Posts made by Dovaz May Roza

MP Reg D 2024 -> Video Analisis Manajemen Publik di Indonesia

by Dovaz May Roza -
Nama Kelompok: THE BLACKOUT

1. 2316041110 NOVENDRA DWI PRADANTA
2. 2316041113 ERNI SAPITRI
3. 2316041115 M. AFDZAL SYAPUTRA
4. 2316041124 ANNISA SALASATUN ROMADHONA
5. 2316041125 MARTHA OKTAVIA SIMBOLON
6. 2316041127 BILAL ALI SYAHPUTRA
7. 2316041130 ALDIVA MUKHSIN
8. 2316041131 DOVAZ MAY ROZA
9. 2316041137 RHIEN SILVI
10. 2316041143 ILHAM WAHYUDI

https://youtu.be/KLjtC0cAHK4?si=eot9w2SazZwG8jSc

MP Reg D 2024 -> Desentralisasi dalam Reformasi Manajemen Publik

by Dovaz May Roza -
Nama: Dovaz May Roza
NPM: 2316041131

1. Pelayanan Publik yang Bergeser dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi:

Salah satu pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi adalah pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sebelum desentralisasi, pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sepenuhnya berada di bawah kontrol pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah desentralisasi, tanggung jawab ini dialihkan ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Analisis Pengembangan Pengelolaan dengan Teori Manajemen Publik:

Untuk menganalisis upaya pengembangan pengelolaan pendidikan setelah desentralisasi, kita bisa menggunakan teori New Public Management (NPM) dan Teori Governance.

a. New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip yang diadopsi dari sektor swasta. Berikut adalah upaya pengembangan pengelolaan pendidikan setelah desentralisasi berdasarkan prinsip-prinsip NPM:

1. Desentralisasi dan Pemberdayaan Daerah:
- Setelah desentralisasi, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola pendidikan. Ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks daerah masing-masing.
- Contohnya, setiap daerah bisa mengembangkan kurikulum muatan lokal yang relevan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Akunabilitas dan Transparansi:
- Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas hasil pendidikan di wilayahnya. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa standar pendidikan nasional tetap terpenuhi.
- Laporan kinerja pendidikan harus dipublikasikan agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan pendidikan.

3. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi:
- Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih efisien dalam penggunaan anggaran pendidikan. Misalnya, pengalokasian dana berdasarkan kebutuhan spesifik setiap sekolah dan penerapan manajemen berbasis sekolah (school-based management).
- Sekolah diberi otonomi untuk mengelola anggaran mereka sendiri, merekrut tenaga pengajar, dan mengembangkan program pendidikan yang inovatif.

b. Teori Governance£

Teori Governance menekankan pada kolaborasi antara berbagai aktor dan institusi dalam pengelolaan pelayanan publik. Dalam konteks pendidikan yang terdesentralisasi, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

1. Kolaborasi dan Kemitraan:
- Pengelolaan pendidikan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat. Misalnya, kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk menyediakan fasilitas pendidikan atau pelatihan bagi guru.
- Partisipasi masyarakat dalam dewan sekolah (school boards) memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan orang tua.

2. Pengembangan Kapasitas Daerah:
- Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi pemerintah daerah agar mampu mengelola pendidikan dengan baik.
- Penguatan kapasitas institusional dan sumber daya manusia di tingkat daerah penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata.

3. Peningkatan Akses dan Keadilan:
- Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fokus pada penyediaan akses pendidikan yang merata, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang.
- Program-program khusus dapat dikembangkan untuk mendukung kelompok-kelompok yang rentan atau tertinggal dalam pendidikan, seperti program beasiswa untuk siswa miskin atau pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip dari NPM dan teori governance, pengelolaan pendidikan di Indonesia diharapkan dapat lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sambil tetap memastikan standar pendidikan nasional terpenuhi. Desentralisasi, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

MP Reg D 2024 -> Conflict Resolution on Public Affairs

by Dovaz May Roza -

Nama: Dovaz May Roza

NPM: 2316041131


Sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara yang hadir di seminar ini, rasanya seperti membuka mata ke dunia baru. Seminar yang dibawakan oleh akademisi dengan latar belakang militer dan pengalaman di misi internasional ini benar-benar membuka wawasan soal cara mengatasi konflik dalam urusan publik, terutama yang berhubungan dengan kerjasama internasional dan adaptasi terhadap perubahan global.


Kerjasama internasional yang dimulai tujuh tahun lalu antara universitas-universitas ini bertujuan memperkuat hubungan dan memperluas kolaborasi. Salah satu inisiatif utamanya adalah program pertukaran mahasiswa. Bayangkan saja, mahasiswa dari Indonesia bisa ngabisin satu semester di universitas mitra di luar negeri! Buat kita, ini adalah kesempatan emas buat memperluas wawasan dan pengalaman akademis, serta memahami berbagai perspektif internasional dalam tata kelola dan administrasi negara.


Pembicaranya, yang punya latar belakang militer dan akademis, telah berkontribusi signifikan dalam berbagai misi internasional NATO. Dia menjelaskan bahwa NATO, yang didirikan pada tahun 1949, awalnya berfokus pada perlindungan Amerika Utara dan Eropa dari ancaman eksternal. Tapi sekarang, NATO harus beradaptasi dengan ancaman keamanan yang lebih kompleks, seperti serangan siber dan disinformasi. Jadi, ketahanan dan inovasi teknologi jadi sangat penting, terutama dalam bidang ruang angkasa dan siber, yang membutuhkan pembangunan kapasitas dan interoperabilitas militer yang kuat.


Sebagai mahasiswa, penting untuk kita memahami bagaimana NATO dan negara-negara anggotanya bekerja sama dalam menghadapi ancaman global. Adaptasi terhadap ancaman hybrid, khususnya dari Rusia, menunjukkan betapa pentingnya kerjasama internasional dalam menjaga stabilitas regional dan global. Ketahanan masyarakat, inovasi teknologi, dan kapasitas militer yang kuat adalah kunci buat menghadapi ancaman di masa depan.


NATO sebagai aliansi politik dan militer yang terdiri dari 32 negara anggota punya misi mempertahankan keamanan dan stabilitas global. Seminar ini membuka mata kita terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh NATO dan bagaimana aliansi ini terus beradaptasi dan berinovasi. Sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara, kita belajar bahwa kerjasama internasional dan diplomasi merupakan elemen penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga global.


Jadi, seminar ini benar-benar memberikan pemahaman mendalam soal bagaimana kerjasama internasional dan adaptasi terhadap perubahan global adalah bagian integral dari keamanan dan stabilitas internasional. Saya merasa termotivasi untuk terus belajar dan berkontribusi dalam bidang administrasi negara, dengan fokus pada diplomasi dan kerjasama internasional, buat membantu menciptakan dunia yang lebih aman dan stabil.

MP Reg D 2024 -> Diskusi -> Diskusi1 -> Re: Diskusi1

by Dovaz May Roza -
Nama: Dovaz May Roza
NPM: 2316041131

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Salah satu contoh utama adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun telah ada upaya reformasi, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), masih ada masalah seperti korupsi, birokrasi yang lambat, dan ketidaksetaraan akses terhadap layanan tersebut.

Salah satu alasan utama adalah masih lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor publik. Tanpa penegakan hukum yang kuat, praktik korupsi akan tetap merajalela dan menghambat upaya reformasi administrasi publik.

Teori pendukung yang relevan adalah teori kontrol sosial dari Émile Durkheim. Menurut Durkheim, kontrol sosial adalah mekanisme yang memastikan bahwa anggota masyarakat mematuhi norma-norma dan aturan yang ada. Dalam konteks administrasi publik, pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang efektif merupakan bentuk kontrol sosial yang penting untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi serta meningkatkan akuntabilitas.

Selain itu, teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam melaksanakan reformasi administrasi publik. Teori agensi menyoroti masalah prinsipal-agents dalam hubungan antara pejabat pemerintah sebagai prinsipal dan birokrat sebagai agen. Ketidakseimbangan insentif dan pertanggungjawaban dapat mengakibatkan agen (birokrat) tidak melaksanakan kebijakan atau reformasi secara optimal. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme insentif yang tepat dan akuntabilitas yang jelas bagi birokrasi agar reformasi administrasi publik dapat berjalan dengan baik.