MKU PKN Manajemen Genap 2024

NAMA : Nazwa Gusni Ramadhina 

NPM : 2351011023 

KELAS : Manajemen Ganjil

1. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa pentingnya kesadaran akan adanya risiko dari penularan virus Covid-19 di dalam kegiatan unjuk rasa maupun hal hal yang melibatkan orang banyak dan berkerumun. Maka dari itu perlunya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir penyebaran virus. Hal positif yang bisa diambil adalah Adanya upaya mahasiswa yang ikut menyuarakan aspirasi dan ketidakpuasan mereka terhadap suatu isu. Hal ini menunjukkan semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh para mahasiswa meski mereka tahu resiko yang mereka dapat sangat berbahaya.
2. Cara penyampaian aspirasi yang merusak fasilitas umum tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut melanggar hak dan kepentingan orang lain. Terdapat cara-cara yang lebih konstruktif untuk menyampaikan pendapat, seperti dengan cara yang tertib, tetap fokus pada tujuan utama yaitu menyampaikan aspirasi dan tidak mudah diadu domba, bisa juga melalui dialog, demonstrasi damai, atau saluran resmi lainnya. 
3. Terkait dengan permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh, solusi yang menurut daya dapat dipertimbangkan adalah :

• Menciptakan dialog yang konstruktif dan saling memahami antara kedua belah pihak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing.
• Mengupayakan adanya aturan dan kebijakan yang adil dan seimbang, yang melindungi hak-hak buruh tanpa menghambat kemajuan usaha.
• Mendorong peningkatan kesejahteraan buruh melalui skema upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman.
• Memfasilitasi mediasi dan negosiasi antara pengusaha dan buruh untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.                                       4. Dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, hal-hal yang menurut saya perlu diperbaiki adalah:

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
• Memperkuat penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
• Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik.
• Memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
• Memperkuat mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat tercipta kehidupan yang harmonis antara negara dan warga negara, serta antara berbagai kelompok masyarakat.

Nama : Gusyahab Masturin

NPM : 2311011083

1. Berita tersebut memberitakan bahwa 123 mahasiswa dilaporkan positif COVID-19 setelah mengikuti demonstrasi menolak UU Cipta Kerja pada Oktober 2020. Isi berita ini mencerminkan dampak dari aktivitas massa selama pandemi, yang dapat memicu penyebaran virus.

Adapun dari  kejadian ini, terdapat hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran bahwa protes dan demonstrasi di tengah pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Kesadaran akan pentingnya melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyebaran virus merupakan pembelajaran yang dapat diperoleh.

2. Aspirasi yang Baik tentu harus dilakukan jangan Demonstrasi yang merusak fasilitas umum tidaklah menjadi tindakan yang baik, meskipun tujuannya adalah untuk menyampaikan pendapat. Cara yang lebih baik adalah dengan melakukan demonstrasi secara damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ada alternatif lain untuk menyalurkan aspirasi, seperti mengajukan petisi, melakukan dialog dengan pihak terkait, atau mengikuti proses hukum yang ada.

3. Solusi untuk Benturan Kepentingan Pengusaha dan Buruh:

   Solusi untuk benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh adalah dengan menciptakan dialog dan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Perlindungan terhadap hak buruh harus dijamin, namun juga mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dan investasi pengusaha. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator dan penegak aturan yang adil bagi semua pihak.

4. Perbaikan dalam Menjunjung Tinggi Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara:

Untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain:

   - Pendidikan yang lebih baik tentang hak dan kewajiban warga negara.

   - Penguatan lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan bagi semua.

   - Transparansi dalam penyelenggaraan negara, termasuk pengelolaan keuangan negara.

   - Memastikan adanya kesetaraan akses terhadap layanan publik bagi seluruh warga negara.

   - Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat hidup harmoni, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, dan menjalankan tugas serta haknya dengan seimbang.

Nama: Nabela Agista Josi

NPM: 2311011125

Kelas: Manajemen Ganjil 

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?

Berita tersebut membahas mengenai konsekuensi dari unjuk rasa di masa pandemi, yaitu penyebaran virus corona di antara para demonstran, khususnya mahasiswa. Terbitnya UU Cipta Kerja berpotensi memperburuk upaya pengendalian penularan virus corona di masyarakat. Tetapi hal ini menjadi ironi ketika pemerintah meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dari berita tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran dan tanggung jawab beberapa pihak dalam menghadapi pandemi. Pertama, adanya imbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada mahasiswa untuk tidak ikut serta dalam unjuk rasa guna mencegah penyebaran COVID-19 menunjukkan upaya pencegahan penularan di kalangan pendidikan. Kedua, respons cepat dari Satgas Penanganan COVID-19 dalam melacak dan melaporkan kasus positif di kalangan demonstran mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus. Terakhir, imbauan dari pakar epidemiologi untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas publik menunjukkan pentingnya kesadaran kolektif dalam memutus mata rantai penyebaran.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?

Menyampaikan pendapat di tempat umum merupakan hak setiap warga negara seperti yang tercantum dalam UUD NRI 1945 pasal 28E (3), tetapi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Merusak fasilitas umum saat demonstrasi ialah tindakan yang salah, karena merugikan masyarakat (karena itu merupakan fasilitas umum) dan mengganggu ketertiban umum. Di tengah pandemi COVID-19, cara yang lebih baik untuk menyalurkan aspirasi adalah melalui daring, seperti diskusi virtual, petisi online, dan media sosial, sehingga dapat meminimalisir kontak fisik namun tetap efektif menyampaikan aspirasi.

3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?

Peran pemerintah sangat penting sebagai mediator mengenai permasalahan tersebut dengan memastikan bahwa kedua belah pihak dapat menyampaikan pendapat dan kebutuhannya secara terbuka. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang adil dengan mengedepankan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh, seperti upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan lingkungan kerja yang aman. Penerapan prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) juga penting, di mana perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan.

4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

Untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dapat dilakukan dengan adanya penguatan sistem pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya fokus pada hak-hak warga negara tetapi juga pada kewajibannya. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik juga penting agar warga negara merasa terlibat dan dipertimbangkan aspirasinya. Selain itu, dengan adanya partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang pada akhirnya, penerapan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terus menjadi prioritas untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis.

Nama : Keyla Shafira Az-zahra 

NPM : 2311011041

Kelas : Manajemen Ganjil 

ANALISIS KASUS 

1. Bagaimana tanggapanmu mengenai isi berita tersebut? Hal positif apa yang bisa Anda ambil dari kejadian tersebut?

Jawab :

Berita mengenai 123 mahasiswa yang dikabarkan positif Covid-19 setelah mengikuti demo tolak UU Cipta Kerja adalah hal yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, pada dasarnya kesehatan dan keselamatan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama, terutama di tengah pandemi ini.

Namun, ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari kejadian tersebut, seperti menunjukkan adanya kesadaran politik mahasiswa yang tinggi dan siap berjuang untuk menyuarakan pendapat mereka terkait isu-isu penting dalam masyarakat. Kemudian, adanya kasus penularan tersebut menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik saat berpartisipasi dalam aktivitas massa. Sebab, kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya merasa tetapi tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyampaikan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?

Jawab :

Menurut pendapat saya, menyampaikan pendapat di tempat umum seperti menanamkan yang merusak fasilitas umum merupakan hal yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam suatu proses demokrasi, sikap menerima dan menolak (prokontra) merupakan hal yang wajar. Namun, hal itu harus tetap dilakukan dengan cara yang lebih baik, santun, tertib dan damai. Mengemukakan pendapat dan menyampaikan aspirasi adalah hak yang dilindungi dalam demokrasi, namun penting untuk dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum. Merusak fasilitas umum atau melakukan tindakan kekerasan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk menyampaikan aspirasi tentang cara yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

• Memanfaatkan platform media sosial untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara aman dan efektif.
• Membuat petisi online untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat terkait isu yang ingin disuarakan, hal ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menunjukkan dukungan massal terhadap suatu perubahan.
• Berpartisipasi dalam forum diskusi online atau webinar terkait isu-isu yang ingin disuarakan.

3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?

Jawab :

Solusi untuk mengatasi permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam namun tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang dapat diperoleh melalui beberapa hal, yaitu:

1. Perjanjian yang jelas : Perjanjian yang jelas adalah salah satu cara untuk mengatur kepentingan yang seimbang antara pengusaha dan buruh. Perjanjian ini harus menjelaskan semua hak dan kewajiban yang diperlukan untuk mencapai kepentingan yang seimbang. Dialog dan negosiasi antara pengusaha dan buruh penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak.
2. Pengawasan yang efektif: Pengawasan merupakan cara untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian dilaksanakan dengan baik. Pengawasan ini harus dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dan harus disertai oleh peluang bagi pengusaha dan buruh untuk membicarakan masalah yang muncul.
3. Menerapkan Standar Kerja yang Adil: Penting bagi pengusaha untuk menerapkan standar kerja yang adil dan menghormati hak-hak buruh. Hal ini termasuk memberikan upah yang layak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

4. Menjelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga terwujud kehidupan yang harmonis dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

Jawab :

Menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperbaiki:

1. Penguatan Sistem Hukum:  Penting untuk memperbaiki sistem hukum agar dapat melindungi hak-hak warga negara dan menegakkan kewajiban mereka. Hal ini termasuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
2. Pen didikan dan Kesadaran Hukum : Perlu meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar warga negara memahami hak-hak dan kewajiban mereka secara lebih baik. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya dan menjalankan kewajiban dengan baik.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah:  Negara perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini termasuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kebijakan publik, pengelolaan keuangan negara, dan pelaksanaan program-program pemerintah.
4.  Partisipasi Masyarakat: Negara perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Melibatkan masyarakat dalam proses ini akan memperkuat hubungan antara negara dan warga negara serta menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.

Dengan memperbaiki aspek-aspek di atas, diharapkan hubungan antara negara dan warga negara dapat menjadi lebih seimbang, adil, dan harmonis. Dengan demikian, konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat terwujud secara optimal untuk kesejahteraan bersama.

Meningkatkan kesadaran: Kejadian ini mengingatkan kita akan bahaya Covid-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan.

2. Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Tempat Umum

-Demonstrasi virtual: Demonstrasi dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan platform media sosial.P

-Petisi online: Aspirasi dapat disampaikan melalui petisi online yang ditandatangani oleh banyak orang.

-Dialog dengan pemerintah: Melakukan dialog dengan perwakilan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi bersama.

Benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh merupakan hal yang kompleks. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

-Dialog dan mediasi: Diperlukan dialog dan mediasi yang konstruktif antara pengusaha, buruh, dan pemerintah untuk mencari solusi yang adil dan seimbang.

-Penegakan hukum: Pemerintah perlu menegakkan hukum ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi.

-Pengembangan program pelatihan: Pemerintah dan pengusaha dapat bekerja sama untuk mengembangkan program pelatihan yang meningkatkan keterampilan buruh, sehingga meningkatkan daya saing mereka.

Untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni, perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal:

-Penegakan hukum yang adil: Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan antara negara dan warga negara.

-Peningkatan kualitas pelayanan publik: Negara perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan warga negara.

Nama: Ayu Lestari

NPM : 2311011069

1. Menurut saya, seharusnya pemerintah jangan dulu menerbitkan UU Cipta kerja, ketika sedang terjadi wabah covid-19, mengingat isi dari aturan tersebut akan menimbulkan reaksi besar (demo besar-besaran)  bagi masyarkat/mahasiswa. Sangat ironi ketika pemerintah meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, di sisi lain, pemerintah juga memicu terjadinya kegaduhan yang menyebabkan penularan semakin besar.

Hal positif yang dapat diambil dari kejadian tersebut adalah : 

RUU Cipta Kerja membuka lapangan pekerjaan baru, salah satu pembahasan yang tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait kemudahan investasi di Indonesia demi mendukung pertumbuhan usaha dan bisnis.

2. Menurut saya,Mengemukakan pendapat di tempat umum adalah hak yang dilindungi, tetapi merusak fasilitas umum bukanlah cara yang tepat untuk menyampaikan pesan. Cara yang lebih baik untuk menyalurkan aspirasi adalah melalui dialog konstruktif, petisi, kampanye online, atau demonstrasi damai yang tidak melanggar hukum. Di tengah pandemi COVID-19, lebih disarankan untuk menggunakan platform daring atau media sosial untuk menyampaikan pendapat dan menuntut perubahan, sambil tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlalu.

3. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dialog, transparansi, dan keadilan. Ini bisa dilakukan melalui pembentukan forum diskusi atau komite yang melibatkan kedua pihak untuk berdiskusi dan menemukan solusi bersama. Selain itu, penetapan kebijakan yang adil dan jelas, serta implementasi regulasi yang memperkuat hak dan kewajiban kedua belah pihak juga penting. Perlu diingat bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan kunci untuk memastikan keadilan bagi semua pihak terlibat.

4. Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban, beberapa hal yang harus diperbaiki:

1. Penguatan hukum dan penegakan hukumnya

2. Pendidikan dan kesadaran hukum

3. Partisipasi aktif warga negara

4. Keterbukaan dari pemerintah

5. Pemberdayaan Masyarakat

6. Penyelesaian konflik secara damai

Dengan memperbaiki dan memperkuat aspek-aspek ini, diharapkan akan tercipta kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana hak dan kewajiban semua pihak dihormati dan dipenuhi.

Nama : Ariva Mutiara Dewi

NPM : 2311011073

Kelas : S1 Manajemen (Ganjil)

1. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja  menjadi sumber penularan virus corona baru di Indonesia. Berdasarkan laporan, 123 siswa dinyatakan positif covid-19 setelah mengikuti demonstrasi. Sisi positifnya, terdapat kesadaran bahwa situasi pandemi ini perlu dilakukan pendekatan dengan hati-hati dan tindakan pencegahan yang lebih baik perlu dilakukan ketika mengorganisir atau berpartisipasi dalam suatu demonstrasi / kerumunan.

2. Hal ini tentu saja salah karena merugikan fasilitas publik. Penting untuk mengedepankan cara-cara damai yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau fasilitas publik. Saya yakin cara menyalurkan aspirasi melalui media sosial / internet di masa pandemi virus corona adalah cara yang paling baik dengan menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang sopan, bukan dengan kata-kata yang kasar.

3. Peran pemerintah sebagai mediator dalam permasalahan ini sangatlah penting, sehingga kedua belah pihak dapat memberikan pandangan dan kebutuhan mereka secara terbuka. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang adil, dengan memprioritaskan prinsip persamaan hak dan tanggung jawab antara pengusaha dan pekerja, termasuk upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman. Penting juga untuk menerapkan prinsip tanggung jawab sosial, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan kesehatan karyawannya.

4. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan rakyatnya serta membangun kehidupan sosial yang harmonis, diperlukan perbaikan di berbagai bidang. Hal ini mencakup sistem hukum yang adil dan transparan, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan  pemerintah, peningkatan pendidikan dan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab warga negara, serta pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah.

Nama : Elsya Gusti Lestari

NPM : 2311011014

Kelas : S1 Manajemen

1. Tanggapan saya mengenai isi berita tersebut yaitu demonstrasi merupakan hak warga negara, namun perlu dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan damai. Di tengah pandemi Covid-19, terdapat cara-cara lain yang lebih aman dan efektif untuk menyalurkan aspirasi. Hal positif yang dapat diambil yaitu kesigapan Satgas Covid-19 dalam melacak dan melakukan tes Covid-19 kepada para demonstran, kesadaran sebagian besar demonstran diharuskan memakai masker ketika demostrasi, dan dihapusnya klaster pendidikan dari UU Cipta Kerja.

2. Menurut saya mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dibenarkan, merugikan masyarakat umum dan negara, serta mencoreng nama baik gerakan demonstrasi. Cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19 yaitu dengan melakukan dialog atau musyawarah dengan pemerintah dan DPR, mengirimkan petisi dan surat elektronik kepada wakil rakyat, mengadakan seminar dan diskusi publik, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi.

3. Solusi saya mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh adalah dengan melakukan musyawarah yang konstruktif antara pengusaha, buruh, dan pemerintah, menetapkan upah minimum yang layak berdasarkan kebutuhan hidup layak, memberikan perlindungan hukum bagi buruh, serta mendorong pengusaha untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

4. Hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, memperkuat penegakan hukum, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan kebijakan, serta lebih menerapkan budaya musyawarah di masyarakat.

Nama: Yogi Asrian Nugraha

NPM: 2311011119

Kelas: Manajemen ganjil

1. Isi berita tersebut menunjukkan dampak negatif dari unjuk rasa terhadap penyebaran Covid-19. Hal positif yang bisa diambil adalah pentingnya kesadaran akan protokol kesehatan dan perlunya kajian akademis sebagai bentuk ekspresi yang lebih aman.

2. Tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seharusnya dilakukan secara damai dan tidak merusak fasilitas umum. Demonstran seharusnya bertanggung jawab atas tindakan merusak yang dilakukan. Cara menyampaikan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan aksi yang tidak melanggar hukum dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

3. Solusi untuk permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh adalah dengan mendorong dialog dan negosiasi yang konstruktif antara kedua pihak. Penting untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan seimbang melalui peraturan yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak.

4. Dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, perlu diperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum yang transparan dan adil. Pendidikan tentang hak dan kewajiban juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih paham akan peran dan tanggung jawabnya dalam membangun kehidupan yang harmonis.

Nama : Dea Permata Sari

Npm : 2311011131

Kelas : Manajemen Ganjil

1.Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?

Menurut saya mengenai berita tersebut adalah pihak pemerintah yang menciptakan uu cipta kerja ditengah gencarnya penyakit covid-19, sehingga akhirnya membuat kericuhan dan membuat demo para mahasiswa padahal pada saat itu sedang PPKM (dalam artian di momen yang tidak tepat) dan juga isi dari uu cipta kerja yang dapat menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat dan mahasiswa. Hal positif yang dapat diambil adalah bahwa mahasiswa masih peduli terhadap peraturan di Indonesia, dan mereka juga tidak bersikap apatis terhadap peristiwa yang terjadi,  sehingga menyuarakan suara mereka dengan cara berdemonstrasi.

2.Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti  demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?

Menurut saya menyuarakan suara dengan berdemonstrasi itu adalah hak setiap orang, tetapi itu harus dilakukan dengan tanggung jawab dan menghormati hukum serta fasilitas umum. Merusak fasilitas umum tidak hanya tidak etis, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas. Cara yang lebih baik untuk menyalurkan aspirasi di tengah pandemi COVID-19 adalah dengan memanfaatkan media sosial, forum daring, atau menyelenggarakan demonstrasi secara virtual. Selain itu, mengatur pertemuan atau diskusi yang aman dengan mematuhi protokol kesehatan.

3.Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?

Cara untuk mengatasi nya adalah mempromosikan dialog terbuka dan konstruktif antara kedua belah pihak. Serta menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang, dengan mengetahui kebutuhan dan kepentingan yang adil bagi kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan pembentukan forum dialog adalah Mendirikan forum dialog yang melibatkan perwakilan dari pengusaha, buruh, pemerintah, dan mungkin juga akademisi atau LSM yang berkompeten untuk mendiskusikan masalah-masalah yang timbul dan mencari solusi bersama.

4.Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

menciptakan kehidupan yang harmonis dengan konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu bisa dilakukan jika semua nya ikut andil didalamnya. Tidak hanya pemerintah nya saja tetapi juga masayarakat. Hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara:

-Penguatan institusi demokrasi

-Peningkatan akses terhadap keadilan

-Perlindungan hak asasi manusia

-Pendidikan dan kesadaran masyarakat

Nama : Vani Vadilah Rihma Yanti
NPM : 2311011132

1. menurut saya isi berita tersebut menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. pemerintah mengeluarkan UU cipta kerja di masa pandemi yang mana hal tersebut tentunya menimbulkan kegaduhan sehingga dapat menyebabkan penularan virus corona dalam aksi demontrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan juga mahasiswa. hal ini menyebabkan keadaan saling kritik antar mahasiswa, masyarakat dengan pemerintah. Hal positif yang bisa didapatkan adalah masih adanya rasa peduli mahasiswa terhadap keadaan sosial dan politik bangsa indonesia meskipun hal ini tidak dapat dibenarkan. serta kesigapan dari satgas covid19 yang sudah memberikan arahan untuk mencegah penularan virus covid dan ketanggapan satgas dalam menangani keadaan setelah dilakukannya demo. 

2. menurut saya, aksi demonstrasi dengan perusakan fasilitas umum adalah perbuatan yang kurang baik, meskipun tujuannya baik namun cara yang dilakukan salah karena merugikan banyak orang. seharusnya aksi demonstrasi yang dilakukan berjalan dengan damai dan juga teratur. para demonstran harus tetap menggunakan etika ketika menyuarakan aspirasi mereka.
beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyalurkan aspirasi di tengah keadaan pandemi adalah dengan menyuarakannya dalam berbagai platform media sosial, membuat petisi online, dan juga melakukan diskusi daring dengan pihak yang terkait.

3. Beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu :

• Mendorong dialog terbuka antara pengusaha dan perwakilan buruh
• Membuat regulasi yang jelas dan kuat untuk melindungi hak-hak buruh dan memberikan panduan bagi pengusaha dalam mengelola hubungan dengan karyawan.
• Pengusaha memastikan transparansi dalam kebijakan dan praktik mereka terkait pengelolaan sumber daya manusia.
• Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.
• Memiliki mekanisme mediasi atau arbitrase yang efektif dapat membantu menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan buruh secara damai dan adil.
• Mendorong kolaborasi dan kemitraan antara pengusaha dan buruh sehngga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

4. Beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu:

• Memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak asasi manusia bagi semua warga negaranya tanpa diskriminasi.
• Penguatan sistem hukum yang kuat dan independen diperlukan untuk menegakkan aturan hukum secara adil dan setara bagi semua warga negara
  
• Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pembangunan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan inklusif.
• Memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
• Membuka akses informasi publik, mendorong audit dan evaluasi yang independen, serta memberikan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran adalah langkah-langkah penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah.
• Pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan seperti toleransi, kerjasama, dan saling menghormati merupakan langkah penting untuk membangun masyarakat yang harmonis. 
• Menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, kejahatan, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat mengganggu harmoni dalam masyarakat.

1. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja memicu peningkatan kasus COVID-19 di kalangan mahasiswa dan demonstran. Meskipun ada perbedaan data antara Kemendikbud dan Satgas Penanganan COVID-19, tapi kita harus ingat kalau protokol kesehatan itu tetap harus diutamakan dalam setiap aksi massa untuk mencegah penyebaran virus. Hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas sosial, termasuk dalam unjuk rasa. Selain itu, peran mahasiswa yang menyampaikan masukan terhadap regulasi yang kontroversial juga menunjukkan pentingnya peran intelektualitas dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. 
2. Menurut saya, mengemukakan pendapat di tempat umum adalah hak dalam demokrasi, tapi dengan merusak fasilitas umum itu tidak dibenarkan. Demonstran juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menghormati hak dan properti orang lain. Cara terbaik untuk menyalurkan aspirasi di tengah pandemi COVID-19 itu melalui cara yang aman dan produktif, seperti menyampaikan pendapat secara damai, atau mengajukan proposal kepada pihak berwenang. Dengan dilaksankan cara terbaik ini dapat terbentuknya ekspresi pendapat yang efektif tanpa membahayakan keamanan atau kesehatan masyarakat serta tanpa merusak fasilitas umum.
3. Untuk menyelesaikan konflik antara pengusaha dan buruh, perlu adanya keterbukaan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Hal ini harus didukung dengan penerapan hukum yang jelas dan adil. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi buruh juga penting untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja mereka. Dengan solusi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih harmonis dan berkelanjutan.
4. Untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak dan kewajiban antara negara dan warga negara serta menciptakan kehidupan yang harmonis dalam konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ada penegakan hukum yang adil dan transparan yang diperkuat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi. Pendidikan yang berkualitas harus diprioritaskan untuk memberdayakan warga negara dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan yang kuat. Adanya partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan harus didorong dengan keterbukaan dan transparan. berkomunikasi antar kelompok juga perlu untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik. Dengan dilaksanakannya ini diharapkan dapat terwujud hubungan yang lebih harmonis antara negara dan warga negara, serta tercipta masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Nama: Rahma Aulia Putri

NPM: 2311011080

Kelas: Manajemen Genap

1. Tanggapan saya mengenai isi dari berita tersebut adalah pentingnya kesadaran terhadap penularan virus Covid-19 di tengah unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Penularan virus seharusnya dapat diminimalisir dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kontak langsung. Hal positif yang dapat di ambil dari kejadian tersebut yaitu masyarakat menjadi lebih peduli dengan sekitar, memunculkan inovasi-inovasi baru yang mempermudah interaksi, pengiriman barang, dan pembelajaran.
2. Menurut pendapat saya kebebasan berpendapat sendiri telah di atur dalam UU Pasal 18 Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di  Muka Umum. Seharusnya para demonstran yang baik dan benar tahu bagaimana cara menyempaikan pendapatnya dengan cara yang benar dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Hal ini tidak hanya tidak memuaskan kepentingan masyarakat, tetapi juga tidak memuaskan nilai etika dan perdamaian yang diinginkan dalam kegiatan demonstrasi. Bagi demonstran yang merusak fasilitas umum akan dikenakan sanksi yang telah di atur dalam UU KUHP. Untuk menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19, para masyarakat dapat menggunakan cara-cara lain yang lebih baik, seperti melakukan kajian akademis terhadap masalah yang mereka alami, melakukan pengaduan melalui kanal yang tepat, melalui media sosial, atau melakukan aktivitas yang lebih baik untuk mengubah situasi. Hal ini akan lebih memuaskan kepentingan masyarakat dan juga tidak menimbulkan potensi penularan Covid-19.
3. Solusi menurut saya mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang adalah dengan mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni, memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha, sambil tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja, memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan serta buruh, dengan tetap memperhatikan peraturan negara yang tercipta untuk melindungi pekerja, memastikan sistem pengupahan yang memperhatikan kebutuhan buruh, serta pembatasan waktu kerja, memastikan kontrak kerja yang menjamin ketentuan mengenai jumlah upah kerja, masa kerja, bentuk dan jenis pekerjaan, serta berapa banyak tenaga yang dicurahkan ketika buruh bekerja, dan memastikan perlindungan hukum pekerja yang sesuai dengan undang-undang, sehingga tingkat perlindungan hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang.
4. Dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat harus paham dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila sudah memuat semua hal mengenai hak dan kewajiban warga Negara RI. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki:

• Penegakan hukum: Menjamin hukum yang efektif dan teraplikasi secara bertahap, baik dalam hal hukum masyarakat maupun hukum internasional.
• Harmonisasi hak dan kewajiban: Menjamin hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik, sehingga tidak terjadi konflik dan kemakmuran warga negara.
• Perkembangan kemajuan dunia usaha: Menjamin kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha, sambil tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja.
• Pengelolaan pemerintahan: Menjamin kesimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan.
• Pengelolaan ketenagakerjaan: Menjamin keseimbangan antara kewajiban dan hak asasi manusia bagi para pekerja.
• Pengelolaan demonstrasi: Menjamin pengelolaan demonstrasi yang mengikuti tata cara yang tepat, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
• Pengelolaan hukum internasional: Menjamin pengelolaan hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara, yang diperlukan untuk menjamin kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nama: Uliya Armina Maulidani

NPM: 2351011013

Kelas: Manajemen Ganjil

1. Dari berita tersebut, menurut saya mahasiswa sebaiknya lebih bisa menempatkan diri dalam melihat situasi yang ada. Menyuarakan aspirasi seharusnya bisa dilakukan dengan banyak cara, bukan hanya dengan demonstrasi yang akhirnya malah menyebabkan penyebaran virus Covid-19 dan akan menambah beban bagi para tenaga kesehatan. Hal positif yang bisa kita ambil adalah agar lebih bisa menjaga diri dari penyebaran virus demi kebaikan bersama, dengan mengindahkan segala himbauan yang didapat dan menaati protokol kesehatan.

2. Seharusnya sebelum melakukan ujuk rasa para demonstran sudah mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan saat melakukan unjuk rasa. Pemimpin demo harus bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dengan menjaga kegiatan tetap tertib, dan menindak tegas apabila anggotanya melakukan pelanggaran. Apabila terjadi perusakan fasilitas umum, semua peserta unjuk rasa harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ada. Dengan demikian, akan terciptanya rasa tanggung jawab bagi para demonstran. Pada saat pandemi ada cara lain untuk menyalurkan aspirasi, tanpa harus membuat kerumunan yang berisiko menyebabkan penyebaran virus covid-19. Misalnya, dengan menggunakan media sosial ataupun blog.

3. Kedua belah pihak harus mengakui dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing secara penuh. Pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, dan menaati peraturan. Bagi pengusaha, harus menyediakan tempat kerja yang aman dan layak, membayar gaji yang sesuai dan tepat waktu, dan menghormati hak pekerja. Dan misalkan terjadi permasalahan antara kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan dialog saling terbuka, sehingga dapat menemukan penyelesaian masalah.

4. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Di antaranya adalah negara memastikan pemenuhan hak dasar warga negara(pendidikan, kesehatan, hidup yang layak), memastikan sistem hukum berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif, toleransi atas keberagaman budaya yang ada, dan melindungi hak warga negara(kebebasan, kesetaraan, dan keadilan). Warga negara juga berkewajiban untuk mematuhi hukum, berpartisipasi dalam demokrasi, menjaga dan melindungi lingkungan, saling menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta menjadi warga negara yang taat membayar pajak.
Apabila semua melaksanakan kewajibannya dengan baik maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmoni.

Nama:Putri Regita A

NPM:2311011113

Kelas: manajemen ganjil

ANALISIS KASUS

1. Menurut saya demo tersebut membawa dampak negatif yaitu menyebarkan virus covid-19 dimana waktu itu di Indonesia sangat gencar pencegahan covid 19 namun adanya demo tersebut memperparah penyebaran virus covid-19 dan banyak pendemo yang tidak memperhatikan protokol kesehatan menjadi penyebab virus covid-19 tersebar. pada pendemo seharusnya pendemo bisa memberikan aspirasi dengan lebih memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker,menjaga jarak,dll. Hal positif yang dapat diambil adalah dalam demo tersebut banyaknya demonstran menunjukkan bahwa mereka semua berani dan mau memperjuangkan hak suara aspirasi mereka walau dalam keadaan maraknya virus covid-19 

2.Menurut saya cara tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi kewajiban nya sebagai warga negara yang menjaga fasilitas umum dengan baik seharusnya jika para demonstran ingin mendapatkan hak nya,ingin mengemukakan pendapatnya bisa dilakukan secara tenang dan tidak merusak, demonstran bisa melakukan komunikasi dua arah dengan pihak DPR bahwa demonstran tidak setuju dengan undang-undang omnibus law tersebut dan berikan alasan yang logis.Cara menyalurkan aspirasi saat covid 19 adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial(instagram,twitter,dan facebook) lalu membuat petisi online untuk mendorong perubahan kebijakan atau tindakan dari pemerintah atau organisasi terkait dan jika menyuarakan aspirasi secara langsung jaga keamanan dan kesehatan seperti mematuhi protokol kesehatan(memakai masker,mencuci tangan,menjaga jarak) serta menghindari kerumunan 

3. Ada beberapa solusi untuk permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan hak dan kewajiban yang seimbang,yaitu sebagai berikut

1) Menjalin komunikasi terbuka antara pengusaha dan buruh dan menghormati perspektif satu sama lain serta kedua pihak harus bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil

2) Meningkatkan kesejahteraan buruh dengan memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas,lalu menyediakan akses layanan kesehatan, pendidikan dan jaminana sosial bagi buruh.

3) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha dan buruh tentang hak dan kewajiban masing masing 

4)Jika terjadi konflik di antara pengusaha dan buruh, libatkan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik

4. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,yaitu:

1) Penegakan hukum yang adil dan merata dengan memastikan sistem hukum yang adil dan merata serta tidak diskriminasi untuk semua warga negara

2) kesadaran warga negara terhadap pemahaman hak dan kewajiban,masih banyak warga negara yang belum memahami pemahaman hak dan kewajiban yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan moral bangsa

3) Pemenuhan hak dasar yang merata 

masih banyak asas pendidikan kesehatan dan pekerjaan yang belum adil atau tidak merata di Indonesia dan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat

4) Penguatan institusi demokrasi

memperkuat institusi seperti lembaga parlemen kepolisian dan badan kehakiman untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara 

5) toleransi dan menghargai perbedaan

mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mau saling menghormati dan menghargai perbedaan sebagai kewajiban 

Nama : Bulan Mangestuty Wijaya

NPM : 2351011025

Kelas : Manajemen Ganjil

1. Tanggapan saya terkait berita tersebut memperhatinkan, menurut saya pemerintah dan mahasiswa seharusnya lebih bijak dalam bertindak. Dimana pemerintah yang mengesahkan UU ditengah covid-19 adalah perbuatan yang kurang tepat karena dapat memicu kerusuhan, begitupun mahasiswa seharus lebih aware terkait covid-19 sehingga dapat lebih memikirkan cara lain untuk menyampaikan aspirasinya tanpa menimbulkan kerumunan.

 Hal positif yang dapat diambil adalah : 

1. Dalam bertindak harus memikirkan dampaknya lebih lanjut

2. Lebih Aware akan keadaan sekitar

3. Pentingnya komunikasi agar tidak terjadi kericuhan

2. Menurut pendapat saya tentu itu bukanlah hal yang baik dan perlu ada kesadaran untuk berubah, karena menurut saya agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik maka cara menyampaikan nya harus dengan cara yang baik 

Cara menyampaikan aspirasi di tengah pandemi covid-19 bisa dengan menggunakan platform online seperti zoom, gmeet, dll atau dengan mengirimkan pesan terkait petisi yang ingin disuarakan

3. Solusi yang saya berikan adalah pengusaha dan buruh perlu melakukan diskusi dan pemerintah bisa mengambil andil untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak. Pemerintah dapat mendengarkan kedua belah pihak sehingga pemerintah dapat menciptakan peraturan yang dapat melindungi hak dan kewajiban pengusaha dan buruh, serta pemerintah juga bisa melakukan pengecekan apakah sebuah perusahaan tersebut benar-benar melaksanakan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4. Hal yang perlu diperbaiki adalah proses penegakkan hukum, penegakkan hukum harus berjalan dengan adil dan transparan. Pendidikan kewarganegaraan juga perlu ditingkatkan agar warganegara lebih paham akan bagaimana menjadi warganegara yang baik serta cinta akan negara nya. Lalu perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat agar pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang sesuai akan kebutuhan masyarakat dan kepentingan bersama. Dengan melakukan hal hal tersebut diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Nama : Rahayu Agustin

NPM   : 2311011128

Kelas  : Manajemen Genap

1. Berita tersebut mengangkat isu penting mengenai risiko penularan Covid-19 akibat aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Meskipun terdapat perbedaan data jumlah mahasiswa yang positif, hal ini menunjukkan bahwa aksi massal berpotensi menjadi klaster penularan baru. Namun, dari sisi positif, kejadian ini mengingatkan semua pihak tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam menyampaikan pendapat di masa pandemi.

2. Saya memahami bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak demokratis warga negara. Namun, aksi yang merusak fasilitas umum dan mengabaikan protokol kesehatan jelas tidak dapat dibenarkan. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa aspirasi dapat disalurkan melalui kajian akademis yang kritis dan argumentatif, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atau melakukan lobi kepada pembuat kebijakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

3. Solusi yang saya tawarkan adalah melalui dialog tripartit yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Masing-masing pihak harus bersedia berkompromi demi mencapai kesepakatan yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan pengusaha dan buruh melalui regulasi yang seimbang.

4. Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, negara harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah perlu membangun sistem yang transparan dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Warga negara juga harus menyadari kewajibannya dalam mematuhi hukum dan kebijakan yang berlaku. Prinsip check and balances harus ditegakkan agar hak dan kewajiban negara dan warga negara dapat seimbang.

Angel lola agustina 

2351011010

S1 manajemen genap 

1. Menurut saya hal positif yang dapat diambil dari artikel diatas adalah Kesadaran akan bahaya Covid-19 meningkat, terbukti dengan banyaknya mahasiswa yang reaktif setelah mengikuti demo. Pemerintah dan masyarakat juga mulai mengevaluasi efektivitas protokol kesehatan dalam unjuk rasa. Munculnya solusi alternatif untuk menyampaikan aspirasi di tengah pandemi, seperti melalui seminar daring atau petisi online.

2. Menurut saya dengan situasi seperti artikel diatas yaitu adanya covid 19 seharusnya dilakukan dengan :

• Menggunakan platform online: seperti mengadakan seminar daring, petisi online, atau kampanye di media sosial.
• Dialog dengan perwakilan pemerintah dan pengusaha: Sampaikan aspirasi secara terstruktur dan ajukan solusi yang konkret.
• Tetap mematuhi  protokol kesehatan: Gunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan massa.

Karena juga demonstrasi merupakan hak asasi manusia, namun harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan tidak merusak fasilitas umum.

3. Menurut saya solusi yang dapat dilakukan adalah 

• Libatkan semua pihak terkait dalam perumusan kebijakan yang seimbang.
  
•  Lakukan penelitian dan analisis dampak UU Cipta Kerja terhadap pengusaha dan buruh.
  
• Mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak tanpa merugikan salah satu pihak.
  

4. Hak dan kewajiban negara dan warga negara yang perlu diperbaiki yaitu : 

• Penguatan demokrasi: Berikan ruang partisipasi yang luas bagi warga negara dalam pengambilan kebijakan.
• Penegakan hukum yang adil: Tegakkan hukum tanpa pandang bulu dan berikan sanksi bagi pelanggar.
• Pendidikan politik: Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah harus transparan dalam menjalankan kebijakan dan akuntabel kepada rakyat.

Nama : Arsana Indera Waspada 

Npm : 2311011060

Kelas : Manajemen Genap

1. Berita tersebut menggambarkan perbedaan pendapat di antara anggota Komisi X DPR terkait pasal pendidikan dalam UU Cipta Kerja. Meskipun ada anggota yang mengecam pasal tersebut, Nizam mengklaim bahwa pembahasan UU Cipta Kerja terbuka bagi seluruh elemen masyarakat. Hal positif yang bisa diambil adalah adanya transparansi dalam pembahasan perundang-undangan, di mana berbagai pihak dapat ikut serta dan menyampaikan pendapat mermereka

2. Mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstrasi merupakan hak yang dilindungi dalam demokrasi. Namun, merusak fasilitas umum tidak bisa dibenarkan. Cara yang lebih baik untuk menyalurkan aspirasi di tengah pandemi COVID-19 adalah dengan mengadakan demonstrasi secara damai dan tetap mematuhi protokol kesehatan, atau menggunakan saluran lain seperti petisi online, surat kepada pejabat terkait, atau mengadakan forum diskusi online.

3. Untuk mengatasi benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh, penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan di antara kedua pihak. Hal ini dapat dicapai melalui dialog dan negosiasi yang mempertimbangkan kepentingan bersama serta dengan mengimplementasikan undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja dan memberikan jaminan atas kesejahteraan mereka.

4. Untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara guna mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu adanya perbaikan dalam beberapa hal:

1. Penguatan sistem hukum yang adil dan transparan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.

2. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta korupsi.

3. Meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah.

4. Pembangunan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk memperkuat kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta nilai-nilai demokrasi.

5. Mendorong terciptanya lingkungan sosial yang menghormati perbedaan dan mempromosikan toleransi serta kerja sama antarwarga negara.

1. Tanggapan terhadap berita tersebut mungkin beragam, tetapi beberapa hal yang bisa diambil dari kejadian tersebut adalah kesadaran akan risiko penularan Covid-19 yang tinggi saat berkumpul dalam kerumunan besar, seperti dalam demonstrasi. Ini menunjukkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularan virus. Selain itu, penekanan pada peran akademisi dalam memberikan masukan yang konstruktif terhadap undang-undang yang ada, sebagai alternatif dari turun ke jalan, juga menjadi hal positif dari berita ini.

2. Mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum, penting untuk diingat bahwa hak untuk menyampaikan pendapat harus diiringi oleh tanggung jawab. Merusak fasilitas umum atau melakukan tindakan kekerasan tidaklah tepat dan tidak produktif. Cara yang lebih baik untuk menyalurkan aspirasi adalah melalui jalur yang legal dan damai, seperti melalui petisi, dialog dengan pihak berwenang, atau melalui representasi dalam forum-forum yang sesuai. Di tengah pandemi Covid-19, penggunaan media sosial dan platform online juga bisa menjadi alternatif untuk menyuarakan pendapat tanpa mengumpulkan kerumunan besar yang berisiko.

3. Solusi untuk permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh adalah dengan membangun dialog dan negosiasi yang konstruktif. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan menghargai kepentingan satu sama lain, serta berupaya mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Ini dapat dilakukan melalui mediasi independen, pembentukan perjanjian kerja bersama yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap implementasi peraturan-peraturan yang ada.

4. Dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, diperlukan beberapa perbaikan sistemik. Pertama, perlindungan hukum yang kuat bagi hak-hak warga negara harus ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Kedua, penguatan sistem pendidikan yang memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk mengembangkan potensi mereka. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang memastikan bahwa kepentingan publik diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Keempat, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui pendidikan dan kampanye sosial. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud kehidupan yang harmonis di bawah prinsip bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.