MKU PKN Manajemen Genap 2024

Nama : Dea Permata Sari

Npm   : 2311011131

Kelas : Ganjil

Prodi  : S1 Manajemen

Analisis isu terkait HAM di Indonesia

Artikel tersebutmembahas buruknya kinerja HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019, menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia pada 10 Desember. Berikut inti poin yang dibahas:

1. Penilaian Umum: Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat banyak pelanggaran HAM, dengan penekanan pada pelanggaran berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. LBH Jakarta juga menyebut mundurnya demokrasi dan munculnya kembali otoritarianisme.

2. Pandangan Usman Hamid (Amnesty International Indonesia):

   - Kemunduran HAM: 2019 dianggap tahun kelam dengan kemacetan agenda HAM dan serangan terhadap pembela HAM.

Masalah Utama:

     - Tidak ada akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan.

     - Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.

     - Diskriminasi gender dan pelanggaran hak perempuan.

     - Kegagalan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

     - Pelanggaran HAM di Papua meningkat.

     - Hukuman kejam seperti vonis mati dan eksekusi di luar pengadilan.

   - Harapan: Ada beberapa langkah reformasi dan ratifikasi perjanjian internasional yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap HAM. Gerakan mahasiswa dan masyarakat juga menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan HAM.

3. Pandangan Asmin Fransiska (Universitas Katolik Atma Jaya):

   - Kritik Umum: Pengadilan HAM belum berhasil mengadili pelanggar HAM.

   - Rekonsiliasi: Penyelesaian pelanggaran masa lalu tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan menciptakan impunitas.

   - Situasi di Papua: Kasus Wasior dan Wamena belum ada kepastian penyelesaian. Masalah di Papua juga mencakup diskriminasi rasial yang tidak diakui pemerintah.

   - Isu Lain: Kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masih menjadi masalah utama yang tertutupi oleh isu pemekaran daerah dan kemerdekaan.

   - Peran Masyarakat Sipil: Penting untuk memastikan pemenuhan HAM dan mengkritisi kebijakan yang tidak berbasis data dan ilmu.

Kesimpulannya, artikel ini menyoroti banyaknya tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM, meskipun ada beberapa langkah positif yang telah diambil.Isu utama termasuk kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan meningkatnya pelanggaran di Papua. Meskipun ada beberapa langkah reformasi dan gerakan masyarakat yang memberikan harapan, penegakan HAM masih memerlukan perbaikan signifikan.

Nama: Nuzha Tunnida

NPM: 2311011032

Kelas: Manajemen Genap

Prodi: S1 Manajemen

Analisis Soal Kasus

"Awan Gelap untuk HAM di Indonesia"

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawaban:

     Isi artikel tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih menghadapi banyak tantangan dan permasalahan. Beberapa poin utama yang diangkat dalam artikel: 

1. Lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja pemerintah terkait HAM masih buruk, terutama dalam penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, dan pembatasan kebebasan sipil. 

2. Terdapat peningkatan pelanggaran HAM seperti diskriminasi gender, pelanggaran hak perempuan, kegagalan mengungkap kebenaran untuk korban pelanggaran masa lalu, serta pelanggaran di Papua yang meningkat tajam. 

3. Namun, terdapat perkembangan positif seperti reformasi kunci dalam perlindungan HAM, supremasi hukum, dan reformasi sektor keamanan, serta munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial. 

     Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah masih adanya upaya dan perjuangan dari berbagai pihak, baik lembaga negara maupun masyarakat sipil, untuk terus memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan, adanya kritik dan evaluasi yang disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan ke depannya. 

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa? 

Jawaban:

     Demokrasi Indonesia memang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang beragam. Prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi salah satu sila dalam Pancasila merupakan cerminan dari budaya gotong royong dan musyawarah yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. 

     Dalam budaya masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan penting seringkali dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi yang menghargai aspirasi dan suara dari berbagai pihak. 

     Sementara itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan bahwa dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, nilai-nilai ketuhanan dan spiritualitas tetap menjadi landasan dan pedoman. Hal ini selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan religius. 

     Meskipun demikian, prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara didasarkan pada satu agama tertentu, melainkan mengakui adanya nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan toleransi yang diajarkan oleh berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia. 

     Dengan demikian, demokrasi Indonesia merupakan perpaduan antara nilai-nilai budaya lokal Indonesia yang khas, seperti musyawarah dan gotong royong, dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan spiritualitas. Kombinasi ini membuat demokrasi Indonesia memiliki warna dan karakter tersendiri yang membedakannya dengan konsep demokrasi di negara lain. 

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 

Jawaban:

     Berdasarkan isi artikel yang disampaikan, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Terdapat beberapa permasalahan yang disoroti dalam artikel, antara lain: 

1. Masih banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terungkap kebenaran dan proses keadilan bagi korban.

2. Adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang.

3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.

4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.

5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung dan meningkat di Papua.

6. Penerapan hukuman kejam seperti vonis mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan. 

     Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, perikemanusiaan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia masih belum sepenuhnya terwujud. 

     Namun demikian, artikel juga menyebutkan adanya upaya reformasi dan perjuangan dari masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. 

     Ke depannya, diperlukan komitmen dan upaya yang lebih kuat dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan praktik demokrasi yang benar-benar sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM secara konsisten. 

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? 

Jawaban:

     Kondisi di mana anggota parlemen yang seharusnya mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat justru lebih memprioritaskan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas merupakan suatu hal yang sangat disayangkan dan tidak dapat dibenarkan. 

     Anggota parlemen terpilih melalui proses demokrasi dengan mandat untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan amanat tersebut dengan integritas dan komitmen yang tinggi. 

     Namun, jika yang terjadi justru sebaliknya, di mana anggota parlemen lebih mementingkan kepentingan politik sempit mereka sendiri atau kelompoknya, maka hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan oleh rakyat. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 

     Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah mengecam keras tindakan anggota parlemen yang mengingkari amanat rakyat. Mereka harus diingatkan bahwa keberadaan mereka di parlemen adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bukan untuk memenuhi ambisi dan kepentingan politik pribadi atau kelompok mereka. Rakyat berhak untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari wakil-wakil mereka di parlemen.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? 

Jawaban: 

     Saya sangat tidak setuju dengan pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang mereka miliki, baik dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka yang tidak jelas. Apalagi jika sampai mengorbankan rakyat sebagai "tumbal" demi tujuan tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

     Pada era demokrasi modern saat ini, seharusnya kekuasaan tidak lagi didasarkan pada kharisma personal atau legitimasi dari tradisi/agama tertentu, melainkan lebih didasarkan pada proses demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pemimpin terpilih seharusnya mendapat mandat dari rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan mengeksploitasi rakyat demi agenda pribadi atau kelompok. 

     Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Menggerakkan rakyat yang rentan untuk menjadi "tumbal" demi tujuan yang tidak jelas adalah pelanggaran terhadap hak-hak dasar seperti hak hidup, hak keamanan, dan hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi. 

     Di era demokrasi modern, penghormatan terhadap hak asasi manusia harusnya menjadi prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Penggunaan kekuasaan kharismatik atau elemen tradisi/agama tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hak-hak rakyat. Justru, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi dan agama seharusnya mendorong penghormatan terhadap martabat dan hak-hak kemanusiaan. 

     Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk kritis dan waspada terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi kekuasaan kharismatik mereka demi kepentingan sempit. Masyarakat harus terus memperjuangkan terwujudnya demokrasi yang sejati, di mana hak-hak rakyat dilindungi dan tidak ada pihak yang dapat mengorbankan rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak beradab.

Nama: Sutriyah

Npm: 2311011076

Kelas: Manajemen Genap

Prodi: S-1 Manajemen

Analisis Kasus II

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab : Menurut pendapat saya mengenai isi artikel tersebut sangat jelas memaparkan pendapat para akademisi mengenai HAM di Indonesia. Analisis yang saya sampaikan adalah penyelesaian berbagai kasus HAM di Indonesia memang masih jauh dari kata 'terselesaikan' kerap kali terjadi kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu yang hingga saat ini terus bergulir. Bahkan, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Hal positif yang saya ambil dari artikel tersebut adalah membuka mata mengenai pelanggaran dan mandeknya penyelesaian HAM di Indonesia dan semestinya dapat diselesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. 

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 

Jawab : Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu salah satu contohnya adalah budaya asli masyarakat Indonesia yaitu demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat, sehingga termuat pula dalam Pancasila. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya para Founding Fathers menginginkan setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang mengakui keberadaan Tuhan (theis), apa pun agamanya.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 

Jawab : Pada dasarnya praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila adalah Selalu didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban. Menghargai hak asasi manusia. Sehingga, praktiknya masih kerap kali terdapat penyimpangan terhadap demokrasi pancasila tersebut, secara statistik indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52. 

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab : Menurut pendapat saya mengenai kondisi tersebut maka terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki dan seharusnya sebagai rakyat kita harus waspada mengenai hal tersebut atau memberikan efek jera untuk tidak memilih anggota parlemen tersebut. 

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab : Menurut pendapat saya yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut karena adanya tujuan terselubung demi mengait suara rakyat dan animo masyarakat yang besar dengan menjadikan tradisi/tokoh/agama sebagai alat mendapatkan suara demi kekuasaan. Maka, hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah ketimpangan antara kepentingan dan kebebasan. 

Nama : Sanrina Ghaisan Aulia
NPM : 2311011090

A. Menurut saya, artikel tersebut menggambarkan situasi yang kurang baik terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat beberapa kondisi negatif seperti kegagalan dalam menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta meningkatnya pelanggaran HAM di Papua. Namun, ada juga beberapa hal positif seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perlindungan HAM, komitmen untuk meratifikasi konvensi HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.

B. Menurut saya, demokrasi Indonesia yang diambil dari adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman yang kaya dan nilai  kebiasaan seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa segala kegiatan dan keputusan dalam negara harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi sesuai dengan ajaran agama dan budaya Indonesia.

C. Mneurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Masih terjadi  banyak konflik yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di berbagai daerah. 

D. Sebagai Mahasiswa tentunya saya sangat menyayangkan hal tersebut karena itu merupakan  tanda adanya kekurangan dalam sistem demokrasi yang ideal. Parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan mewakili suara mereka. Sikap seperti ini tentunya akan menghambat proses demokrasi.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hak asasi manusia dan memastikan bahwa kekuasaan yang mereka miliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka harus bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas atau bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri dan mengancam hak asasi manusia.

Nama : Azalia Ayu Rahmawati

NPM : 2311011016

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? Artikel tersebut berisi kabar terkait HAM di Indonesia yang masih buruk dalam pelaksanaan dan perlindungannya. Dapat dilihat pada mundurnya mutu HAM dengan adanya pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, rasisme, pengadilan terhadap pelanggar HAM yang tidak transparan, serta masalah HAM di Papua yang sampai kini belum ada penyelesaiannya. Hal positif yang masih dapat diambil dari artikel ini yaitu Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa? Dalam demokrasi Indonesia, terdapat pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan yang ada di masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini sejalan dengan budaya dan adat istiadat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai religius dan kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dapat memainkan peran penting dalam membangun kerukunan dan kesatuan di tengah keberagaman. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menghormati dan menjaga hak-hak semua warga negara, termasuk hak beragama dan berkeyakinan, serta memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh negara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki beberapa aspek yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, namun juga menghadapi tantangan dan perlu terus diperbaiki untuk lebih memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers. Terkadang terjadi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain. Selain itu, masih ada tantangan dalam mengatasi isu-isu hak asasi manusia seperti diskriminasi, kekerasan, dan ketimpangan sosial.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Hal tersebut dapat merusak integritas sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ini juga dapat menghasilkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam kebijakan publik, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, seperti melalui partisipasi dalam pemilihan umum, mengawasi kinerja anggota parlemen, dan menyuarakan keprihatinan mereka dengan cara yang legal dan damai. Pengawasan yang ketat terhadap anggota parlemen dan tuntutan akuntabilitas dapat membantu meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, transparansi, integritas, dan penerapan mekanisme anti-korupsi yang kuat dalam sistem politik juga penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mempromosikan praktik yang jujur dan bertanggung jawab di kalangan anggota parlemen.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat mengancam HAM. Manipulasi emosi dan loyalitas dapat mengaburkan persepsi dan mempengaruhi kemampuan individu untuk berpikir kritis, mengekspresikan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses politik dengan bebas. Selain itu, juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan merusak sistem demokrasi. Pemimpin yang mengandalkan kharisma saja tanpa dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Kesadaran akan hak-hak individu, pendidikan, dan partisipasi aktif dalam proses politik dapat membantu masyarakat menjadi penjaga dan advokat hak asasi manusia, serta mencegah manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Nama : Elsya Gusti Lestari

NPM : 2311011014

Kelas : Manajemen Genap

Prodi : S1 Manajemen

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab :

Artikel tersebut membahas tentang kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjelang Hari HAM Sedunia 2019. Artikel ini menyoroti beberapa poin penting yaitu terjadi kemunduran dalam penegakan HAM, seperti minimnya proses hukum untuk pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di Papua. Di tengah situasi yang suram, terdapat beberapa hal positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional, kembalinya gerakan mahasiswa, dan perjuangan masyarakat adat.

Hal positif yang saya dapatkan dari artikel yaitu meningkatkan kesadaran tentang isu HAM di Indonesia, memberikan ruang untuk diskusi dan analisis tentang tantangan HAM, serta memberikan informasi tentang upaya positif untuk memajukan HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Jawab :

Demokrasi Indonesia diwarnai oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Nilai-nilai ini dapat memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai-nilai adat juga dapat disalahgunakan untuk melanggengkan ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi dan mereinterpretasikan nilai-nilai adat agar sesuai dengan prinsip demokrasi modern.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menekankan keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai agama. Hal ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai agama.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab :

Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti korupsi yang merajalela, politik uang yang marak, lemahnya penegakan hukum, dan kesenjangan sosial yang tinggi. Kekurangan ini menyebabkan demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, dan belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab :

Sikap terhadap anggota parlemen yang mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat harus tegas. Masyarakat harus kritis terhadap kinerja mereka dan menuntut pertanggungjawaban. Anggota parlemen yang tidak amanah dapat diberhentikan melalui mekanisme demokrasi, seperti pemilu atau recall.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab :

Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk kebaikan. Memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Di era demokrasi dewasa ini, penting bagi para pemimpin untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, serta melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan.

NAMA: M. Ade Kurniawan

NPM: 2311011037

KELAS: S1 Manajemen Ganjil (A)

A.   Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Isi artikel tersebut mengkritik kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih buruk. Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain:

• Tidak ada proses keadilan untuk pelanggaran HAM masa lalu oleh aparat keamanan.
• Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang berlebihan.
• Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
• Kegagalan mengungkap kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
• Pelanggaran HAM yang meningkat di Papua.
• Penjatuhan hukuman kejam seperti hukuman mati dan tembak di tempat.

Namun, artikel juga menyoroti beberapa perkembangan positif seperti gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, perlawanan masyarakat menolak proyek yang merusak lingkungan, dan upaya pemerintah meratifikasi konvensi HAM internasional.

B.   Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia memang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi semangat musyawarah, gotong royong, dan kebhinekaan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mencerminkan keyakinan bangsa Indonesia akan adanya satu kekuatan  yang mengatur kehidupan. Ini selaras dengan kepercayaan masyarakat adat yang menjunjung tinggi spiritualitas dan penghormatan terhadap alam semesta. Dan selagi individu atau penganut agama mengimpleentasikan agamnya dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan, tentunya demokrasi akan dapat berjalan dengan tenang dan damai.

C.    Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, atau apa yang ingin dicitakan bangsa ini. Berdasarkan pemberitaan pada artikel tersebut, masih terdapat pelanggaran HAM seperti diskriminasi, dan pembatasan kebebasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Oleh karena itu pemerintah perlu lebih konsisten dalam menegakkan HAM dan memperkuat perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, dan juga kita sebagai warga negara befungsi untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, bukan hanya sebagai yang "berisik" saja namun, sebagai pihak yang ikut berkontribusi baik secara langsung, maupun tidak.

D.   Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Tentunya kondisi seperti itu banyak ditemukan di Indonesia, banyak masyarakat kebawah yang dijadikan hanya alat untuk mendongkrak suara rakyat, namun dalam implementasiannya malah memprioritaskan kepentingan politik nya sendiri. Kondisi di mana anggota parlemen mengabaikan suara rakyat dan memprioritaskan agenda politik sendiri sangat disayangkan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Mereka seharusnya menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk membuat Indonesia lebih baik lagi diperlukan lah SDM yang berkualitas, dan dapat memegang amanah yang sudah dititipkan oleh rakyat, para anggota legislatif uga harus mendapatkan pengawasan ketat dan untuk masuk ke situ diperlukan spesifikasi tertentu, agar penyelenggaran pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya.

E.    Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik dari tradisi atau agama tidak boleh menyalahgunakan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan. Ini bertentangan dengan prinsip HAM yang mempertahankan martabat dan kebebasan setiap orang. Dalam demokrasi kontemporer, setiap orang harus dihargai atas hak mereka untuk memilih sendiri tanpa dipaksa atau dipengaruhi. Kekuasaan kharismatik harus memberdayakan rakyat, bukan menjadikan mereka alat untuk kepentingan pribadi.

Nama : Keyla Shafira Az-zahra 

NPM  : 2311011041

Kelas  : Manajemen Ganjil 

Prodi  : S1 Manajemen

ANALISIS KASUS 

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab:

Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang menunjukkan beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa isu yang disorot antara lain adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Namun, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara.

Dari segi penegakan HAM, artikel ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan menyebutkan berbagai kasus pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan, pembaca dapat memahami betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.

Apabila dianalisis lebih lanjut, artikel ini memberikan gambaran yang seimbang antara tantangan dan perkembangan positif dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal ini memberikan pemahaman yang jelas bahwa meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi, ada juga langkah-langkah positif yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.

Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya ambil adalah adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi dan aktifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan tanda-tanda bahwa masyarakat Indonesia tidak pasif terhadap isu HAM. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga menjadi hal positif yang dapat diperhatikan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 

Jawab : 

Demokrasi Indonesia memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di negara ini. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keberagaman, toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia, memperkuat keragaman dan inklusivitas dalam sistem demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tata kelola negara yang berkeadilan dan berkeadaban.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab :

Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem demokratisnya, seperti adanya amandemen UUD NRI 1945 dan pengembangan lembaga perwakilan rakyat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa contoh tantangan tersebut adalah:

• Keterbatasan fungsi lembaga perwakilan rakyat: Meskipun fungsi lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPD telah diperluas, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan kekuasaan mereka. Misalnya, beberapa anggota DPR telah terlibat dalam skandal korupsi, yang dapat mengganggu keberlangsungan demokrasi yang seimbang.
• Keterbatasan partisipasi rakyat: Meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Misalnya, beberapa daerah di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses informasi dan keterbatasan dalam mengembangkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
• Kurangnya keadilan sosial: Meskipun demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan fasilitas, yang dapat mengganggu kesempatan dan kesejahteraan mereka.
• Kurangnya toleransi dalam keberagaman: Meskipun demokrasi Pancasila mengakui keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, beberapa kasus diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas masih terjadi di Indonesia, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.

Dengan demikian, Indonesia perlu meningkatkan kualitas demokrasinya dengan meningkatkan fungsi lembaga perwakilan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan keadilan sosial, dan meningkatkan toleransi dan keberagaman.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab:

Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota Parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan dan keterwakilan rakyat. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, jika penerapannya sering kali tidak sesuai, maka ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Seharusnya hal seperti ini bisa lebih di minimalisir, karena anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab:

Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dalam tujuan politik yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat merugikan hak asasi manusia. Dalam demokrasi saat ini, hal ini mencerminkan ketidakadilan, ketidaktransparanan, dan pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan politik yang tidak jelas seringkali melibatkan manipulasi opini publik, pembatasan kebebasan berpendapat, intimidasi terhadap oposisi, dan bahkan penindasan terhadap mereka yang berbeda pendapat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mendorong partisipasi aktif, penghargaan terhadap pluralisme, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan demokrasi saat ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.

Nama: Florence Irene Desvita Tampubolon

NPM: 2311011071

Kelas: Ganjil

Prodi: S1 Manajemen

Analisis Kasus

A. Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Berdasarkan Artikel

Artikel tersebut mengungkapkan bahwa kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih jauh dari ideal. Ada beberapa poin utama yang menjadi sorotan:

1. Kegagalan dalam Menangani Pelanggaran HAM Masa Lalu. Pemerintah belum berhasil menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti pelanggaran di Papua.
2. Pembatasan Kebebasan Sipil. Terjadi pengekangan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, yang diiringi oleh tindakan represif terhadap pembela HAM.
3. Diskriminasi Berbasis Gender dan Ras. Perempuan dan masyarakat Papua mengalami diskriminasi yang mendalam, dengan pemerintah kurang tanggap terhadap isu-isu ini.

Namun, artikel juga menyebut beberapa perkembangan positif yaitu Gerakan Sosial yang Kuat. Ada kebangkitan gerakan mahasiswa dan masyarakat dalam menentang kebijakan yang dianggap merugikan hak asasi manusia.

B. Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya Asli

Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah untuk mufakat, yang merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Prinsip ini mencerminkan keharmonisan dan kerja sama yang diutamakan dalam masyarakat Indonesia.

Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa: Prinsip ini menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila. Demokrasi di Indonesia tidak hanya mengedepankan hak-hak individu tetapi juga moralitas dan spiritualitas yang sejalan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini dan Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945

Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Meskipun prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan pemilihan umum telah diterapkan, masih ada banyak kasus di mana hak asasi manusia tidak dijunjung tinggi. Hal ini tampak dari pengekangan kebebasan berpendapat, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu, dan tindakan represif terhadap aktivis.

D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Melaksanakan Agenda Politik Mereka Sendiri

Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, ini menunjukkan adanya masalah serius dalam representasi politik. Sikap yang seharusnya diambil adalah:

1. Kritik Konstruktif. Masyarakat dan media harus terus mengawasi dan mengkritisi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
2. Advokasi. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik.
3. Partisipasi Aktif. Masyarakat harus lebih aktif terlibat dalam proses politik untuk memastikan kepentingan mereka benar-benar diwakili.

E. Pendapat Mengenai Kekuasaan Kharismatik dan Penggerakan Loyalitas Rakyat

Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat menimbulkan bahaya bagi stabilitas demokrasi dan HAM. Hal ini berhubungan dengan konsep HAM dalam beberapa cara:

1. Pemimpin kharismatik yang mengeksploitasi rakyat untuk tujuan pribadi atau kelompok dapat menyebabkan pelanggaran HAM, karena keputusan mereka sering tidak berdasarkan kepentingan umum.
2. Menggerakkan loyalitas tanpa kritik dapat mengarah pada tindakan yang merugikan masyarakat luas, seperti konflik dan kekerasan.

Oleh karena itu, penting untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang HAM dan demokrasi di kalangan masyarakat, serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat harus didorong untuk kritis terhadap pemimpin mereka dan menjaga hak-hak serta kebebasan mereka dengan aktif terlibat dalam proses demokrasi.

Nama : Ariva Mutiara Dewi

NPM : 2311011073

Program Studi : S1 Manajemen (Ganjil)

A. Kasus tersebut menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan, ditandai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan kemunduran dalam isu hak asasi manusia. Ada beberapa persoalan penting, yaitu kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kurangnya investigasi terhadap pelanggaran HAM di masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penggunaan hukuman yang brutal. Namun, artikel tersebut juga menyebutkan beberapa langkah positif, seperti ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa ke kontrol sosial.

B. Budaya dan adat istiadat Indonesia mempunyai nilai-nilai yang menghargai keberagaman, konsensus, dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan demokrasi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan

 Sila Pancasila tentang “iman kepada Tuhan Yang Maha Esa” menekankan kehadiran Tuhan sebagai landasan moralitas dan keadilan dalam praktik demokrasi. Hal ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia diharapkan berlandaskan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

C. Penerapan demokrasi di Indonesia  masih menghadapi tantangan dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas-jelas menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun penerapannya masih belum konsisten. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dan semakin terbatasnya ruang lingkup kebebasan sipil  menunjukkan kurangnya konsistensi terhadap prinsip-prinsip tersebut. 

D. Sikap saya terhadap situasi dimana anggota parlemen  mengatasnamakan suara rakyat sambil menjalankan agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan  masyarakat setempat yang sebenarnya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat nilai-nilai demokrasi rakyat. Pejabat negara tidak hanya harus mengejar tujuan politik pribadi, tetapi juga lebih menekankan kepentingan rakyat. Situasi ini dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.

E. Pejabat yang memiliki hak istimewa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menggunakan kekuatan tersebut demi kebaikan. Mengeksploitasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Di era demokrasi saat ini, penting bagi pemimpin untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

nama : angel lola agustina

npm : 2351011010

kelas : manajemen gnp 

Dalam artikel tersebut, disoroti bahwa kinerja Indonesia dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019 masih dianggap buruk oleh beberapa lembaga, seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Beberapa temuan yang menjadi sorotan antara lain adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran HAM di Papua. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, terdapat pemikiran bahwa demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dengan kembalinya rezim otoritarian sebagai ancaman nyata. Selain itu, masalah-masalah seperti rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua, dan isu rasisme juga menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam menjaga prinsip-prinsip HAM, serta masih terdapat ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam konteks nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, terdapat kekhawatiran bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa belum sepenuhnya tercermin dalam praktik demokrasi saat ini. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian praktik demokrasi dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta kurangnya penegakan nilai hak asasi manusia.

Dalam melihat kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara representasi politik dan kepentingan masyarakat yang seharusnya diwakili oleh para anggota parlemen. Sikap ini menimbulkan pertanyaan akan keberpihakan anggota parlemen terhadap kepentingan rakyat, serta mempertanyakan validitas demokrasi dalam mewakili suara rakyat.

Terakhir, terdapat kekhawatiran akan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang mampu menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan konsep hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, di mana pihak-pihak berkuasa tersebut dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah tanpa memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Secara keseluruhan, artikel tersebut menyoroti tantangan dalam penegakan HAM.

Nama : Nazwa Gusni Ramadhina

NPM : 2351011023

Kelas : Manajemen Ganjil

S1 Manajemen

Artikel tersebut membahas buruknya kondisi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia di tahun 2019, dengan banyak pelanggaran HAM yang telah terjadi. Terdapat beberapa isu utama yang dapat disoroti yakni penerapan hukuman yang kejam, kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, diskriminasi gender, pembatasan, kegagalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, kebebasan berekspresi dan beragama, dan pelanggaran HAM di Papua. Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan terutama dalam hal perlindungan HAM, dan juga nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia juga berperan dalam demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa perlu diperkuat dalam praktiknya. Ada beberapa upaya dari pemerintah untuk menangani isu-isu HAM, tantangan besar masih membayangi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Keberlanjutan masalah-masalah ini menuntut perhatian dan aksi yang lebih efektif dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi penghormatan hak asasi manusia. Sikap terhadap anggota parlemen yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat juga perlu disoroti, diberikan peringatan terhadap pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik hanya untuk tujuan yang tidak jelas dalam konteks HAM pada era demokrasi disaat ini. 

Kita juga perlu menyadari dan membantu mengatasi Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesi dengan : 

1. Pendidikan dan Kesadaran HAM: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia (HAM) melalui program pendidikan yang menyampaikan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak individu.
2. Penegakan Hukum yang Adil: Membentuk lembaga penegakan hukum yang independen, profesional, dan bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran HAM secara adil dan tegas.
3. Perlindungan Saksi dan Korban: Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM agar mereka merasa aman untuk memberikan keterangan dan melaporkan kasus.
4. Dialog Antar Kelompok: Mendorong dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, LSM, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi pelanggaran HAM.
5. Pemberantasan Diskriminasi: Melakukan kampanye pemberantasan diskriminasi berbasis ras, agama, suku, gender, atau orientasi seksual melalui pendidikan dan advokasi.
6. Pemantauan Pelanggaran HAM: Membentuk lembaga pemantau yang independen untuk memonitor situasi HAM di Indonesia serta melakukan investigasi atas laporan pelanggaran.
7. Kerja Sama Internasional: Melakukan kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNESCO, UNHCHR, dan ICRC dalam upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Indonesia.
8. Penegakan Aturan Internasional: Menyertakan Indonesia dalam perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia serta memastikan penerapan aturan-aturan tersebut secara efektif di tingkat nasional.
9. Reformasi Hukum: Melakukan reformasi hukum nasional agar sesuai dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia

Nama: Rahma Aulia Putri

NPM: 2311011080

Kelas: Genap

Prodi: S1-Manajemen

A.    Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Menurut saya, artikel tersebut membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan fokus pada tahun 2019 yang dianggap sebagai tahun yang buruk dalam penegakan HAM di Indonesia. Artikel tersebut mencatat bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, termasuk mengatasi pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Dalam artikel tersebut, beberapa pakar mengomentari situasi HAM di Indonesia dan menyoroti beberapa hal yang perlu diperbaiki. Mereka menyoroti bahwa tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, serta kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Namun, artikel tersebut juga menyoroti beberapa hal yang positif, seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penegakan HAM. Mereka juga menyoroti bahwa Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masih terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.

B.    Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Menurut saya tentang demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah bahwa demokrasi Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan demokrasi di negara lain. Demokrasi Indonesia, yang dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem politik dan kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat dan politik. Dalam praktiknya, prinsip ini mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam proses politik.

C.    Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dan permasalahan yang mempengaruhi kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia. Untuk meningkatkan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai hak asasi manusia, diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kebebasan berekspresi, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi dan akuntabilitas.

D.  Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.Dalam demokrasi, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili kepentingan rakyat dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun, jika mereka mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk korupsi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Manurut saya, mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.Dalam demokrasi, kekuasaan harus dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, tetapi jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk memanipulasi rakyat, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Nama : Naufal Fadhil Ramadhan

NPM : 2311011117

Kelas : MNJ Ganjil

Nama : Agustin Dwi Rahayu 

NPM : 2311011093

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

HAM di Indonesia masih sangat lemah, terdapat banyak pelanggaran yang tidak di adili secara serius, Pemerintah masih kurang memiliki rasa peduli terdapat pelanggaran ham yang terjadi. Hal positif yang saya dapatkan yauda, hendaklah kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mengubah sistem peradilan HAM menjadi sistem yang seadil-adilnya.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 

Diambil dari nilai-nilai budaya di Indonesia, demokrasi sangatlah dijunjung tinggi, hasil keputusan dari demokrasi adalah keputusan yang seadil-adilnya karena telah melewati musyawarah bersama. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa sekarang ini kurang di dalami oleh anak bangsa, banyak orang-orang di sekitar kita yang menganggap agama itu tidak penting.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 

Beberapa praktik demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan Pancasila, namun masi banyak juga kekurangan yang ada, seperti mudahnya sistem peradilan untuk disogok dan kurang empati dari oknum itu sendiri, ham pun sering tidak diliat dalam praktik demokrasi di Indonesia, semua dilihat dari materinya.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Saya merasa sangat kecewa, seharusnya mereka sebagai perwakilan rakyat menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan tugasnya, mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, sekarang perwakilan rakyat hanya berisi omong-omong saja tanpa adanya bukti mensejahterakan rakyat.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Oknum yang memiliki kuasa hendaklah menjalankan tugasnya dengan baik, mengedepankan kepentingan bersama, menghormati adanya HAM itu sendiri, karena tujuan awal nya adalah mensejahterakan kehidupan rakyat.

Nama: Nabela Agista Josi

NPM: 2311011125

Kelas: Manajemen Ganjil

Prodi: S1 Manajemen 

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019 sebagai periode yang suram, dengan banyak tantangan dan hambatan yang masih ada. Namun, di sisi lain, juga dicatat beberapa kemajuan yang memberikan harapan. Isu dalam artikel tersebut berupa pemerintah yang dinilai gagal dalam mengadili pelanggaran HAM berat masa lalu dan menegakkan keadilan bagi korban. Selain itu, adanya pembatasan pada kebebasan berpendapat dan beragama, deskriminasi gender, serta adanya rasisme dan ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam memperjuangkan HAM, serta langkah-langkah reformasi yang sedang berlangsung.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa? 

Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal yang beragam. Konsep seperti gotong royong mencerminkan semangat kerjasama dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi dasar dalam praktik demokrasi di negara ini. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Sila pertama Pancasila, menunjukkan pengaruh nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Prinsip ini menekankan pentingnya etika dan moral dalam pemerintahan serta menjaga kesatuan dan integritas nasional dalam keberagaman agama dan budaya. Implementasi prinsip ini mencakup upaya untuk mengimbangi pengaruh nilai keagamaan dalam kebijakan publik dengan menghormati pluralisme dan hak-hak individu.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 

Dapat dikatakan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Masih banyak kasus korupsi, kesenjangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak sekali pelanggaran yang kasusnya dimenangkan oleh orang yang berkuasa. Maka dari itu, penting sekali untuk menjadi generasi Pancasila yang mampu mengimplementasikan sila Pancasila dan UUD NRI 1945.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Kita harus mampu menyuarakan bahwa kepentingan masyarakat yang harus dilaksanakan. Karena, seharusnya anggota parlemen harus mewakili dan memprioritaskan kepentingan rakyat yang telah memilih mereka dibandingkan dengan kemauan pribadi atau golongan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara tindakan mereka dan kepentingan rakyat, ini bisa merusak kepercayaan serta mengurangi efektivitas demokrasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi warga negara untuk aktif dalam proses politik untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mewakili suara rakyat.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kepemimpinan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa mempengaruhi emosi dan loyalitas rakyat secara mendalam. Namun, jika kepemimpinan ini digunakan untuk menggerakkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas dan mengorbankan hak-hak mereka, hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Demokrasi memerlukan transparansi dan partisipasi rakyat untuk memastikan bahwa kepemimpinan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan tetap menghormati hak setiap individu.

Nama : Anggela Kurnia Ilmi

Npm : 2311011048

A. Menurut saya, artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang kurang baik. Ada beberapa kondisi negatif seperti kegagalan menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Namun, terdapat juga beberapa aspek positif seperti upaya reformasi yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perlindungan HAM, komitmen untuk meratifikasi konvensi HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.

B. Menurut saya, demokrasi Indonesia yang diambil dari adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman yang kaya dan nilai-nilai seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan mengandung makna bahwa segala kegiatan dan keputusan dalam negara harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi sesuai dengan ajaran agama dan budaya Indonesia.

C. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum sepenuhnya menghormati nilai hak asasi manusia. Masih banyak terjadi konflik yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di berbagai daerah.

D. Sebagai mahasiswa, saya sangat menyayangkan hal tersebut karena itu menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem demokrasi yang ideal. Parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan mewakili suara mereka. Sikap seperti ini tentunya akan menghambat proses demokrasi.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hak asasi manusia dan memastikan bahwa kekuasaan yang mereka miliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka harus bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas atau bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri dan mengancam hak asasi manusia.

Rista Dwi Febriana

2311011126

A. Isi artikel tersebut membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan fokus pada tahun 2019 serta menampilkan pendapat beberapa pakar dan lembaga tentang kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun tersebut serta menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam menegakkan HAM, terutama dalam menghadapi pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA. Namun, artikel ini juga menampilkan beberapa harapan, seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara dan perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka.

Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah bahwa Indonesia masih terus berkomitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.

B. Analisis tentang demokrasi Indonesia dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakatnya menunjukkan bahwa demokrasi dalam konteks Indonesia sering kali diwarnai oleh prinsip-prinsip kebhinekaan dan kebersamaan. Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan agama, menempatkan pentingnya toleransi, musyawarah, dan gotong royong sebagai nilai-nilai yang mendasari sistem demokrasi di negara ini.

Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan upaya untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan moralitas yang tinggi. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini dijalankan dengan memperhatikan kebebasan beragama dan kepercayaan serta tanpa diskriminasi terhadap minoritas agama atau kelompok tertentu.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun secara konstitusional Indonesia telah mengakui prinsip-prinsip demokrasi, namun implementasinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

D. Saya tidak setuju dengan sikap para anggota parlemen yang seperti itu karena penting bagi anggota parlemen untuk selalu berpegang pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka juga harus mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan kepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu.

E. Hubungan antara kekuasaan kharismatik dan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini menjadi sangat penting. Para pemimpin atau tokoh yang memiliki kekuasaan kharismatik harus diingatkan akan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tersebut tidak melanggar hak-hak asasi manusia, dan bahwa keputusan dan tindakan mereka diarahkan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara.

Zahra Putri Khumairah

2311011084 

Manajemen Genap 

A. Artikel tersebut menggambarkan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, termasuk pelanggaran berat, diskriminasi gender, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Namun, ada perkembangan positif seperti reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, menunjukkan kesadaran untuk perbaikan.

B. Demokrasi Indonesia mencerminkan keberagaman dan prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang seharusnya mempromosikan penghormatan terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam proses demokrasi, tetapi juga memerlukan keseimbangan dengan prinsip kebebasan beragama dan toleransi.

C. Praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM, dengan kasus-kasus di mana kepentingan politik elit bisa melanggar prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Sikap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri bisa merusak integritas demokrasi, menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat.

E. Pihak-pihak dengan kekuasaan harus bertanggung jawab dalam menggunakan pengaruh mereka demi kesejahteraan bersama, dengan mematuhi prinsip-prinsip HAM. Perlunya kontrol dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan semacam itu.

Nama: Uliya Armina Maulidani
NPM: 2351011013
Kelas: Manajemen Ganjil

A. Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Ditandai dengan masih terjadinya pelanggaran HAM, lemahnya penegakan hukum dan pembatasan kebebasan.
Terjadi banyak pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu, diskriminasi gender, pelanggaran hak-hak perempuan, pelanggaran HAM di Papua masih terus terjadi dan bahkan meningkat tajam, serta proses hukum yang berjalan lamban.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa hal positif yang dapat kita lihat, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dari pemerintah, juga gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang dalam penegakan HAM.


B. Demokrasi Indonesia bersumber dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan menjunjung tinggi suara rakyat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai agama. Hal ini sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sempurna, karena belum sepenuhnya desuai dengan Dasar Negara dan UUD 1945. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti: Korupsi, ketidakadilan, politik identitas, hoaks dan ujaran kebencian. Hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM, dan menyebabkan belum tercapainya keadilan dan persatuan bagi seluruh masyarakat.

D. Menurut saya, apabila anggota parlemen yang melawan kepentingan rakyat dan mementingkan urusan pribadi adalah suatu bentuk penghianatan atas mandat yang telah didapat dari rakyat . Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan umum, bukan kepentingan mereka sendiri. Hal tersebut yang memicu rusaknya demokrasi dan akan menghilangkan kepercayaan rakyat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama dan menggunakannya untuk memanipulasi rakyat demi kepentingan pribadi adalah tindakan yang tidak bermoral, yang tentu saja melangar HAM. Dalam demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan dan berhak untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat harus diadili untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM dikemudian hari.

Nama : Bulan Mangestuty Wijaya

NPM : 2351011025 

Kelas : Manajemen Ganjil

Jawab Analisis soal 

1. Artikel berisi tentangan keadaan penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019 yang dinilai kurang baik oleh beberapa lembaga. 

Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat berbagai isu, termasuk pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang belum terselesaikan, konflik SDA, serta kemunduran demokrasi.

Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menyebutkan berbagai pelanggaran HAM, seperti pelanggaran Papua, Akuntabilitas aparat keamanan, diskriminasi gender, dll. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang masih aktif dalam memperjuangkan hak mereka. Berdasarkan isi tersebut menunjukkan bahwa meski terdapat langkah positif namun penegakan HAM di Indonesia masih mengalami banyak tantangan.

Hal positif yang saya dapatkan adalah menjadi lebih aware akan apa yang sedang terjadi di Indonesia akan HAM.

2. Demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai adat istiadat dan budaya. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Pancasila dan tradisi masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan, kerjasama, dll. 

Prinsip demokrasi yang berketuhanan mencerminkan kepercayaaan bahwa semua perbuatan politik dan pemerintah harus berdasarkan moralitas yang tinggi dan rasa keadilan yang berasal dari kepercayaan pada Tuhan

3. Keselarasan dengan Pancasila dan UUD 1945:

Secara teoritis, praktik demokrasi di Indonesia seharusnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang menekankan pada keadilan sosial, demokrasi, dan penghargaan terhadap HAM. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini. Pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan ketidakadilan hukum menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.*

4. Sikap terhadap Parlemen:

Kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat adalah sangat mengecewakan dan merusak kepercayaan publik. Parlemen seharusnya menjadi representasi suara rakyat dan bekerja untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat.

5. Kekuasaan Kharismatik dan HAM:

Pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah ancaman serius terhadap HAM. Ini sering mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, karena rakyat dipaksa untuk mengikuti agenda yang tidak mereka pahami sepenuhnya atau yang bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri. Di era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, sehingga tidak ada individu atau kelompok yang disalahgunakan atau diperlakukan tidak adil.

Hubungan dengan HAM:

Kekuasaan kharismatik yang disalahgunakan bertentangan dengan konsep HAM, yang menekankan pada penghargaan terhadap martabat dan kebebasan setiap individu. Penting bagi masyarakat untuk kritis terhadap bentuk-bentuk kekuasaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta memastikan bahwa hak asasi semua individu dihormati dan dilindungi dalam semua situasi.