Nama : Olanicola saputra
Npm : 2315011091

Pancasila sebagai sistematika

Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dalam sila sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Nilai nilai yang terkandung dalam etika Pancasila :
1. Sila ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri pada sang pencipta.
2. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus yang artinya menjadikan manusia menjadi manusiawi yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama .
3. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa, kebersamaan dan cinta tanah air.
4. Sila kerakyatan mengandung nilai sikap berupa menghargai atau mau mendengar pendapat orang lain.
5. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain kesediaan membantu kesulitan orang lain.
Urgensi Pancasila dalam sistem etika :
1. Meletakkan sila Pancasila sebagai etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi sebagai penetu sikap tindakan dan keputusan
2. Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan
3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan sehingga tidak keluar dari sengat negara yang berjiwa Pancasila

Nama : Olanicola saputra
Npm : 23151011091

Analasis jurnal
Hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia

Tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV. Pencapaian tujuan bersama tersebut harus dirancang,
dirumuskan dan disepakati bersama seluruh elemen bangsa yang dalam
kebiasaan akademik disebut sebagai politik hukum. Pembentukan kaedah
hukum merupakan kegiatan final dari kebijakan publik yang didalamnya
memuat proses legislasi. Etika terapan yang merupakan cabang filsafat
yang membahas tentang perilaku manusia, dalam artikel ini perilaku
manusia dalam bernegara. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui
hubungan antara hukum dengan etik dan bagaimana kedudukan hubungan hukum dan etik dalam Politik Hukum di Indonesia. Rumusan politik
hukum sudah 15 tahun setelah kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2
tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana kemudian dirubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) yang diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali. Sementara itu, hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni
dimensi substansi dan wadah, dimensi hubu-ngan keluasan cakupannya
serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.

Nama : Olanicola saputra
Npm : 2315011091

A. Perubahan sistem pembelajaran saat covid 19 yg awalnya dari luring menjadi daring merupakan sebuah tantangan baru sebab penyampaian materi pembelajaran saat daring tidak sebaik saat luring oleh sebab itu saya harus bisa belajar secara mandiri disamping itu juga saya terpaksa menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop maupun pulsa untuk koneksi internet.

B. Menghadapi pandemi COVID-19 kita dapat memaksimalkan proses pendidikan dengan beradaptasi terhadap pembelajaran jarak jauh. Disiplin diri dalam menjaga jadwal belajar dan interaksi daring dengan dosen dan teman sekelas sangat penting. Selalu kembangkan pemahaman kritis dan etis terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan bijak dalam menggunakan teknologi.

C. Contoh kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasilais dalam lingkungan sehari-hari bisa berupa Peduli dan Ramah Lingkungan: Sebuah sekolah menerapkan program peduli lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Siswa-siswa secara aktif memakai wadah makanan dan botol minum reusable serta mengurangi sampah plastik. Tindakan ini mencerminkan karakter peduli dan ramah lingkungan. Melalui tindakan-tindakan ini, siswa dapat membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila untuk kesejahteraan bersama.

D. Kita diharapkan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks sosial dan politik.Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, bersatu, berkeadilan, dan berkeberagaman, sesuai dengan tujuan Pancasila sebagai panduan negara dan masyarakat.

Nama : Olanicola saputra
Npm : 2315011091

Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat lima dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel.
Filsafat berasal dari kata Philosophy yang secara epistimologis berasal dari philos atau
phileinyang yang artinya cinta dan shopia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Secara
epistimologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan (wisdom) (Sutrisno, 2006).
Prinsip-Prinsip Filsafat Pancasila
Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Kausa Materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi/bahan, dalam hal ini
Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri.
b. Kausa Formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya, Pancasila yang
ada dalam pembukaan UUD ’45 memenuhi syarat formal (kebenaran formal).
c. Kausa Efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan
Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka.
d. Kausa Finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuannya, tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi:
a. ke-Tuhanan, yaitu sebagai kausa prima;
b. kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial;
c. kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri;
d. kerakyatan, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong; dan
e. keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya
Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan
berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari dan mencerminkan identitas Pancasila. Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Ada dua pandangan yang menurut (Jumali dkk, 2004), perlu dipertimbangkan dalam menetukan landasan filosofis dalam pendidikan Indonesia. Pertama, pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofis pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai:
a. makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya;
b. makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya;
c. makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik, baik
dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup, dan segi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.
Kedua, Pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dalam pandangan filosofis pendidikan nasional dipandang sebagai pranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lainnya dalam masyarakat.

Nama : Olanicola saputra
Npm : 23151011091

Artikel tersebut membahas tentang pentingnya pengembangan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Sebagai mahasiswa, kita dapat mempelajari nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah yang berkaitan dengan filsafat atau kewarganegaraan. Selain itu, kita juga dapat mengikuti seminar atau diskusi yang membahas tentang Pancasila. Penting bagi mahasiswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila karena hal ini akan membantu kita dalam membangun karakter yang baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran sosial. Dalam konteks keilmuan, pemahaman dan pengembangan terhadap Pancasila sangat relevan dengan filsafat ilmu yang menekankan pada pengetahuan ilmiah, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita juga dapat melakukan pengembangan Pancasila melalui jalur akademik seperti penelitian atau penyusunan karya ilmiah.

Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang sangat mendasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Dalam filsafat, kita dapat mengetahui hakikat ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ilmu pengetahuan juga harus dikembangkan dan diajarkan di dalam struktur masyarakat, mulai dari tingkat RT hingga pejabat negara.
Pada Sila ke-5 dalam Pancasila juga mengandung prinsip-prinsip mulia seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sikap kekeluargaan dan gotong royong, serta bersikap adil dan menghormati hak-hak orang lain. Hal ini mencerminkan karakter yang baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran sosial. Dalam konteks keilmuan, pemahaman dan pengembangan terhadap Pancasila sangat relevan dengan filsafat ilmu yang menekankan pada pengetahuan ilmiah, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.