Nama : Dimas Farevi Abdullah
NPM : 2311011049
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
NPM : 2311011049
Kelas : Manajemen Ganjil
Prodi : S1 Manajemen
Posts made by Dimas Farevi Abdullah
Nama : Dimas Farevi Abdullah
NPM : 2311011049
Kelas : Manajemen Ganjil
1. Artikel ini mengulas kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dinilai buruk oleh beberapa lembaga dan pakar. Kinerja HAM masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama pelanggaran masa lalu dan konflik sumber daya alam. Demokrasi mengalami kemunduran dengan terbatasnya kebebasan sipil.
Usman Hamid dari Amnesty International menyebut 2019 sebagai tahun kelam bagi HAM di Indonesia, dengan kemunduran dalam kebebasan berekspresi dan hak perempuan, serta masalah di Papua yang tidak terselesaikan. Asmin Fransiska menyoroti diskriminasi dan rasisme di Papua, serta perlunya pengungkapan kebenaran dalam rekonsiliasi pelanggaran HAM masa lalu.
Namun, ada beberapa perkembangan positif, seperti langkah reformasi kunci, ratifikasi perjanjian internasional HAM, dan aktifnya gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM. Meskipun kondisi HAM buruk, ada harapan dari upaya reformasi dan gerakan sosial.
2. Demokrasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya asli, seperti musyawarah untuk mufakat dan gotong royong, yang mendorong partisipasi aktif dan kerja sama dalam masyarakat. Prinsip ini mencerminkan demokrasi lokal yang deliberatif dan solid.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam Pancasila, menekankan bahwa kebebasan dan hak harus dijalankan dengan tanggung jawab dan hormat terhadap nilai-nilai agama. Ini memberikan kerangka moral dan etika dalam berdemokrasi, penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Namun, perlu memastikan prinsip ini tidak membatasi kebebasan individu atau mendiskriminasi kelompok tertentu.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih ada pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi yang perlu diatasi. Masyarakat sipil perlu terus berperan dalam memastikan penegakan HAM dan kritik terhadap kebijakan yang tidak berdasarkan data dan ilmu.
4. Anggota parlemen seharusnya menjadi suara rakyat, bukan menjalankan agenda politik pribadi mereka sendiri. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan melanggar kepercayaan yang diberikan kepada mereka.
5. Pendapat saya adalah tindakan tersebut tidak etis dan merugikan. Kekuasaan yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas melanggar prinsip hak asasi manusia dalam era demokrasi saat ini. Semua individu memiliki hak untuk dihormati dan tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
NPM : 2311011049
Kelas : Manajemen Ganjil
1. Artikel ini mengulas kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dinilai buruk oleh beberapa lembaga dan pakar. Kinerja HAM masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama pelanggaran masa lalu dan konflik sumber daya alam. Demokrasi mengalami kemunduran dengan terbatasnya kebebasan sipil.
Usman Hamid dari Amnesty International menyebut 2019 sebagai tahun kelam bagi HAM di Indonesia, dengan kemunduran dalam kebebasan berekspresi dan hak perempuan, serta masalah di Papua yang tidak terselesaikan. Asmin Fransiska menyoroti diskriminasi dan rasisme di Papua, serta perlunya pengungkapan kebenaran dalam rekonsiliasi pelanggaran HAM masa lalu.
Namun, ada beberapa perkembangan positif, seperti langkah reformasi kunci, ratifikasi perjanjian internasional HAM, dan aktifnya gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM. Meskipun kondisi HAM buruk, ada harapan dari upaya reformasi dan gerakan sosial.
2. Demokrasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya asli, seperti musyawarah untuk mufakat dan gotong royong, yang mendorong partisipasi aktif dan kerja sama dalam masyarakat. Prinsip ini mencerminkan demokrasi lokal yang deliberatif dan solid.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam Pancasila, menekankan bahwa kebebasan dan hak harus dijalankan dengan tanggung jawab dan hormat terhadap nilai-nilai agama. Ini memberikan kerangka moral dan etika dalam berdemokrasi, penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Namun, perlu memastikan prinsip ini tidak membatasi kebebasan individu atau mendiskriminasi kelompok tertentu.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Masih ada pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi yang perlu diatasi. Masyarakat sipil perlu terus berperan dalam memastikan penegakan HAM dan kritik terhadap kebijakan yang tidak berdasarkan data dan ilmu.
4. Anggota parlemen seharusnya menjadi suara rakyat, bukan menjalankan agenda politik pribadi mereka sendiri. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan melanggar kepercayaan yang diberikan kepada mereka.
5. Pendapat saya adalah tindakan tersebut tidak etis dan merugikan. Kekuasaan yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas melanggar prinsip hak asasi manusia dalam era demokrasi saat ini. Semua individu memiliki hak untuk dihormati dan tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Nama : Dimas Farevi Abdullah
NPM : 2311011049
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
Artikel tersebut membahas kasus penistaan agama oleh Ahok, Gubernur DKI Jakarta, serta mengkritik penerapan hukum dan perlindungan negara terhadap warganya. Artikel ini juga menyoroti perlindungan hukum berdasarkan teori-teori yang ada.
Ahok dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang tegas dan jujur, yang cocok untuk Jakarta, namun gaya ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di Indonesia, penegak hukum harus berkualitas, menjadi teladan, mampu berkomunikasi dengan baik, dan adil. Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi masalah serius yang diperhatikan pemerintah. Banyak faktor yang membuat aparat penegak hukum kurang berkualitas, seperti pemahaman agama yang minim dan proses rekrutmen yang tidak jelas. Presiden Jokowi menekankan pentingnya penegakan hukum dan telah membentuk lembaga-lembaga hukum untuk mengurangi korupsi. Namun, reformasi hukum belum memuaskan masyarakat karena masih tingginya tingkat kriminalitas, korupsi, dan masalah hukum lainnya. Proses penegakan hukum sering dipertanyakan oleh pencari keadilan dan perlu diperbaiki agar kepercayaan rakyat terhadap negara pulih.
Perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum sangat penting dalam masyarakat. Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Ahok, atau Basuki T Purnama, adalah mantan insinyur geologi dan manajer sebelum masuk ke dunia politik. Dia pernah terpilih sebagai anggota DPRD dan bupati Belitung Timur. Ahok dikenal atas integritas dan pelayanannya kepada rakyat. Dia juga pernah mencalonkan diri sebagai gubernur dan anggota DPR. Ahok diakui sebagai tokoh yang berjuang melawan korupsi dan melayani masyarakat dengan tulus.
NPM : 2311011049
Kelas : S1 Manajemen Ganjil
Artikel tersebut membahas kasus penistaan agama oleh Ahok, Gubernur DKI Jakarta, serta mengkritik penerapan hukum dan perlindungan negara terhadap warganya. Artikel ini juga menyoroti perlindungan hukum berdasarkan teori-teori yang ada.
Ahok dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang tegas dan jujur, yang cocok untuk Jakarta, namun gaya ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di Indonesia, penegak hukum harus berkualitas, menjadi teladan, mampu berkomunikasi dengan baik, dan adil. Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi masalah serius yang diperhatikan pemerintah. Banyak faktor yang membuat aparat penegak hukum kurang berkualitas, seperti pemahaman agama yang minim dan proses rekrutmen yang tidak jelas. Presiden Jokowi menekankan pentingnya penegakan hukum dan telah membentuk lembaga-lembaga hukum untuk mengurangi korupsi. Namun, reformasi hukum belum memuaskan masyarakat karena masih tingginya tingkat kriminalitas, korupsi, dan masalah hukum lainnya. Proses penegakan hukum sering dipertanyakan oleh pencari keadilan dan perlu diperbaiki agar kepercayaan rakyat terhadap negara pulih.
Perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum sangat penting dalam masyarakat. Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Ahok, atau Basuki T Purnama, adalah mantan insinyur geologi dan manajer sebelum masuk ke dunia politik. Dia pernah terpilih sebagai anggota DPRD dan bupati Belitung Timur. Ahok dikenal atas integritas dan pelayanannya kepada rakyat. Dia juga pernah mencalonkan diri sebagai gubernur dan anggota DPR. Ahok diakui sebagai tokoh yang berjuang melawan korupsi dan melayani masyarakat dengan tulus.
NAMA : Dimas Farevi Abdullah
NPM : 2311011049
KELAS : Manajemen Ganjil
PRODI : S1 Manajemen
NPM : 2311011049
KELAS : Manajemen Ganjil
PRODI : S1 Manajemen
Nama : Dimas Farevi Abdullah
NPM : 2311011049
Kelas : Manajemen Ganjil
Dalam konteks demokrasi, percakapan mencerminkan pemahaman bahwa kegaduhan dan perdebatan seringkali terjadi dalam lingkungan demokratis. Ada kesadaran bahwa kegaduhan harus tetap dalam konteks yang tepat, terutama terkait dengan masalah korupsi, agar tidak mengarah pada ketidakstabilan atau pelanggaran etika yang lebih serius.
NPM : 2311011049
Kelas : Manajemen Ganjil
Dalam konteks demokrasi, percakapan mencerminkan pemahaman bahwa kegaduhan dan perdebatan seringkali terjadi dalam lingkungan demokratis. Ada kesadaran bahwa kegaduhan harus tetap dalam konteks yang tepat, terutama terkait dengan masalah korupsi, agar tidak mengarah pada ketidakstabilan atau pelanggaran etika yang lebih serius.