Nama : Gusyahab Masturin
NPM : 2311011083
Kelas : 2311011083
Prodi n: S1 Manajemen
NPM : 2311011083
Kelas : 2311011083
Prodi n: S1 Manajemen
Kiriman dibuat oleh Gusyahab Masturin
Nama : Gusyahab Masturin
NPM : 2311011083
Kelas : Ganjil
prodi : S 1 Manajemen
NPM : 2311011083
Kelas : Ganjil
prodi : S 1 Manajemen
Nama : Gusyahab Masturin
NPM : 2311011083
Kelas : Ganjil
A. Analisis Isi Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Artikel tersebut menyoroti buruknya kinerja HAM di Indonesia selama tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti reformasi kunci untuk perlindungan HAM dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Hal Positif:
Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
Reformasi sektor keamanan publik sedang berlangsung.
Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Gerakan masyarakat kuat dalam menolak reklamasi dan mempertahankan hak-hak mereka.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya
Demokrasi Indonesia mengakar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal yang menekankan musyawarah dan mufakat. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai religius dalam kehidupan berbangsa.
Pendapat:
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia menghargai nilai-nilai agama, memastikan bahwa kebijakan dan hukum mencerminkan etika dan moralitas yang sejalan dengan kepercayaan mayoritas masyarakat.
C. Praktik Demokrasi Indonesia saat Ini
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Terdapat pembatasan kebebasan berekspresi, kurangnya keadilan dalam penanganan pelanggaran HAM, dan diskriminasi yang masih terjadi.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Melaksanakan Agenda Politik Pribadi
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri menunjukkan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Mereka seharusnya mewakili kepentingan nyata rakyat dan bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan.
E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dalam Konteks HAM
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas rakyat untuk tujuan tidak jelas bertentangan dengan prinsip HAM. Kekuasaan semacam ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi, karena memanfaatkan emosi dan loyalitas rakyat tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan mereka.
Hubungan dengan Konsep HAM:
Kekuasaan kharismatik yang tidak transparan dan akuntabel bertentangan dengan prinsip HAM, yang menekankan perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kebebasan serta kesejahteraan rakyat. Di era demokrasi, HAM harus dijunjung tinggi, dan kekuasaan harus digunakan untuk melindungi, bukan mengeksploitasi rakyat.
NPM : 2311011083
Kelas : Ganjil
A. Analisis Isi Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Artikel tersebut menyoroti buruknya kinerja HAM di Indonesia selama tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti reformasi kunci untuk perlindungan HAM dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Hal Positif:
Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional.
Reformasi sektor keamanan publik sedang berlangsung.
Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Gerakan masyarakat kuat dalam menolak reklamasi dan mempertahankan hak-hak mereka.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya
Demokrasi Indonesia mengakar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal yang menekankan musyawarah dan mufakat. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai religius dalam kehidupan berbangsa.
Pendapat:
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia menghargai nilai-nilai agama, memastikan bahwa kebijakan dan hukum mencerminkan etika dan moralitas yang sejalan dengan kepercayaan mayoritas masyarakat.
C. Praktik Demokrasi Indonesia saat Ini
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Terdapat pembatasan kebebasan berekspresi, kurangnya keadilan dalam penanganan pelanggaran HAM, dan diskriminasi yang masih terjadi.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Melaksanakan Agenda Politik Pribadi
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri menunjukkan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Mereka seharusnya mewakili kepentingan nyata rakyat dan bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan.
E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dalam Konteks HAM
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas rakyat untuk tujuan tidak jelas bertentangan dengan prinsip HAM. Kekuasaan semacam ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi, karena memanfaatkan emosi dan loyalitas rakyat tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan mereka.
Hubungan dengan Konsep HAM:
Kekuasaan kharismatik yang tidak transparan dan akuntabel bertentangan dengan prinsip HAM, yang menekankan perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kebebasan serta kesejahteraan rakyat. Di era demokrasi, HAM harus dijunjung tinggi, dan kekuasaan harus digunakan untuk melindungi, bukan mengeksploitasi rakyat.
Nama : Gusyahab Masturin
NPM : 2311011083
Kelas : Ganjil
Hakikat konsep geopolitik di Indonesia adalah pemanfaatan letak geografis dan potensi wilayah untuk membangun kesatuan dan keutuhan bangsa. Prinsip utama geopolitik Indonesia menekankan penggunaan Pancasila sebagai dasar dalam menentukan kebijakan nasional, yang selaras dengan kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki.
- Kesatuan Wilayah: Mengintegrasikan seluruh kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- Wawasan Nusantara: Pandangan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan pentingnya kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia.
- Ketahanan Nasional: Menggunakan potensi geografis untuk memperkuat ketahanan nasional dalam berbagai aspek.
- Perlindungan dan Kesejahteraan Rakyat: Melindungi hak-hak warga negara dan memastikan kesejahteraan melalui kebijakan yang berbasis pada kondisi geografis Indonesia.
- Kebijakan yang Adil dan Merata: Menentukan kebijakan yang mempertimbangkan distribusi sumber daya secara adil dan merata untuk seluruh wilayah Indonesia.
Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 dan terus menjadi landasan utama dalam pembangunan dan kebijakan nasional Indonesia.
Nama : GUSYAHAB MASTURIN
NPM :2311011083
KELAS :MANAJEMEN GANJIL
Analisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara dalam Kasus Penistaan Agama Ahok
Penegakan hukum dan perlindungan negara dalam kasus
penistaan agama Ahok menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak
berwenang tidak hanya didasari oleh pertimbangan hukum, tetapi juga
oleh tekanan masyarakat. Keputusan ini memiliki risiko, namun pihak yang
terlibat siap menghadapi risiko terburuk. Demonstrasi damai yang
dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah
demonstrasi untuk menuntut Negara agar bekerja secara profesional dan
segera menghukum Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran.
Dalam analisis ini, kita melihat bahwa Ahok, sebagai
Gubernur non-aktif, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan
penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan ini didasari oleh
pertimbangan hukum dan bukan karena tekanan masyarakat. Meskipun
keputusan ini memiliki risiko, pihak yang terlibat siap menghadapi
risiko terburuk.
Dalam konteks ini, perlindungan hukum dan perlindungan
negara sangat penting untuk melindungi warga negara terhadap tindakan
yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan
melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa
warga negaranya. Dalam UUD 1945 Pasal 27, setiap warga negara memiliki
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya.
Dalam analisis ini, kita melihat bahwa keputusan yang
diambil oleh pihak berwenang tidak hanya didasari oleh pertimbangan
hukum, tetapi juga oleh tekanan masyarakat. Keputusan ini memiliki
risiko, namun pihak yang terlibat siap menghadapi risiko terburuk. Dalam
konteks ini, perlindungan hukum dan perlindungan negara sangat penting
untuk melindungi warga negara terhadap tindakan yang dapat mencederai
tatanan hukum.