Manajemen Publik Reg D Genap 2024

Selamat siang bu
NAMA : TISA SEFTIANA LINSI
NPM : 2316041132
Izin menjawab bu

Tantangan reformasi administrasi publik :
1. Adanya korupsi dan kepentingan pribadi. Korupsi dan kepentingan pribadi merupakan faktor penghambat sekaligus tantangan terbesar, karna seperti vidio diatas, ada banyak sekali program yang diberikan presiden jokowi seperti dandan omah, pengadaan barang dan jasa di jawa tengah, pengadaan balai konservasi perairan, atau dukcapil yang diberikan layanan secara online. Semua program tersebut membutuhkan sumber daya serta dana yang besar, jika didalamnya terdapat kepentingan pribadi dan keinginan untuk korupsi, tentulah program tsb akan mangkrak dan tidak dapat berlanjut.

2. ⁠Adanya Perkembangan Teknologi namun masih belum mumpuni.
Yang kita tau bahwa teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari, dengan begitu pemerintah akhirnya memberikan program dukcapil online bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan secara online, namun ada hambatan dalam hal ini, yaitu masyarakat yang lanjut usia seperti di pedesaan pedalaman Papua tidak memiliki handpone atau tidak bisa mengakses situs online tersebut karna kurangnya pengetahuan alias masih belum mumpuni, hal ini masih belum efektif karna tidak meratanya akses tsb.

3. ⁠Masih Kurangnya Sumber Daya.
sumber daya yang dimaksud disini ialah sumberdaya manusia, mengapa demikian? Karna masih banyak penempatan sumberdaya manusia yang tidak sesuai pada program ini, ditambah keterbatasan teknologi dan infrakstuktur juga merupakan hambatan yang serius dalam perwujudan reformasi, karna teknologi merupakan alat yang membantu pengerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

4. ⁠Sektor Publik Anti Kritik.
ada banyak sekali yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari hari, misalnya pelayanan publik yang mendapatkan indeks kepuasan masyarakat yang rendah, namun bersikap acuh tak acuh seolah tidak memiliki kekurangan dalam pelaksanaan sektor publik, hal ini menjadi hambatan sektor publik dalam melakukan reformasi.

5. ⁠Kurangnya Partisipasi Masyarakat.
Dalam hal ini yang dimaksud adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran serta rendahnya kesadaran masyarakt untuk mewujudkan reformasi Publik yang lebih baik.

Contoh konkret dalam tantangan ini misalnya pelayanan dalam kesehatan BPJS yang tidak ramah dan kurangnya tanggapan yang efektif terhadap pertanyaan atau keluhan dari masyarakat.
Teori yang dapat mendukung hal ini adalah Teori Good Governance yaitu Memandang pentingnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, integritas, rule of law, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terimakasih

Nama: Nicholas Syahputra Hutahaean
NPM: 2316041128

Izin menjawab bu,
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah transformasi budaya birokrasi yang cenderung lamban dan terdapat praktik korupsi. Budaya birokrasi yang lamban menyulitkan proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang berjalan efisien. Selain itu, adanya praktik korupsi juga merusak integritas serta kredibilitas lembaga pemerintah.

Contoh konkret dari tantangan ini adalah proses perekrutan dan promosi pegawai negeri sipil (PNS) yang seringkali tidak transparan dan rentan terhadap praktik nepotisme. Dampaknya adalah penempatan orang-orang yang tidak kompeten di posisi strategis, yang kemudian menghambat efisiensi serta efektivitas pelayanan publik.

Teori yang mendukung dalam menghadapi tantangan ini secara konseptual dapat diterapkan dalam teori "public administration," yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Disamping itu, teori "organizational behavior" juga menyoroti pentingnya membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan, responsif, serta inovatif.

Guna mengatasi tantangan ini, Indonesia harus melakukan perubahan struktural serta budaya dalam lembaga pemerintah. Langkah konkret seperti menerapkan sistem meritokrasi dalam perekrutan dan promosi PNS, meningkatkan transparansi pengambilan keputusan publik, serta penegakan hukum secara tegas terhadap korupsi akan menjadi langkah awal yang penting dalam upaya reformasi administrasi publik di Indonesia.

NAMA : IIS MUTIARA
NPM : 2316041129
KELAS : REG D

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Korupsi telah menjadi masalah kronis yang menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi publik. Sebagai contoh, kasus-kasus korupsi di tingkat pemerintah pusat dan daerah telah merugikan negara miliaran dolar setiap tahunnya.

Teori pendukung dari perspektif ini adalah teori agensi. Menurut teori agensi, ketika ada ketidakcocokan antara kepentingan agen (pegawai pemerintah) dan prinsip-prinsip efisiensi serta kesejahteraan publik, maka agen cenderung untuk bertindak demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini dapat mengarah pada praktik korupsi di mana pegawai publik menggunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu mengimplementasikan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan lembaga anti-korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta pembentukan budaya integritas di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, perlu juga diterapkan insentif dan sanksi yang tegas untuk mendorong perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Nama : Intan Cendykia
Npm : 2316041123
Kelas : Reguler D

Izin menjawab buk, Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang telah terbangun selama periode orde baru. Krisis ini muncul akibat perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik, yang menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik berganti arah ke pragmatisme dan menurunkan integritas serta kualitasnya. Idealnya, penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, penerapan desentralisasi yang diterapkan dengan tujuan agar potensi yang dimiliki daerah dapat dimaksimalkan, menyebabkan KKN meluas di tingkat daerah, terjadi ketimpangan layanan publik antar daerah, dan belum ada aturan sanksi terhadap daerah yang menyediakan layanan buruk kepada masyarakat. Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis baik itu krisis ekonomi maupun politik akan mempengaruhi tercapainya good governance. Kegagalan itu sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, insentif, akuntabilitas, dan budaya birokrasi.

Dari perspektif teori reformasi administrasi, reformasi administrasi di Indonesia mencakup upaya untuk memperbaiki praktik administrasi, organisasi, prosedur, dan proses. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrasi publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri dimana konsesi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggung semua warga masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks dan multi-dimensi, termasuk pertanggungjawaban profesional, legal, politis, dan demokratis.
Selain itu, tantangan lainnya adalah mengimplementasikan model kepemimpinan yang berlandaskan nilai kebersamaan dalam membantu warga negara mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama, bukan sekedar mengendalikan atau mengarahkan masyarakat menuju arah/tujuan baru. Prinsip ini berkenaan dengan peran atau kepemimpinan manajer di organisasi sektor publik.
Ini sesuai dengan teori "New Public Management" yang menyarankan agar pemerintah tidak berperan langsung dalam pelayanan publik, dengan peran Negara dibatasi di dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, menyediakan dana bagi badan-badan pelaksana, serta mengevaluasi kerja. Peran birokrat hanya sebagai fasilitator yang memberikan motivasi dan insentif pada aktor-aktor pelayanan publik.

Nama: Hani Kalista
Npm: 2316041134
Kelas: Reguler D

Assalamualaikum wr.wb
Izin menjawab bu,
Berdasarkan konten video tersebut, tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah mengubah mindset birokrasi. Selama ini birokrasi cenderung berorientasi pada aturan dan prosedur formal semata, padahal tujuan utamanya seharusnya adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Padahal menurut teori New Public Service karya Denhardt dan Denhardt, birokrasi seharusnya berorientasi pada pelayanan publik (public service) bukan pada mandat politik atau kepentingan kelompok. Birokrasi dituntut untuk memahami kebutuhan masyarakat dan merespons dengan cepat, bukan sekadar menjalankan aturan.

Selain itu, menurut teori Good Governance, terdapat enam prinsip utama good governance yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, responsif, inklusif dan berkeadilan. Untuk merealisasikan enam prinsip tersebut, diperlukan perubahan mindset birokrasi yang mengedepankan pelayanan publik dibanding sekadar mematuhi aturan. Dengan demikian, mengubah mindset birokrasi menjadi tantangan utama reformasi administrasi publik di Indonesia.

Nama : Desta Aulia Putri
NPM : 2316041116

Izin menjawab Bu

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah menyelesaikan masalah korupsi, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mengubah budaya birokrasi yang lamban dan tidak responsif. Dan tantangan diatas akan dijabarkan beberapa:
1. Masalah Korupsi: Korupsi merugikan negara secara ekonomi dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya, skandal korupsi dalam proyek infrastruktur yang mengalihkan dana publik ke tangan swasta atau pejabat korup. Teori pendukungnya adalah Teori Kelemahan Institusi, yang mengatakan bahwa lemahnya kontrol internal dan eksternal dalam institusi publik dapat memperkuat perilaku koruptif.
2. Efisiensi dan Transparansi: Proses birokrasi yang panjang dan rumit sering menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program secara efektif. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik juga menjadi masalah serius. Contoh, lambatnya penyelesaian perizinan usaha di beberapa daerah karena birokrasi yang kompleks. Teori pendukungnya adalah Teori Efisiensi Birokrasi, yang menyoroti pentingnya struktur birokrasi yang efisien dalam memberikan pelayanan publik yang baik.
3. Budaya Birokrasi: Budaya kerja yang masih mengutamakan prosedur formal daripada hasil akhir atau pelayanan kepada masyarakat juga menjadi tantangan besar. Contoh, lambannya pelayanan di kantor pemerintah karena pegawai lebih fokus pada aturan daripada kebutuhan masyarakat. Teori pendukungnya adalah Teori Organisasi, yang menekankan pentingnya budaya organisasi yang responsif, inovatif, dan orientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat terhadap pencegahan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik, melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, serta mengubah budaya kerja birokrasi melalui pembinaan SDM, pengembangan teknologi informasi, dan insentif yang tepat. Dengan pendekatan ini, diharapkan administrasi publik Indonesia dapat menjadi lebih responsif, transparan, dan efisien dalam melayani kepentingan publik.

Nama: Anggita Stevina
Kelas: Reg D
NPM: 2316041114

Assalamualaikum bu saya mohon izin untuk menjawab. 

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik yaitu:

Contohnya yaitu dari data hasil survei Transparancy International(TI) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2016, menunjukan bahwa angka IPK Indonesia adalah 36 atau berada di peringkat 88 dari 168 negara yang disurvei. IPK Indonesia sejajar dengan Mesir, namun apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dalam periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, uang negara yang dikorupsi mencapai 39,3 triliun rupiah. Ironisnya, dari nilai tersebut hanya 20% yang disidangkan ke pengadilan, sedangkan sebesar 20% diketemukan tetapi tidak sampai ke pengadilan dan sebesar 60% korupsi yang tercium belum bisa dibuktikan. Jadi diperlukan adanya pemberantasan korupsi yang wajib dilakukan dalam reformasi birokrasi, karena korupsi dapat merusak birokrasi bagi Indonesia. Selain itu diperlukan cara yang strategis untuk memberantas korupsi, seperti dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kekuatan pemberantasan korupsi, dan peningkatan ketahanan terhadap korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya efektivitas pembuktian dalam persidangan. Dan sampai saat ini sudah tidak terhitung berapa jumlah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjadi korban operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aparat penegak hukum lainnya.
Walau demikian, tindakan tersebut belum juga menyurutkan niat para penyelenggara/pejabat negara untuk melakukan tindakan curang/korupsi. Karena para pejabat publik belum juga jera jadi menurut saya diperlukan hukuman yang lebih tegas lagi yang dapat diterapkan di Indonesia ini yaitu dengan cara memiskinkan para pejabat publik yang melakukan korupsi agar pejabat publik dapat jera dan tidak melakukan korupsi lagi, dan saya juga berharap agar hukuman mati bagi para koruptor diberlakukan di Indonesia seperti negara Tiongkok dan Vietnam yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, hal tersebut perlu dilakukan karena agar pelaku korupsi dapat jera sejera-jeranya sehingga kasus korupsi dapat berkurang di Indonesia.

Teori pendukung yang dapat digunakan dalam reformasi administrasi publik adalah teori pemberantasan korupsi. Teori ini menganggap bahwa pemberantasan korupsi adalah langkah strategis yang wajib dilakukan dalam reformasi birokrasi. Teori ini menganggap bahwa korupsi merusak birokrasi dan menghambat pengembangan negara. Jadi, pemberantasan korupsi adalah langkah strategis yang wajib dilakukan untuk memperbaiki birokrasi dan membangun negara yang lebih baik.

Nama: Zefanya Anggita Br Sembiring
Npm: 2316041118
Kelas: Reg D

Izin menjawab Bu
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah masalah korupsi dan birokrasi yang kompleks Korupsi telah menghambat efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta alokasi sumber daya yang kurang tepat, proses administrasi yang kurang responsif, kurangnya dana dalam anggaran pembangunan, tidak mau melakukan perubahan baru, pelayan publik yang kurang terampil melakukan pekerjaannya dengan baik.
Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari seperti pengurusan SIM yang biasanya masyarakat diwajibkan menyiapkan berkas-berkas yang cukup banyak dan ada ujian praktiknya. Ini menunjukkan proses administrasi yang cukup lambat karna terkadang masyarakat juga sering dipersulit.
Salah satu teori yang mendukung proses administrasi seperti ini adalah teori administrasi publik, khususnya dalam konteks birokrasi. Teori ini menekankan pentingnya pengaturan yang terstruktur dan prosedur yang jelas dalam menjalankan fungsi pemerintahan.


Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori administrasi publik, seperti struktur birokrasi yang efisien, prosedur yang jelas, akuntabilitas, dan transparansi, proses administrasi pengurusan SIM dapat menjadi lebih terorganisir, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nama: Amalda Ika Nabila Azzachra
NPM: 2316041121

Izin menjawab,
Dalam melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia, dua tantangan utama yang perlu diatasi adalah masalah korupsi dan birokrasi yang kompleks. Sebagai contoh, praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menyebabkan pemborosan anggaran, penurunan kualitas layanan publik, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Sedangkan proses birokrasi yang lambat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberadaan regulasi yang bertumpuk dan saling tumpang tindih juga dapat mempersulit investasi dan pengembangan bisnis di Indonesia.

Teori pendukung yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah teori "agency theory" yang menyoroti konflik kepentingan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat). Oleh karena itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal dalam administrasi publik dapat membantu mengurangi risiko korupsi dan mendukung upaya reformasi administrasi publik di Indonesia. Lalu ada public choice theory yang menekankan pentingnya insentif individu dalam birokrasi untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, reformasi administrasi publik perlu memperhatikan insentif-insetif yang memotivasi birokrat untuk bekerja efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya untuk menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan koordinasi antar instansi, serta memperkuat kapasitas birokrasi dapat membantu mengatasi tantangan ini dalam reformasi administrasi publik di Indonesia.

Nama : Nikolas Simbolon
Kelas : Reguler D
NPM : 2316041139

Selamat siang Bu, izin menjawab,
Menurut pendapat saya, tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia meliputi:
1. Kepribadian administratornya
Menurut saya, hal utama reformasi administrasi publik di Indonesia belum berjalan dengan baik adalah berasal dari kepribadian pelaku pelayan masyarakatnya, mengapa demikian?
Saya sempat berbincang-bincang dengan teman sebaya, bertanya apakah pelayanan publik di Indonesia sudah baik? Saya selalu mendapat jawaban "belum puas, administratornya jutek, galak, dan lain-lain" Dari perbincangan tersebut saya sempat berfikir apakah ini tantangan yang sebenarnya di hadapi negara Indonesia dalam hal reformasi administrasi publik. SDM memang menjadi hal yang penting dalam proses pelayanan publik, mengingat peran ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat, masyarakat tentu bisa langsung melihat dan menilai sikap dan pelayanan yang diberikan oleh administrator. Sikap yang kurang baik dan bentuk pelayanan yang lambat, membuat masyarakat menilai kurang baik. Menurut saya, pelayanan administrator yang kurang baik ini dapat disebabkan oleh kepribadiannya, di mana pelayan publik merasa memiliki power yang lebih besar di banding masyarakat, yang menyebabkan mereka sedikit menganggap remeh kehadiran masyarakat dalam proses pelayanan publik. Padahal faktanya, masyarakat adalah fokus utama bagi administrator, karena kepuasaan masyarakat lah yang akan membuat reformasi administrasi publik ini bisa berjalan dengan baik.

2. Di samping itu saya beranggapan bahwa kurangnya pelayanan publik berasal dari power administratornya

Saya juga berpendapat bahwa, faktor lainnya adalah pada gaji pelayan publik, ada kemungkinan reformasi ini tidak berjalan dengan baik adalah dari segi penggajian administrator, ada kemungkinan kurangnya kinerja dan perubahan sikap administrator bisa disebabkan dari penggajian yang kurang atau tidak memenuhi kebutuhan para administrator. Seperti faktanya, penggajian yang cukup dapat meningkatkan kinerja.

3. Selain itu, korupsi juga menjadi faktor lambat nya reformasi administrasi publik di Indonesia. 

Mengapa demikian? Tidak dapat dipungkiri korupsi di Indonesia belum bisa diatasi, bahkan meningkat dari tahun ke tahun, kepentingan pribadi ini membuat banyak hal akan terhambat, contoh anggaran yang diberikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya diberikan, tentu hal ini akan berdampak banyak bagi kemajuan administrasi publik di Indonesia. Menurut saya, korupsi menjadi faktor yang besar dalam proses reformasi administrasi publik di Indonesia.

Bahkan menurut pendapat

Gladden (1972, h. 227), kokohnya peradaban dari berbagai macam Negara kuno tersebut utamanya adalah berkat eksistensi badan birokrasi Negara yang bekerja memakai prinsip-prinsip operasional yang teratur. 

Artinya keteraturan operasional bisa memperkokoh birokrasi dalam suatu negara. 

Nama: Fatimahtuzzahra
NPM: 2316041117

Assalamualaikum Wr.Wb
Selamat siang bu, izin menjawab bu.
Salah satu tantangan terbesar dari reformasi administrasi publik ini adalah mentalitas birokrasi. Mentalitas birokrasi dalam administrasi publik merupakan pola pikir dan cara berperilaku aparatur sipil negara dalam melakukan tugasnya. Mentalitas birokrasi ini merupakan faktor penting dalam keberhasilan serta kegagalan reformasi administrasi publik.

Contoh dari mentalitas birokrasi ini adalah Sikap lamban dan tidak responsive yang dilakukan oleh ASN, seperti lambat dalam merespon permintaan dan kebutuhan masyarakat. selain itu, ASN yang kurang transparansi atau tidak terbuka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. serta kecenderungan korupsi dan nepotisme, yaitu ASN menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi dan nepotisme dalam perekrutan dan promosi jabatan. Contoh konkritnya adalah seorang aparatur sipil negara yang mengabaikan pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang buruk. Pelayanan kepada Masyarakat yang buruk ini bisa menurunkan kepercayaan Masyarakat pada sekrot pemerintahan, sehingga dapat menjadi hambatan serta tantangan yang cukup besar untuk reformasi administrasi publik ini.

Teori yang menjadi pendukung dari contoh diatas adalah teori “Good Governance” yang menekankan bahwa pentingnya partisipasi dari masyarakat, transparansi serta akuntabilitas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar reformasi administrasi publik berjalan dengan baik.

RHIEN SILVI
2316041137
REG D

Assalamualaikum ibu, selamat siang. Saya Rhien Silvi izin berdiskusi:
Tantangan pertama adalah mengubah budaya birokrasi yang cenderung birokratis, lambat, dan korup. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi memerlukan perubahan budaya yang mendalam di kalangan birokrat, yang kedua korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia dan menjadi hambatan utama dalam upaya reformasi administrasi publik. Langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memerangi korupsi dan memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi di dalam birokrasi. Yang ketiga yakni peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan tantangan besar dalam reformasi administrasi publik. Diperlukan investasi yang signifikan dalam pelatihan dan pengembangan SDM untuk memastikan bahwa PNS memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, yang keempat adalah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif dalam administrasi publik masih menjadi tantangan. Perlu pembangunan infrastruktur TIK yang lebih baik serta pengembangan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kelima adalah implementasi desentralisasi telah menghadirkan tantangan tersendiri dalam reformasi administrasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembangunan kapasitas di tingkat lokal, menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia, dan yang terakhir adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan merupakan aspek penting dalam reformasi administrasi publik, sedangkan teori yang mendukung adalah teori Good Governance.

Nama : Katrin Hutajulu
NPM : 2316041138
Selamat siang Ibu, izin menjawab pertanyaan yang diberikan
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik:
- dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, tantangan bagi pemerintah adalah untuk terus menyesuaikan dan meningkatkan kredibilitas serta akuntabilitas dalam pemerintahan terutama dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- lalu rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam administrasi publik menjadi tantangan serius. Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai negeri serta rendahnya insentif untuk meningkatkan kinerja menyebabkan rendahnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- tantangan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah mampu melaksanakan kegiatan administrasi publik secara efektif dan efisien karena para birokrat sekarang banyak melakukan kasus korupsi, nepotisme yang membuat reformasi birokrasi itu sangat sulit diterapkan di Indonesia.

Contoh tantangan reformasi administrasi publik adalah kurang nya koordinasi dari lembaga pemerintah terkait dengan progam pelayanan publik kepada masyarakat. Contoh lainnya adalah kurang nya kesadaran dan pola pikir dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang terkadang membuat masyarakat tidak melakukan suatu perubahan yang baik.


Teori good governance yaitu menekankan pentingnya keadilan yang dimana pemerintah memberikan akses yang sama terhadap layanan dasar masyarakat, misalnya pendidikan dan kesehatan. Teori ini juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa informasi publik mudah diakses masyarakat, dan pemerintah yang transparan agar bisa dipantau dan diawasi masyarakat.

Nama: Inayah Fitriana
NPM: 2316041144
Kelas: Reg D

Assalamu'alaikum izin menjawab bu
Tantangan yang dihadapi dalam Reformasi administrasi publik ialah
1. Adanya ketidakpastian politik
Dalam Reformasi administrasi publik hal yang selalu dilibatkan adalah perubahan. Namun seringkali terjadi ketidakpastian dalam politik seperti konflik politik, perubahan prioritas dan ketidakpastian dalam perubahan anggaran yang dapat menjadi tantangan Reformasi administrasi publik itu sendiri.
2.Perlawanan internal oleh masyarakat
Dalam konteks Reformasi, pasti melibatkan perubahan dalam prosesnya, namun beberapa indivdu atau kelompok menjadi tantangan bagi Reformasi karena mempertahankan kepentingan atau budayanya. Oleh karena itu hal ini juga menjadi tantangan bagi Reformasi.
3. Adanya pelanggaran Hukum administrasi negara
Dalam konteks ini seperti halnya korupsi. Korupsi sendiri menjadi tantangan bagi Reformasi administrasi publik karena dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang proses Reformasi tidak terealisasikan.
4. Peran masyarakat
Peran masyarakat juga menjadi peran penting yang seharusnya ada dalam Reformasi administrasi publik. Namun dalam kenyataannya banyak dari masyarakat yang kurang pemahaman atau acuh karna merasa tidak memiliki kepentingan pada proses Reformasi. Maka dari itu hal ini menjadi tantangan bagi proses Reformasi.
5. Kurangnya kapasitas dan sumber daya
Tidak jarang dalam proses Reformasi masih adanya kekurangan sumber daya baik bahan, dana maupun keterampilan karyawan. Hal ini juga sangat menjadi tantangan bagi Reformasi administrasi publik.

Teori yang mendukung adanya proses Reformasi administrasi publik dan pendapat diatas ialah
*Teori tuntunan publik oleh Charles E. Lindblom
Ia menekankan bahwa pentingnyan peran masyarakat dalam mendorong proses Reformasi administrasi publik. Dengan terealisasikan nya peran masyarakat dalam mendorong Reformasi, maka refirmasi dapat berjalan baik.

Maka dari itu adanya Reformasi administrasi publik yang berjalan baik, pasti melibatkan pemerintahan dan masyarakat didalamnya.
Terimakasih.

Nama : Berlia Maharani
Npm : 2316041120
Kelas : Reguler D

Izin menjawab bu, tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah dalam mengatasi korupsi dan birokrasi yang kompleks

1. korupsi adalah masalah serius yang menghambat reformasi administrasi publik. Korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang sulit diubah dan memiliki dampak negatif pada efektivitas dan keberlanjutan reformasi. Praktik korupsi mengakibatkan pemborosan anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan penghambatan pelayanan publik yang adil dan efisien. Contohnya, Kasus korupsi yang terkenal seperti korupsi dalam proyek Hambalang atau e-KTP menunjukkan bagaimana praktik korupsi di lingkungan administrasi publik dapat merugikan negara dan masyarakat.
2. Birokrasi yang kompleks menjadi tantangan lain dalam reformasi administrasi publik. Proses birokrasi yang rumit, berbelit-belit, dan lambat memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menghambat responsifitas pemerintah dalam mengatasi masalah dan meningkatkan pelayanan publik. Contohnya, dalam proses perizinan investasi, terdapat banyak tahapan dan persyaratan yang memakan waktu dan biaya tinggi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Teori pendukungnya adalah Teori Good Governance. Good Governance menekankan pentingnya akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan aturan hukum yang baik dalam administrasi publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, Indonesia dapat mengatasi tantangan dalam reformasi administrasi publik dan membangun sistem administrasi publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin menanggapi bu.
Nama: Cantika Farisa
NPM: 2316041111
Kelas: Regular D

Tantangan dalam Melakukan Reformasi Administrasi Publik adalah:
1. Resistensi terhadap Perubahan: Pejabat dan pegawai yang tidak ingin meninggalkan proses lama.
2. Keterbatasan Anggaran: Memperbarui infrastruktur pelayanan tanpa anggaran ekstra.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Upgrade keterampilan dan pengetahuan petugas pelayanan publik.
4. Perubahan Budaya Organisasi: Mengatasi resistensi terhadap perubahan dan menciptakan budaya kerja yang responsif dan terbuka
5. Kompleksitas Kebijakan: Menghadapi kompleksitas dalam penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan

Namun diantara tantangan tersebut, yang menjadi tantangan terbesar adalah Korupsi, korupsi merusak sistem birokrasi yang membuat birokrasi menjadi gemuk dan lambat bergerak, yang mengantisipasi perubahan dinamika organisasi. Selain itu korupsi mengganggu tatanan struktural organisasi, menimbulkan ketidakadilan serta merusak integrasi, transparansi negara, menyebabkan lemahnya pengawasan. Korupsi yang terjadi di sektor pemerintah, seperti kepala daerah dan anggota DPR/DPRD, telah menyeret banyak pihak yang merusak reformasi birokrasi.
Hal ini diatas menyebabkan birokrasi belum mampu merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik. Sehingga pemerintah harus melakukan penegakan hukum yang tegas, membangun budaya hukum di kalangan aparatur sipil negara, dan menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Dalam Teori Greeds, Opportunities, Needs, and Exposures (GONE Theory) mengatakan bahwa korupsi adalah keadaan yang terjadi karena faktor-faktor keserakahan (keserakahan), kesempatan (peluang), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (exposures).
Terimakasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama : Marcha Listiani Effendy
NPM : 2316041109
Asslamuallaikum Bu, izin memberikan tanggapan dari diskusi pertemuan hari ini,

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik yaitu:
1. Mengatasi korupsi yang masih merajalela, ini menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena keputusan pembangunan dan anggaran sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tapi lebih dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu.
2. ⁠Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan publik dan kurangnya akuntabilitas bagi pejabat pemerintah yang membuat masyarakat sulit untuk memonitor penggunaan dana publik dan mengawasi kinerja pemerintah.
3. ⁠Birokrasi yang lambat, proses birokrasi yang panjang dan kompleks ini menjadi penghalang bagi inovasi dan perubahan yang diperlukan dalam administrasi publik.

Contoh konkret dari tantangan ini adalah kasus korupsi yang sering terjadi, seperti dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur besar atau penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya. Contoh kasus ini menggambarkan bagaimana korupsi dan birokrasi yang lambat dapat menghambat upaya reformasi administrasi publik.

Teori pendukung untuk masalah ini adalah Teori Birokrasi, Teori ini menjelaskan bahwa birokrasi seringkali menjadi entitas yang kompleks dan lambat karena adanya struktur hierarkis serta prosedur yang rumit. Kondisi ini bisa menghalangi kemampuan untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam menjalankan pemerintahan.
Terimakasih.

Nama : NOVENDRA DWI PRADANTA
Npm : 2316041110
Kelas : Reguler D

Menurut saya tantangan terbesar reformasi administrasi publik di Indonesia sebagai berikut:

1. Budaya Birokrasi yang Berbelit-belit dan Lamban.
Pengambilan keputusan dan inovasi terhambat oleh budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis. Contohnya adalah pungutan liar, proses perizinan yang rumit, dan mentalitas "anda punya uang, anda punya kuasa". Hal ini menyebabkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi birokrasi dengan sistem meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat.

Teori pendukung: Teori "New Public Management" (NPM) menekankan bahwa administrasi publik harus efektif dan efisien. Prinsip-prinsip NPM bertentangan dengan budaya birokrasi konvensional.

2. Intervensi Politik dan Korupsi.
Pengambilan keputusan dan inovasi terhambat oleh budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis. Diperburuk lagi karena budaya politik yang sifatnya kekeluargaan dan penegakan hukum yang lemah terhadap korupsi. Contoh nyatanya adalah praktik suap dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa serta penempatan pejabat berdasarkan nepotisme dan politik. Hal ini menghambat kemajuan negara dan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Teori pendukung: Menurut teori "Teori Pemimpin-Agent" (PAT), hubungan antara politisi (pemimpin) dan birokrat (agen) dapat menyebabkan korupsi jika tidak ada mekanisme kontrol yang efektif.

3. Masyarakat kurang percaya pada pemerintah.
Pengikisan dan kehancuran kepercayaan publik disebabkan oleh budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis, kasus korupsi yang meningkat, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam survei dan pengambilan kebijakan. Masyarakat merasa tidak terlibat dan percaya bahwa pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah.

Teori pendukung: Teori "Governance yang baik" menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sangat penting.

Nama : Aldiva Mukhsin
Npm : 2316041130
Kelas : Reguler D

Izin memberikan jawaban bu.
Dalam melaksanakan sebuah kegiatan, seringkali muncul berbagai tantangan. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan reformasi administrasi publik. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah kurangnya sumber daya dan kompetensi yang dipengaruhi oleh tindakan penyalahgunaan kekuasaan, seperti tindakan korupsi.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan reformasi memerlukan alokasi anggaran yang besar, infrastruktur yang memadai, serta sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan reformasi administrasi publik. Namun, tindakan koruptif oleh oknum tertentu seringkali menghambat upaya reformasi ini.

Contohnya, anggaran infrastruktur seperti tempat pelatihan skill dan sekolah digunakan oleh sang koruptor (pemilik kekuasaan) untuk kepentingan pribadi. Hal ini menimbulkan masalah yang berlarut-larut, di mana pastinya banyak tempat pelatihan skill dan sekolah yang pembangunannya terhenti akibat dana yang dikorupsi. Akibatnya juga, populasi sumber daya manusia yang seharusnya menjadi bibit yang berkualitas dan bekompetensi menjadi berkurang karena dampak dari korupsi.

Teori yang mendukung hal ini ialah Teori Ekonomi Politik. Teori ini berfokus pada bagaimana kekuasaan dan kepentingan politik mempengaruhi alokasi sumber daya dan kompetensi dalam administrasi publik. Teori ini sangat relevan dengan situasi yang telah disebutkan, di mana penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang dapat berdampak signifikan terhadap pengalokasian sumber daya. 

Nama: Andreas Angga Asmaranata
NPM: 2316041136

Saya sangat setuju bahwa reformasi dalam sektor publik harus terjadi dan terus berlanjut. Hal tersebut dikarenakan adanya tujuan dari adanya negara itu sendiri, yakni untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, perlu disadari bahwa terdapat berbagai tantangan besar dalam melaksanakan reformasi sektor publik. Berikut adalah tantangan-tantangannnya:

1. Perubahan Budaya Organisasi
Terdapat kesulitan tersendiri ketika penolakan terhadap perubahan yang ditawarkan. Banyak organisasi yang berada dalam zona nyaman sehingga tidak ada kemauan untuk menjalankan perubahan. Padahal sangat penting bagi organisasi memiliki budaya yang responsif dan terbuka, baik terhadap kritik maupun perubahan.

2. Kompleksitas Kebijakan
Tidak sedikit kebijakan yang dibuat bersifat sangat kompleks. Artinya, kebijakan yang dibuat sangat rumit untuk diterapkan secara langsung. Akibatnya, perubahan tidak terjadi karena adanya ketidakmampuan mengejewantahkan kebijakan secara langsung karena karena kebijakan begitu kompleks.

3. Partisipasi Masyarakat yang Minim
Dalam menjalankan kebijakan, tidak jarang masyarakat bersikap tak acuh. Dengan kata lain, masyarakat tidak memberikan tanggapan terhadap atensi pemerintah. Kemungkinan lain, masyarakat kurang mampu melakukan sosialisasi terkait reformasi yang sedang digaungkan sehingga masyarakat tidak ada yang berpartisipasi.

4. Kurangnya Inovasi
Pemerintah perlu memberikan inovasi dalam melakukan renovasi. Terkadang cara-cara lama sudah tidak sesuai dengan keadaan di suatu tempat.

Sebagai contoh konkret, kita bisa lihat dari Undang-undang yang sempat dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Omnibus Law. Ketika UU tersebut dikeluarkan, muncul gejolak dalam masyarakat sehingga muncul penolakan-penolakan yang tampak dalam demo. Penolakan itu muncul karena UU tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat atau lebih condong kepada kepentingan kelompok.

Teori yang mendukung adalah teori Good Governance. Teori good governance adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik. Tujuan akhir yang dicapai adalah peningkatan pembangunan dan kesejahteraan publik. Jika mengacu pada masalah di atas, maka pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan hanya menguntungkan sebagian kelompok.

NAMA : BILAL ALI SYAHPUTRA
NPM :2316041127

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah perlunya penerapan reformasi birokrasi yang mendasar dan efektif. Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima[3]. Namun, pada kenyataannya reformasi birokrasi masih belum memberikan kontribusi maksimal, dan dibutuhkan kader-kader birokrasi yang mampu memberikan terobosan terhadap percepatan reformasi birokrasi.

Terjadinya perubahan-perubahan, seperti perkembangan teknologi yang mempengaruhi birokrasi, juga menjadi tantangan yang cukup serius. Hal ini disebabkan oleh fenomena globalisasi, yang mempengaruhi hubungan antara negara dengan pasar, dan mendorong perubahan dalam teori-teori tentang birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan proses dan saling berkaitan dengan bidang lain seperti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Itu sebabnya, presiden terpilih dan tim juga perlu melakukan langkah-langkah strategis pemberantasan korupsi yang selama ini menjangkiti birokrasi.

Resistensi dari orang yang tidak menginginkan perubahan merupakan tantangan tebesar reformasi birokrasi. Maka, perlu dilakukan pendidikan dan pengembangan kader-kader birokrasi yang mampu memberikan warna baru bagi birokrasi saat ini ke arah yang lebih baik.

Nama: Dovaz May Roza
NPM: 2316041131

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Salah satu contoh utama adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun telah ada upaya reformasi, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), masih ada masalah seperti korupsi, birokrasi yang lambat, dan ketidaksetaraan akses terhadap layanan tersebut.

Salah satu alasan utama adalah masih lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor publik. Tanpa penegakan hukum yang kuat, praktik korupsi akan tetap merajalela dan menghambat upaya reformasi administrasi publik.

Teori pendukung yang relevan adalah teori kontrol sosial dari Émile Durkheim. Menurut Durkheim, kontrol sosial adalah mekanisme yang memastikan bahwa anggota masyarakat mematuhi norma-norma dan aturan yang ada. Dalam konteks administrasi publik, pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang efektif merupakan bentuk kontrol sosial yang penting untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi serta meningkatkan akuntabilitas.

Selain itu, teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam melaksanakan reformasi administrasi publik. Teori agensi menyoroti masalah prinsipal-agents dalam hubungan antara pejabat pemerintah sebagai prinsipal dan birokrat sebagai agen. Ketidakseimbangan insentif dan pertanggungjawaban dapat mengakibatkan agen (birokrat) tidak melaksanakan kebijakan atau reformasi secara optimal. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme insentif yang tepat dan akuntabilitas yang jelas bagi birokrasi agar reformasi administrasi publik dapat berjalan dengan baik.

Nama: Martha Oktavia Simbolon
NPM:231604124
Kelas : Reg D


Tantangan Terbesar Indonesia dalam Melakukan Reformasi Administrasi Publik
Reformasi administrasi publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah masalah birokrasi yang kompleks dan korupsi . Birokrasi yang rumit dan prosedur yang berbelit-belit sering kali menjadi hambatan utama dalam efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Korupsi juga merusak integritas sistem administrasi publik, menghambat kemajuan, dan merugikan masyarakat secara luas.
Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kendala serius dalam reformasi administrasi publik. Kurangnya pegawai reformasi dan pelatihan dapat menghambat implementasi kebijakan serta menyebabkan kinerja birokrasi menjadi kurang optimal. Diperlukan investasi yang besar dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.


Pendapat dan Alasan Logis
Penting untuk dicatat bahwa reformasi administrasi publik bukanlah proses instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang memerlukan komitmen, kesabaran, dan konsistensi dari semua pihak terkait. Dalam konteks ini, pendekatan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut. Good Governance menekankan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan aturan hukum yang kuat.

Teori Institutional Theory juga relevan dalam konteks ini, dimana perubahan dalam administrasi publik tidak hanya terjadi melalui reformasi kebijakan tetapi juga melalui transformasi institusi. Dengan memperkuat institusi-institusi pemerintah, menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Indonesia dapat mengatasi tantangan utama dalam reformasi administrasi publik.

NAMA : ERNI SAPITRI
NPM : 2316041113
KELAS : REG D

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Korupsi telah menjadi hambatan utama dalam upaya memperbaiki sistem administrasi publik di Indonesia. Hal ini terjadi karena korupsi menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu contoh yang mencolok adalah praktek pungutan liar di berbagai instansi pemerintah, mulai dari pelayanan publik seperti pengurusan dokumen hingga proses perizinan. Praktik korupsi ini menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang layak dan merugikan negara dalam hal pendapatan dan kepercayaan publik.

Teori pendukungnya dapat ditemukan dalam teori ekonomi politik, di mana korupsi seringkali dianggap sebagai hasil dari keseimbangan kekuasaan dan insentif ekonomi. Selain itu, teori institusi juga menjelaskan bahwa struktur dan aturan yang lemah dalam administrasi publik cenderung menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah yang menyeluruh, seperti penguatan aturan dan pengawasan, pembentukan lembaga anti-korupsi yang independen, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik tentang bahaya korupsi, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Nama: Oca Deswina
NPM: 2316041133

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah budaya birokrasi lama yang kuat sehingga kesulitan untuk dilakukan reformasi administrasi publik yang baru. budaya birokrasi yang kuat juga menimbulkan kualitas layanan publik dan lambatnya respons terhadap kebutuhan masyarakat.

sebagai contoh kasus pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah yang seringnya banyak dikeluhkan masyarakat, pelayanan publik di pemerintahan daerah seringkali lambat merespon terkait kebutuhan dari masyarakat, seperti pada pelayanan pembuatan KTP, pelayanan pembuatan KTP yang seharusnya dapat dilakukan dengan cepat, malah dibuat seakan perlu waktu yang lama.

padahal seharusnya, bedasarkan Teori pelayanan publik, hal ini mestinya menekankan pentingnya penyediaan layanan publik yang berkualitas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nama : M. Afdzal syaputra
Reguler d
2316041115

Menurut saya tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah menghadapi perubahan budaya birokrasi yang sudah ada di instansi pemerintahan. Budaya budaya birokrasi yang terkesan statis dan tidak terbuka terhadap perubahan merupakan hambatan utama bagi terwujudnya reformasi.

Perubahan budaya merupakan tantangan yang kompleks karena melibatkan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku para aparatur pemerintah yang telah melekat sekian lama. Teori perilaku organisasi dari Kurt Lewin menyatakan bahwa perubahan budaya membutuhkan proses "pencairan" (unfreezing) terhadap status quo yang ada, diikuti dengan penanaman budaya baru (changing), kemudian proses "membeku kembali" (refreezing) agar perubahan dimaknai dan dilestarikan secara menyeluruh.

Contoh nyatanya Birokrasi yang Korup: Salah satu tantangan utama adalah memerangi korupsi di dalam sistem administrasi publik. Korupsi telah lama menjadi masalah serius di Indonesia dan telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Reformasi administrasi publik harus diiringi dengan upaya pemberantasan korupsi yang efektif.

Kurangnya Kapasitas dan Keterampilan: Banyak pegawai negeri yang belum memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugas administratif mereka. Diperlukan investasi yang signifikan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Ketidakmerataan Pembangunan: Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengatasi ketidakmerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau yang berbeda. Reformasi administrasi publik harus memperhatikan aspek ini dan memastikan bahwa pelayanan publik tersedia secara merata di seluruh wilayah negara.

Teori yang mendasari tantangan-tantangan ini bisa merujuk pada konsep-konsep seperti "good governance", "rule of law", dan "public administration ethics". Penerapan konsep-konsep ini dalam konteks Indonesia akan membantu dalam memahami tantangan dan merancang strategi untuk reformasi administrasi publik yang berhasil.

Nama : Widia Hartati
NPM : 2316041119

Mohon izin menjawab bu, 

tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik Salah satu nya adalah masalah korupsi.
Korupsi menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah.

Salah satu pendekatan teoretis yang mendukung hal ini adalah teori ``moral hazard'' dalam ekonomi perilaku.
Hal ini menyatakan bahwa individu dan organisasi yang mempunyai kekuasaan atau kendali atas sumber daya yang besar cenderung menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk keuntungan pribadi.

Contoh spesifiknya adalah suap dan nepotisme di lembaga negara dan proyek infrastruktur yang korup.
Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya, berdampak negatif pada masyarakat, dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan ini, kita harus fokus pada penguatan lembaga pengawasan, penerapan rezim pengawasan yang lebih ketat, penuntutan yang tegas terhadap pelaku korupsi, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dan etika dalam administrasi publik.

Nama : Riska Rahmaniar
NPM : 2316041135

Dr. M. Zulfikar Rachman, seorang peneliti politik dan pengkajian publik, mengatakan bahwa masalah terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia adalah bahwa pemerintah Indonesia masih dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan oligarki, yang membuat proses reformasi administrasi publik tidak berjalan sesuai harapan.
selain itu juga , Reformasi administrasi publik di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti birokrasi yang rumit, korupsi, tantangan era digital, otonomi daerah, dan diversitas. Setiap tantangan ini membutuhkan cara dan solusi yang berbeda. Berikut Contoh/alasan logis berserta solusinya.

1. Birokrasi yang kompleks
Misalnya proses perizinan usaha membutuhkan banyak tahapan dan melibatkan banyak lembaga pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan proses menjadi lebih lambat dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Melakukan penyederhanaan dan harmonisasi peraturan adalah solusi.
2. Korupsi
Misalnya adanya kasus korupsi dalam proyek infrastruktur yang menyebabkan kerugian negara. Penegakan hukum yang tegas dan sistem yang transparan, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memantau penggunaan anggaran, diperlukan untuk mengatasi hal ini.
3. Era digital
Misalnya, masalah dengan menerapkan e-Government termasuk masalah keamanan data dan keterampilan digital. Mengatasi masalah ini membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi.
4. Otonomi daerah
Misalnya ada masalah dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program nasional. Memperkuat sistem supervisi dan koordinasi adalah solusi.
5. Diversitas
Misalnya, menyediakan pelayanan publik yang merata di daerah terpencil atau dengan kondisi geografis yang sulit merupakan tantangan. Dibutuhkan inovasi dalam penyediaan layanan publik, seperti penggunaan teknologi informasi atau kerjasama dengan pihak ketiga, untuk mengatasi hal ini.

Teori New Public Management (NPM) adalah salah satu teori yang mendukung beberapa masalah yang terkait dengan reformasi administrasi publik di Indonesia.
NPM muncul sebagai tanggapan terhadap kritik terhadap Old Public Administration. NPM menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan orientasi layanan. Misalnya, dalam konteks birokrasi yang kompleks, NPM mendorong simplifikasi dan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan efisiensi, dan dalam kasus korupsi, NPM mendorong transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan sumber daya publik. Namun, NPM dikritik karena terlalu berfokus pada pasar dan mengabaikan elemen lain seperti keadilan dan partisipasi publik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal saat menerapkan prinsip-prinsip NPM untuk memastikan bahwa reformasi administrasi publik berfokus pada efisiensi dan memberikan pelayanan publik yang baik dan merata.

Nama : Ghefira Aldhila Putri Ibnu Safna
Npm : 2316041126
Kelas : Reguler D


1. Korupsi dan Nepotisme: Korupsi dan nepotisme merupakan tantangan utama dalam administrasi publik. Keduanya mengakibatkan penurunan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, sementara nepotisme memprioritaskan hubungan pribadi dalam pemberian posisi atau kontrak. Untuk membangun tata kelola yang bersih dan responsif, langkah konkret diperlukan untuk memerangi kedua masalah ini.

2. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan administrasi publik disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan proses pengambilan keputusan. Keterbukaan yang kurang dalam menyampaikan informasi keuangan dan keputusan pemerintah menimbulkan keraguan akan integritas lembaga pemerintah. Tanpa transparansi memadai, sulit bagi masyarakat memahami penggunaan uang mereka atau keputusan yang diambil pemerintah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kunci untuk memulihkan kepercayaan dan mendukung keberhasilan administrasi publik yang efektif.

3. Kurangnya Inovasi dan Adaptasi: Kurangnya administrasi publik untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat menyebabkan kurangnya pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masa kini. Dampaknya terasa dalam ketidakmampuan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kurangnya inovasi dan adaptasi ini membatasi kemampuan administrasi publik untuk menanggapi perubahan yang terus menerus dalam masyarakat, mengakibatkan kesenjangan antara apa yang ditawarkan oleh pemerintah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu contoh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik di Indonesia adalah penggunaan anggaran pemerintah yang kurang jelas. Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur, seringkali tidak ada laporan yang transparan tentang bagaimana dana publik digunakan, termasuk pengeluaran yang tepat dan efisien. Dengan meningkatkan transparansi, misalnya melalui publikasi informasi anggaran secara terbuka dan aksesibilitas data publik, dapat memungkinkan masyarakat untuk lebih efektif dalam memantau penggunaan dana publik.

Teori pendukungnya dapat mencakup teori pengawasan, kurangnya transparansi ini memperkuat argumen perlunya mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Nama : Desi Lestari
Npm : 2316041122

Izin menjawab bu

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi Administrasi Publik yaitu
1. Korupsi
Korupsi dalam birokrasi Indonesia masih tinggi. Hal ini menyebabkan pelayanan yang selama ini dilakukan dirasakan belum memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, seperti masih adanya pungli, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi.
2. Reformasi birokrasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi
Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Hal ini penting karena birokrasi adalah sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang oleh karna itu reformasi birokrasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi penting
3. Kurangnya transparansi Peningkatan transparansi dalam reformasi birokrasi administrasi publik adalah penting karena membantu mencapai tata pemerintahan yang bersih dan efisien. Transparansi mengacu pada proses yang terbuka dan terang, yang memungkinkan masyarakat dan pihak lainnya dapat melihat dan menilai kegiatan pemerintah. Dalam reformasi birokrasi, transparansi bertindak sebagai alat untuk mengurangi korupsi, memperbaiki pelayanan publik, dan memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dalam sistem pemerintah.

Menurut saya reformasi administrasi publik harus dilakukan dengan cara yang transparan, efisien, dan mengacu pada standar internasional. Contoh konkret dari reformasi yang telah dilakukan adalah peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pembuatan dan pengelolaan kebijakan publik, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Teknologi IK) untuk mempermudah informasi dan pengelolaan data, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian korupsi.
Teori pendukung reformasi birokrasi administrasi publik tentang transparansi yaitu Akuntabilitas, adalah salah satu prinsip utama dalam menciptakan good governance. Reformasi birokrasi harus mendorong pengawasan yang efektif dan efisien, serta menjamin pengelolaan transparan dan terbuka

Reformasi administrasi publik adalah usaha untuk melakukan perubahan pada struktur dan prosedur birokrasi,sikap dan perilaku birokrat.

Tantangan indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah keterbatasan sumber daya dan sistem birokrasi yang rumit.contohnya lembaga yang tidak cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Nama: Cesya Gina Rahmatin

Npm: 2316041140

Kelas: Reg D

Berikut ini beberapa pendapat saya mengenai tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik :

1. Mindset birokrasi lama yang kurang mendukung reformasi. Birokrasi Indonesia masih didominasi oleh mindset lama yang boros, lambat, kurang transparan, dan kurang berorientasi pada layanan publik. Untuk merubah mindset ini membutuhkan waktu yang lama sesuai teori perubahan organisasi.

2. Sumber daya manusia sumber daya manusia birokrasi yang kurang memadai. Banyak pejabat yang kurang kompeten dan profesional sesuai tuntutan reformasi. Hal ini sesuai teori SDM yang menyatakan SDM yang berkualitas sangat penentu keberhasilan suatu organisasi.

3. Keterbatasan dana untuk mendukung reformasi. Banyak program reformasi yang mengharuskan dana besar untuk pelatihan, pengadaan teknologi, insentif SDM, dll. Kondisi fiskal Indonesia yang belum memadai menjadi kendala sesuai teori biaya dan manfaat.

4. Masih kuatnya pengaruh elit politik dalam birokrasi. Sering intervensi politik menghambat profesionalitas aparatur sesuai teori relasi antar lembaga.

5. Ketergantungan pada regulasi lama yang sulit diubah mendukung reformasi. Banyak aturan turunan yang tidak mendukung reformasi dan sulit dirubah. Ini sesuai teori regulatory.

Demikian beberapa pendapat saya tentang tantangan besar reformasi administrasi publik di Indonesia dengan contoh berdasarkan beberapa teori terkait.

NAMA:ILHAM WAHYUDI
NPM : 2316041143
Dari informasi yang disampaikan, tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah penanganan korupsi yang masih menyebar di tingkat nasional dan sub-nasional meskipun telah dilakukan decentralisasi. Meski tujuan utama dari program decentralisasi adalah untuk mengurangi korupsi, korupsi tetap menjadi masalah yang perpasif. Korupsi yang sebelumnya terkonsentrasi di tingkat pemerintahan pusat sekarang telah menyebar ke tingkat regional, melibatkan sebagian besar pejabat publik lokal.

Pendapat saya berdasarkan analisis tersebut adalah bahwa tantangan utama dalam reformasi administrasi publik di Indonesia adalah menangani korupsi yang tetap menyebar meskipun telah dilakukan decentralisasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat tata kelola publik, korupsi masih menjadi masalah yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk:
- Perubahan Struktur Organisasi: Decentralisasi telah mengubah struktur organisasi dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini menciptakan kesempatan baru bagi korupsi untuk menyebar dan menjadi lebih sulit untuk dikelola.
- Peningkatan Opportunitas Korupsi: Dengan pergeseran kekuasaan dari lembaga legislatif lokal ke eksekutif lokal, terjadi perubahan dalam struktur kesempatan untuk menjalankan korupsi. Ini menyebabkan peningkatan kesempatan untuk abusif, termasuk korupsi oleh pejabat publik lokal.
- Perubahan dalam Jaringan Sosial dan Hubungan: Decentralisasi juga mempengaruhi jaringan sosial dan hubungan antara pejabat publik, pelaku bisnis, dan masyarakat. Ini dapat memperkuat atau menciptakan jaringan korupsi yang lebih kompleks dan sulit untuk diatasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup peningkatan akuntabilitas, pengawasan yang lebih ketat, dan pendidikan publik tentang pentingnya integritas dan tata kelola yang baik. Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang bagaimana korupsi berinteraksi dengan struktur organisasi dan jaringan sosial setelah decentralisasi dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi korupsi di Indonesia.