Nama Kelompok: The Pajakers

1. Atika Khairunnisa 2316041141 (Reg D)
2. Oca Deswina 2316041133 (Reg D)
3. Fatimahtuzzahra 2316041117 (Reg D)
4. Inayah Fitriana 2316041144 (Reg D)
5. Zefanya Anggita 2316041118 (Reg D)
6. Amalda Ika Nabila Azzachra 2316041121 (Reg D)
7. Muhammad Alkhan 2356041045 (Man B)

Link: https://youtu.be/RqwCrbxWqY8?si=XB8EP4Xle1OYduwk

Nama: Zefanya Anggita Sembiring
Npm: 2316041118

Adapting NATO’S security policy to emerging trends and challenges
( mengadaptasi kebijakan keamanan NATO terhadap tren dan tantangan yang muncul)
Jadi, pada dasarnya, sejak awal berdirinya pada tahun 1949, NATO memiliki tiga negara anggota lainnya, dua di antaranya dari Amerika Utara, yaitu Kanada, serta sepuluh negara tambahan dari Eropa. Saat ini, terdapat 18 negara, 224 negara anggota NATO, dan tambahan EU, yang sebagian besar berada di benua Eropa, ingin menjadi bagian dari aliansi NATO.
jadi mungkin kita juga perlu menyesuaikan diri dengan tantangan baru tersebut. Salah satu prinsip utama tentang bagaimana NATO menangani, dan kita mungkin dapat mengambil hubungan dan koneksi dengan organisasi regional lainnya yang kita ketahui. NATO terutama berorientasi militer, tetapi juga berorientasi politik. Jadi pada dasarnya, bukan hanya di dalam NATO, 32 negara anggota berbicara tentang kerjasama militer. Menjelaskan tentang Kanselir Jerman atau Presiden pemerintah Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Dia mengatakan berkali-kali, bahwa keamanan bukan segalanya. Tetapi segalanya tanpa keamanan adalah bukan apa-apa. Jadi pada dasarnya, tanpa keamanan, kita tidak dapat mengembangkan diri kita seperti kelompok etnis, seperti bangsa, seperti individu, karena sepanjang waktu kita takut akan sesuatu yang memiliki bahaya pertahanan kolektif atau rencana kolektif seperti rencana NATO. Kita juga perlu berbicara tentang nilai-nilai dan mempromosikan demokrasi.
Namun, NATO, selain pendekatan militernya yang kuat, juga berusaha mengembangkan banyak kegiatan lainnya, bukan hanya untuk memiliki kekuatan keras, tetapi juga untuk memiliki kegiatan komunikasi kekuatan lunak, keterampilan kekuatan lunak untuk mengembangkan pengaruh negara-negara dan rakyatnya. Aliansi ini juga berkomitmen terhadap penyelesaian perselisihan secara damai dan memajukan demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum.
Sebagai contoh, Indonesia memiliki duta besar di markas besar NATO di Brussels, dan hingga saat ini, telah dibuat 11 kesepakatan kolektif antara Indonesia dan NATO. Selain itu, Indonesia adalah semacam mitra NATO, dan NATO juga merupakan mitra bagi Indonesia. Hal Ini juga sangat berharga secara internasional.

Nama: Zefanya Anggita Br Sembiring
Npm: 2316041118

Pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi, yaitu kesehatan.
Sebelumnya, sistem kesehatan di Indonesia sangat tersentralisasi, di mana keputusan terkait layanan kesehatan, perawatan, dan kebijakan kesehatan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sejak diterapkannya UU otonomi daerah pada tahun 1999, telah terjadi pergeseran menuju desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi lebih banyak otonomi untuk mengelola layanan kesehatan dan menentukan kebijakan lokal di wilayah mereka.
NPM adalah pendekatan manajerial yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik. Analisis upaya pengembangan pengelolaan layanan kesehatan di Indonesia berdasarkan teori NPM yaitu
1. Otonomi Daerah, bahwa Desentralisasi pemerintahan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dalam mengelola layanan kesehatan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan lokal dan memberdayakan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan secara mandiri.
2. Manajemen Berbasis Hasil, yang dimana NPM mendorong manajemen yang berfokus pada hasil. Dalam konteks layanan kesehatan, pemerintah daerah diharapkan untuk menetapkan target kinerja, seperti peningkatan kualitas layanan atau penurunan angka kematian, dan berupaya untuk mencapai target tersebut.
3. Kebebasan Pengelolaan, yaitu Dalam NPM, organisasi sektor publik, termasuk rumah sakit dan pusat layanan kesehatan, didorong untuk memiliki kebebasan dalam manajemen internal. Mereka bisa menentukan strategi operasional, pengelolaan sumber daya, dan inovasi pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
4. Kemitraan dengan Sektor Swasta, NPM mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan. Kolaborasi ini dapat meliputi outsourcing, kerjasama pembangunan fasilitas, atau pemberian layanan kesehatan.
5. Penggunaan Teknologi Informasi, Penerapan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan.
6. Pengawasan dan Akuntabilitas, Pemerintah daerah harus transparan dalam penggunaan anggaran dan kinerjanya untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
7. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam layanan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan sangat penting. Ini termasuk pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, dan penempatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan juga meningkatkan partisipasi publik terkait layanan kesehatan supaya pemerintah daerah paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dalam layanan kesehatan tersebut.
Upaya pengembangan pengelolaan layanan kesehatan di Indonesia dengan teori NPM harus mengutamakan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, efisiensi operasional, dan transparansi dalam manajemen. Meskipun demikian, implementasi teori NPM juga perlu disesuaikan dengan konteks dan kondisi lokal masing-masing daerah.

Nama: Zefanya Anggita Br Sembiring
Npm: 2316041118
Kelas: Reg D

Izin menjawab Bu
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah masalah korupsi dan birokrasi yang kompleks Korupsi telah menghambat efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta alokasi sumber daya yang kurang tepat, proses administrasi yang kurang responsif, kurangnya dana dalam anggaran pembangunan, tidak mau melakukan perubahan baru, pelayan publik yang kurang terampil melakukan pekerjaannya dengan baik.
Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari seperti pengurusan SIM yang biasanya masyarakat diwajibkan menyiapkan berkas-berkas yang cukup banyak dan ada ujian praktiknya. Ini menunjukkan proses administrasi yang cukup lambat karna terkadang masyarakat juga sering dipersulit.
Salah satu teori yang mendukung proses administrasi seperti ini adalah teori administrasi publik, khususnya dalam konteks birokrasi. Teori ini menekankan pentingnya pengaturan yang terstruktur dan prosedur yang jelas dalam menjalankan fungsi pemerintahan.


Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori administrasi publik, seperti struktur birokrasi yang efisien, prosedur yang jelas, akuntabilitas, dan transparansi, proses administrasi pengurusan SIM dapat menjadi lebih terorganisir, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.