Nama Kelompok: Dukcapil
1. Reyon Febrio 2316041093 (Reg C)
2. Khairinnur Annastasya 2316041134 (Reg D)
3. Widia Hartati 2316041119 (Reg D)
4. Berlia Maharani 2316041120 (Reg D)
5. Intan Cendykia 2316041123 (Reg D)
6. Hani Kalista 2316041134 (Reg D)
7. Cesya Gina Rahmatin 2316041140 (Reg D)

https://youtu.be/0eHH5018xbY?si=vLPonBsC52AsVWSP

Nama: Hani Kalista
Npm: 2316041134

Maff miss telat dikarenakan tadi gabisa buka vclass (Error)

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) adalah aliansi politik dan militer. Ini mempromosikan perdamaian dan keamanan melalui pertahanan kolektif. Dengan 32 Negara Anggota, NATO memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan keamanan global. Didirikan pada tahun 1949, NATO dibentuk sebagai respons terhadap ancaman ekspansi Soviet. Tujuan utama aliansi ini adalah untuk menjaga kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya. Selama bertahun-tahun, NATO telah berevolusi untuk mengatasi tantangan keamanan baru. NATO didirikan berdasarkan prinsip-prinsip pertahanan kolektif dan keamanan bersama. NATO terlibat dalam kemitraan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan mengatasi tantangan bersama. Kemitraan ini berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian dalam komunitas internasional. Memahami dinamika dan konflik regional sangat penting bagi kebijakan keamanan NATO. Menyesuaikan pendekatan untuk mengatasi tantangan spesifik di berbagai wilayah akan meningkatkan efektivitas .
Kebangkitan kembali agresi Rusia dan taktik perang hibrida menimbulkan tantangan besar terhadap keamanan Eropa. Selain itu, serangan dunia maya dan kampanye disinformasi mengancam stabilitas di kawasan. NATO telah menanggapi ancaman ini dengan meningkatkan kehadiran militernya di Eropa Timur, melakukan latihan pertahanan siber, dan menerapkan Inisiatif komunikasi strategis untuk melawan disinformasi. Meskipun upaya NATO efektif, NATO menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan respons antar negara anggota dan mengatasi ancaman yang muncul. Namun, negara ini juga mempunyai peluang untuk memperkuat kemitraan dan melakukan inovasi dalam langkah-langkah keamanan. Membangun ketahanan di negara-negara anggota adalah aspek kunci dari strategi NATO. Hal ini termasuk meningkatkan perlindungan Infrastruktur penting, pertahanan siber, dan kesiapsiagaan sipil untuk bertahan dan pulih dari serangan hibrida. Menyesuaikan kebijakan keamanan NATO terhadap tren dan tantangan yang muncul memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berwawasan ke depan. Dengan memprioritaskan ketahanan, Inovasi, dan kemitraan strategis, NATO dapat secara efektif mengatasi lanskap keamanan yang terus berkembang.

Nama: Hani Kalista
Npm: 2316041134
Kelas: Reguler D

1. Pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah pengelolaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Sebelumnya pengelolaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Indonesia dilakukan secara sentralistik di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Namun sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, pengelolaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan mulai dialihkan ke pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan kesehatan di tingkat lokal dan meningkatkan akses masyarakat akan fasilitas kesehatan. Pemerintah pusat hanya memiliki tugas koordinasi, perencanaan dan pengawasan, sedangkan pengelolaan sehari-hari ada di tangan pemerintah daerah.

2. Analisis upaya pengembangan pengelolaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dengan teori New Public Management:

New Public Management menganut prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kompetisi. Dengan dipindahkannya pengelolaan rumah sakit ke tingkat daerah, diharapkan akan lebih memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pelayanan kesehatan. Pengawasan masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pelayanan.

Penciptaan unit pelayanan terpisah (public hospital corporation) dengan otonomi pengelolaan keuangan dan SDM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan rumah sakit. Prinsip-prinsip bisnis diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Rumah sakit diberi fleksibilitas untuk mengelola anggaran, SDM, dan asset rumah sakit sesuai kebutuhan pelayanan. Otonomi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa harus menunggu birokrasi pemerintah.

Kompetisi antar rumah sakit yang diperkenalkan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya inovasi dan peningkatan mutu layanan. Dengan adanya pilihan rumah sakit, pelayanan yang disediakan akan bersaing untuk memenuhi kebutuhan dan preferences pasien. Kompetisi juga diharapkan mampu menekan biaya layanan kesehatan melalui peningkatan efisiensi.

Evaluasi kinerja berdasarkan indikator kualitas proses dan hasil pelayanan menjadi ukuran utama kinerja rumah sakit. Ukuran ini lebih obyektif dibandingkan ukuran tradisional seperti jumlah kasur atau ruang perawatan. Dengan demikian, manajemen rumah sakit akan terus berupaya meningkatkan mutu layanan untuk memenuhi target kinerja. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan mutu layanan juga penting untuk memastikan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Nama: Hani Kalista
Npm: 2316041134
Kelas: Reguler D

Assalamualaikum wr.wb
Izin menjawab bu,
Berdasarkan konten video tersebut, tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah mengubah mindset birokrasi. Selama ini birokrasi cenderung berorientasi pada aturan dan prosedur formal semata, padahal tujuan utamanya seharusnya adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Padahal menurut teori New Public Service karya Denhardt dan Denhardt, birokrasi seharusnya berorientasi pada pelayanan publik (public service) bukan pada mandat politik atau kepentingan kelompok. Birokrasi dituntut untuk memahami kebutuhan masyarakat dan merespons dengan cepat, bukan sekadar menjalankan aturan.

Selain itu, menurut teori Good Governance, terdapat enam prinsip utama good governance yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, responsif, inklusif dan berkeadilan. Untuk merealisasikan enam prinsip tersebut, diperlukan perubahan mindset birokrasi yang mengedepankan pelayanan publik dibanding sekadar mematuhi aturan. Dengan demikian, mengubah mindset birokrasi menjadi tantangan utama reformasi administrasi publik di Indonesia.