Nama Kelompok : TIANDETA
Anggota :

1. CHRISTILA OKTARIA (REG C) 2316041082
2. ANGGITA STEVINA (REG D) 2316041114
3. DESI LESTARI (REG D) 2316041122
4. TISA SEFTIANA LINSI (REG D) 2316041132
5. RISKA RAHMANIAR (REG D) 2316041135
6. ANDREAS ANGGA ASMARANATA (REG D) 2316041136
7. NIKOLAS SIMBOLON (REG D) 2316041139

video :

Nama : Desi Lestari
Npm : 2316041122

Adapting NOTA's Security Policy to Emerging Trends and Challenges
Pembahasan ini mengenai
1. Fakta-fakta dasar
2. Kebijakan keamanan NATO untuk era baru
3. Tanggapan atau terhadap ancaman strategis dan tantangan hibrida di Eropa
4. Kesimpulan

Oraganisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau sering di sebut dengan NATO adalah aliansi politik dan militer. Aliansi ini mempromosikan perdamaian dan keamanan melalui pertahanan kolektif. Dalam NATO terdapat 32 negara anggota, NATO memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan keamanan global. NATO didirikan pada tahun 1949, NATO dibentuk sebagai tanggapan terhadap ancaman instansi Soviet, tujuan utama aliansi ini adalah untuk menjaga kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya selama bertahun-tahun atau telah berevolusi untuk mengatasi tantangan keamanan baru.
NATO didirikan berdasarkan prinsip-prinsip pertahanan kolektif dan keamanan bersama. Aliansi ini berkomitmen pada penyelesaian sengketa secara damai dan mempromosikan demokrasi kebebasan individu dan supremasi hukum.
NATO juga mempertahankan kemampuan militer yang kuat untuk menangkal dan mempertahankan diri dari ancaman. NATO melakukan latihan dan operasi militer bersama dan negara-negara anggota menyumbangkan kekuatan dan sumber daya untuk memastikan kesiapan aliansi. Terlibat dalam kemitraan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mempromosikan kerjasama keamanan dan mengatasi tantangan bersama. Kemitraan ini berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di komunitas internasional.
Pada era sekarang Organisasi Nato memberitahukan bahwa sifat ancaman modern yang beragam dan kompleks, termasuk serangan siber dan peperangan hibrida memerlukan respons komprehensif dari NATO. Beradaptasi terhadap tantangan- tantangan ini sangat penting bagi keamanan kolektif.

Kesimpulan
Kebijakan NATO harus memprioritaskan adaptasi dan kesiapsiagaan untuk memastikan kemampuan respons yang efektif.
Membangun ketahanan di negara- negara anggota adalah aspek kunci dari strategi NATO. Hal ini termasuk meningkatkan perlindungan Infrastruktur penting, pertahanan siber, dan kesiapsiagaan sipil untuk bertahan dan pulih dari serangan hibrida.
NATO berperan penting dalam perjanjian Washington pasal 5 dan itulah alasan utama mengapa negara tersebut yang berkaitan dengan NATO, dan juga kebijakan atau mengenai nuklir yang di mana nanti bekerja sama dengan US militer untuk menjaga sisi keamanan negara-negara anggotanya.

Assalamulaikum bu izin menjawab
Nama : Desi Lestari
Npm : 2316041122

Salah satu contoh pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah layanan pendidikan. Pada saat proses manajemen sentralisasi, pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam pengelolan pendidikan, dengan keputusan-keputusan yang diambil secara sentralisasi contohnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pusat, termasuk tenaga pengajar dan peralatan. Ini bisa mencakup peraturan penerimaan siswa, pembagian anggaran, dan kurikulum standar. Dalam kebanyakan kasus, keputusan semacam itu dibuat dengan mempertimbangkan efisiensi operasional dan konsistensi di seluruh sistem pendidikan. Kebijakan yang mengatur evaluasi kinerja siswa, dan penggunaan teknologi di sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, pendekatan desentralisasi telah diterapkan memberikan lebih banyak kebebasan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola pendidikan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan setempat.

Dengan menggunakan teori pengelolaan publik baru (NPM), perubahan budaya dan struktur organisasi adalah cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelayanan publik. NPM dapat digunakan dalam pendidikan dalam beberapa cara:
- Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengembangan model pengelolaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan setempat.
- Memberikan lebih banyak kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setempat.
- Menciptakan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif untuk melihat kinerja pendidikan dan menentukan area mana yang perlu ditingkatkan.
- ⁠Meningkatkan profesionalisme guru dan staf pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan yang lebih insentif
- ⁠meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, dan kemungkinkan masyarakat memantau dan memberikan umpan balik pada kegiatan pendidikan.

Dalam menggunakan NPM, pengelolaan pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan resnponsif terhadap kebutuhan setempat, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Nama : Desi Lestari
Npm : 2316041122

Izin menjawab bu

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi Administrasi Publik yaitu
1. Korupsi
Korupsi dalam birokrasi Indonesia masih tinggi. Hal ini menyebabkan pelayanan yang selama ini dilakukan dirasakan belum memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, seperti masih adanya pungli, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi.
2. Reformasi birokrasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi
Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Hal ini penting karena birokrasi adalah sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang oleh karna itu reformasi birokrasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi penting
3. Kurangnya transparansi Peningkatan transparansi dalam reformasi birokrasi administrasi publik adalah penting karena membantu mencapai tata pemerintahan yang bersih dan efisien. Transparansi mengacu pada proses yang terbuka dan terang, yang memungkinkan masyarakat dan pihak lainnya dapat melihat dan menilai kegiatan pemerintah. Dalam reformasi birokrasi, transparansi bertindak sebagai alat untuk mengurangi korupsi, memperbaiki pelayanan publik, dan memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dalam sistem pemerintah.

Menurut saya reformasi administrasi publik harus dilakukan dengan cara yang transparan, efisien, dan mengacu pada standar internasional. Contoh konkret dari reformasi yang telah dilakukan adalah peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pembuatan dan pengelolaan kebijakan publik, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Teknologi IK) untuk mempermudah informasi dan pengelolaan data, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian korupsi.
Teori pendukung reformasi birokrasi administrasi publik tentang transparansi yaitu Akuntabilitas, adalah salah satu prinsip utama dalam menciptakan good governance. Reformasi birokrasi harus mendorong pengawasan yang efektif dan efisien, serta menjamin pengelolaan transparan dan terbuka