KELOMPOK JAKLINGKO

1. Deva Adelia Sanjaya (2316041106)
2. Rr Indah Rizqi Cahyandari (2316041107)
3. Marcha Listiani Effendy (2316041109)
4. Cantika Farisa (2316041111)
5. Ghefira Al Dhila Putri Ibnu S. (2316041126)
6. Katrin M Hutajulu (2316041138)

https://youtu.be/152RiQFmM8Q?feature=shared

Nama : Marcha Listiani Effendy
NPM : 2316041109

Menyesuaikan Kebijakan Keamanan NATO Dengan Tren dan Tantangan Yang Muncul. 

Membicarakan tentang sejarahnya, NATO (North Atlantic Treaty Organization) adalah aliansi politik dan militer. Dengan 32 negara anggota, NATO dibentuk pada 4 April 1949 untuk mendukung perdamaian, keamanan, dan hubungan internasional. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk mencegah ekspansi Uni Soviet dan menjaga keamanan negara-negara anggotanya.
Salah satu tujuan utama NATO adalah untuk menjaga keamanan dan pertahanan bersama melalui latihan militer negara anggota serta mendukung demokrasi, kebebasan, dan supremasi hukum. NATO juga harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan setiap potensi ancaman dan perkembangan baru. Karena ancaman itu beragam dan kompleks, seperti perang hibrida dan kejahatan siber.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan, negara anggota dan non-anggota harus bekerja sama dengan baik. Pencegahan strategis sangat penting untuk memastikan stabilitas yang nyata. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan setiap tren dan kesulitan juga sangat krusial. Memupuk kepercayaan publik melalui komunikasi strategis adalah hal yang penting.

Pelatihan pertahanan siber, peluang untuk memperkuat hubungan dan inovasi keamanan, adalah beberapa cara NATO menanggapi ancaman yang terjadi. Misalnya, NATO memerangi terorisme dengan bekerja sama dan bermitra dengan Uni Eropa, PBB, dan negara lain. Selain itu, NATO berpartisipasi dalam diplomasi dan keterlibatan publik untuk mengatasi konflik dan memberikan pemahaman tentang keamanan.
Dengan demikian, NATO dapat mengembangkan kebijakan keamanan yang komprehensif dan visioner, yang terus berkembang untuk menanggapi setiap tren dan tantangan.

Meskipun Indonesia tidak bergabung dalam NATO, kita bisa mengambil contoh dari aliansi ini. Misalnya, dengan konsisten memperbarui strategi untuk menghadapi ancaman baru. Kemampuan NATO layak dipelajari. NATO juga berkontribusi dalam aksi kemanusiaan, pertahanan, dan keamanan. Indonesia bisa mengikuti jejaknya dengan berpartisipasi dalam misi kemanusiaan internasional dan berperan aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan regional seperti ASEAN. Selain itu, NATO memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan militernya, seperti kecerdasan buatan, robotika, dan perang siber. Indonesia juga dapat mengikuti langkah ini dengan berinvestasi dalam pengembangan teknologi.

Nama : Marcha Listiani Effendy
NPM : 2316041109

Salah satu contoh pelayanan publik di Indonesia yang telah mengalami perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah sistem pendidikan. Sebelumnya, kebijakan pendidikan di Indonesia sangat terpusat pada pemerintah pusat, terutama dalam hal kurikulum, pengelolaan sekolah, dan penempatan guru. Namun, dengan berlakunya otonomi daerah, kebijakan pendidikan telah diubah untuk memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan di wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh, pemberian otonomi kepada daerah dalam pengelolaan sekolah telah memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal, merekrut guru sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah, serta mengatur penggunaan anggaran pendidikan secara lebih fleksibel dan tepat sasaran.
Perubahan ini tidak hanya meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga mendorong inovasi dalam pendidikan serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran.

Penerapan perubahan sistem pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi bisa menggunakan dua teori yang relevan, yaitu New Public Management (NPM) dan New Public Service (NPS).
Teori NPM menekankan pada peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi publik melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta. Dalam konteks perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, prinsip-prinsip NPM dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pengelolaan pendidikan di tingkat lokal.
-Peningkatan Efisiensi, desentralisasi pendidikan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif di tingkat lokal, mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Misalnya, dengan diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengatur penggunaan dana secara mandiri, mereka dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal.
-Akuntabilitas, desentralisasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Dengan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, tanggung jawab mereka terhadap hasil pendidikan menjadi lebih jelas. Sekolah diharapkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik karena mereka lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan lebih bertanggung jawab atas hasil pendidikan.

Teori NPS menekankan pada pemberdayaan masyarakat, keterlibatan publik, dan pelayanan yang berorientasi pada nilai-nilai publik. Dalam konteks perubahan ke desentralisasi pendidikan, prinsip-prinsip NPS dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, relevansi pendidikan, dan pemberdayaan lokal.
-Pemberdayaan Masyarakat, desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengelolaan pendidikan di tingkat lokal. Melalui komite sekolah dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat memiliki suara dalam menentukan arah pendidikan di wilayah mereka sendiri.
-Relevansi Pendidikan, dengan lebih mendekatkan pengambilan keputusan pendidikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, desentralisasi dapat meningkatkan relevansi pendidikan. Sekolah dapat merancang kurikulum dan program pembelajaran yang lebih sesuai dengan konteks lokal, mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan menggabungkan prinsip-prinsip NPM dan NPS, desentralisasi pendidikan dapat menghasilkan sistem pendidikan yang lebih efisien, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat.

Nama : Marcha Listiani Effendy
NPM : 2316041109
Asslamuallaikum Bu, izin memberikan tanggapan dari diskusi pertemuan hari ini,

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik yaitu:
1. Mengatasi korupsi yang masih merajalela, ini menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena keputusan pembangunan dan anggaran sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tapi lebih dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu.
2. ⁠Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan publik dan kurangnya akuntabilitas bagi pejabat pemerintah yang membuat masyarakat sulit untuk memonitor penggunaan dana publik dan mengawasi kinerja pemerintah.
3. ⁠Birokrasi yang lambat, proses birokrasi yang panjang dan kompleks ini menjadi penghalang bagi inovasi dan perubahan yang diperlukan dalam administrasi publik.

Contoh konkret dari tantangan ini adalah kasus korupsi yang sering terjadi, seperti dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur besar atau penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya. Contoh kasus ini menggambarkan bagaimana korupsi dan birokrasi yang lambat dapat menghambat upaya reformasi administrasi publik.

Teori pendukung untuk masalah ini adalah Teori Birokrasi, Teori ini menjelaskan bahwa birokrasi seringkali menjadi entitas yang kompleks dan lambat karena adanya struktur hierarkis serta prosedur yang rumit. Kondisi ini bisa menghalangi kemampuan untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam menjalankan pemerintahan.
Terimakasih.