Kiriman dibuat oleh Riska Rahmaniar

MP Reg D 2024 -> Video Analisis Manajemen Publik di Indonesia

oleh Riska Rahmaniar -
Nama kelompok : TIANDETA
1. CHRISTILA OKTARIA (REG C) 2316041082
2. ANGGITA STEVINA (REG D) 2316041114
3. DESI LESTARI (REG D) 2316041122
4. TISA SEFTIANA LINSI (REG D) 2316041132
5. RISKA RAHMANIAR (REG D) 2316041135
6. ANDREAS ANGGA ASMARANATA (REG D) 2316041136
7. NIKOLAS SIMBOLON (REG D) 2316041139

Link : https://youtu.be/O5U-UfxV3mY?si=tpYjImsbk8Yj3f74

MP Reg D 2024 -> Conflict Resolution on Public Affairs

oleh Riska Rahmaniar -

Nama : Riska Rahmaniar

Kelas : Reguler D

NPM : 2316041135


TEMA : Resoludi Konflii dalam Urusan Publik

JUDUL : Menyesuaikan Kebijakan Keamanan NATO dengan Tren dan Tantangan yang Muncul

PEMATERI : Robert Mikac, PH.D (UNIVERSITAS ZAGREB, KROASIA)


Berikut beberapa poin penting yang saya rangkum dari kuliah umum hari ini

• Definisi

Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) adalah aliansi politik dan militer. Ini mempromosikan perdamaian dan keamanan melalui pertahanan kolektif. Dengan 32 Negara Anggota, NATO memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan keamanan global.

• Prinsip Utama

NATO didirikan berdasarkan prinsip-prinsip pertahanan kolektif dan keamanan bersama. Aliansi ini berkomitmen terhadap penyelesaian perselisihan secara damai dan mendukung demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum.

• Kemitraan

NATO terlibat dalam kemitraan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan mengatasi tantangan bersama. Kemitraan ini berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian dalam komunitas internasional.

• Kemitraan Strategis

Membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara non-NATO dan organisasi internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan keamanan bersama. Upaya kolaboratif dapat meningkatkan Interoperabilitas dan berbagi informasiinformasi. 

• Perang Hibrida

Penggunaan taktik hibrida menimbulkan tantangan unik terhadap pendekatan keamanan tradisional. Kebijakan NATO harus mengatasi perpaduan metode konvensional dan non-konvensional untuk menjamin pertahanan komprehensif.

• Kerangka Respon NATO

Respons NATO terhadap tantangan hibrida dipandu oleh pendekatan multi-dimensi yang mengintegrasikan kemampuan diplomasi militer dan dunia maya. Kerangka kerja ini menekankan ketahanan, pencegahan, dan komunikasi strategis.

• Ketahanan dan Adaptasi

Meningkatkan ketahanan di tingkat nasional dan kolektif sangat penting untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Kebijakan NATO harus memprioritaskan adaptasi dan kesiapsiagaan untuk memastikan kemampuan respons yang efektif.

• Ruang Angkasa dan Domain Cyber

Ruang angkasa dan domain siber telah menjadi arena penting bagi persaingan keamanan. Kebijakan NATO harus memprioritaskan perlindungan domain-domain ini dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul. 

• Dinamika Keamanan Regional

Memahami dinamika dan konflik regional sangat penting bagi kebijakan keamanan NATO. Menyesuaikan pendekatan untuk mengatasi tantangan spesifik di berbagai wilayah akan meningkatkan efektivitas aliansi.

• Pencegahan Strategis

Mempertahankan pencegahan strategis sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan stabilitas. Kebijakan NATO harus menekankan pencegahan dan kemampuan pertahanan yang kredibel untuk menghalangi musuh potensial.

• Kemampuan beradaptasi dan Inovasi

Mempromosikan kemampuan beradaptasi dan inovasi dalam struktur dan operasi NATO sangat penting untuk mengatasi tren yang muncul. Merangkul teknologi dan pendekatan baru akan meningkatkan kesiapan aliansi.

• Pencegahan Strategis

Mempertahankan pencegahan strategis sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan stabilitas. Kebijakan NATO harus menekankan pencegahan dan kemampuan pertahanan yang kredibel untuk menghalangi musuh potensial.

• Kemampuan beradaptasi dan Inovasi

Mempromosikan kemampuan beradaptasi dan inovasi dalam struktur dan operasi NATO sangat penting untuk mengatasi tren yang muncul. Merangkul teknologi dan pendekatan baru akan meningkatkan kesiapan aliansi.

• Membangun Ketahanan

Membangun ketahanan di negara-negara anggota adalah aspek kunci dari strategi NATO. Hal ini termasuk meningkatkan perlindungan Infrastruktur penting, pertahanan siber, dan kesiapsiagaan sipil untuk bertahan dan pulih dari serangan hibrida.

• Kemampuan Militer

NATO mempertahankan kemampuan militer yang kuat untuk menghalangi dan mempertahankan diri dari ancaman. Aliansi ini melakukan latihan dan operasi militer bersama, dan negara-negara anggota menyumbangkan kekuatan dan sumber daya untuk memastikan kesiapan aliansi,

• Teknologi dan Peperangan

Kemajuan teknologi telah mengubah sifat peperangan, menghadirkan peluang dan risiko. NATO harus memanfaatkan Inovasi sambil mengatasi Implikasi kemampuan siber dan senjata otonom.

• Komunikasi Strategis

Komunikasi strategis yang efektif sangat penting untuk membentuk persepsi publik dan melawan disinformasi, kebijakan NATO harus memprioritaskan strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan dan ketahanan.

• Pengantar bagian ketiga

Ancaman strategis dan tantangan gabungan di Eropa telah mendorong NATO untuk memperkuat langkah-langkah keamanannya.

Bagian ini akan mengeksplorasi tanggapan NATO terhadap ancaman dan tantangan ini, serta upayanya untuk menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.

• Lanskap Ancaman Saat Ini

Kebangkitan kembali agresi Rusia dan taktik perang hibrida menimbulkan tantangan besar terhadap keamanan Eropa. Selain itu, serangan dunia maya dan kampanye disinformasi mengancam stabilitas di kawasan.

• Reaksi NATO

NATO telah merespons ancaman-ancaman ini dengan meningkatkan kehadiran militernya di Eropa Timur, melakukan latihan pertahanan siber, dan menerapkan inisiatif komunikasi strategis untuk melawan disinformasi

• Komunikasi Strategis

Komunikasi strategis yang efektif sangat penting dalam melawan ancaman hibrida. NATO menerapkan penyampaian pesan yang terkoordinasi, diplomasi publik, dan keterlibatan media untuk melawan disinformasi dan membangun ketahanan publik. 


• Kesimpulan

Kesimpulannya, penggunaan taktik hibrida menimbulkan tantangan signifikan terhadap pendekatan keamanan tradisional. Oleh karena itu, kebijakan NATO harus mampu mengintegrasikan strategi untuk menghadapi perpaduan metode konvensional dan non-konvensional guna memastikan pertahanan yang menyeluruh dan efektif.

MP Reg D 2024 -> Desentralisasi dalam Reformasi Manajemen Publik

oleh Riska Rahmaniar -
Nama : Riska Rahmaniar
kelas : Reguler D
NPM : 2316041135


Pada proses manajemen sentralisasi, pelayanan pajak kebijakan dan peraturan pajak diterapkan secara konsisten di seluruh institusi selama periode sentralisasi, dan pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas pengumpulan dan penggunaan pajak. Karena kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat mungkin tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus di tingkat lokal, proses ini seringkali kurang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Setelah diterapkannya proses manajemen desentralisasi, pemerintah daerah diberi lebih banyak kewenangan untuk mengelola pajak. Ini memungkinkan mereka membuat kebijakan dan aturan pajak yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Selain itu, dengan teknologi saat ini, proses bisnis seperti pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan dari mana saja tanpa terikat pada tempat wajib pajak terdaftar. Diharapkan bahwa ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak .

Dalam kebanyakan kasus transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, tujuan dari desentralisasi pelayanan pajak adalah untuk meningkatkan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak. Namun, perlu diingat bahwa desentralisasi memerlukan kapasitas administratif yang kuat dan sistem akuntabilitas yang solid untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengembangkan pengelolaan pelayanan pajak desentralisasi menggunakan pendekatan New Public Management (NPM):

1. Pemberdayaan Unit Pelayanan Lokal. Unit pelayanan pajak lokal diberi otoritas dan tanggung jawab yang lebih besar untuk membuat keputusan saat desentralisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan respons pelayanan terhadap kebutuhan lokal.
2. Pengukuran Kinerja. Setiap unit pelayanan pajak lokal harus melakukan evaluasi kinerja. Indikator seperti efisiensi pelayanan, tingkat kepatuhan pajak, dan tingkat kepuasan wajib pajak dapat termasuk dalam kategori ini .
3. Penggunaan Teknologi: Pelayanan pajak lokal dapat ditingkatkan dengan teknologi. Misalnya, sistem informasi berbasis komersil off-the-shelf (COTS) memiliki kemampuan untuk mempermudah pengelolaan pajak.
4. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia di unit pelayanan pajak lokal harus menerima pelatihan dan pengembangan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan NPM.
5. Pengawasan dan Akuntabilitas, Meskipun unit pelayanan pajak lokal diberi wewenang yang lebih besar, masih diperlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka dengan tepat waktu.
6. Pengembangan Kebijakan untuk pembuatan kebijakan pajak lokal adalah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lokal.

MP Reg D 2024 -> Diskusi -> Diskusi1 -> Re: Diskusi1

oleh Riska Rahmaniar -
Nama : Riska Rahmaniar
NPM : 2316041135

Dr. M. Zulfikar Rachman, seorang peneliti politik dan pengkajian publik, mengatakan bahwa masalah terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia adalah bahwa pemerintah Indonesia masih dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan oligarki, yang membuat proses reformasi administrasi publik tidak berjalan sesuai harapan.
selain itu juga , Reformasi administrasi publik di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti birokrasi yang rumit, korupsi, tantangan era digital, otonomi daerah, dan diversitas. Setiap tantangan ini membutuhkan cara dan solusi yang berbeda. Berikut Contoh/alasan logis berserta solusinya.

1. Birokrasi yang kompleks
Misalnya proses perizinan usaha membutuhkan banyak tahapan dan melibatkan banyak lembaga pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan proses menjadi lebih lambat dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Melakukan penyederhanaan dan harmonisasi peraturan adalah solusi.
2. Korupsi
Misalnya adanya kasus korupsi dalam proyek infrastruktur yang menyebabkan kerugian negara. Penegakan hukum yang tegas dan sistem yang transparan, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memantau penggunaan anggaran, diperlukan untuk mengatasi hal ini.
3. Era digital
Misalnya, masalah dengan menerapkan e-Government termasuk masalah keamanan data dan keterampilan digital. Mengatasi masalah ini membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi.
4. Otonomi daerah
Misalnya ada masalah dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program nasional. Memperkuat sistem supervisi dan koordinasi adalah solusi.
5. Diversitas
Misalnya, menyediakan pelayanan publik yang merata di daerah terpencil atau dengan kondisi geografis yang sulit merupakan tantangan. Dibutuhkan inovasi dalam penyediaan layanan publik, seperti penggunaan teknologi informasi atau kerjasama dengan pihak ketiga, untuk mengatasi hal ini.

Teori New Public Management (NPM) adalah salah satu teori yang mendukung beberapa masalah yang terkait dengan reformasi administrasi publik di Indonesia.
NPM muncul sebagai tanggapan terhadap kritik terhadap Old Public Administration. NPM menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan orientasi layanan. Misalnya, dalam konteks birokrasi yang kompleks, NPM mendorong simplifikasi dan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan efisiensi, dan dalam kasus korupsi, NPM mendorong transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan sumber daya publik. Namun, NPM dikritik karena terlalu berfokus pada pasar dan mengabaikan elemen lain seperti keadilan dan partisipasi publik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal saat menerapkan prinsip-prinsip NPM untuk memastikan bahwa reformasi administrasi publik berfokus pada efisiensi dan memberikan pelayanan publik yang baik dan merata.