Nama Kelompok: The Pajakers

1. Atika Khairunnisa 2316041141 (Reg D)
2. Oca Deswina 2316041133 (Reg D)
3. Fatimahtuzzahra 2316041117 (Reg D)
4. Inayah Fitriana 2316041144 (Reg D)
5. Zefanya Anggita 2316041118 (Reg D)
6. Amalda Ika Nabila Azzachra 2316041121 (Reg D)
7. Muhammad Alkhan 2356041045 (Man B)

Link: https://youtu.be/RqwCrbxWqY8?si=XB8EP4Xle1OYduwk

Nama: Inayah Fitriana
NPM: 2316041144

Organisasi perjanjian atlantik Utara atau yang disebut NATO adalah sebuah aliansi politik dan militer yang melakukan pertahanan dan keamanan secara kolektif. Dengan beranggotakan 32 negara anggota, NATO memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan keamanan global. NATO sendiri didirikan pada tahun 1949 dengan tujuan pembentukan sebagai respon terhadap ancaman ekspansi soviet.
Prinsip utama didirikannya NATO adalah pertahanan kolektif dan keamanan bersama. Dengan berkomitmen terhadap penyelesaian perselisihan secara damai dengan demokrasi, kebebasan hukum serta supremasi hukum.
Lanskap keamanan yang terus berkembang mengharuskan NATO untuk menyesuaikan kebijakan dalam mengatasi tantangan yang muncul. Presentasi ini akan mengeksplorasi trend utama serta mengusulkan strategi untuk masa depan. Ancaman dunia yang semakin beragam termasuk serangan dunia maya dan hibrida, memerlukan adanya respon konprehensif dari NATO. Dengan melakukan adaptasi pada tantangan ini sangat penting bagi keamanan kolektif. Kemajuan teknologi telah mengubah sifat peperangan, menghadirkan peluang dan risiko. NATO harus memanfaatkan inovasi sambil mengatasi implikasi kemampuan siber dan senjata otonom. Membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara non-NATO dan organisasi internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan keamanan bersama. Upaya kolaboratif dapat meningkatkan interoperabilitas. Meningkatkan ketahanan di tingkat internasional sangat penting untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang di era sekarang. Adaptasi dan kesigapan sangat penting untuk memastikan kemampuan respon yang efektif bagi NATO.
Penggunaan taktik hibrida juga Penggunaan taktik hibrida menimbulkan tantangan unik terhadap pendekatan keamanan tradisional. Kebijakan NATO harus mengatasi perpaduan metode konvensional dan non-konvensional untuk menjamin pertahanan komprehensif. Ranah dunia maya juga menjadi suatu hal yang penting bagi persaingan keamanan, kebijakan NATO harus memprioritaskan pengamanan dan pengembangkan kemampuan guna mengatasi ancaman yang muncul. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyesuaikan kebijakan keamanan NATO terhadap tren dan tantangan yang muncul memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berwawasan ke depan. Dengan memprioritaskan ketahanan, inovasi, dan kemitraan strategis, NATO dapat secara lebih efektif mengatasi lanskap keamanan yang terus berkembang.

Nama : Inayah Fitriana
Nomor: 2316041144
Kelas: Reguler D

Pelayanan publik yang beralih dari sentralisasi ke desentralisasi adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang sering disebut dengan BPJS.
BPJS Kesehatan, salah satu layanan publik terpenting di Indonesia, telah mengalami perubahan besar dalam sistem pengelolaannya, dari model sentralisasi menjadi model desentralisasi. Perubahan ini disebabkan oleh banyak faktor dengan tujuan akhir meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta. Alasan perubahan desentralisasi BPJS adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tanggung jawab lokal
Sistem terpusat yang diterapkan sebelumnya dinilai kurang peka terhadap kebutuhan dan kondisi kesehatan yang berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia. Desentralisasi memungkinkan kebijakan dan layanan BPJS disesuaikan agar lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal.

2. Mempercepat pengambilan keputusan
Desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar kepada BPJS di tingkat daerah untuk mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan dan menyelesaikan permasalahan dengan lebih efisien.

3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
Dengan adanya desentralisasi, BPJS lebih bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat di wilayahnya hingga di tingkat daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana dan layanan BPJS.

Berikut analisis perubahan BPJS dari sentralisasi ke desentralisasi dengan menggunakan teori New Public Management (NPM)

NPM menekankan beberapa prinsip utama dalam perubahan ini, yaitu:

1. Penekanan pada hasil
Fokus pada pencapaian hasil yang terukur dan terukur.
2. Orientasi pasar
Penerapan prinsip pasar dalam manajemen sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
3. Desentralisasi dan kemandirian
Memberikan otonomi kepada badan publik untuk mengelola pelayanannya secara mandiri.
4. Pemanfaatan teknologi informasi
Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
5. Pemberdayaan pegawai
Memberi karyawan lebih banyak otonomi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja.

Dalam konteks desentralisasi BPJS, prinsip-prinsip NPM dapat digabungkan dalam beberapa poin penting:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
Desentralisasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan BPJS daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan penerapan prinsip pasar yang tepat.

2. Meningkatkan tanggung jawab
Di tingkat daerah, BPJS lebih akuntabel terhadap masyarakat di wilayahnya karena mempunyai otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mencapai hasil yang terukur.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan
Desentralisasi memungkinkan BPJS untuk lebih memahami dan merespons kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayahnya pada tingkat daerah, sehingga meningkatkan kualitas layanan

. 4. Memotivasi karyawan
Peningkatan otonomi dan tanggung jawab pekerja BPJS di daerah dapat meningkatkan motivasi dan efisiensinya.


Kesimpulan analisis pergeseran BPJS Kesehatan dari sentralisasi ke desentralisasi menggunakan teori New Public Management adalah sebagai berikut:

Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Desentralisasi memungkinkan BPJS untuk menyesuaikan kebijakan dan layanan dengan kebutuhan dan kondisi lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini meningkatkan akuntabilitas daerah, mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BPJS.
Sehubungan dengan perubahan tersebut, teori New Public Management (NPM) dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual. Prinsip-prinsip NPM seperti penekanan pada hasil, orientasi pasar, desentralisasi dan kemandirian, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemberdayaan pegawai dapat dipadukan untuk mencapai tujuan perubahan BPJS. Secara keseluruhan, perubahan BPJS Kesehatan dari sentralisasi ke desentralisasi merupakan upaya meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan di Indonesia. Dengan diterapkannya prinsip NPM, diharapkan BPJS dapat lebih merespon kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil yang lebih baik dalam pengelolaan jaminan sosial.

Nama: Inayah Fitriana
NPM: 2316041144
Kelas: Reg D

Assalamu'alaikum izin menjawab bu
Tantangan yang dihadapi dalam Reformasi administrasi publik ialah
1. Adanya ketidakpastian politik
Dalam Reformasi administrasi publik hal yang selalu dilibatkan adalah perubahan. Namun seringkali terjadi ketidakpastian dalam politik seperti konflik politik, perubahan prioritas dan ketidakpastian dalam perubahan anggaran yang dapat menjadi tantangan Reformasi administrasi publik itu sendiri.
2.Perlawanan internal oleh masyarakat
Dalam konteks Reformasi, pasti melibatkan perubahan dalam prosesnya, namun beberapa indivdu atau kelompok menjadi tantangan bagi Reformasi karena mempertahankan kepentingan atau budayanya. Oleh karena itu hal ini juga menjadi tantangan bagi Reformasi.
3. Adanya pelanggaran Hukum administrasi negara
Dalam konteks ini seperti halnya korupsi. Korupsi sendiri menjadi tantangan bagi Reformasi administrasi publik karena dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang proses Reformasi tidak terealisasikan.
4. Peran masyarakat
Peran masyarakat juga menjadi peran penting yang seharusnya ada dalam Reformasi administrasi publik. Namun dalam kenyataannya banyak dari masyarakat yang kurang pemahaman atau acuh karna merasa tidak memiliki kepentingan pada proses Reformasi. Maka dari itu hal ini menjadi tantangan bagi proses Reformasi.
5. Kurangnya kapasitas dan sumber daya
Tidak jarang dalam proses Reformasi masih adanya kekurangan sumber daya baik bahan, dana maupun keterampilan karyawan. Hal ini juga sangat menjadi tantangan bagi Reformasi administrasi publik.

Teori yang mendukung adanya proses Reformasi administrasi publik dan pendapat diatas ialah
*Teori tuntunan publik oleh Charles E. Lindblom
Ia menekankan bahwa pentingnyan peran masyarakat dalam mendorong proses Reformasi administrasi publik. Dengan terealisasikan nya peran masyarakat dalam mendorong Reformasi, maka refirmasi dapat berjalan baik.

Maka dari itu adanya Reformasi administrasi publik yang berjalan baik, pasti melibatkan pemerintahan dan masyarakat didalamnya.
Terimakasih.