalui pendekatan tekstual atau mengabaikan niat sebenarnya dari undang-undang yang tertulis. Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan-slogan reformasi, antara lain demokratisasi dan desentralisasi, telah membawa perubahan dalam sistem politik Indonesia. Masyarakat madani juga berperan penting dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Prinsip supremasi hukum menekankan bahwa semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO
Nama: Zalfa Putri Pinasti
NPM: 2311011021
Analisis Video:
Hukum diartikan sebagai suatu lembaga yang dapat terpercaya untuk mengatur dan menata negara dan juga masyarakat. Dengan kehidupan yang modern, tentunya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah kehidupan modern yang semakin kompleks. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik merupakan negara hukum yang kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar terciptanya rumah hukum yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Cara berhukum yang keliru akan membuat malapetaka, hal ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja Undang-Undang seperti:
• Reformasi 1998: membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain adanya demokratisasi dan desentralisasi.
• Dengan adanya pembangunan Madani, membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan masyarakat.
• Terbentuknya lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NPM: 2311011021
Analisis Video:
Hukum diartikan sebagai suatu lembaga yang dapat terpercaya untuk mengatur dan menata negara dan juga masyarakat. Dengan kehidupan yang modern, tentunya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah kehidupan modern yang semakin kompleks. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik merupakan negara hukum yang kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar terciptanya rumah hukum yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Cara berhukum yang keliru akan membuat malapetaka, hal ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja Undang-Undang seperti:
• Reformasi 1998: membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain adanya demokratisasi dan desentralisasi.
• Dengan adanya pembangunan Madani, membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan masyarakat.
• Terbentuknya lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Nama : Rosmala Dewi
Npm : 2311011033
Jurusan : S1 Manajemen Ganjil
Analisis video
Video tersebut menjelaskan bahwa hukum sebagai institusi bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat, dengan hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk menciptakan negara yang nyaman dan mensejahterakan rakyatnya, hukum di Indonesia harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, agar tidak disalahgunakan oleh koruptor.
Kesalahan dalam penegakan hukum, terutama yang bersifat tekstual dan hanya mengandalkan pembacaan undang-undang, dapat menimbulkan malapetaka bagi negara. Reformasi sejak 1998 telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan fokus pada:
1. Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi: Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
3. Penguatan masyarakat madani (civil society): Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI berperan dalam mengawasi dan mengontrol penegakan hukum.
Reformasi hukum ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum untuk mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.
Npm : 2311011033
Jurusan : S1 Manajemen Ganjil
Analisis video
Video tersebut menjelaskan bahwa hukum sebagai institusi bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat, dengan hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk menciptakan negara yang nyaman dan mensejahterakan rakyatnya, hukum di Indonesia harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, agar tidak disalahgunakan oleh koruptor.
Kesalahan dalam penegakan hukum, terutama yang bersifat tekstual dan hanya mengandalkan pembacaan undang-undang, dapat menimbulkan malapetaka bagi negara. Reformasi sejak 1998 telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan fokus pada:
1. Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi: Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
3. Penguatan masyarakat madani (civil society): Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI berperan dalam mengawasi dan mengontrol penegakan hukum.
Reformasi hukum ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum untuk mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.
Vicky Gabriella Desyanti
2311011044
S1 manajemen
Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam sebuah negara demokratis. Hal ini berarti bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum. Semua warga negara, tanpa terkecuali, tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku.
Supremasi hukum menjamin adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum.
Selain itu, supremasi hukum juga membatasi kekuasaan pemerintah. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang atau menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan supremasi hukum, hak-hak warga negara terlindungi. Mereka dapat menuntut pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini mencegah terjadinya tirani dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
Pada akhirnya, supremasi hukum merupakan pilar utama bagi terbentuknya negara yang stabil, adil, dan demokratis. Ia menjadi jaminan bagi terlaksananya pemerintahan yang baik dan terjaminnya hak-hak warga negara.
2311011044
S1 manajemen
Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam sebuah negara demokratis. Hal ini berarti bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum. Semua warga negara, tanpa terkecuali, tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku.
Supremasi hukum menjamin adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum.
Selain itu, supremasi hukum juga membatasi kekuasaan pemerintah. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang atau menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan supremasi hukum, hak-hak warga negara terlindungi. Mereka dapat menuntut pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini mencegah terjadinya tirani dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
Pada akhirnya, supremasi hukum merupakan pilar utama bagi terbentuknya negara yang stabil, adil, dan demokratis. Ia menjadi jaminan bagi terlaksananya pemerintahan yang baik dan terjaminnya hak-hak warga negara.
Nama : Elsa Estevania Natali
NPM: 2311011089
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis Video
Video tersebut membahas tentang supremasi hukum yang dijalankan di Indonesia. Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja, seperti hukum modern yang mampu mengatur dan mengawasi tingkah laku masyarakat pada zaman ini.. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya, membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan terjadi di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagaimana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, berarti kita perlu menerapkan hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita memerlukan penerapan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi negara yang menyamankan para koruptor, sehingga mereka mampu memanfaatkan jasa pihak-pihak terkait untuk memainkan hukum di Indonesia. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Pembangunan masyarakat madani telah membuka pilar-pilar baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan pengawasan masyarakat.
NPM: 2311011089
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis Video
Video tersebut membahas tentang supremasi hukum yang dijalankan di Indonesia. Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja, seperti hukum modern yang mampu mengatur dan mengawasi tingkah laku masyarakat pada zaman ini.. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya, membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan terjadi di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagaimana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, berarti kita perlu menerapkan hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita memerlukan penerapan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi negara yang menyamankan para koruptor, sehingga mereka mampu memanfaatkan jasa pihak-pihak terkait untuk memainkan hukum di Indonesia. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Pembangunan masyarakat madani telah membuka pilar-pilar baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan pengawasan masyarakat.
Nama : Elsya Gusti Lestari
NPM : 2311011014
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
Hukum adalah suatu sistem yang tujuannya untuk mengatur dan menyelenggarakan negara serta masyarakat. Jika selama berabad-abad kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang sangat kompleks tidak bisa lagi tunduk pada Custumary Law/Interactional Law. Seperti halnya hukum modern saat ini, telah menjadi suatu tatanan yang diciptakan secara sadar, kehidupan modern dan kemajuannya memerlukan struktur hukum baru yang dapat diandalkan. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting serta dicari dalam dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berhukum dan negara nyaman yang menggerakkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan warga negara dan bangsanya untuk mensejahterakan rakyatnya. Meskipun pendekatan hukum sebelumnya tentu saja berpotensi menimbulkan bencana, reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun lembaga masyarakat terkemuka antara lain ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Nama: Diva Aulia Rahma
NPM: 2311011120
Kelas: MJN GENAP
Hukum modern sangat berguna untuk mengatur dan menata negara, serta mengatur kehidupan masyarakat. Hukum modern harus diimplementasikan pada saat ini karena susunan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sehingganya akan memberikan peraturan yang nyaman dan membahagiakan rakyat. Hukum yang berasal dari ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk menghindari penggunaan hukum semena-mena oleh para pemegang kekuasaan, terutama koruptor yang berani mengacak-acak hukum dengan uang.
Reformasi yang terjadi sejak tahun 1998 memiliki slogan yaitu
1. Demokratisasi; yaitu transisi dari rezim politik orde baru menjadi lebih demokratis
2. Desentralisasi; yaitu pembagian daerah otonom
Hal ini membuat penyelenggaran hukum tidak terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Sehingga, muncullah lembaga-lembaga seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Pelaksanaan hukum yang keliru adalah pelaksanaan tekstual yaitu hanya mengeja Undang-Undang seperti yang tertulis. Oleh karena itu, patutlah hukum diimplementasikan secara kontekstual.
NPM: 2311011120
Kelas: MJN GENAP
Hukum modern sangat berguna untuk mengatur dan menata negara, serta mengatur kehidupan masyarakat. Hukum modern harus diimplementasikan pada saat ini karena susunan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sehingganya akan memberikan peraturan yang nyaman dan membahagiakan rakyat. Hukum yang berasal dari ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk menghindari penggunaan hukum semena-mena oleh para pemegang kekuasaan, terutama koruptor yang berani mengacak-acak hukum dengan uang.
Reformasi yang terjadi sejak tahun 1998 memiliki slogan yaitu
1. Demokratisasi; yaitu transisi dari rezim politik orde baru menjadi lebih demokratis
2. Desentralisasi; yaitu pembagian daerah otonom
Hal ini membuat penyelenggaran hukum tidak terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Sehingga, muncullah lembaga-lembaga seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Pelaksanaan hukum yang keliru adalah pelaksanaan tekstual yaitu hanya mengeja Undang-Undang seperti yang tertulis. Oleh karena itu, patutlah hukum diimplementasikan secara kontekstual.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO
Nama : Nabillah Aulia Rima Putri
NPM : 2311011019
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Dalam video tersebut membahas mengenai supremasi hukum, yang di mana dijelaskan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakatnya. Dengan adanya kehidupan modern atau kehidupan masa kini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran kehidupan di masa sekarang. Oleh karena itu hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah dunia dan kehidupan. Didalam UUD NRI 1945 telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yaitu merupakan patokan atau aturan kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta sebagai negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Pada reformasi 1998 membuka penyelenggaraan hukum yang memiliki slogan:
NPM : 2311011019
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Dalam video tersebut membahas mengenai supremasi hukum, yang di mana dijelaskan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakatnya. Dengan adanya kehidupan modern atau kehidupan masa kini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran kehidupan di masa sekarang. Oleh karena itu hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah dunia dan kehidupan. Didalam UUD NRI 1945 telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yaitu merupakan patokan atau aturan kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta sebagai negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Pada reformasi 1998 membuka penyelenggaraan hukum yang memiliki slogan:
- Demokratisasi, yakni transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, dan
- Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
Nama : Muhamad Noven Sakha Raid
NPM : 2351011027
"Supremasi Hukum"
Menurut saya, video tersebut membicarakan tentang hukum modern yang digunakan untuk mengatur dan menata masyarakat. video tersebut juga memperlihatkan para koruptor masih memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum.
pada reformasi yang bergulir pada 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.Adapun slogan reformasi seperti demokrasi dan desentralisasi.
NPM : 2351011027
"Supremasi Hukum"
Menurut saya, video tersebut membicarakan tentang hukum modern yang digunakan untuk mengatur dan menata masyarakat. video tersebut juga memperlihatkan para koruptor masih memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum.
pada reformasi yang bergulir pada 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.Adapun slogan reformasi seperti demokrasi dan desentralisasi.
inez argya ardhani
2311011095
Di era modern ini, hukum tidak lagi hanya mengandalkan prinsip-prinsip sederhana dari hukum alam. Hukum modern berkembang menjadi sistem yang disusun secara sengaja untuk mengatur dan mengelola negara serta masyarakat. Kehidupan modern dan kemajuannya memerlukan struktur baru yang menjadi fondasinya. Hukum modern memainkan peran penting dalam konteks sosial dan politik di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan komitmen untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan negara yang nyaman dan dapat membahagiakan rakyatnya. Namun, tanpa penegakan hukum yang tepat, Indonesia berisiko menjadi tempat bagi koruptor yang memanfaatkan celah-celah hukum. Penegakan hukum yang tidak tepat dapat berakibat fatal, seperti hanya berpegang pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteksnya.
Reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di Indonesia dengan beberapa slogan, antara lain:
- Demokratisasi: transisi menuju rezim politik yang lebih demokratis.
- Desentralisasi: pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Di tengah pengawasan dan kontrol masyarakat, muncul berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI yang berperan aktif dalam mengawasi penegakan hukum.
2311011095
Di era modern ini, hukum tidak lagi hanya mengandalkan prinsip-prinsip sederhana dari hukum alam. Hukum modern berkembang menjadi sistem yang disusun secara sengaja untuk mengatur dan mengelola negara serta masyarakat. Kehidupan modern dan kemajuannya memerlukan struktur baru yang menjadi fondasinya. Hukum modern memainkan peran penting dalam konteks sosial dan politik di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan komitmen untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan negara yang nyaman dan dapat membahagiakan rakyatnya. Namun, tanpa penegakan hukum yang tepat, Indonesia berisiko menjadi tempat bagi koruptor yang memanfaatkan celah-celah hukum. Penegakan hukum yang tidak tepat dapat berakibat fatal, seperti hanya berpegang pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteksnya.
Reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di Indonesia dengan beberapa slogan, antara lain:
- Demokratisasi: transisi menuju rezim politik yang lebih demokratis.
- Desentralisasi: pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Di tengah pengawasan dan kontrol masyarakat, muncul berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI yang berperan aktif dalam mengawasi penegakan hukum.
NAMA : UMMI NUR AISYAH
NPM : 2311011028
SUPREMASI HUKUM
Hukum mengatur berbagai kebutuhan masyarakat umum, maupun moderen, sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 Republik Indonesia adalah Negara Hukum , yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi demi menjadikan negara yang aman, dan rumah yang nyaman bagi masyarakat Indonesia.
Pada Reformasi 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum, dan memiliki slogan reformasi yaitu Demokratisasi dan Desentralisasi. Sehingga pada saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, MAPPI yang dimana ini adalah bentuk kepedulian masyarakat akan penegakan Supremasi Hukum di Indonesia
NPM : 2311011028
SUPREMASI HUKUM
Hukum mengatur berbagai kebutuhan masyarakat umum, maupun moderen, sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 Republik Indonesia adalah Negara Hukum , yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi demi menjadikan negara yang aman, dan rumah yang nyaman bagi masyarakat Indonesia.
Pada Reformasi 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum, dan memiliki slogan reformasi yaitu Demokratisasi dan Desentralisasi. Sehingga pada saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, MAPPI yang dimana ini adalah bentuk kepedulian masyarakat akan penegakan Supremasi Hukum di Indonesia
Nama: Uliya Armina Maulidani
NPM: 2351011013
Kelas: Manajemen Ganjil
Dari analisis video "Supremasi Hukum". Hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, RI adalah negara hukum. Tujuannya agar tercipta rasa aman bagi masyarakat.
Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Dengan adanya demokratisasi dan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan hukum yang adil dan transparan. Juga terbentuknya berbagai LSM seperti: ICW, Police Watch, dan MAPPI yang turut berperan dalam mengawasi proses penegakan hukum.
Nama: Yogi Asrian Nugraha
Npm:2311011119
Kelas: Manajemen Ganjil
prodi: S-1 Manajemen
Supremasi hukum
Peran penting dalam mengatur dan menata negara serta masyarakat di Indonesia dipegang oleh hukum. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Penerapan hukum yang keliru, baik karena interpretasi tekstual (hanya berpegang pada bunyi undang-undang) maupun karena penegakan yang tidak adil, dapat menimbulkan malapetaka bagi bangsa.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi antara lain:
• Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
• Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat madani telah memainkan peranan penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Npm:2311011119
Kelas: Manajemen Ganjil
prodi: S-1 Manajemen
Supremasi hukum
Peran penting dalam mengatur dan menata negara serta masyarakat di Indonesia dipegang oleh hukum. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Penerapan hukum yang keliru, baik karena interpretasi tekstual (hanya berpegang pada bunyi undang-undang) maupun karena penegakan yang tidak adil, dapat menimbulkan malapetaka bagi bangsa.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi antara lain:
• Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
• Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat madani telah memainkan peranan penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Nama: Inaya maulidina
Npm: 2311011024
Kelas : S1 Manajemen Genap
Analisis Video
Supremasi hukum merupakan upaya atau usaha untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun. hukum modern menjadi peran sosial politik yang penting dan dicari dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Dicantumkan dalam undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menciptakan negara yang nyaman dan mensejahterakan rakyat.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Berikut ini adalah slogan reformasi antara lain:
•Demokratisasi,yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
•Desentralisasi,yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Penguatan masyarakat madani (civil society), yang memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Npm: 2311011024
Kelas : S1 Manajemen Genap
Analisis Video
Supremasi hukum merupakan upaya atau usaha untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun. hukum modern menjadi peran sosial politik yang penting dan dicari dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Dicantumkan dalam undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menciptakan negara yang nyaman dan mensejahterakan rakyat.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Berikut ini adalah slogan reformasi antara lain:
•Demokratisasi,yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
•Desentralisasi,yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Penguatan masyarakat madani (civil society), yang memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Nama : Azalia Ayu Rahmawati
NPM : 2311011016
Hukum sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat. Hukum modern menjadi tatanan hukum dasar yang mengatur negara dan masyarakat di era ini. Hukum perlu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar menciptakan negara yang nyaman. Namun, tanpa penegakan hukum yang tepat, korupsi dapat menjadi masalah. Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam hukum di Indonesia. Gerakan reformasi antara lain: Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daaerah otonom berdasarkan atas asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani membuka wawasan baru untuk tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat sehingga terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Observe, MAPPI.
NPM : 2311011016
Hukum sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat. Hukum modern menjadi tatanan hukum dasar yang mengatur negara dan masyarakat di era ini. Hukum perlu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar menciptakan negara yang nyaman. Namun, tanpa penegakan hukum yang tepat, korupsi dapat menjadi masalah. Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam hukum di Indonesia. Gerakan reformasi antara lain: Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daaerah otonom berdasarkan atas asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani membuka wawasan baru untuk tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat sehingga terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Observe, MAPPI.
Nama: Nabela Agista Josi
NPM: 2311011125
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Hukum seharusnya ialah lembaga yg dipercaya untuk mengatur & menata negara serta masyarakat karena jika maryarakat selama ratusan tahun diatur hanya dengan hukum alam, maka negara dan masyarakat modern tidak dapat lagi mengerahkan Custumary law/Interactional law. Kehidupan saat ini sangat membutuhkan hukum baru yang menjadi sandarannya.
Dalam UUD NRI Tahun 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Kita harus menciptakan negara hukum yang berbasis IPTEK agar tercipta negara hukum yg mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat. Jika tidak ada hukum, di Indonesia akan banyak sekali koruptor. Reformasi yang sejak 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi yaitu demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Lembaga swadaya masyameat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI selaku lembaga yang mengontrol kehidupan hukum di Indonesia.
Kesimpulan:
Kesimpulan dari video tersebut adalah pentingnya hukum untuk mengatur dan menata masyarakat serta negara di Indonesia. Dengan berbasis pada UUD NRI 1945, Indonesia mengutamakan pengembangan hukum berbasis IPTEK untuk mendukung demokratisasi dan desentralisasi yang diperkenalkan sejak reformasi 1998. Lembaga swadaya masyarakat juga berperan vital dalam memonitor dan memastikan keberlangsungan sistem hukum yang adil dan efektif.
Muhammad Aditya Ramandha
2311011026
Genap
S-1 Manajemen
Supremasi Hukum
Hukum berfungsi mengatur dan menata negara serta masyarakat. Dalam UUD 1945, Indonesia disebut sebagai negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan rakyat.
Reformasi 1998 membawa perubahan besar, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi berarti peralihan ke rezim yang lebih demokratis, sementara desentralisasi memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah.
Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berperan penting dalam mengawasi penegakan hukum.
Intinya, hukum adalah institusi krusial untuk mengatur masyarakat. Hukum yang baik bisa membawa kesejahteraan, sementara penyalahgunaan hukum bisa merusak negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang benar sangat penting. Reformasi 1998 menekankan pada demokratisasi, desentralisasi, dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi hukum.
2311011026
Genap
S-1 Manajemen
Supremasi Hukum
Hukum berfungsi mengatur dan menata negara serta masyarakat. Dalam UUD 1945, Indonesia disebut sebagai negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan rakyat.
Reformasi 1998 membawa perubahan besar, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi berarti peralihan ke rezim yang lebih demokratis, sementara desentralisasi memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah.
Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berperan penting dalam mengawasi penegakan hukum.
Intinya, hukum adalah institusi krusial untuk mengatur masyarakat. Hukum yang baik bisa membawa kesejahteraan, sementara penyalahgunaan hukum bisa merusak negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang benar sangat penting. Reformasi 1998 menekankan pada demokratisasi, desentralisasi, dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi hukum.
Nama : Reno Aldi Wijaya
Npm : 2351011021
Kelas : Manajemen ganjil
Supermasi Hukum Bagian 2
Indonesia dinekanal sebagai negara hukum, hukum muncul sebagai lembaga yang dapat dipercaya dapat mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum menjadi orde yang sudah dibuat dengan segaja seperti hukum modern sekarang ini. Hukum modern menjadi perana sosial yang penting dalam dunia yang semakin modern ini. Hukum modern merupakan sistem hukum yang rasional, universal, objektif, terkodifikasi, sekuler, demokratis, dan dinamis. Hukum modern sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Dengan hukum yang adil Indonesia menjadi negara yang di pandang rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat nya.
Npm : 2351011021
Kelas : Manajemen ganjil
Supermasi Hukum Bagian 2
Indonesia dinekanal sebagai negara hukum, hukum muncul sebagai lembaga yang dapat dipercaya dapat mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum menjadi orde yang sudah dibuat dengan segaja seperti hukum modern sekarang ini. Hukum modern menjadi perana sosial yang penting dalam dunia yang semakin modern ini. Hukum modern merupakan sistem hukum yang rasional, universal, objektif, terkodifikasi, sekuler, demokratis, dan dinamis. Hukum modern sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Dengan hukum yang adil Indonesia menjadi negara yang di pandang rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat nya.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO
Nama : Nara Yaumi Azka
NPM : 2311011007
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis Video (SUPREMASI HUKUM)
Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern ini menjadi pranata sosial politik yang penting dizaman modern yang semakin kompleks
Sesuai UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang mendukung ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika Indonesia bukan negara hukum, akan menjadi tempat para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Reformasi 1998 menjadi babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia (Demokratisasi dan Desentralisasi)
NPM : 2311011007
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis Video (SUPREMASI HUKUM)
Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern ini menjadi pranata sosial politik yang penting dizaman modern yang semakin kompleks
Sesuai UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang mendukung ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika Indonesia bukan negara hukum, akan menjadi tempat para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Reformasi 1998 menjadi babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia (Demokratisasi dan Desentralisasi)
Nama :Diva Audistia
NPM : 2311011023
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
NPM : 2311011023
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Dalam Video tersebut membahas tentang supremasi hukum di Indonesia. Hukum jadi alat penting yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Di zaman modern ini, kita butuh hukum yang bisa mengikuti kemajuan dan kompleksitas kehidupan. Menurut UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, jadi kita harus menerapkan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa membawa kesejahteraan rakyat.
Kalau tidak, negara bisa jadi surga buat koruptor yang bisa memainkan hukum. Reformasi sejak 1998 membawa perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, seperti demokratisasi dan desentralisasi. Sekarang, masyarakat sipil juga ikut mengawasi lewat berbagai lembaga, memastikan hukum berjalan dengan baik.
Rosa Bela
2311011127
Ganjil
S1 Manajemen
Video tersebut menyampaikan pentingnya peran hukum dalam mengatur kehidupan negara dan masyarakat, terutama dalam konteks hukum modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ditekankan bahwa Indonesia sebagai negara hukum perlu menerapkan hukum dalam kaitannya dengan penggunaan ilmu dan teknologi untuk kepentingan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengawasan terhadap korupsi, hukum di Indonesia mengalami pergeseran dari hanya mengandalkan hukum alam menjadi sistem hukum yang disusun secara sengaja untuk mengatur dan mengelola negara serta masyarakat. Reformasi sejak tahun 1998 memberikan dorongan baru dalam penyelenggaraan hukum, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan.
Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI juga memainkan peran penting dalam mengontrol kehidupan hukum di Indonesia, memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, peran hukum modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk menciptakan negara yang nyaman dan membahagiakan bagi rakyatnya, serta mencegah penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2311011127
Ganjil
S1 Manajemen
Video tersebut menyampaikan pentingnya peran hukum dalam mengatur kehidupan negara dan masyarakat, terutama dalam konteks hukum modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ditekankan bahwa Indonesia sebagai negara hukum perlu menerapkan hukum dalam kaitannya dengan penggunaan ilmu dan teknologi untuk kepentingan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengawasan terhadap korupsi, hukum di Indonesia mengalami pergeseran dari hanya mengandalkan hukum alam menjadi sistem hukum yang disusun secara sengaja untuk mengatur dan mengelola negara serta masyarakat. Reformasi sejak tahun 1998 memberikan dorongan baru dalam penyelenggaraan hukum, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan.
Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI juga memainkan peran penting dalam mengontrol kehidupan hukum di Indonesia, memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, peran hukum modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk menciptakan negara yang nyaman dan membahagiakan bagi rakyatnya, serta mencegah penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
NAMA : RAHMA ALIYATI
NPM : 2311011030
KELAS : MANEJEMEN GENAP
PRODI : S1 MANAJEMEN
ANALISIS VIDEO " SUPREMASI HUKUM "
hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan kehidupan masyarakat. hukum menjadi sandaran di tengah kemajuan dunia dan kehidupan yang semakin modern yang semakin kompleks ini. sebagaimana dicantumkan dalam UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yaitu indonesia adalah negara hukum. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia kita perlu hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyat.
cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka untuk negara itu sendiri , itu semua dapat terjadi salah satunya karena cara berhukum tekstual atau hanya mampu mengeja undang-undang seperti yang tertulis.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi antara lain:
1. Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
sehingga memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
NPM : 2311011030
KELAS : MANEJEMEN GENAP
PRODI : S1 MANAJEMEN
ANALISIS VIDEO " SUPREMASI HUKUM "
hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan kehidupan masyarakat. hukum menjadi sandaran di tengah kemajuan dunia dan kehidupan yang semakin modern yang semakin kompleks ini. sebagaimana dicantumkan dalam UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yaitu indonesia adalah negara hukum. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia kita perlu hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyat.
cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka untuk negara itu sendiri , itu semua dapat terjadi salah satunya karena cara berhukum tekstual atau hanya mampu mengeja undang-undang seperti yang tertulis.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi antara lain:
1. Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
sehingga memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
Nama : Egi Tri Agusta
NPM : 2311011115
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
Berdasarkan penjelasan dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dalam berbagai bentuknya dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola negara serta masyarakat. Kehidupan modern dengan segala kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik yang kompleks saat ini.
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Maka, untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu menjadi tempat nyaman yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat berubah menjadi tempat bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum di Indonesia.
Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan bencana bagi negara itu sendiri. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena cara berhukum yang tekstual atau hanya mampu mengeja undang-undang seperti yang tertulis.
Reformasi yang berlangsung sejak 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi antara lain:
1. Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat madani (civil society) telah memainkan peranan penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
NPM : 2311011115
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
Berdasarkan penjelasan dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dalam berbagai bentuknya dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola negara serta masyarakat. Kehidupan modern dengan segala kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik yang kompleks saat ini.
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Maka, untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu menjadi tempat nyaman yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat berubah menjadi tempat bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum di Indonesia.
Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan bencana bagi negara itu sendiri. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena cara berhukum yang tekstual atau hanya mampu mengeja undang-undang seperti yang tertulis.
Reformasi yang berlangsung sejak 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi antara lain:
1. Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat madani (civil society) telah memainkan peranan penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Nama : Cethrine Dhea Putri Dani
NPM : 2311011011
Kelas : Manajemen Ganjil
Analisis Video "SUPREMASI HUKUM"
Hukum adalah lembaga yang diamanatkan untuk mengatur dan menata masyarakat di dalam suatu negara. Kehidupan modern dan kemajuannya membuat terbentuknya struktur hukum baru (hukum modern) di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam UUD 1945 sudah jelas tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kaitan antara hukum dengan kehidupan modern ini untuk mengerahkan kemajuan Ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum ini sangat berperan penting dalam mengatur negara, jika tidak ada hukum, maka, Indonesia akan tidak tertata. Reformasi 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain adalah :
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
Maka terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NPM : 2311011011
Kelas : Manajemen Ganjil
Analisis Video "SUPREMASI HUKUM"
Hukum adalah lembaga yang diamanatkan untuk mengatur dan menata masyarakat di dalam suatu negara. Kehidupan modern dan kemajuannya membuat terbentuknya struktur hukum baru (hukum modern) di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam UUD 1945 sudah jelas tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kaitan antara hukum dengan kehidupan modern ini untuk mengerahkan kemajuan Ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum ini sangat berperan penting dalam mengatur negara, jika tidak ada hukum, maka, Indonesia akan tidak tertata. Reformasi 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain adalah :
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
Maka terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Nama : Rahayu Agustin
NPM : 2311011128
Kelas : Manajemen Genap
Video tersebut membahas tentang pentingnya supremasi hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum merupakan aturan yang dibuat secara sengaja untuk mengatur kehidupan masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Hukum tidak lagi bisa diserahkan sepenuhnya pada hukum adat atau kebiasaan masyarakat sederhana. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, artinya Indonesia harus diatur berdasarkan hukum yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi "rumah nyaman" bagi rakyatnya. Cara berhukum yang keliru, seperti hanya mengeja undang-undang secara tekstual, dapat menimbulkan malapetaka, seperti membiarkan para koruptor memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum.
NPM : 2311011128
Kelas : Manajemen Genap
Video tersebut membahas tentang pentingnya supremasi hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum merupakan aturan yang dibuat secara sengaja untuk mengatur kehidupan masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Hukum tidak lagi bisa diserahkan sepenuhnya pada hukum adat atau kebiasaan masyarakat sederhana. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, artinya Indonesia harus diatur berdasarkan hukum yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi "rumah nyaman" bagi rakyatnya. Cara berhukum yang keliru, seperti hanya mengeja undang-undang secara tekstual, dapat menimbulkan malapetaka, seperti membiarkan para koruptor memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, dan terbentuknya masyarakat madani atau civil society. Terbentuknya lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MapPI menunjukkan adanya kontrol dan sorotan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum di Indonesia.
Secara keseluruhan, video tersebut menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, yang tidak hanya mengikuti bunyi undang-undang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kontrol dari masyarakat madani. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tercipta negara hukum yang sejati untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Nama : Amanda Rahmawati
Npm : 2311011134
Kelas : Manajemen
Prodi : S1 Manajemen
video tersebut menjelaskan bahwa hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur negara dan masyarakat. Dizaman yang modern kita memerlukan struktur baru sebagai landasan kehidupan, karena hukum modern menjadi pranata penting ditengah kompleksitas dunia yang modern ini. Hal tersebut sejalan dengan UUD NKRI yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Npm : 2311011134
Kelas : Manajemen
Prodi : S1 Manajemen
video tersebut menjelaskan bahwa hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur negara dan masyarakat. Dizaman yang modern kita memerlukan struktur baru sebagai landasan kehidupan, karena hukum modern menjadi pranata penting ditengah kompleksitas dunia yang modern ini. Hal tersebut sejalan dengan UUD NKRI yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Nama : Castyllus Devandra Oktafio
Npm : 2311011004
kelas : manajemen genap
prodi : S1 Manajemen
Analisis video "Supremasi hukum bagian 2"
Jadi video tersebut membahas tentang supremasi hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah lembaga yang di percaya untuk mengatur/menata masyarakat dan negara. Seiring dengan perkembangan zaman hukum terus tumbuh, sehingga hukum harus membuat struktur baru untuk menjadi sandaran bagi kehidupan modern ini. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu Indonesia harus memiliki hukum yang berbasis IPTEK agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.
Reformasi 1998 menjadi babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan dari reformasi yaitu :
- Demokratisasi : Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
- Desentralisasi : Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
Terbentuknya Lembaga swadaya masyarakat : ICW(Indonesia Corruption watch); Police Watch; MAPPI(Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia)
Npm : 2311011004
kelas : manajemen genap
prodi : S1 Manajemen
Analisis video "Supremasi hukum bagian 2"
Jadi video tersebut membahas tentang supremasi hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah lembaga yang di percaya untuk mengatur/menata masyarakat dan negara. Seiring dengan perkembangan zaman hukum terus tumbuh, sehingga hukum harus membuat struktur baru untuk menjadi sandaran bagi kehidupan modern ini. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu Indonesia harus memiliki hukum yang berbasis IPTEK agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.
Reformasi 1998 menjadi babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan dari reformasi yaitu :
- Demokratisasi : Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
- Desentralisasi : Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
Terbentuknya Lembaga swadaya masyarakat : ICW(Indonesia Corruption watch); Police Watch; MAPPI(Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia)
Nama : Desti Riani
NPM : 2311011122
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : s1 manajemen
Seperti yang kita tau, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat khususnya di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Berikut slogan reformasi :
• Demokratisasi , yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
• Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Kemudian ditengah sorotan masyarakat, munculah berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI yang berperan aktif dalam mengawasi penegakan hukum.
NPM : 2311011122
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : s1 manajemen
Seperti yang kita tau, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat khususnya di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Berikut slogan reformasi :
• Demokratisasi , yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
• Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Kemudian ditengah sorotan masyarakat, munculah berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI yang berperan aktif dalam mengawasi penegakan hukum.
Nama : Dian Dwi Anggraini
Npm : 2311011130
Kelas : manajemen genap
Prodi: S1 manajemen
Hukum dipercaya untuk mengatur negara dan masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru. Negara Indonesia ingin menjadi negara hukum yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi di Indonesia membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Lembaga-lembaga seperti Indonesia Corruption Watch dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia berperan penting dalam mengawasi penyelenggaraan hukum.
Npm : 2311011130
Kelas : manajemen genap
Prodi: S1 manajemen
Hukum dipercaya untuk mengatur negara dan masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru. Negara Indonesia ingin menjadi negara hukum yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi di Indonesia membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Lembaga-lembaga seperti Indonesia Corruption Watch dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia berperan penting dalam mengawasi penyelenggaraan hukum.
Nama: Indira Septiani
NPM: 2311011025
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Analisis Video "Supremasi Hukum"
Sebagaimana dicantumkan dalam UUD NRI 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ke ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi pelindung para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaran hukum di Indonesia dengan slogan reformasi yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Masyarakat civil society memiliki peran penting dalam mengawasi dan montrol penyelenggaraan hukum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
NPM: 2311011025
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Analisis Video "Supremasi Hukum"
Sebagaimana dicantumkan dalam UUD NRI 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ke ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi pelindung para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaran hukum di Indonesia dengan slogan reformasi yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Masyarakat civil society memiliki peran penting dalam mengawasi dan montrol penyelenggaraan hukum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Nama : Alya'a Dwi Rahmadani
NPM : 2311011121
S1-Manajemen Ganjil
NPM : 2311011121
S1-Manajemen Ganjil
Analisis Video Pertemuan-12
"Supremasi Hukum Bagian 2"
Dicantumkan Dalam UUD Tahun 1945 "Indonesia Adalah Negara Hukum"
Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur negara dan menata masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya yang membutuhkan struktur hukum baru dan dapat menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat. Hukum modern memunyai peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks pada saat ini.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu Bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
* Slogan Reformasi 1998 yaitu:
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur negara dan menata masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya yang membutuhkan struktur hukum baru dan dapat menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat. Hukum modern memunyai peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks pada saat ini.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu Bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
* Slogan Reformasi 1998 yaitu:
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
• Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
Nama : Putri Abellia
NPM : 2311011061
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis Video “Supremasi Hukum”
Di Indonesia, supremasi hukum menjadi fokus utama dalam menegakkan keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia diatur berdasarkan hukum yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Dengan demikian, supremasi hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi landasan penting dalam membangun negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
NPM : 2311011061
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Analisis Video “Supremasi Hukum”
Di Indonesia, supremasi hukum menjadi fokus utama dalam menegakkan keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia diatur berdasarkan hukum yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Dengan demikian, supremasi hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi landasan penting dalam membangun negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Nama: Safnah Zaqiyah
NPM: 2311011038
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S1 Manajemen
Dalam video tersebut, Supremasi hukum merupakan upaya atau usaha untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun. hukum modern menjadi peran sosial politik yang penting dan dicari dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Dicantumkan dalam undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menciptakan negara yang nyaman dan mensejahterakan rakyat.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.
Berikut ini adalah slogan reformasi antara lain:
•Demokratisasi,yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
•Desentralisasi,yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Penguatan masyarakat madani (civil society), yang memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
NPM: 2311011038
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S1 Manajemen
Dalam video tersebut, Supremasi hukum merupakan upaya atau usaha untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun. hukum modern menjadi peran sosial politik yang penting dan dicari dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Dicantumkan dalam undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menciptakan negara yang nyaman dan mensejahterakan rakyat.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.
Berikut ini adalah slogan reformasi antara lain:
•Demokratisasi,yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
•Desentralisasi,yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Penguatan masyarakat madani (civil society), yang memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Nama: Sultan Aznam Hossen
NPM: 2351011026
Kelas: Genap
Prodi: S1 Manajemen
Hasil Analisis
Hukum modern sangat berguna untuk mengatur dan menata negara, serta mengatur kehidupan masyarakat. Hukum modern harus diimplementasikan pada saat ini karena susunan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sehingganya akan memberikan peraturan yang nyaman dan membahagiakan rakyat. Negara Indonesia perlu berbangsa dan bernegara dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi seat event para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena negara berhukum tekstual atau mengejaguna undang-undang seperti yang tertulis.
NPM: 2351011026
Kelas: Genap
Prodi: S1 Manajemen
Hasil Analisis
Hukum modern sangat berguna untuk mengatur dan menata negara, serta mengatur kehidupan masyarakat. Hukum modern harus diimplementasikan pada saat ini karena susunan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sehingganya akan memberikan peraturan yang nyaman dan membahagiakan rakyat. Negara Indonesia perlu berbangsa dan bernegara dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi seat event para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena negara berhukum tekstual atau mengejaguna undang-undang seperti yang tertulis.
nama : intan purnamasari
npm : 2311011059
kelas : ganjil
prodi : s1 manajemen
hukum dipercaya sebagai lembaga yang dapat mengatur dan menata negara serta masyarakat. hukum adalah sebuah sesuatu yang telah dibuat secara sengaja seperti kehidupan modern saat ini yang dimana kehidupan saat ini membutuhkan struktur hukum terbaru atau sesuai dengan perkembangan zaman.
sebagaimana yang telah dicantumkan dalan UUD RI 1945, republik indonesia adalah negara hukum. hukum sangat diperlukan dalam mengarahkan kita sebagai bangsa indonesia dalam mendukung perkembangan ilmu dan teknologi agar bangsa indonesia tidak mudah untuk dimanfaatkan oleh para penguasa yang mampu mengendalikan jasa pengacara dalam memainkan hukum di indonesia.
npm : 2311011059
kelas : ganjil
prodi : s1 manajemen
hukum dipercaya sebagai lembaga yang dapat mengatur dan menata negara serta masyarakat. hukum adalah sebuah sesuatu yang telah dibuat secara sengaja seperti kehidupan modern saat ini yang dimana kehidupan saat ini membutuhkan struktur hukum terbaru atau sesuai dengan perkembangan zaman.
sebagaimana yang telah dicantumkan dalan UUD RI 1945, republik indonesia adalah negara hukum. hukum sangat diperlukan dalam mengarahkan kita sebagai bangsa indonesia dalam mendukung perkembangan ilmu dan teknologi agar bangsa indonesia tidak mudah untuk dimanfaatkan oleh para penguasa yang mampu mengendalikan jasa pengacara dalam memainkan hukum di indonesia.
Nama : Zaidan Akmal Fauzan
Npm : 2311011129
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
Supremasi Hukum Bagian 2
Di era sekarangini,hukum tidak lagi bersandar kepada hukum alam yang sederhana. Hukum modern menjadi tatanann hukum yang dibuat secara sadar untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur baru yang menjadi sandarannya. hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah - tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana yang dicantumkan di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,kita perlu negara hukum yang berbasis IPTEK agar menjadi rumah yang nyaman dan membahagiakan rakyatnya.Jika tidak Indonesia menjadi tempat aman bagi para kuroptor untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di indonesia, yaitu dengan slogan reformasi antara lain :
• demoktratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
• Desentralisasi : penyerahan kekuasaaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Npm : 2311011129
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
Supremasi Hukum Bagian 2
Di era sekarangini,hukum tidak lagi bersandar kepada hukum alam yang sederhana. Hukum modern menjadi tatanann hukum yang dibuat secara sadar untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur baru yang menjadi sandarannya. hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah - tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana yang dicantumkan di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,kita perlu negara hukum yang berbasis IPTEK agar menjadi rumah yang nyaman dan membahagiakan rakyatnya.Jika tidak Indonesia menjadi tempat aman bagi para kuroptor untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di indonesia, yaitu dengan slogan reformasi antara lain :
• demoktratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
• Desentralisasi : penyerahan kekuasaaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Nama : Hiltania Aulia Putri
NPM : 2311011075
kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Dari uraian video tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dalam berbagai bentuknya dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengendalian negara dan masyarakat.
Kehidupan modern dan kemajuannya selama ini memerlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi landasan kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks saat ini.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa ``Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.
'' Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita bangsa, harus menjadi negara yang berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjadi negara yang warganya dapat hidup nyaman.
Jika tidak, Indonesia bisa menjadi alat para koruptor yang menyalahgunakan jasa pengacara untuk mengganggu hukum Indonesia.
Tindakan hukum yang salah dapat menimbulkan bencana bagi negara itu sendiri.
Hal ini mungkin disebabkan oleh bentuk tekstual undang-undang atau sekadar kemampuan menulis undang-undang sebagaimana tertulis.
Reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.
Slogan-slogan reformasi antara lain: Demokratisasi, atau transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis.
Desentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam memantau dan mengendalikan penyelenggaraan peradilan melalui lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Observatorium Korupsi Indonesia), Observatorium Kepolisian Indonesia dan MAPPI (Asosiasi Pemantau Peradilan Indonesia).
NPM : 2311011075
kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Dari uraian video tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dalam berbagai bentuknya dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengendalian negara dan masyarakat.
Kehidupan modern dan kemajuannya selama ini memerlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi landasan kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks saat ini.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa ``Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.
'' Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita bangsa, harus menjadi negara yang berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjadi negara yang warganya dapat hidup nyaman.
Jika tidak, Indonesia bisa menjadi alat para koruptor yang menyalahgunakan jasa pengacara untuk mengganggu hukum Indonesia.
Tindakan hukum yang salah dapat menimbulkan bencana bagi negara itu sendiri.
Hal ini mungkin disebabkan oleh bentuk tekstual undang-undang atau sekadar kemampuan menulis undang-undang sebagaimana tertulis.
Reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.
Slogan-slogan reformasi antara lain: Demokratisasi, atau transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis.
Desentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam memantau dan mengendalikan penyelenggaraan peradilan melalui lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Observatorium Korupsi Indonesia), Observatorium Kepolisian Indonesia dan MAPPI (Asosiasi Pemantau Peradilan Indonesia).
Nama: Kevina
Npm: 2311011005
Kelas: Manajemen Ganjil
Dalam video tersebut yang berjudul “Sumpremasi Hukum” menjelaskan bahwa hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata kehidupan negara dan juga masyarakat. Keadaan kehidupan modern beserta kemajuannya membutuhkan pembaharuan struktur hukum sebagai pranata sosial politik dan menjadi sandarannya agar mampu mengatasi kompleksitas tersebut.
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Hukum mengatur hak dan kewajiban warga negara serta peran pemerintah dalam regulasi. Tujuan hukum, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, adalah untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk keuntungan segelintir pihak, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Reformasi 1998 menjadi puncaknya penyelewengan kekuasaan di
Indonesia.
Slogan Reformasi 1998:
• Demokratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
• Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
Sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengawasan akan penegakan supremasi hukum di Indonesia maka dibentuknya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI.
Npm: 2311011005
Kelas: Manajemen Ganjil
Dalam video tersebut yang berjudul “Sumpremasi Hukum” menjelaskan bahwa hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata kehidupan negara dan juga masyarakat. Keadaan kehidupan modern beserta kemajuannya membutuhkan pembaharuan struktur hukum sebagai pranata sosial politik dan menjadi sandarannya agar mampu mengatasi kompleksitas tersebut.
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Hukum mengatur hak dan kewajiban warga negara serta peran pemerintah dalam regulasi. Tujuan hukum, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, adalah untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk keuntungan segelintir pihak, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Reformasi 1998 menjadi puncaknya penyelewengan kekuasaan di
Indonesia.
Slogan Reformasi 1998:
• Demokratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
• Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
Sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengawasan akan penegakan supremasi hukum di Indonesia maka dibentuknya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI.
Nama : Arista Handayani
NPM : 2311011029
Kelas : Genap
Prodi : S1 Manajemen
Analisis video "supremasi hukum"
Hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Penegak hukum yang berkeadilan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial.
Kemajuan dalam kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya, Hukum modern memiliki peran atas kehidupan sosial politik yang penting dan berguna bagi kehidupan modern yang semakin Kompleks ini.
Reformasi 1998 membuka lapak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain, yaitu:
1.) Demokratisasi, transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2.) Desentralisasi penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Lalu terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, police watch, dan MAPPI.
NPM : 2311011029
Kelas : Genap
Prodi : S1 Manajemen
Analisis video "supremasi hukum"
Hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Penegak hukum yang berkeadilan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial.
Kemajuan dalam kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya, Hukum modern memiliki peran atas kehidupan sosial politik yang penting dan berguna bagi kehidupan modern yang semakin Kompleks ini.
Reformasi 1998 membuka lapak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain, yaitu:
1.) Demokratisasi, transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2.) Desentralisasi penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Lalu terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, police watch, dan MAPPI.
NAMA: Muhammad najibullah al latif
NPM: 2351011033
KELAS : Manajemen
PRODI: S1 Manajemen
Supremasi hukum
pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keadilan dan stabilitas dalam masyarakat. Supremasi hukum menekankan bahwa hukum harus berada di posisi tertinggi dalam hierarki norma sosial dan politik, sehingga setiap tindakan pemerintahan dan individu harus tunduk pada hukum tersebut.
Secara umum, supremasi hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ciri-ciri utama dari penegakan supremasi hukum adalah adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, dan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap tindakan pemerintah dan lembaga penegak hukum
Penegakan supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kelemahan seperti penanganan kasus yang tidak konsisten, perlakuan berbeda di mata hukum, dan pengaruh kekuasaan terhadap proses hukum menjadi hambatan utama. Selain itu, meski ada upaya untuk meratifikasi dan mengadopsi instrumen HAM internasional, pelaksanaannya sering kali tidak efektif
Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam konteks penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa ada peluang untuk memperbaiki kondisi ini melalui pembentukan lembaga-lembaga khusus seperti pengadilan HAM dan Komnas HAM yang berfungsi untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia
NPM: 2351011033
KELAS : Manajemen
PRODI: S1 Manajemen
Supremasi hukum
pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keadilan dan stabilitas dalam masyarakat. Supremasi hukum menekankan bahwa hukum harus berada di posisi tertinggi dalam hierarki norma sosial dan politik, sehingga setiap tindakan pemerintahan dan individu harus tunduk pada hukum tersebut.
Secara umum, supremasi hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ciri-ciri utama dari penegakan supremasi hukum adalah adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, dan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap tindakan pemerintah dan lembaga penegak hukum
Penegakan supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kelemahan seperti penanganan kasus yang tidak konsisten, perlakuan berbeda di mata hukum, dan pengaruh kekuasaan terhadap proses hukum menjadi hambatan utama. Selain itu, meski ada upaya untuk meratifikasi dan mengadopsi instrumen HAM internasional, pelaksanaannya sering kali tidak efektif
Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam konteks penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa ada peluang untuk memperbaiki kondisi ini melalui pembentukan lembaga-lembaga khusus seperti pengadilan HAM dan Komnas HAM yang berfungsi untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia
Nama: Florence Irene Desvita Tampubolon
NPM: 2311011071
Kelas: Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Analisis Video "Supremasi Hukum"
Hukum adalah lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Negara dan masyarakat sekarang diatur oleh hukum modern dan tidak bisa lagi hanya diatur oleh hukum alam lama seperti custumary law/interactional law. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya, Cara berhukum yang keliru akan menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena berhukum secara tekstual atau mengeja undang-undang seperti yang tertulis.
Sejak Reformasi 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain:
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
Oleh sebab itu, terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NPM: 2311011071
Kelas: Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Analisis Video "Supremasi Hukum"
Hukum adalah lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Negara dan masyarakat sekarang diatur oleh hukum modern dan tidak bisa lagi hanya diatur oleh hukum alam lama seperti custumary law/interactional law. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya, Cara berhukum yang keliru akan menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena berhukum secara tekstual atau mengeja undang-undang seperti yang tertulis.
Sejak Reformasi 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain:
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
Oleh sebab itu, terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Nama: Intan Khairunisa
NPM: 2311011136
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S1 Manajemen
Supremasi Hukum, hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat. Dilihat dari Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu menjadi rumah nyaman yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi wahana bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain adalah :
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
NPM: 2311011136
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S1 Manajemen
Supremasi Hukum, hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat. Dilihat dari Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu menjadi rumah nyaman yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi wahana bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain adalah :
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
M Dhiyas Rd
2351011008
mjn genap
Supremasi Hukum
Dicantumkan Dalam UUD Tahun 1945 "Indonesia Adalah Negara Hukum"
Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur negara dan menata masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya yang membutuhkan struktur hukum baru dan dapat menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat
Adapun slogan Reformasi 1998 yaitu:
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
• Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
2351011008
mjn genap
Supremasi Hukum
Dicantumkan Dalam UUD Tahun 1945 "Indonesia Adalah Negara Hukum"
Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur negara dan menata masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya yang membutuhkan struktur hukum baru dan dapat menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat
Adapun slogan Reformasi 1998 yaitu:
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
• Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO
Nama : Ariva Mutiara Dewi
NPM : 2311011073
Program Studi : S1 Manajemen (Ganjil)
Supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum di mana hukum berada di atas segala orang dan lembaga, termasuk pemerintah dan individu-individu yang berwenang. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip supremasi hukum memiliki beberapa elemen penting:
1. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi: Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam sistem hukum. Artinya, semua tindakan dan keputusan pemerintah serta perilaku individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas atau di luar hukum.
2. Kesetaraan di Hadapan Hukum: Prinsip supremasi hukum juga menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Artinya, semua individu memiliki hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan istimewa dalam sistem hukum.
3. Penegakan Hukum yang Adil dan Konsisten: Prinsip ini menuntut penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap semua pelanggar hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang sewenang-wenang atau selektif dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Supremasi hukum juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Hukum harus melindungi hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berbicara, hak atas privasi, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Tidak boleh ada tindakan yang melanggar hak-hak ini tanpa dasar hukum yang jelas.
5. Independensi Sistem Peradilan: Prinsip supremasi hukum membutuhkan adanya sistem peradilan yang independen dan bebas dari intervensi politik atau tekanan eksternal. Pengadilan harus dapat menjalankan fungsi mereka secara adil, objektif, dan bebas dari campur tangan pihak lain. Ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan keputusan hukum dapat ditegakkan dengan adil.
Prinsip supremasi hukum adalah landasan penting dalam sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan menerapkan dan mempertahankan prinsip ini, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam keadilan, kebebasan, dan perlindungan hukum yang setara.
Nama : Valentino Aulia Rahman
Npm. : 2351011031
Video tersebut menjelaskan bahwa hukum merupakan institusi penting dalam mengatur masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru sebagai dasar bagi masyarakat. Hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini.
Hukum dalam berbagai bentuknya dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengendalian negara dan masyarakat.
Kehidupan modern dan kemajuannya selama ini memerlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi landasan kehidupan masyarakat oleh karena itu, hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks saat ini.
Adapun slogan Reformasi 1998 yaitu :
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
• Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
Npm. : 2351011031
Video tersebut menjelaskan bahwa hukum merupakan institusi penting dalam mengatur masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru sebagai dasar bagi masyarakat. Hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini.
Hukum dalam berbagai bentuknya dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengendalian negara dan masyarakat.
Kehidupan modern dan kemajuannya selama ini memerlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi landasan kehidupan masyarakat oleh karena itu, hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks saat ini.
Adapun slogan Reformasi 1998 yaitu :
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
• Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
Nama: Devi Julianti
NPM: 2311011040
Kelas: Manajemen Genap
NPM: 2311011040
Kelas: Manajemen Genap
SUPREMASI HUKUM
Indonesia merupakan negara hukum. Hukum lebih tepatnya hukum modern yaitu hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan diseluruh dunia khususnya Indonesia karena apabila hukum tidak didirikan maka para koruptor akan tumbuh subur dan memanfaatkan pengacara untuk mempermainkan hukum.
Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah merubah dan membuka halaman baru yang lebih baik dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi yaitu Demokratisasi yang artinya bertransisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan Desentralisasi yang berarti penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat madani berperan dalam penyelenggaraan hukum yang baik yaitu dengan memastikan bahwa hukum tak terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Maka terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Nama : Azahra Oktarizka
NPM : 2311011098
Kelas : S1 Manajemen Genap
Analisis Video Supremasi Hukum
Di dalam video tersebut dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga diharapkan hukum yang ditegakkan dapat mensejahterahkan rakyat. UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, dengan tekad mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya hukum maka kehidupan di Indonesia tidak akan terlaksana secara adil.
NPM : 2311011098
Kelas : S1 Manajemen Genap
Analisis Video Supremasi Hukum
Di dalam video tersebut dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga diharapkan hukum yang ditegakkan dapat mensejahterahkan rakyat. UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, dengan tekad mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya hukum maka kehidupan di Indonesia tidak akan terlaksana secara adil.
Nama : Siti Zahidah
NPM : 2351011015
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Dalam hukum supremasi muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat. Dalam UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Di kehidupan modern saat ini hukum modern berperan penting untuk menciptakan hidupan yang aman dan damai serta mencegah kasus - kasus yang tidak diinginkan seperti KKKN.
Tujuan hukum dibuat dengan sengaja untuk mengatur segala susunan dan tata cara pedoman manusia agar hidup dengan baik dengan aturan yang ada tanpa menimbulkan konflik. Namun kenyataannya masih banyak penyimpangan yang dilakukan masyarakat atau pemerintah, sehingga diperlukan pertegasan dalam hukum di Indonesia.
NPM : 2351011015
Kelas : Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Dalam hukum supremasi muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat. Dalam UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Di kehidupan modern saat ini hukum modern berperan penting untuk menciptakan hidupan yang aman dan damai serta mencegah kasus - kasus yang tidak diinginkan seperti KKKN.
Tujuan hukum dibuat dengan sengaja untuk mengatur segala susunan dan tata cara pedoman manusia agar hidup dengan baik dengan aturan yang ada tanpa menimbulkan konflik. Namun kenyataannya masih banyak penyimpangan yang dilakukan masyarakat atau pemerintah, sehingga diperlukan pertegasan dalam hukum di Indonesia.
nama: galan atfahri
npm: 2311011051
prodi: s1 manajemen
supremasi hukum
hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara serta masyarakat. menurut uud 1945 negara republik indonesia merupakan negara hukum. dalam kaitannya untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehiudpan berbangsa dan bernegara diperlukan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologiagar tercipta rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain, yaitu
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
npm: 2311011051
prodi: s1 manajemen
supremasi hukum
hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara serta masyarakat. menurut uud 1945 negara republik indonesia merupakan negara hukum. dalam kaitannya untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehiudpan berbangsa dan bernegara diperlukan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologiagar tercipta rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain, yaitu
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
Nama: Luthfia Azmi
Npm: 2351011029
Kelas: S1 Manajemen Ganjil
Menurut saya, video ini menjelaskan bahwa hukum sebagai lembaga pengatur masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru sebagai dasar masyarakat. Hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan rakyatnya. Kesalahan dalam berhukum bisa menyebabkan malapetaka bagi negara. Reformasi hukum di Indonesia dimulai sejak tahun 1998 dan meliputi:
- Demokratisasi yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
- Desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas
- Serta keterlibatan masyarakat madani dalam mengawasi hukum.
Tujuan reformasi ini adalah menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan dengan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi untuk mewujudkan negara hukum yang sebenarnya.
Npm: 2351011029
Kelas: S1 Manajemen Ganjil
Menurut saya, video ini menjelaskan bahwa hukum sebagai lembaga pengatur masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru sebagai dasar masyarakat. Hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan rakyatnya. Kesalahan dalam berhukum bisa menyebabkan malapetaka bagi negara. Reformasi hukum di Indonesia dimulai sejak tahun 1998 dan meliputi:
- Demokratisasi yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
- Desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas
- Serta keterlibatan masyarakat madani dalam mengawasi hukum.
Tujuan reformasi ini adalah menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan dengan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi untuk mewujudkan negara hukum yang sebenarnya.
Nama: Harun Al Rasyid
NPM: 2351011035
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum di mana hukum berada di atas segala orang dan lembaga, termasuk pemerintah dan individu-individu yang berwenang. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari ketentuan hukum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bersama dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Artinya segala aktivitas warga negara diatur dalam sebuah wadah yang disebut Undang-Undang.
Hukum modern berperan penting untuk menciptakan hidupan yang aman dan damai serta mencegah kasus - kasus yang tidak diinginkan seperti KKN. Tujuan hukum dibuat tentunya untuk mengatur segala susunan dan tata cara pedoman manusia agar hidup dengan baik dengan aturan yang seadil-adilnya.
NPM: 2351011035
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum di mana hukum berada di atas segala orang dan lembaga, termasuk pemerintah dan individu-individu yang berwenang. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari ketentuan hukum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bersama dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Artinya segala aktivitas warga negara diatur dalam sebuah wadah yang disebut Undang-Undang.
Hukum modern berperan penting untuk menciptakan hidupan yang aman dan damai serta mencegah kasus - kasus yang tidak diinginkan seperti KKN. Tujuan hukum dibuat tentunya untuk mengatur segala susunan dan tata cara pedoman manusia agar hidup dengan baik dengan aturan yang seadil-adilnya.
nama : angel lola agustina
npm : 2351011010
kelas : manajemen gnp
prodi : s1 manajemen
Supremasi hukum merupakan prinsip yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan akademisi.
Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena negara berhukum tekstual atau mengejaguna undang-undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyuaraan hukum di Indonesia. Suara gerakan reformasi antara lain:
1) Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis,
2) Desentralisasi: Penyerahan kekuasaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daaerah otonom berdasarkan atas asas otonomi.
kemudian terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
npm : 2351011010
kelas : manajemen gnp
prodi : s1 manajemen
Supremasi hukum merupakan prinsip yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan akademisi.
Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena negara berhukum tekstual atau mengejaguna undang-undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyuaraan hukum di Indonesia. Suara gerakan reformasi antara lain:
1) Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis,
2) Desentralisasi: Penyerahan kekuasaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daaerah otonom berdasarkan atas asas otonomi.
kemudian terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NAMA : GUSTI MADE ARSANA
NPM : 2311011068
KELAS : MANAJEMEN GENAP
Analisis video
Supermasi Hukum
Hukum adalah lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat.
dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa republik indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta kenyamanan bagi rakyat Indonesia.
Reformasi 1998 Membuka babak baru dalam penyeleng garaan Hukum di Indonesia.
Slogan reformasi adalah demokratisasi dan desentralisasi.
Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
NPM : 2311011068
KELAS : MANAJEMEN GENAP
Analisis video
Supermasi Hukum
Hukum adalah lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat.
dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa republik indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta kenyamanan bagi rakyat Indonesia.
Reformasi 1998 Membuka babak baru dalam penyeleng garaan Hukum di Indonesia.
Slogan reformasi adalah demokratisasi dan desentralisasi.
Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Nama : Vani Vadilah Rihma Yanti
NPM : 2311011132
Manajemen Genap
NPM : 2311011132
Manajemen Genap
Analisis Video Supremasi Hukum Bagian 2
Hukum digunakan sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Di era globalisasi dengan kehidupan yang modern dan kompleks juga dibutuhkan hukum modern untuk mengatur segala hal. Sebagai negara hukum,, ndonesia juga perlu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar Indonesia dapat menjadi sebuah negara yang aman untuk membahagiakan masyarakat nya.
Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. slogan reformasi yaitu :
1. demokratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang diperuntukkan guna mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum, contohnya seperti ICW, police watch, dan Mappi.
NAMA : Alfara Aizy
NPM: 2311011015
Dalam video tersebut dibahas mengenai peran hukum modern dalam konteks sosial politik yang semakin krusial di tengah kehidupan dunia yang kompleks. Video ini juga menyoroti bagaimana koruptor masih menggunakan jasa pengacara untuk memanipulasi sistem hukum di Indonesia.
Slogan Reformasi 1998 meliputi:
- Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
- Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Slogan-slogan ini kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
nama: Gamaliel Felix Repi
NPM: 2311011058
kelas: S1 Manajemen genap
supremasi hukum
hukum muncul untuk mengatur tata negara. apabila kehidupan masyarakat sederhana diatur dengan hukum, maka negara dengan masyarakat modern yang kompleks tidak akan mengelakan customary law. hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern. kehidupan modern beserta kemajuannya membuat struktur yang baru menjadi standar. hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang tertib yang terjadi dalam kehidupan modern yang kompleks. seperti dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. cara berhukum yang keliru dapat memunculkan malapetaka.
reformasi 1998 membuka babak baru dalam Indonesia. peran reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi.
NPM: 2311011058
kelas: S1 Manajemen genap
supremasi hukum
hukum muncul untuk mengatur tata negara. apabila kehidupan masyarakat sederhana diatur dengan hukum, maka negara dengan masyarakat modern yang kompleks tidak akan mengelakan customary law. hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern. kehidupan modern beserta kemajuannya membuat struktur yang baru menjadi standar. hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang tertib yang terjadi dalam kehidupan modern yang kompleks. seperti dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. cara berhukum yang keliru dapat memunculkan malapetaka.
reformasi 1998 membuka babak baru dalam Indonesia. peran reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi.
NAMA : Rakyan Chanda Khairunnisa
NPM : 2311011053
KELAS : Ganjil
PRODI : S1 Manajemen
Supremasi hukum sangat penting untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Kehidupan Modern dan Kemajuannya yang kompleks sangat membutuhkan struktur Hukum yang selalu mengikuti perkembangan. Negara Hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi mampu untuk mengarahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara Hukum juga dapat mensejahterakan dan membahagiakan Masyarakat. Hukum tekstual atau Mengeja guna Undang Undang di Indonesia dapat menimbulkan malapetaka, Namun refomasi yang bergulir sejak 1998 membuka babak baru di dalam hukum Indonesia. Demokrasi (Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekusaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan atas asas otonomi).
NPM : 2311011053
KELAS : Ganjil
PRODI : S1 Manajemen
Supremasi hukum sangat penting untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Kehidupan Modern dan Kemajuannya yang kompleks sangat membutuhkan struktur Hukum yang selalu mengikuti perkembangan. Negara Hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi mampu untuk mengarahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara Hukum juga dapat mensejahterakan dan membahagiakan Masyarakat. Hukum tekstual atau Mengeja guna Undang Undang di Indonesia dapat menimbulkan malapetaka, Namun refomasi yang bergulir sejak 1998 membuka babak baru di dalam hukum Indonesia. Demokrasi (Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekusaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan atas asas otonomi).
Nama: Rahma Aulia Putri
NPM: 2311011080
Kelas: Genap
Prodi: S1-Manajemen
Analisis video berjudul “Supremasi Hukum bagian 2” yang diunggah oleh saluran GCED ISOLAedu
Hukum muncul sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata, negara dan Masyarakat. Sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar Indonesia dapat menjadi negara yang berilmu dan dapat memanfaatkan teknologi dalam penerapan hukum. Cara hukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, hal ini terjadi karena cara berhukum secara tekstual atau mengeja Undang-Undang seperti yang tertulis.
Reformasi 1998
1. Demokratisasi; transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi; penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Maka, terbentuklah Lembaga-lemabaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) agar penyelenggaraan hukum tidak lepas dari sorotan dan kontrol Masyarakat.
Nama:Kinanti Trisnajati
NPM:2311011078
Kelas:Manajemen genap
Prodi:S-1 Manajemen
Analisis Video
Pada Video tersebut, dijelaskan kehidupan modern seperti sekarang membutuhkan struktur hukum baru, Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah kehidupan modern.
Pada UUD 1945 : Indonesia adalah negara hukum.
kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu tercipta negara hukum yang menjad rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya
Di dalam video tersebut juga di jelaskan bahwa pada Reformasi 1998membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan Reformasi yaitu Demokratisasi yaitu transisi ke rezim politik yang lebih baik demokrasi dan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Lalu terbentuklah lembaga Swadaya masyarakat seperti ICW,Police watch, MAPPI.
NPM:2311011078
Kelas:Manajemen genap
Prodi:S-1 Manajemen
Analisis Video
Pada Video tersebut, dijelaskan kehidupan modern seperti sekarang membutuhkan struktur hukum baru, Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah kehidupan modern.
Pada UUD 1945 : Indonesia adalah negara hukum.
kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu tercipta negara hukum yang menjad rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya
Di dalam video tersebut juga di jelaskan bahwa pada Reformasi 1998membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan Reformasi yaitu Demokratisasi yaitu transisi ke rezim politik yang lebih baik demokrasi dan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Lalu terbentuklah lembaga Swadaya masyarakat seperti ICW,Police watch, MAPPI.
Alvin Zatya Vraja
2311011102
Manajemen Genap
S1 Manajemen
Supremasi hukum merupakan prinsip yang mewajibkan seluruh individu, lembaga, dan entitas, baik pemerintah maupun swasta, untuk mematuhi hukum yang berlaku.
Hal ini merupakan elemen penting dalam menjaga keadilan dan tata pemerintahan yang baik.
Kehidupan modern dan kemajuannya memerlukan struktur hukum baru sebagai landasan.
Hukum mutakhir telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan dibutuhkan dalam dunia dan kehidupan yang semakin kompleks saat ini.
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.
Tentang keinginan untuk menggerakkan hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Indonesia harus menjadi negara dan bangsa yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat membangun supremasi hukum yang mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya.
Jika tidak, situasi mungkin akan muncul di Indonesia di mana orang-orang korup dapat menggunakan jasa pengacara untuk mengacaukan hukum Indonesia.
Cara hukum yang salah justru bisa menimbulkan bencana.
Hal ini mungkin terjadi karena adanya dokumen atau hukum tertulis di negara tersebut.
Reformasi yang dilaksanakan sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam sistem hukum Indonesia.
Suara-suara gerakan reformasi adalah: 1) Demokratisasi: Transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis; 2) Desentralisasi: Pengalihan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Perkembangan masyarakat sipil (respectful society) tidak membuat penyelenggaraan hukum lepas dari sorotan dan kontrol masyarakat sehingga membuka jalan baru.
Lembaga swadaya masyarakat pengendali seperti ICW, Pengawas Polisi, dan MAPPI didirikan.
2311011102
Manajemen Genap
S1 Manajemen
Supremasi hukum merupakan prinsip yang mewajibkan seluruh individu, lembaga, dan entitas, baik pemerintah maupun swasta, untuk mematuhi hukum yang berlaku.
Hal ini merupakan elemen penting dalam menjaga keadilan dan tata pemerintahan yang baik.
Kehidupan modern dan kemajuannya memerlukan struktur hukum baru sebagai landasan.
Hukum mutakhir telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan dibutuhkan dalam dunia dan kehidupan yang semakin kompleks saat ini.
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.
Tentang keinginan untuk menggerakkan hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Indonesia harus menjadi negara dan bangsa yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat membangun supremasi hukum yang mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya.
Jika tidak, situasi mungkin akan muncul di Indonesia di mana orang-orang korup dapat menggunakan jasa pengacara untuk mengacaukan hukum Indonesia.
Cara hukum yang salah justru bisa menimbulkan bencana.
Hal ini mungkin terjadi karena adanya dokumen atau hukum tertulis di negara tersebut.
Reformasi yang dilaksanakan sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam sistem hukum Indonesia.
Suara-suara gerakan reformasi adalah: 1) Demokratisasi: Transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis; 2) Desentralisasi: Pengalihan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Perkembangan masyarakat sipil (respectful society) tidak membuat penyelenggaraan hukum lepas dari sorotan dan kontrol masyarakat sehingga membuka jalan baru.
Lembaga swadaya masyarakat pengendali seperti ICW, Pengawas Polisi, dan MAPPI didirikan.
NAMA : SYAYIDAH ZAHRA N. M
NPM : 2311011022
KELAS : S1 MANAJEMEN GENAP
Analisis Video
Video “Supremasi Hukum bagian 2” dari saluran YouTube GCED ISOLAedu membahas konsep supremasi hukum dalam konteks hukum Indonesia.
Berikut analisis dari video tersebut:
Konten dan Struktur
Video ini dibagi menjadi beberapa bagian, masing-masing berfokus pada aspek tertentu dari supremasi hukum. Konten terstruktur dengan cara yang logis dan mudah diikuti, membuatnya dapat diakses oleh penonton dengan pemahaman dasar hukum. Video ini dimulai dengan mendefinisikan supremasi hukum dan pentingnya dalam sistem hukum Indonesia. Ia kemudian menyelidiki latar belakang sejarah supremasi hukum di Indonesia, menyoroti peristiwa-peristiwa kunci dan keputusan yang telah membentuk konsep.
Poin Kunci & Wawasan
Definisi dan Pentingnya: Video ini dimulai dengan mendefinisikan supremasi hukum sebagai prinsip bahwa hukum adalah tertinggi dan harus diikuti oleh semua warga, termasuk pemerintah dan pejabatnya. Ia menekankan pentingnya supremasi hukum dalam mempertahankan ketertiban sosial dan menjamin kedaulatan hukum di Indonesia.
Video ini memberikan gambaran singkat tentang perkembangan sejarah supremasi hukum di Indonesia, menyoroti peristiwa-peristiwa penting seperti periode kolonial Belanda dan gerakan kemerdekaan Indonesia. Ini membahas bagaimana peristiwa-peristiwa ini telah mempengaruhi konsep supremasi hukum di Indonesia.
, Kasus Kunci Dan Keputusan
Video ini menyoroti beberapa kasus dan keputusan kunci yang telah membentuk konsep supremasi hukum di Indonesia. Ini termasuk Konstitusi Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1959, dan Undang-undang Mahkamah Konstitusional Indonesia tahun 1999. Kasus-kasus dan keputusan-keputusan ini telah memainkan peran penting dalam menetapkan prinsip supremasi hukum di Indonesia.
Implikasi dan Tantangan:
Video ini membahas implikasi dan tantangan supremasi hukum di Indonesia. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sama untuk semua warga, terlepas dari status sosial atau posisi mereka. Ia juga membahas tantangan implementasi supremasi hukum di Indonesia, termasuk kebutuhan untuk penegakan hukum yang efektif dan peran pengadilan dalam mempertahankan kedaulatan hukum.
Kekuatan dan keterbatasan
Kekuatan :
- Video ini memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang konsep supremasi hukum di Indonesia, sehingga dapat diakses oleh penonton dengan pemahaman dasar hukum.
- Video ini menyoroti kasus-kasus kunci dan keputusan yang telah membentuk konsep supremasi hukum di Indonesia, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik ini.
Pembatasan :
- Video ini tidak memberikan analisis terperinci tentang perkembangan sejarah supremasi hukum di Indonesia, yang mungkin menjadi topik yang menarik bagi penonton yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut.
- Video ini tidak membahas tantangan potensial dan kritik atas supremasi hukum di Indonesia, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih nuantik tentang topik ini.
Kesimpulan
Akhirnya, video “Supremasi Hukum bagian 2” dari GCED ISOLAedu memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang konsep supremasi hukum di Indonesia. Ini menyoroti kasus-kasus kunci dan keputusan yang telah membentuk konsep dan membahas implikasi dan tantangan supremasi hukum di Indonesia. Meskipun video ini memiliki beberapa keterbatasan, itu adalah sumber daya yang berharga bagi penonton yang ingin memahami konsep supremasi hukum di Indonesia.
NPM : 2311011022
KELAS : S1 MANAJEMEN GENAP
Analisis Video
Video “Supremasi Hukum bagian 2” dari saluran YouTube GCED ISOLAedu membahas konsep supremasi hukum dalam konteks hukum Indonesia.
Berikut analisis dari video tersebut:
Konten dan Struktur
Video ini dibagi menjadi beberapa bagian, masing-masing berfokus pada aspek tertentu dari supremasi hukum. Konten terstruktur dengan cara yang logis dan mudah diikuti, membuatnya dapat diakses oleh penonton dengan pemahaman dasar hukum. Video ini dimulai dengan mendefinisikan supremasi hukum dan pentingnya dalam sistem hukum Indonesia. Ia kemudian menyelidiki latar belakang sejarah supremasi hukum di Indonesia, menyoroti peristiwa-peristiwa kunci dan keputusan yang telah membentuk konsep.
Poin Kunci & Wawasan
Definisi dan Pentingnya: Video ini dimulai dengan mendefinisikan supremasi hukum sebagai prinsip bahwa hukum adalah tertinggi dan harus diikuti oleh semua warga, termasuk pemerintah dan pejabatnya. Ia menekankan pentingnya supremasi hukum dalam mempertahankan ketertiban sosial dan menjamin kedaulatan hukum di Indonesia.
Video ini memberikan gambaran singkat tentang perkembangan sejarah supremasi hukum di Indonesia, menyoroti peristiwa-peristiwa penting seperti periode kolonial Belanda dan gerakan kemerdekaan Indonesia. Ini membahas bagaimana peristiwa-peristiwa ini telah mempengaruhi konsep supremasi hukum di Indonesia.
, Kasus Kunci Dan Keputusan
Video ini menyoroti beberapa kasus dan keputusan kunci yang telah membentuk konsep supremasi hukum di Indonesia. Ini termasuk Konstitusi Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1959, dan Undang-undang Mahkamah Konstitusional Indonesia tahun 1999. Kasus-kasus dan keputusan-keputusan ini telah memainkan peran penting dalam menetapkan prinsip supremasi hukum di Indonesia.
Implikasi dan Tantangan:
Video ini membahas implikasi dan tantangan supremasi hukum di Indonesia. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sama untuk semua warga, terlepas dari status sosial atau posisi mereka. Ia juga membahas tantangan implementasi supremasi hukum di Indonesia, termasuk kebutuhan untuk penegakan hukum yang efektif dan peran pengadilan dalam mempertahankan kedaulatan hukum.
Kekuatan dan keterbatasan
Kekuatan :
- Video ini memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang konsep supremasi hukum di Indonesia, sehingga dapat diakses oleh penonton dengan pemahaman dasar hukum.
- Video ini menyoroti kasus-kasus kunci dan keputusan yang telah membentuk konsep supremasi hukum di Indonesia, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik ini.
Pembatasan :
- Video ini tidak memberikan analisis terperinci tentang perkembangan sejarah supremasi hukum di Indonesia, yang mungkin menjadi topik yang menarik bagi penonton yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut.
- Video ini tidak membahas tantangan potensial dan kritik atas supremasi hukum di Indonesia, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih nuantik tentang topik ini.
Kesimpulan
Akhirnya, video “Supremasi Hukum bagian 2” dari GCED ISOLAedu memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang konsep supremasi hukum di Indonesia. Ini menyoroti kasus-kasus kunci dan keputusan yang telah membentuk konsep dan membahas implikasi dan tantangan supremasi hukum di Indonesia. Meskipun video ini memiliki beberapa keterbatasan, itu adalah sumber daya yang berharga bagi penonton yang ingin memahami konsep supremasi hukum di Indonesia.
Nama : Dieva Arshita Novelia Fitri Mashuri
NPM : 2361011001
Kelas : Manajemen Ganjil
Analisis supremasi hukum tentang hukum untuk menata negara dan masyarakat:
Supremasi hukum adalah konsep di mana hukum merupakan otoritas tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat. Ini berarti bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari pengaruhnya. Analisis supremasi hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum digunakan untuk mengatur negara dan masyarakat, serta peran lembaga-lembaga peradilan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.
Hukum modern sebagai struktur hukum baru untuk landasannya:
Hukum modern adalah sistem hukum yang berkembang seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Struktur hukum modern didasarkan pada prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak individu. Landasan dari struktur ini adalah nilai-nilai universal seperti kebebasan berpendapat, persamaan hak, dan perlindungan hak-hak dasar.
Hukum modern berbasis iptek:
Hukum modern juga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Dalam era digitalisasi saat ini, banyak aspek kehidupan yang sebelumnya tidak tercakup dalam sistem hukum tradisional menjadi relevan karena perkembangan iptek. Contohnya adalah regulasi terkait teknologi informasi, e-commerce, atau penggunaan data pribadi secara online.
Slogan reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi:
Slogan reformasi merujuk pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar perubahan politik atau sosial dalam suatu negara atau masyarakat. Demokratisasi merujuk pada proses memberikan wewenang kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Desentralisasi merujukan kepada pengurangan otoritas pusat pemerintahan dan memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah.
Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berbasis hukum seperti ICW, Police Watch, Mappi:
Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berbasis hukum seperti ICW (Ikatan Cinta Wanita), Police Watch (Lembaga Pengawas Polisi), dan Mappi (Majelis Permusyawaratan Perempuan Indonesia) adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia, perlindungan korban kekerasan, dan advokasi hak-hak perempuan. Dalam konteks supremasi hukum, analisis terhadap lembaga-lembaga ini melibatkan pemahaman tentang peran mereka dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak-hak individu. Lembaga-lembaga ini sering bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga peradilan untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
NPM : 2361011001
Kelas : Manajemen Ganjil
Analisis supremasi hukum tentang hukum untuk menata negara dan masyarakat:
Supremasi hukum adalah konsep di mana hukum merupakan otoritas tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat. Ini berarti bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari pengaruhnya. Analisis supremasi hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum digunakan untuk mengatur negara dan masyarakat, serta peran lembaga-lembaga peradilan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.
Hukum modern sebagai struktur hukum baru untuk landasannya:
Hukum modern adalah sistem hukum yang berkembang seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Struktur hukum modern didasarkan pada prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak individu. Landasan dari struktur ini adalah nilai-nilai universal seperti kebebasan berpendapat, persamaan hak, dan perlindungan hak-hak dasar.
Hukum modern berbasis iptek:
Hukum modern juga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Dalam era digitalisasi saat ini, banyak aspek kehidupan yang sebelumnya tidak tercakup dalam sistem hukum tradisional menjadi relevan karena perkembangan iptek. Contohnya adalah regulasi terkait teknologi informasi, e-commerce, atau penggunaan data pribadi secara online.
Slogan reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi:
Slogan reformasi merujuk pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar perubahan politik atau sosial dalam suatu negara atau masyarakat. Demokratisasi merujuk pada proses memberikan wewenang kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Desentralisasi merujukan kepada pengurangan otoritas pusat pemerintahan dan memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah.
Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berbasis hukum seperti ICW, Police Watch, Mappi:
Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berbasis hukum seperti ICW (Ikatan Cinta Wanita), Police Watch (Lembaga Pengawas Polisi), dan Mappi (Majelis Permusyawaratan Perempuan Indonesia) adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia, perlindungan korban kekerasan, dan advokasi hak-hak perempuan. Dalam konteks supremasi hukum, analisis terhadap lembaga-lembaga ini melibatkan pemahaman tentang peran mereka dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak-hak individu. Lembaga-lembaga ini sering bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga peradilan untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
NAMA: Muhammad Rafli Akbar
NPM:2311011046
Kelas:Genap
PRODI:S1 Manajemen
Singkatnya, supremasi hukum berarti semua orang, lembaga, dan badan, baik pemerintah maupun swasta, harus patuh sama hukum. Prinsip ini penting buat menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik.
Di zaman sekarang yang serba cepat dan terus berkembang, kita butuh aturan hukum baru yang kuat. Hukum ini harus bisa mengatur semua yang terjadi di masyarakat dan kehidupan kita yang semakin kompleks.
Seperti yang tertulis di UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua harus tunduk pada hukum, tanpa terkecuali. Kita ingin menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Negara hukum yang ideal adalah negara yang nyaman dan sejahtera bagi rakyatnya.
Kalau tidak, Indonesia bisa jadi sarang koruptor yang memanfaatkan hukum untuk keuntungan sendiri. Cara berhukum yang salah bisa membawa malapetaka. Ini bisa terjadi kalau negara hanya mengikuti aturan yang tertulis di undang-undang, tanpa mempertimbangkan keadaan sebenarnya.
Reformasi yang dimulai tahun 1998 mengubah cara pandang kita terhadap hukum di Indonesia. Ada beberapa tuntutan utama dari gerakan reformasi, yaitu:
Demokratisasi: Kita ingin beralih ke sistem politik yang lebih demokratis.
Desentralisasi: Kekuasaan pemerintah pusat dibagikan ke daerah-daerah otonom.
Pembangunan masyarakat madani: Masyarakat harus dilibatkan dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal hukum.
Munculnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI, menunjukkan bahwa masyarakat tidak mau lagi dibohongi. Mereka ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan benar.
NPM:2311011046
Kelas:Genap
PRODI:S1 Manajemen
Singkatnya, supremasi hukum berarti semua orang, lembaga, dan badan, baik pemerintah maupun swasta, harus patuh sama hukum. Prinsip ini penting buat menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik.
Di zaman sekarang yang serba cepat dan terus berkembang, kita butuh aturan hukum baru yang kuat. Hukum ini harus bisa mengatur semua yang terjadi di masyarakat dan kehidupan kita yang semakin kompleks.
Seperti yang tertulis di UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua harus tunduk pada hukum, tanpa terkecuali. Kita ingin menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Negara hukum yang ideal adalah negara yang nyaman dan sejahtera bagi rakyatnya.
Kalau tidak, Indonesia bisa jadi sarang koruptor yang memanfaatkan hukum untuk keuntungan sendiri. Cara berhukum yang salah bisa membawa malapetaka. Ini bisa terjadi kalau negara hanya mengikuti aturan yang tertulis di undang-undang, tanpa mempertimbangkan keadaan sebenarnya.
Reformasi yang dimulai tahun 1998 mengubah cara pandang kita terhadap hukum di Indonesia. Ada beberapa tuntutan utama dari gerakan reformasi, yaitu:
Demokratisasi: Kita ingin beralih ke sistem politik yang lebih demokratis.
Desentralisasi: Kekuasaan pemerintah pusat dibagikan ke daerah-daerah otonom.
Pembangunan masyarakat madani: Masyarakat harus dilibatkan dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal hukum.
Munculnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI, menunjukkan bahwa masyarakat tidak mau lagi dibohongi. Mereka ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan benar.
NAMA : Arta Prayoga Pangestu
NPM : 2311011114
SUPREMASI HUKUM
Hukum digunakan sebagai lembaga untuk mengatur, menata negara, dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
NPM : 2311011114
SUPREMASI HUKUM
Hukum digunakan sebagai lembaga untuk mengatur, menata negara, dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Nama : Cealshie Angella Heavenly
Npm : 2311011017
Kelas : ganjil
Supremasi hukum
Dalam kehidupan modern, hukum dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola negara dan masyarakat. Struktur hukum yang baru diperlukan sebagai fondasi bagi kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga penting bagi Indonesia untuk menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan rakyat. Namun, cara berhukum yang keliru, seperti pendekatan tekstual atau mengabaikan niat sebenarnya dari undang-undang, dapat menyebabkan bencana bagi negara.
Reformasi sejak 1998 telah membawa perubahan dalam sistem politik Indonesia, dengan slogan demokratisasi dan desentralisasi. Masyarakat sipil juga berperan penting dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Prinsip supremasi hukum menekankan bahwa semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik. Secara keseluruhan, perkembangan hukum di Indonesia memiliki tantangan dan peluang untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan sejahtera bagi rakyatnya.
Npm : 2311011017
Kelas : ganjil
Supremasi hukum
Dalam kehidupan modern, hukum dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola negara dan masyarakat. Struktur hukum yang baru diperlukan sebagai fondasi bagi kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga penting bagi Indonesia untuk menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan rakyat. Namun, cara berhukum yang keliru, seperti pendekatan tekstual atau mengabaikan niat sebenarnya dari undang-undang, dapat menyebabkan bencana bagi negara.
Reformasi sejak 1998 telah membawa perubahan dalam sistem politik Indonesia, dengan slogan demokratisasi dan desentralisasi. Masyarakat sipil juga berperan penting dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Prinsip supremasi hukum menekankan bahwa semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik. Secara keseluruhan, perkembangan hukum di Indonesia memiliki tantangan dan peluang untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan sejahtera bagi rakyatnya.
NAMA : NILUH AYUNING RATIH
NPM : 2311011012
analisis video supremasi hukum
Video "Supremasi Hukum" menjelaskan bahwa hukum adalah institusi yang ditugaskan untuk mengatur dan menata masyarakat dalam suatu negara. Dengan kemajuan kehidupan modern, muncul struktur hukum baru yang dikenal sebagai hukum modern. UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum memiliki peran penting dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan bangsa dan negara. Tanpa hukum, Indonesia tidak akan tertata. Sejak reformasi 1998, yang membawa konsep demokratisasi dan desentralisasi, penyelenggaraan hukum di Indonesia memasuki era baru, dan hukum terus menjadi perhatian utama. Akibatnya, berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI terbentuk untuk mengawasi dan memastikan penegakan hukum yang adil.
NPM : 2311011012
analisis video supremasi hukum
Video "Supremasi Hukum" menjelaskan bahwa hukum adalah institusi yang ditugaskan untuk mengatur dan menata masyarakat dalam suatu negara. Dengan kemajuan kehidupan modern, muncul struktur hukum baru yang dikenal sebagai hukum modern. UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum memiliki peran penting dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan bangsa dan negara. Tanpa hukum, Indonesia tidak akan tertata. Sejak reformasi 1998, yang membawa konsep demokratisasi dan desentralisasi, penyelenggaraan hukum di Indonesia memasuki era baru, dan hukum terus menjadi perhatian utama. Akibatnya, berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI terbentuk untuk mengawasi dan memastikan penegakan hukum yang adil.
Nama : Naufal Fadhil Ramadhan
NPM : 2311011117
Kelas : MNJ Ganjil
Dengan kata lain, supremasi hukum berarti seluruh orang, lembaga, dan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, harus menaati hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan tata pemerintahan yang baik.
Di zaman yang serba cepat dan terus berkembang ini, diperlukan peraturan hukum yang baru dan tegas. Undang-undang ini harus mampu mengatur segala sesuatu yang terjadi di masyarakat dan kehidupan kita yang semakin kompleks. Menurut UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Artinya setiap orang harus menaati hukum tanpa terkecuali.
Kita ingin memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa dan bangsa yang lebih baik. Negara konstitusional yang ideal adalah negara yang nyaman dan sejahtera bagi warga negaranya.
Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah mengubah cara pandang hukum di Indonesia. Gerakan reformasi mempunyai beberapa tuntutan utama. Yaitu: --Demokratisasi: Kami ingin beralih ke sistem politik yang lebih demokratis.
-Desentralisasi: Kewenangan pemerintah pusat didistribusikan kepada daerah-daerah otonom.
NAMA : Nazwa Gusni Ramadhina
NPM : 2351011023
Kelas : Manajemen Ganjil (S1 Manajemen).
Analisis Video “Supermasi Hukum Bagian 2”
• Pengertian supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus diterima sebagai acuan dalam segala hal, termasuk dalam mengatasi permasalahan sosial dan politik. Ini menjamin bahwa setiap individu dan kelompok harus mematuhi hukum yang berlaku, tanpa terkecuali, sehingga memastikan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.
Supermasi hukum memiliki arti upaya untuk menegakkan dan mewujudkan kekuasaan hukum sebagai yang tertinggi dalam suatu masyarakat. Artinya, hukum harus diakui dan diterima sebagai standar pengatur dan pengendali bagi tindakan setiap individu dan kelompok, termasuk pemerintah dan aparat keamanan.
Supremasi hukum ini menjamin bahwa semua pihak harus mematuhi hukum dan bahwa tidak ada pihak yang dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, supremasi hukum memegang peran penting dalam memastikan terciptanya keadilan dan stabilitas dalam masyarakat.
Ada beberapa tujuan dari adanya supremasi hukum, antara lain:
- Supremasi hukum membantu mengatur tingkah laku masyarakat dan memastikan bahwa setiap orang mematuhi aturan yang sama.
- Prinsip ini memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk segelintir orang, melainkan untuk semua orang, tanpa terkecuali.
- Supremasi hukum memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh hukum dan bahwa setiap orang memiliki perlindungan yang sama di bawah hukum.
- Hukum yang konsisten dan diterima secara luas membantu memelihara stabilitas dan keamanan sosial dalam masyarakat.
- Prinsip ini memastikan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya dan bahwa mereka harus mematuhi hukum yang sama seperti masyarakat lainnya.
Secara keseluruhan, supremasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki perlindungan yang sama di bawah hukum dan bahwa tingkah laku masyarakat dikendalikan oleh aturan yang adil dan objektif.
Dan munculah berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Nama : Lismawati
NPM : 2311011133
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
"Supremasi Hukum"
Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang dupercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law.
Hukum sudah menjadi objek yang di buat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang.
Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peranan sosial politik yang penting dan gencar di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 : "Republik Indonesia adalah Negara Hukum", dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak Indonesia dapat menjelma menjadi semiferm para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja Undang-Undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah Demokratisasi yang artinya transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan Desentralisasi yang artinya penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggara hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch dan MAPPI.
NPM : 2311011133
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
"Supremasi Hukum"
Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang dupercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law.
Hukum sudah menjadi objek yang di buat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang.
Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peranan sosial politik yang penting dan gencar di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 : "Republik Indonesia adalah Negara Hukum", dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak Indonesia dapat menjelma menjadi semiferm para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja Undang-Undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah Demokratisasi yang artinya transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan Desentralisasi yang artinya penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggara hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch dan MAPPI.
Rista Dwi Febriana
2311011126
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata masyarakat. Hukum modern berperan penting dalam kehidupan sosial dan politik yang semakin kompleks ini.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia yang merupakan negara hukum, dengan itu kita perlu bernegara dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik.
Slogan reformasi 1998 antara lain yaitu demokratisasi dan desentralisasi.
2311011126
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata masyarakat. Hukum modern berperan penting dalam kehidupan sosial dan politik yang semakin kompleks ini.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia yang merupakan negara hukum, dengan itu kita perlu bernegara dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik.
Slogan reformasi 1998 antara lain yaitu demokratisasi dan desentralisasi.
Nama: Azika edra avioleta
Npm: 2311011044
Analisis video mengenai supremasi hukum.
Supremasi hukum adalah konsep di mana hukum merupakan otoritas tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat. Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945, “Republik Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti semua harus tunduk pada hukum, tanpa terkecuali.
Kita memerlukan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Hal ini juga berkaitan dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Pada reformasi 1998, ada beberapa tuntutan utama dari gerakan reformasi yang mengubah cara pandang hukum di Indonesia, yaitu:
- Demokratisasi: Kita ingin beralih ke sistem politik yang lebih demokratis.
- Desentralisasi: Kekuasaan pemerintah pusat dibagikan kepada daerah-daerah otonom.
Npm: 2311011044
Analisis video mengenai supremasi hukum.
Supremasi hukum adalah konsep di mana hukum merupakan otoritas tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat. Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945, “Republik Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti semua harus tunduk pada hukum, tanpa terkecuali.
Kita memerlukan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Hal ini juga berkaitan dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Pada reformasi 1998, ada beberapa tuntutan utama dari gerakan reformasi yang mengubah cara pandang hukum di Indonesia, yaitu:
- Demokratisasi: Kita ingin beralih ke sistem politik yang lebih demokratis.
- Desentralisasi: Kekuasaan pemerintah pusat dibagikan kepada daerah-daerah otonom.
Nama:Muhammad Rasendriya Bramantyo
NPM:2351011030
Kelas:B(Genap)
Prodi:S1 Manajemen
Supremasi hukum sebagai lembaga yang dipercayakan sebagai pengontrol,penata bagi negara dan masyarakat agar tercipta masyarakat yang modern dan berpikir yang sehat.
Hukum adat/hukum internasional sebagai hukum yang menyandari segala masalah kompleks di zaman modern ini.
Sejak era reformasi 1998 dengan slogan 'demokratisasi dan desentralisasi' telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, sehingga hukum tetap menjadi sorotan di negara kita. Oleh karena itu pula terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti:
-ICW
-Polisi Menonton
-MAPPI.
NPM:2351011030
Kelas:B(Genap)
Prodi:S1 Manajemen
Supremasi hukum sebagai lembaga yang dipercayakan sebagai pengontrol,penata bagi negara dan masyarakat agar tercipta masyarakat yang modern dan berpikir yang sehat.
Hukum adat/hukum internasional sebagai hukum yang menyandari segala masalah kompleks di zaman modern ini.
Sejak era reformasi 1998 dengan slogan 'demokratisasi dan desentralisasi' telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, sehingga hukum tetap menjadi sorotan di negara kita. Oleh karena itu pula terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti:
-ICW
-Polisi Menonton
-MAPPI.
Nama : Anggela Kurnia Ilmi
Npm : 2311011048
"Supremasi Hukum" berarti bahwa hukum adalah lembaga yang diberi mandat untuk mengatur dan menata masyarakat dalam suatu negara. Kemajuan dan kehidupan modern mendorong terbentuknya struktur hukum baru atau hukum modern dalam kehidupan ini. Di dalam UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hubungan antara hukum dan kehidupan modern ini bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur negara, dan tanpa hukum, Indonesia akan menjadi kacau. Sejak era reformasi 1998 dengan semboyan demokratisasi dan desentralisasi, telah dimulai babak baru dalam penerapan hukum di Indonesia, sehingga hukum terus menjadi perhatian utama di negara kita. Oleh karena itu, terbentuklah lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Npm : 2311011048
"Supremasi Hukum" berarti bahwa hukum adalah lembaga yang diberi mandat untuk mengatur dan menata masyarakat dalam suatu negara. Kemajuan dan kehidupan modern mendorong terbentuknya struktur hukum baru atau hukum modern dalam kehidupan ini. Di dalam UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hubungan antara hukum dan kehidupan modern ini bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur negara, dan tanpa hukum, Indonesia akan menjadi kacau. Sejak era reformasi 1998 dengan semboyan demokratisasi dan desentralisasi, telah dimulai babak baru dalam penerapan hukum di Indonesia, sehingga hukum terus menjadi perhatian utama di negara kita. Oleh karena itu, terbentuklah lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NAMA : Mutia Nur Fajar Annisa
NPM : 2311011070
KELAS : S1 Manajemen Genap
SUPREMASI HUKUM
Hukum digunakan sebagai lembaga untuk mengatur, menata negara, dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Adapun slogan Reformasi 1998 yaitu:
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
• Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
NPM : 2311011070
KELAS : S1 Manajemen Genap
SUPREMASI HUKUM
Hukum digunakan sebagai lembaga untuk mengatur, menata negara, dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Adapun slogan Reformasi 1998 yaitu:
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
• Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
Nama : Arsana Indera Waspada
Npm : 2311011060
Kelas : Manajemen Genap
Hukum adalah lembaga yang diamanatkan untuk mengatur dan menata masyarakat di dalam suatu negara. Kehidupan modern dan kemajuannya membuat terbentuknya struktur hukum baru (hukum modern) di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam UUD 1945 sudah jelas tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kaitan antara hukum dengan kehidupan modern ini untuk mengerahkan kemajuan Ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum ini sangat berperan penting dalam mengatur negara, jika tidak ada hukum, maka, Indonesia akan tidak tertata.
Slogan Reformasi 1998:
• Demokratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
• Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
Sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengawasan akan penegakan supremasi hukum di Indonesia maka dibentuknya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI.
Nama : Fany Azzahra
NPM : 2351011034
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus diterima sebagai acuan dalam segala hal, termasuk dalam mengatasi permasalahan sosial dan politik. Supermasi hukum memiliki arti upaya untuk menegakkan dan mewujudkan kekuasaan hukum sebagai yang tertinggi dalam suatu masyarakat.
Adapun Slogan Reformasi 1998 meliputi:
- Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
- Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang diperuntukkan guna mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum, contohnya seperti ICW, police watch, dan Mappi.
NPM : 2351011034
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus diterima sebagai acuan dalam segala hal, termasuk dalam mengatasi permasalahan sosial dan politik. Supermasi hukum memiliki arti upaya untuk menegakkan dan mewujudkan kekuasaan hukum sebagai yang tertinggi dalam suatu masyarakat.
Adapun Slogan Reformasi 1998 meliputi:
- Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
- Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang diperuntukkan guna mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum, contohnya seperti ICW, police watch, dan Mappi.
Nama : Dimas Farevi Abdullah
NPM : 2311011049
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
Video "Supremasi Hukum Bagian 2" membahas tentang pentingnya hukum dalam mengatur negara dan masyarakat, terutama dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks. Dikatakan bahwa hukum modern sangat dibutuhkan karena hukum alam atau tradisional tidak lagi cukup untuk mengatur masyarakat yang kompleks seperti sekarang. Hukum harus dirancang secara khusus agar bisa mengatur kehidupan modern dengan baik.
Video ini juga menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem hukum. Hal ini diperlukan agar negara hukum bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi warganya, serta untuk mencegah penyalahgunaan hukum oleh koruptor yang bisa memanfaatkan celah dalam sistem hukum yang rumit.
Selain itu, reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia telah membuka babak baru dalam penegakan hukum. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis dan desentralisasi, sehingga hukum bisa lebih transparan dan adil. Masyarakat sipil juga berperan penting dalam mengawasi penegakan hukum, dengan munculnya lembaga-lembaga seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Police Watch yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol penyalahgunaan kekuasaan.
NPM : 2311011049
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
Video "Supremasi Hukum Bagian 2" membahas tentang pentingnya hukum dalam mengatur negara dan masyarakat, terutama dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks. Dikatakan bahwa hukum modern sangat dibutuhkan karena hukum alam atau tradisional tidak lagi cukup untuk mengatur masyarakat yang kompleks seperti sekarang. Hukum harus dirancang secara khusus agar bisa mengatur kehidupan modern dengan baik.
Video ini juga menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem hukum. Hal ini diperlukan agar negara hukum bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi warganya, serta untuk mencegah penyalahgunaan hukum oleh koruptor yang bisa memanfaatkan celah dalam sistem hukum yang rumit.
Selain itu, reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia telah membuka babak baru dalam penegakan hukum. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis dan desentralisasi, sehingga hukum bisa lebih transparan dan adil. Masyarakat sipil juga berperan penting dalam mengawasi penegakan hukum, dengan munculnya lembaga-lembaga seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Police Watch yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol penyalahgunaan kekuasaan.
Abdul Jabar H
2311011097
Supremasi Hukum
Kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa hukum dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola negara dan masyarakat, terutama dalam kehidupan modern yang membutuhkan struktur hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, dan untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, perlu ada penegakan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan fokus pada demokratisasi, desentralisasi, dan peran masyarakat madani dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, oleh karena itu, hukum modern harus diimplementasikan dengan benar untuk menghindari penyalahgunaan hukum.
2311011097
Supremasi Hukum
Kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa hukum dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola negara dan masyarakat, terutama dalam kehidupan modern yang membutuhkan struktur hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, dan untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, perlu ada penegakan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan fokus pada demokratisasi, desentralisasi, dan peran masyarakat madani dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, oleh karena itu, hukum modern harus diimplementasikan dengan benar untuk menghindari penyalahgunaan hukum.
Nama : Agustin Dwi Rahayu
NPM : 2311011093
Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam sebuah negara demokratis. Hal ini berarti bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum. Semua warga negara, tanpa terkecuali, tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku.
NPM : 2311011093
Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam sebuah negara demokratis. Hal ini berarti bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum. Semua warga negara, tanpa terkecuali, tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku.
Reformasi 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain adalah :
1. Demokratisasi yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi yaitu penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
nama : Arya FerdyFasan
npm : 2311011106
kelas : S1 Manajemen genap
Supremasi hukum
Menurut saya video tersebut menjelaskan bahwa hukum dalam berbagai bentuknya, dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat. Kehidupan modern dengan segala kemajuannya menuntut adanya struktur hukum baru yang bisa menjadi fondasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks saat ini.
Pada Reformasi 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum, dan memiliki slogan reformasi yaitu Demokratisasi dan Desentralisasi. Sehingga pada saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat seperti icw, police watch, mappi yang dimana ini adalah bentuk kepedulian masyarakat akan penegakan Supremasi Hukum di Indonesia
npm : 2311011106
kelas : S1 Manajemen genap
Supremasi hukum
Menurut saya video tersebut menjelaskan bahwa hukum dalam berbagai bentuknya, dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat. Kehidupan modern dengan segala kemajuannya menuntut adanya struktur hukum baru yang bisa menjadi fondasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik yang kompleks saat ini.
Pada Reformasi 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum, dan memiliki slogan reformasi yaitu Demokratisasi dan Desentralisasi. Sehingga pada saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat seperti icw, police watch, mappi yang dimana ini adalah bentuk kepedulian masyarakat akan penegakan Supremasi Hukum di Indonesia
Nama : Wike Handayani
NPM : 2311011082
Kelas : Genap
Prodi : S1 Manajemen
Video "Supremasi Hukum Bagian 2" membahas pentingnya peran hukum modern dalam politik dan sosial, serta bagaimana koruptor masih bisa memanipulasi sistem hukum di Indonesia. Reformasi 1998 yang membawa demokratisasi dan desentralisasi juga memunculkan organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
NPM : 2311011082
Kelas : Genap
Prodi : S1 Manajemen
Video "Supremasi Hukum Bagian 2" membahas pentingnya peran hukum modern dalam politik dan sosial, serta bagaimana koruptor masih bisa memanipulasi sistem hukum di Indonesia. Reformasi 1998 yang membawa demokratisasi dan desentralisasi juga memunculkan organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
Nama: Hani Aulia Rahma
NPM: 2311011135
Supremasi Hukum bagian 2
Supremasi hukum adalah prinsip di mana semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini merupakan elemen penting dalam menegakan keadilan dan pemerintahan yang baik. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandarannya. Adapun slogan Reformasi 1998 yaitu:
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
• Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
NPM: 2311011135
Supremasi Hukum bagian 2
Supremasi hukum adalah prinsip di mana semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini merupakan elemen penting dalam menegakan keadilan dan pemerintahan yang baik. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandarannya. Adapun slogan Reformasi 1998 yaitu:
• Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
• Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)
Nama: Panji Asmoro
NPM: 2351011005
Kelas: S1 Manajemen (Ganjil)
Supremasi Hukum
Berdasarkan Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu menjadi rumah nyaman yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi wahana bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi antara lain:
-Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
-Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat madani (civil society) telah memainkan peranan penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
NPM: 2351011005
Kelas: S1 Manajemen (Ganjil)
Supremasi Hukum
Berdasarkan Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu menjadi rumah nyaman yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi wahana bagi para koruptor yang dapat menyalahgunakan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi antara lain:
-Demokratisasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
-Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Masyarakat madani (civil society) telah memainkan peranan penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, serta MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Ardiansyah Goeswar
2311011077
Ganjil
Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Kehidupan modern membutuhkan hukum-hukum baru. Hukum modern merupakan hukum yang penting ditengah-tegah kehidupan dunia yang modern dan kompleks yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta menjadi negara hukum yang nyaman bagi masyarakatnya.
Hal ini merupakan hal yang penting karena akan terjadi maraknya koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi 1998 membuka babak baru bagi hukum di Indonesia. Demokratisasi dan Desentralisasi.
2311011077
Ganjil
Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Kehidupan modern membutuhkan hukum-hukum baru. Hukum modern merupakan hukum yang penting ditengah-tegah kehidupan dunia yang modern dan kompleks yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta menjadi negara hukum yang nyaman bagi masyarakatnya.
Hal ini merupakan hal yang penting karena akan terjadi maraknya koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi 1998 membuka babak baru bagi hukum di Indonesia. Demokratisasi dan Desentralisasi.
"Supremasi Hukum bagian 2"
Supremasi hukum adalah prinsip di mana semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini merupakan elemen penting dalam menegakan keadilan dan pemerintahan yang baik. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Negara Indonesia perlu berbangsa dan bernegara dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi seat event para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena negara berhukum tekstual atau mengejaguna undang-undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyuaraan hukum di Indonesia. Suara gerakan reformasi antara lain: 1) Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, 2) Desentralisasi: Penyerahan kekuasaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daaerah otonom berdasarkan atas asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani (civil society) telah membuka koridor-koridor baru tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengontrol seperti ICW, Police Watch, MAPPI.
Supremasi hukum adalah prinsip di mana semua orang, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini merupakan elemen penting dalam menegakan keadilan dan pemerintahan yang baik. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Negara Indonesia perlu berbangsa dan bernegara dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi seat event para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena negara berhukum tekstual atau mengejaguna undang-undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyuaraan hukum di Indonesia. Suara gerakan reformasi antara lain: 1) Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, 2) Desentralisasi: Penyerahan kekuasaan pemerintahaan oleh pemerintah pusat kepada daaerah otonom berdasarkan atas asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani (civil society) telah membuka koridor-koridor baru tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengontrol seperti ICW, Police Watch, MAPPI.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO
Nama:Rakha Luthfi Arifin
NPM:2351011004
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur tata negara dan masyarakat.Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini.Hukum modern menjadi peran atas sosial yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana yang dicantumkan di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,kita perlu negara hukum yang berbasis IPTEK agar menjadi rumah yang nyaman dan membahagiakan rakyatnya.Jika tidak Indonesia menjadi tempat aman bagi para kuroptor untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Pembangunan masyarakat mahdani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum yang tidak lepas dari kontrol masyarakat,lalu terbentuk lah beberapa lembaga swadaya seperti,ICW, Police Watch,dan MAPPI
NPM:2351011004
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur tata negara dan masyarakat.Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini.Hukum modern menjadi peran atas sosial yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana yang dicantumkan di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,kita perlu negara hukum yang berbasis IPTEK agar menjadi rumah yang nyaman dan membahagiakan rakyatnya.Jika tidak Indonesia menjadi tempat aman bagi para kuroptor untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Pembangunan masyarakat mahdani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum yang tidak lepas dari kontrol masyarakat,lalu terbentuk lah beberapa lembaga swadaya seperti,ICW, Police Watch,dan MAPPI
Nama: Naira Nathania Maida
NPM: 2351011016
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S1 Manajemen
"Supremasi Hukum"
Hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat.
Reformasi 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain adalah :
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
NPM: 2351011016
Kelas: Manajemen Genap
Prodi: S1 Manajemen
"Supremasi Hukum"
Hukum muncul sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara, serta masyarakat.
Reformasi 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain adalah :
1. Demokratisasi, Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Yang kemudian memunculkan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
Nama: Gibran Noverta Darma
NPM: 2351011001
Kelas: Manajemen Ganjil
Didalam video tersebut membahas tentang supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum adalah prinsip bahwa setiap orang, institusi, dan entitas, baik publik maupun privat, tunduk pada hukum yang adil dan diterapkan secara merata, serta tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. jadi hukum disini bertujuan untuk membuat orang lain tunduk dan patuh. Konsep ini menjamin bahwa hukum dibuat dan ditegakkan secara adil, transparan, dan konsisten, serta melindungi hak-hak individu dengan memberikan mekanisme untuk penegakan hukum yang efektif dan penyelesaian sengketa yang adil.
Seperti yang ada di undang-undang dasar negara Republik Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jika negara memiliki hukum yang bagus, maka rakyat akan merasa nyaman dan dilindungi dikarenakan adanya hukum yang melindungi mereka dan membuat semua orang teratur dan berpusat pada hukum negara.
NPM: 2351011001
Kelas: Manajemen Ganjil
Didalam video tersebut membahas tentang supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum adalah prinsip bahwa setiap orang, institusi, dan entitas, baik publik maupun privat, tunduk pada hukum yang adil dan diterapkan secara merata, serta tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. jadi hukum disini bertujuan untuk membuat orang lain tunduk dan patuh. Konsep ini menjamin bahwa hukum dibuat dan ditegakkan secara adil, transparan, dan konsisten, serta melindungi hak-hak individu dengan memberikan mekanisme untuk penegakan hukum yang efektif dan penyelesaian sengketa yang adil.
Seperti yang ada di undang-undang dasar negara Republik Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jika negara memiliki hukum yang bagus, maka rakyat akan merasa nyaman dan dilindungi dikarenakan adanya hukum yang melindungi mereka dan membuat semua orang teratur dan berpusat pada hukum negara.
dan di dalam video juga ada pembahasan tentang Reformasi 1998, yang membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum.
Slogan reformasi antara lain yaitu :
1. Demokratisasi yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi yaitu penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Nama : Chalsa Dilla Anggel Restiana
Npm : 2361011002
Manajemen Genap
Supremasi hukum merupakan upaya atau usaha untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun. hukum modern menjadi peran sosial politik yang penting dan dicari dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Dicantumkan dalam undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menciptakan negara yang nyaman dan mensejahterakan rakyat.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Berikut ini adalah slogan reformasi antara lain:
•Demokratisasi,yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
•Desentralisasi,yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Penguatan masyarakat madani (civil society), yang memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
Npm : 2361011002
Manajemen Genap
Supremasi hukum merupakan upaya atau usaha untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun. hukum modern menjadi peran sosial politik yang penting dan dicari dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Dicantumkan dalam undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menciptakan negara yang nyaman dan mensejahterakan rakyat.
Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Berikut ini adalah slogan reformasi antara lain:
•Demokratisasi,yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
•Desentralisasi,yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Penguatan masyarakat madani (civil society), yang memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
NAMA: salwa putri khisanah
NPM: 2311011086
KELAS: manajemen genap
PRODI: S1 manajemen
Supremasi Hukum Bagian 2
hukum dipercaya sebagai lembaga yang dapat mengatur dan menata negara serta masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".
Reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di Indonesia dengan beberapa slogan, antara lain:
- Demokratisasi: transisi menuju rezim politik yang lebih demokratis.
- Desentralisasi: pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
NPM: 2311011086
KELAS: manajemen genap
PRODI: S1 manajemen
Supremasi Hukum Bagian 2
hukum dipercaya sebagai lembaga yang dapat mengatur dan menata negara serta masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".
Reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di Indonesia dengan beberapa slogan, antara lain:
- Demokratisasi: transisi menuju rezim politik yang lebih demokratis.
- Desentralisasi: pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Nama : Gusyahab Masturin
NPM : 2311011083
Kelas : Manajemen Ganjil
menurut analisi saya Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua orang dan lembaga harus mematuhi hukum. Prinsip ini penting untuk keadilan dan pemerintahan yang baik. Dalam era modern, hukum harus berkembang sesuai dengan kemajuan sosial dan teknologi. Indonesia, sebagai negara hukum menurut UUD 1945, perlu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tanpa itu, hukum bisa disalahgunakan oleh koruptor dengan bantuan pengacara. Reformasi 1998 membuka jalan bagi demokratisasi dan desentralisasi, memungkinkan masyarakat mengawasi penegakan hukum. Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI memainkan peran penting dalam pengawasan ini.
NPM : 2311011083
Kelas : Manajemen Ganjil
menurut analisi saya Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua orang dan lembaga harus mematuhi hukum. Prinsip ini penting untuk keadilan dan pemerintahan yang baik. Dalam era modern, hukum harus berkembang sesuai dengan kemajuan sosial dan teknologi. Indonesia, sebagai negara hukum menurut UUD 1945, perlu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tanpa itu, hukum bisa disalahgunakan oleh koruptor dengan bantuan pengacara. Reformasi 1998 membuka jalan bagi demokratisasi dan desentralisasi, memungkinkan masyarakat mengawasi penegakan hukum. Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI memainkan peran penting dalam pengawasan ini.
Nama : Abdur Rahman Hammaam Faiz
Npm : 2311011099
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
Video tersebut menyatakan bahwa penegakan hukum yang adil sangat penting. Hukum berfungsi mengatur kehidupan negara dan masyarakat, dan dalam era modern, hukum tradisional tidak lagi memadai sehingga diperlukan pembaruan hukum sebagai institusi sosial politik untuk menangani kompleksitas kehidupan saat ini.
Sebagai negara hukum, Indonesia ingin memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa, sehingga perlu menerapkan prinsip-prinsip hukum berbasis IPTEK untuk menciptakan negara hukum yang adil dan sejahtera.
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum sangat penting, termasuk peran lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum yang adil.
Npm : 2311011099
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
Video tersebut menyatakan bahwa penegakan hukum yang adil sangat penting. Hukum berfungsi mengatur kehidupan negara dan masyarakat, dan dalam era modern, hukum tradisional tidak lagi memadai sehingga diperlukan pembaruan hukum sebagai institusi sosial politik untuk menangani kompleksitas kehidupan saat ini.
Sebagai negara hukum, Indonesia ingin memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa, sehingga perlu menerapkan prinsip-prinsip hukum berbasis IPTEK untuk menciptakan negara hukum yang adil dan sejahtera.
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum sangat penting, termasuk peran lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum yang adil.
Nama: Davin Damalis Muti
NPM: 2311011124
Kelas: Manajemen genap
Analisis Vidio
Video itu menjelaskan betapa pentingnya hukum dalam mengatur masyarakat, khususnya dalam konteks kehidupan modern. Hukum modern berperan krusial dalam aspek sosial dan politik saat ini. Menurut Konstitusi Indonesia, negara ini adalah negara hukum, sehingga perlu mengadopsi pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah risiko korupsi serta manipulasi hukum. Kesalahan dalam penerapan hukum dapat berdampak buruk bagi negara, terutama jika hanya mengandalkan interpretasi teks undang-undang. Reformasi hukum sejak tahun 1998 bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan negara hukum yang sesungguhnya.
Nama : Faridah Duha Putri
Npm : 2351011018
Kelas : S1 Manajemen Genap
Menurut saya analisis video Supremasi hukum adalah video tersebut membahas tentang supremasi hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah lembaga yang di percaya untuk mengatur/menata masyarakat dan negara. Seiring dengan perkembangan zaman hukum terus tumbuh, sehingga hukum harus membuat struktur baru untuk menjadi sandaran bagi kehidupan modern ini. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu Indonesia harus memiliki hukum yang berbasis IPTEK agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.
Npm : 2351011018
Kelas : S1 Manajemen Genap
Menurut saya analisis video Supremasi hukum adalah video tersebut membahas tentang supremasi hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah lembaga yang di percaya untuk mengatur/menata masyarakat dan negara. Seiring dengan perkembangan zaman hukum terus tumbuh, sehingga hukum harus membuat struktur baru untuk menjadi sandaran bagi kehidupan modern ini. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu Indonesia harus memiliki hukum yang berbasis IPTEK agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.
Nama : Silmina Khalisah
NPM : 2311011065
Jurnal ini membahas tantangan-tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, menyoroti isu-isu seperti lemahnya mentalitas aparat penegak hukum karena faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman agama dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Jurnal ini juga menyinggung upaya Presiden Jokowi untuk meningkatkan proses penegakan hukum, namun menekankan perlunya peningkatan lebih lanjut untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, Jurnal ini juga membahas kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur Jakarta, Ahok, dan memberikan analisis kritis terhadap penegakan hukum dan perlindungan negara dalam kasus tersebut. Jurnal ini memuji gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan transparan, yang mendapatkan dukungan dan penolakan dari masyarakat, dan menekankan pentingnya memiliki individu-individu yang berkualitas dalam menjalankan hukum di Indonesia.
NPM : 2311011065
Jurnal ini membahas tantangan-tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, menyoroti isu-isu seperti lemahnya mentalitas aparat penegak hukum karena faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman agama dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Jurnal ini juga menyinggung upaya Presiden Jokowi untuk meningkatkan proses penegakan hukum, namun menekankan perlunya peningkatan lebih lanjut untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, Jurnal ini juga membahas kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur Jakarta, Ahok, dan memberikan analisis kritis terhadap penegakan hukum dan perlindungan negara dalam kasus tersebut. Jurnal ini memuji gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan transparan, yang mendapatkan dukungan dan penolakan dari masyarakat, dan menekankan pentingnya memiliki individu-individu yang berkualitas dalam menjalankan hukum di Indonesia.
Nama:ahmad rulliansyah
Npm:2351011039
Kelas:manajemen ganjil
Prody:manajemen
Analisis yang saya dapat kan adalah:
Npm:2351011039
Kelas:manajemen ganjil
Prody:manajemen
Analisis yang saya dapat kan adalah:
1.Landasan Konstitusional
Supremasi hukum diatur dalam konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.
Konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak warga negara.
Supremasi hukum diatur dalam konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.
Konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak warga negara.
2.Independensi Lembaga Peradilan
Penegakan supremasi hukum mensyaratkan lembaga peradilan yang independen dan bebas dari intervensi.
Hakim harus memutuskan perkara secara adil berdasarkan undang-undang, bukan kepentingan politik.
Penegakan supremasi hukum mensyaratkan lembaga peradilan yang independen dan bebas dari intervensi.
Hakim harus memutuskan perkara secara adil berdasarkan undang-undang, bukan kepentingan politik.
3.Kepastian Hukum
Supremasi hukum menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi.
Supremasi hukum menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi.
4.Hukum harus ditegakkan secara konsisten, tidak tunduk pada kepentingan tertentu.
Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.
Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.
5.Pemerintah tidak boleh bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan hukum.
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Supremasi hukum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Supremasi hukum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Hukum harus mampu mencegah dan menghukum pelanggaran HAM.
Namun, penegakan supremasi hukum menghadapi tantangan seperti intervensi politik, korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat yang belum kuat. Upaya reformasi hukum, peningkatan integritas aparat, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat penting untuk mewujudkan supremasi hukum yang efektif.
Namun, penegakan supremasi hukum menghadapi tantangan seperti intervensi politik, korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat yang belum kuat. Upaya reformasi hukum, peningkatan integritas aparat, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat penting untuk mewujudkan supremasi hukum yang efektif.
Nama : Silmina Khalisah
NPM : 2311011065
SUPREMASI HUKUM
Hukum digunakan sebagai lembaga untuk mengatur, menata negara, dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
NPM : 2311011065
SUPREMASI HUKUM
Hukum digunakan sebagai lembaga untuk mengatur, menata negara, dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Nama : Ghina Althoffiah
Npm : 2351011007
Kelas : Manajemen ganjil
Supremasi hukum sebagai pelindung masyarakat, juga digunakan untuk menjaga keutuhan bangsa.Upaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komando atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Npm : 2351011007
Kelas : Manajemen ganjil
Supremasi hukum sebagai pelindung masyarakat, juga digunakan untuk menjaga keutuhan bangsa.Upaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komando atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Nama: Yersa nopianzah
Npm: 2311011081
Kelas: Manajemen Ganjil
Supremasi hukum berarti seluruh orang, lembaga, dan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, harus menaati hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan tata pemerintahan yang baik.
Secara keseluruhan supremasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang menikmati perlindungan yang sama di bawah hukum dan bahwa perilaku masyarakat diatur oleh aturan yang adil dan obyektif. Sebagai bangsa Indonesia, kita memerlukan supremasi hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi guna membangun supremasi hukum yang mampu memberikan rumah tangga yang bahagia dan nyaman bagi rakyat kita.
Jika tidak, Indonesia bisa menjadi tempat bagi para pejabat yang serakah dan menyalahgunakan kekuasaan nya dan hal itu dapat merusak negara Indonesia
Npm: 2311011081
Kelas: Manajemen Ganjil
Supremasi hukum berarti seluruh orang, lembaga, dan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, harus menaati hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan tata pemerintahan yang baik.
Secara keseluruhan supremasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang menikmati perlindungan yang sama di bawah hukum dan bahwa perilaku masyarakat diatur oleh aturan yang adil dan obyektif. Sebagai bangsa Indonesia, kita memerlukan supremasi hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi guna membangun supremasi hukum yang mampu memberikan rumah tangga yang bahagia dan nyaman bagi rakyat kita.
Jika tidak, Indonesia bisa menjadi tempat bagi para pejabat yang serakah dan menyalahgunakan kekuasaan nya dan hal itu dapat merusak negara Indonesia
Nama : Syafa Az-zahra Amin
Npm : 2351011020
Kelas : Manajemen genap
Prodi: S1 Manajemen
SUPREMASI HUKUM
Hukum digunakan sebagai lembaga untuk mengatur, menata negara, dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Npm : 2351011020
Kelas : Manajemen genap
Prodi: S1 Manajemen
SUPREMASI HUKUM
Hukum digunakan sebagai lembaga untuk mengatur, menata negara, dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Nama : Fathur Rozzaaq Effendi
NPM : 2311011067
Kelas : Ganjil
Hukum dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur negara dan masyarakat dalam kehidupan modern. Kehidupan sosial politik yang kompleks membutuhkan struktur hukum baru sebagai pondasi bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, yang menekankan pentingnya hukum modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan negara yang sejahtera. Penggunaan hukum yang keliru dapat berdampak buruk bagi negara, termasuk potensi penyalahgunaan oleh koruptor.
Reformasi sejak 1998 telah membawa perubahan dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip reformasi meliputi demokratisasi, desentralisasi, dan peran masyarakat madani dalam mengawasi pelaksanaan hukum melalui lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI. Masyarakat madani memainkan peran penting dalam mengontrol penyelenggaraan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.
NPM : 2311011067
Kelas : Ganjil
Hukum dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur negara dan masyarakat dalam kehidupan modern. Kehidupan sosial politik yang kompleks membutuhkan struktur hukum baru sebagai pondasi bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, yang menekankan pentingnya hukum modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan negara yang sejahtera. Penggunaan hukum yang keliru dapat berdampak buruk bagi negara, termasuk potensi penyalahgunaan oleh koruptor.
Reformasi sejak 1998 telah membawa perubahan dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip reformasi meliputi demokratisasi, desentralisasi, dan peran masyarakat madani dalam mengawasi pelaksanaan hukum melalui lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI. Masyarakat madani memainkan peran penting dalam mengontrol penyelenggaraan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.
Nama : Noval Ardiansyah
Npm : 2311011096
Kelas : Manajemen Genap
Jurusan : S1 Manajemen
Di dalam video tersebut menjelaskan tentang pentingnya hukum modern di kehidupan bermasyarakat yang begitu kompleks. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting yang dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Republik Indonesia merupakan negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Negara Indonesia perlu hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak para koruptor akan terus memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam kendaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah:
-demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
-desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi).
Pembangunan masyarakat madani atau civil society telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat, sehingga terbentuklah lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti Indonesia corupption watch (ICW) , lalu Indonesia polisi watch atau police watch, dan masyarakat pemantau peradilan Indonesia (MAPPI).
Npm : 2311011096
Kelas : Manajemen Genap
Jurusan : S1 Manajemen
Di dalam video tersebut menjelaskan tentang pentingnya hukum modern di kehidupan bermasyarakat yang begitu kompleks. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting yang dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Republik Indonesia merupakan negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Negara Indonesia perlu hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak para koruptor akan terus memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam kendaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah:
-demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
-desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi).
Pembangunan masyarakat madani atau civil society telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat, sehingga terbentuklah lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti Indonesia corupption watch (ICW) , lalu Indonesia polisi watch atau police watch, dan masyarakat pemantau peradilan Indonesia (MAPPI).
Firman Tri Ambudi
2311011052
Manajemen Genap
Didalam video tersebut membahas tentang peran hukum modern dalam konteks sosial politik yang semakin penting ditengah kehidupan dunia yang kompleks, video ini juga menyoroti bagaimana koruptor masih memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi sistem hukum di Indonesia.
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur tata negara dan masyarakat.Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini.Hukum modern menjadi peran atas sosial yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana yang dicantumkan di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,kita perlu negara hukum yang berbasis IPTEK agar menjadi rumah yang nyaman dan membahagiakan rakyatnya.Jika tidak Indonesia menjadi tempat aman bagi para kuroptor untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Pembangunan masyarakat mahdani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum yang tidak lepas dari kontrol masyarakat,lalu terbentuk lah beberapa lembaga swadaya seperti,ICW, Police Watch,dan MAPPI
2311011052
Manajemen Genap
Didalam video tersebut membahas tentang peran hukum modern dalam konteks sosial politik yang semakin penting ditengah kehidupan dunia yang kompleks, video ini juga menyoroti bagaimana koruptor masih memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi sistem hukum di Indonesia.
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur tata negara dan masyarakat.Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini.Hukum modern menjadi peran atas sosial yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana yang dicantumkan di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,kita perlu negara hukum yang berbasis IPTEK agar menjadi rumah yang nyaman dan membahagiakan rakyatnya.Jika tidak Indonesia menjadi tempat aman bagi para kuroptor untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Pembangunan masyarakat mahdani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum yang tidak lepas dari kontrol masyarakat,lalu terbentuk lah beberapa lembaga swadaya seperti,ICW, Police Watch,dan MAPPI
Nama : ananda putri fathya
Npm : 2311011003
S1 manajemen ganjil
Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua individu, institusi, dan entitas, baik publik maupun swasta, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini penting untuk menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik. Dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk mencapai negara hukum yang ideal, Indonesia harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar dapat menjadi tempat yang nyaman dan adil bagi rakyatnya.
Namun, jika tidak dilakukan dengan benar, Indonesia bisa menjadi sarang korupsi, di mana hukum dimanipulasi oleh koruptor dengan bantuan pengacara. Kesalahan dalam penegakan hukum bisa menimbulkan malapetaka. Reformasi yang dimulai sejak 1998 telah membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi mengalihkan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah otonom.
Selain itu, pembangunan masyarakat madani (civil society) memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol penegakan hukum. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berperan dalam mengawasi proses ini.
Npm : 2311011003
S1 manajemen ganjil
Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua individu, institusi, dan entitas, baik publik maupun swasta, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini penting untuk menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik. Dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk mencapai negara hukum yang ideal, Indonesia harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar dapat menjadi tempat yang nyaman dan adil bagi rakyatnya.
Namun, jika tidak dilakukan dengan benar, Indonesia bisa menjadi sarang korupsi, di mana hukum dimanipulasi oleh koruptor dengan bantuan pengacara. Kesalahan dalam penegakan hukum bisa menimbulkan malapetaka. Reformasi yang dimulai sejak 1998 telah membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi mengalihkan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah otonom.
Selain itu, pembangunan masyarakat madani (civil society) memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol penegakan hukum. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berperan dalam mengawasi proses ini.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO
Nama : Alexander Michael
Npm : 2311011100
Kelas : Genap
Prodi : S1 Manajemen
Supremasi hukum merupakan konsep yang mengedepankan penggunaan hukum sebagai landasan untuk mengatur negara dan masyarakat dalam kehidupan modern yang kompleks. Kehidupan modern memerlukan struktur hukum yang baru yang dapat menjadi pijakan dalam memajukan sosial politik. Hukum modern memainkan peran kunci dalam menjawab tuntutan dunia yang semakin kompleks.
Sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Republik Indonesia adalah negara hukum", hal ini menunjukkan pentingnya menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebahagiaan rakyatnya. Tanpa hal ini, risiko terbentuknya lingkungan yang memungkinkan para pelaku korupsi memanfaatkan kelemahan hukum di Indonesia menjadi nyata.
Npm : 2311011100
Kelas : Genap
Prodi : S1 Manajemen
Supremasi hukum merupakan konsep yang mengedepankan penggunaan hukum sebagai landasan untuk mengatur negara dan masyarakat dalam kehidupan modern yang kompleks. Kehidupan modern memerlukan struktur hukum yang baru yang dapat menjadi pijakan dalam memajukan sosial politik. Hukum modern memainkan peran kunci dalam menjawab tuntutan dunia yang semakin kompleks.
Sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Republik Indonesia adalah negara hukum", hal ini menunjukkan pentingnya menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebahagiaan rakyatnya. Tanpa hal ini, risiko terbentuknya lingkungan yang memungkinkan para pelaku korupsi memanfaatkan kelemahan hukum di Indonesia menjadi nyata.
Nama : Bulan Mangestuty Wijaya
NPM : 2351011025
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Supremasi Hukum
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Kehidupan modern merupakan suatu hal kompleks sehingga membutuhkan hukum baru yang dapat menjadi sandaran yaitu hukum modern. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting di tengah tengah kehidupan yang semakin kompleks , sebagaimana yang tercantum pada UUD NKRI 1945 bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, dalam kaitannya
dengan keinginan untuk mengarahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya rumah yang nyaman bagi rakyatnya.
Pada Reformasi 1998 menciptakan babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan slogan Desentralisasi dan Demokratisasi.
lalu memciptakan lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari ICW, Police Watch, dan MAPPI
NPM : 2351011025
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Supremasi Hukum
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Kehidupan modern merupakan suatu hal kompleks sehingga membutuhkan hukum baru yang dapat menjadi sandaran yaitu hukum modern. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting di tengah tengah kehidupan yang semakin kompleks , sebagaimana yang tercantum pada UUD NKRI 1945 bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, dalam kaitannya
dengan keinginan untuk mengarahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya rumah yang nyaman bagi rakyatnya.
Pada Reformasi 1998 menciptakan babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan slogan Desentralisasi dan Demokratisasi.
lalu memciptakan lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari ICW, Police Watch, dan MAPPI
Nama mohammad Rifky Anandya
Npm 2311011066
Analisis video
Video tersebut menjelaskan bahwa hukum merupakan institusi penting dalam mengatur masyarakat. Di dalam Kehidupan modern, tentu membutuhkan struktur hukum baru sebagai dasar bagi masyarakat. sebab, Hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini.
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Yang mana Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya agar menurunkan risiko korupsi dan hukum yang tidak dapat dimanipulasi.
Reformasi sejak 1998 membuka lembaran baru dalam penyelenggaran hukum yang ada diindonesia, slogan reformasi tersebut antara lain:
- Demokratisasi, transisi kerezim politik yang lebih demokratis
- Desentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi
Reformasi bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya
Npm 2311011066
Analisis video
Video tersebut menjelaskan bahwa hukum merupakan institusi penting dalam mengatur masyarakat. Di dalam Kehidupan modern, tentu membutuhkan struktur hukum baru sebagai dasar bagi masyarakat. sebab, Hukum modern memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik saat ini.
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Yang mana Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya agar menurunkan risiko korupsi dan hukum yang tidak dapat dimanipulasi.
Reformasi sejak 1998 membuka lembaran baru dalam penyelenggaran hukum yang ada diindonesia, slogan reformasi tersebut antara lain:
- Demokratisasi, transisi kerezim politik yang lebih demokratis
- Desentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi
Reformasi bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya
Zahra Putri Khumairah
2311011084
Manajemen Genap
Dalam video tersebut dijelaskan tentang urgensi hukum modern dalam menghadapi kompleksitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Hukum modern memiliki peran penting dalam ranah sosial politik di banyak negara, termasuk Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses reformasi sejak tahun 1998 membuka era baru dalam pengelolaan hukum di Indonesia, dengan fokus utama pada demokratisasi, desentralisasi, dan pembangunan masyarakat madani. Reformasi ini juga memungkinkan munculnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memainkan peran kritis dalam mengawasi penerapan hukum.
2311011084
Manajemen Genap
Dalam video tersebut dijelaskan tentang urgensi hukum modern dalam menghadapi kompleksitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Hukum modern memiliki peran penting dalam ranah sosial politik di banyak negara, termasuk Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses reformasi sejak tahun 1998 membuka era baru dalam pengelolaan hukum di Indonesia, dengan fokus utama pada demokratisasi, desentralisasi, dan pembangunan masyarakat madani. Reformasi ini juga memungkinkan munculnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memainkan peran kritis dalam mengawasi penerapan hukum.
Putri Nuraini Azzahra
2311011072
Manajemen Genap
S1 Manajemen
Dalam video tersebut dijelaskan tentang urgensi hukum modern dalam menghadapi kompleksitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Hukum modern memiliki peran penting dalam ranah sosial politik di banyak negara, termasuk Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses reformasi sejak tahun 1998 membuka era baru dalam pengelolaan hukum di Indonesia, dengan fokus utama pada demokratisasi, desentralisasi, dan pembangunan masyarakat madani. Reformasi ini juga memungkinkan munculnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memainkan peran kritis dalam mengawasi penerapan hukum.
2311011072
Manajemen Genap
S1 Manajemen
Dalam video tersebut dijelaskan tentang urgensi hukum modern dalam menghadapi kompleksitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Hukum modern memiliki peran penting dalam ranah sosial politik di banyak negara, termasuk Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses reformasi sejak tahun 1998 membuka era baru dalam pengelolaan hukum di Indonesia, dengan fokus utama pada demokratisasi, desentralisasi, dan pembangunan masyarakat madani. Reformasi ini juga memungkinkan munculnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memainkan peran kritis dalam mengawasi penerapan hukum.
Nama : Queen Anggun Maryam
Npm : 2311011054
Kelas : Mnj Genap
Hukum berperan sebagai alat untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Kehidupan modern yang terus berkembang memerlukan struktur hukum baru sebagai landasannya. Hukum modern memainkan peran penting dalam sosial politik, menjadi elemen yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks.
Seperti yang tercantum dalam UUD 1945, "Republik Indonesia adalah negara hukum." Dalam upaya mengintegrasikan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita memerlukan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi rakyatnya. Jika tidak, Indonesia berisiko menjadi tempat bagi para koruptor yang dapat memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum.
Npm : 2311011054
Kelas : Mnj Genap
Hukum berperan sebagai alat untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Kehidupan modern yang terus berkembang memerlukan struktur hukum baru sebagai landasannya. Hukum modern memainkan peran penting dalam sosial politik, menjadi elemen yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks.
Seperti yang tercantum dalam UUD 1945, "Republik Indonesia adalah negara hukum." Dalam upaya mengintegrasikan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita memerlukan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi rakyatnya. Jika tidak, Indonesia berisiko menjadi tempat bagi para koruptor yang dapat memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum.
Nama : Intan Putri Aulia
NPM : 2311011091
Manajemen ganjil
Supremasi hukum
Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Hukum sudah menjadi perintah yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya.
Hukum modern menjadi sosial politik teratas yang penting dan dicari ditengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
Nama: Raffi Daiyan Aqila
Npm: 2311011079
Kelas: S1 Manajemen Ganjil
Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua orang dan lembaga harus mematuhi hukum. Prinsip ini penting untuk keadilan dan pemerintahan yang baik. Dalam era modern, hukum harus berkembang sesuai dengan kemajuan sosial dan teknologi. Indonesia, sebagai negara hukum menurut UUD 1945, perlu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tanpa itu, hukum bisa disalahgunakan oleh koruptor dengan bantuan pengacara. Reformasi 1998 membuka jalan bagi demokratisasi dan desentralisasi, memungkinkan masyarakat mengawasi penegakan hukum. Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI memainkan peran penting dalam pengawasan ini.
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum sangat penting, termasuk peran lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum yang adil.
Npm: 2311011079
Kelas: S1 Manajemen Ganjil
Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua orang dan lembaga harus mematuhi hukum. Prinsip ini penting untuk keadilan dan pemerintahan yang baik. Dalam era modern, hukum harus berkembang sesuai dengan kemajuan sosial dan teknologi. Indonesia, sebagai negara hukum menurut UUD 1945, perlu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tanpa itu, hukum bisa disalahgunakan oleh koruptor dengan bantuan pengacara. Reformasi 1998 membuka jalan bagi demokratisasi dan desentralisasi, memungkinkan masyarakat mengawasi penegakan hukum. Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI memainkan peran penting dalam pengawasan ini.
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum sangat penting, termasuk peran lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum yang adil.
Nama : Masagus Muhammad Al Faridz Rafiq
NPM : 2311011104
Kelas : Genap
Hukum dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur negara dan masyarakat dalam kehidupan modern. Kehidupan sosial politik yang kompleks membutuhkan struktur hukum baru sebagai pondasi bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, yang menekankan pentingnya hukum modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan negara yang sejahtera. Penggunaan hukum yang keliru dapat berdampak buruk bagi negara, termasuk potensi penyalahgunaan oleh koruptor.
Reformasi sejak 1998 telah membawa perubahan dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip reformasi meliputi demokratisasi, desentralisasi, dan peran masyarakat madani dalam mengawasi pelaksanaan hukum melalui lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI. Masyarakat madani memainkan peran penting dalam mengontrol penyelenggaraan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.
NPM : 2311011104
Kelas : Genap
Hukum dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur negara dan masyarakat dalam kehidupan modern. Kehidupan sosial politik yang kompleks membutuhkan struktur hukum baru sebagai pondasi bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, yang menekankan pentingnya hukum modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan negara yang sejahtera. Penggunaan hukum yang keliru dapat berdampak buruk bagi negara, termasuk potensi penyalahgunaan oleh koruptor.
Reformasi sejak 1998 telah membawa perubahan dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip reformasi meliputi demokratisasi, desentralisasi, dan peran masyarakat madani dalam mengawasi pelaksanaan hukum melalui lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI. Masyarakat madani memainkan peran penting dalam mengontrol penyelenggaraan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.
Nama : pinka wianda putri
Npm : 2311011006
Video tersebut menyimpulkan bahwa hukum berperan penting dalam mengatur negara dan masyarakat, serta kehidupan modern memerlukan struktur hukum baru. Hukum modern penting untuk kehidupan sosial politik yang kompleks saat ini.
Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Untuk mencapai tujuan nasional, Indonesia harus menjadi negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, negara bisa menjadi tempat bagi koruptor yang menyalahgunakan hukum.
Kesalahan dalam penegakan hukum, seperti hanya mengikuti teks undang-undang tanpa memahami maknanya, dapat merugikan negara. Reformasi sejak 1998 mendorong perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada:
1. **Demokratisasi**: Peralihan ke sistem politik yang lebih demokratis.
2. **Desentralisasi**: Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah otonom.
Masyarakat madani, melalui LSM seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI, berperan penting dalam mengawasi penegakan hukum.
Npm : 2311011006
Video tersebut menyimpulkan bahwa hukum berperan penting dalam mengatur negara dan masyarakat, serta kehidupan modern memerlukan struktur hukum baru. Hukum modern penting untuk kehidupan sosial politik yang kompleks saat ini.
Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Untuk mencapai tujuan nasional, Indonesia harus menjadi negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak, negara bisa menjadi tempat bagi koruptor yang menyalahgunakan hukum.
Kesalahan dalam penegakan hukum, seperti hanya mengikuti teks undang-undang tanpa memahami maknanya, dapat merugikan negara. Reformasi sejak 1998 mendorong perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada:
1. **Demokratisasi**: Peralihan ke sistem politik yang lebih demokratis.
2. **Desentralisasi**: Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah otonom.
Masyarakat madani, melalui LSM seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI, berperan penting dalam mengawasi penegakan hukum.
Nama:Muhammad Maulan Timur
Npn:2351011032
Kelas:Pkn Genap
Prodi:S1 Manajemen
Supremasi Hukum
Hukum berfungsi mengatur dan menata negara serta masyarakat. Dalam UUD 1945, Indonesia disebut sebagai negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan rakyat.
Reformasi 1998 membawa perubahan besar, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi berarti peralihan ke rezim yang lebih demokratis, sementara desentralisasi memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah.
Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berperan penting dalam mengawasi penegakan hukum.
Intinya, hukum adalah institusi krusial untuk mengatur masyarakat. Hukum yang baik bisa membawa kesejahteraan, sementara penyalahgunaan hukum bisa merusak negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang benar sangat penting. Reformasi 1998 menekankan pada demokratisasi, desentralisasi, dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi hukum.
Npn:2351011032
Kelas:Pkn Genap
Prodi:S1 Manajemen
Supremasi Hukum
Hukum berfungsi mengatur dan menata negara serta masyarakat. Dalam UUD 1945, Indonesia disebut sebagai negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan rakyat.
Reformasi 1998 membawa perubahan besar, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi berarti peralihan ke rezim yang lebih demokratis, sementara desentralisasi memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah.
Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berperan penting dalam mengawasi penegakan hukum.
Intinya, hukum adalah institusi krusial untuk mengatur masyarakat. Hukum yang baik bisa membawa kesejahteraan, sementara penyalahgunaan hukum bisa merusak negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang benar sangat penting. Reformasi 1998 menekankan pada demokratisasi, desentralisasi, dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi hukum.
Nama : adam bagustiawan
NPM : 2311011109
S1 Manajemen
Supremasi hukum
Hukum sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Diperlukan negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang nyaman dan aman Tetapi Tanpa penegakan hukum yang tepat, pemerintahan yang kotor akan merajalela
reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di indonesia. dengan slogan reformasi antara lain :
demoktratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
Desentralisasi : penyerahan kekuasaaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Maka terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NPM : 2311011109
S1 Manajemen
Supremasi hukum
Hukum sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Diperlukan negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang nyaman dan aman Tetapi Tanpa penegakan hukum yang tepat, pemerintahan yang kotor akan merajalela
reformasi 1998 membuka babak baru bagi negara hukum di indonesia. dengan slogan reformasi antara lain :
demoktratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
Desentralisasi : penyerahan kekuasaaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Maka terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NAMA : AHMADI URIP
NPM : 2311011009
KELAS : MANAJEMEN GANJIL
Berdasarkan penjelasan dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dalam berbagai bentuknya dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola negara serta masyarakat. Kehidupan modern dengan segala kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik yang kompleks saat ini.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
NPM : 2311011009
KELAS : MANAJEMEN GANJIL
Berdasarkan penjelasan dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dalam berbagai bentuknya dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola negara serta masyarakat. Kehidupan modern dengan segala kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum modern memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik yang kompleks saat ini.
Sebagaimana di cantumkan pada UUD negara republik Indonesia tahun 1945 “Republik Indonesia adalah negara hukum”, Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempatnya para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.