Nama : inez argya ardhani
Npm : 2311011095
kelas : manajemen ganjil

1. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa pentingnya kesadaran akan risiko penularan Covid-19 dalam kegiatan unjuk rasa, serta perlunya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir penyebaran virus. Hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan publik dalam menyampaikan aspirasi.
2. Mengemukakan pendapat di tempat umum adalah hak yang dilindungi, namun tidak dibenarkan merusak fasilitas umum atau melanggar hukum. Cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19 adalah melalui dialog, petisi online, diskusi daring, atau pertemuan virtual lainnya yang aman dan mematuhi protokol kesehatan.
3. Solusi untuk permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh adalah dengan menciptakan dialog yang konstruktif dan inklusif antara kedua pihak, serta melibatkan pemerintah sebagai mediator. Penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua pihak dihormati dan seimbang melalui penegakan hukum yang adil dan transparan.
4. Untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, diperlukan perbaikan dalam hal penegakan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan. Pendidikan tentang hak dan kewajiban juga perlu ditingkatkan, serta perlunya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang mencerminkan kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan keselarasan dalam konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

NAMA : INEZ ARGYA ARDHANI
NPM : 2311011095
kelas : manajemen ganjil

Nama : inez argya ardhani
Npm : 2311011095
kelas : S1 manajemen ganjil

inez argya ardhani
2311011095

Kelebihan dari artikel "Perkembangan Konstitusi di Indonesia" oleh M. Agus Santoso adalah menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang evolusi konstitusi Indonesia dari UUD 1945 hingga amandemen keempat. Penjelasannya mencakup berbagai periode sejarah, bentuk negara, dan konstitusi yang berlaku pada masa itu. Artikel ini juga mengadopsi pendekatan analitis dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan struktur artikel yang sistematis memudahkan pembaca untuk memahami poin-poin utama. Selain itu, artikel ini didukung oleh referensi yang lengkap, menunjukkan pengetahuan mendalam penulis tentang topik tersebut.

Namun, artikel ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Pertama, fokus artikel lebih condong pada aspek hukum daripada dampak politik dari perubahan konstitusi, sehingga kurang mendalami peran aktor politik dan partai politik dalam proses amandemen konstitusi. Kedua, artikel bisa diperkaya dengan menyertakan contoh-contoh konkret, seperti kasus atau peristiwa sejarah yang relevan, untuk memberikan ilustrasi yang lebih kuat. Terakhir, membandingkan proses amandemen, bentuk negara, dan sistem ketatanegaraan dengan negara lain dapat menambah nilai tambah bagi artikel ini, memberikan perspektif yang lebih luas bagi pembaca.

Dengan melakukan perbaikan atas kekurangan tersebut, artikel ini memiliki potensi untuk menjadi sumber informasi yang lebih lengkap dan bernilai bagi pembaca yang ingin memahami perkembangan konstitusi di Indonesia secara mendalam.

inez argya ardhani
2311011095

Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Pertama-tama, konstitusi menetapkan dasar-dasar hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 merupakan konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak warga negara, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Keberadaan konstitusi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan menjaga hak-hak individu.

Selain itu, konstitusi juga berperan sebagai panduan dalam pembentukan undang-undang, kebijakan publik, dan penetapan aturan-aturan lainnya. Dengan adanya konstitusi, setiap tindakan pemerintah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum di dalamnya, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, konstitusi juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Ini penting untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu pihak dan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat.

Secara keseluruhan, konstitusi merupakan landasan hukum yang memastikan berlangsungnya tata kelola negara yang baik, demokratis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi sangatlah penting bagi negara Indonesia dalam menjaga stabilitas, kedaulatan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.