NAMA: MUHAMMAD WILDAN ZAMZAMI
NPM: 2215011058
KELAS: D
PRODI: TEKNIK SIPIL
NPM: 2215011058
KELAS: D
PRODI: TEKNIK SIPIL
Kiriman dibuat oleh Muhammad Wildan Zamzami
NAMA : MUHAMMAD WILDAN ZAMZAMI
NPM : 2215011058
KELAS : D
PRODI : S-1 TEKNIK SIPIL
1. Terkait perlindungan HAM, diperlukan upaya konkrit untuk memperbaiki sistem hukum HAM, menghilangkan ketimpangan, mengatasi pelanggaran HAM di Papua dan memperkuat peran masyarakat sipil untuk pengawasan dan promosi yang lebih baik. pelaksanaan hak asasi manusia. . Selain itu, gerakan masyarakat, seperti gerakan mahasiswa dan masyarakat di Bali dan Kendeng, juga menawarkan harapan, menjadi kontrol sosial terhadap penggunaan kekuasaan negara. Mendukung tuntutan mereka dan menolak tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, gerakan ini menunjukkan semangat dan tekad dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
2. Demokrasi Indonesia dapat dilihat dari perspektif nilai-nilai dasar dan budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa memiliki beberapa makna. Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama memainkan peran sentral dalam membentuk keyakinan, moral, dan nilai-nilai suatu masyarakat. Prinsip ini mengakui keberagaman agama dan berkeyakinan bahwa demokrasi Indonesia harus menghormati dan melindungi kebebasan beragama serta menjamin hak yang sama bagi semua warga negara apapun agamanya. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia dapat dipadukan dengan adat istiadat asli dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang menghargai keberagaman pemeluk agama dan saling menghargai. Ini harus dilaksanakan dengan cara yang menjamin kebebasan beragama, persamaan hak dan inklusi tanpa merusak prinsip-prinsip demokrasi lainnya seperti kebebasan berekspresi, hak pilih universal dan keadilan sosial.
3.Sebagai negara demokrasi, Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Secara teori, demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menghormati hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan praktik demokrasi di Indonesia mungkin terbuka untuk diperdebatkan. Satu hal yang sering dikritik adalah terbatasnya kebebasan berpendapat dan berpendapat di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa kasus pembatasan kebebasan berekspresi dan penargetan aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas. Hal ini dapat dilihat sebagai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ada juga masalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Korupsi pejabat pemerintah, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan penting masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memperkuat praktik demokrasi di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa penilaian praktik demokrasi di Indonesia dapat berbeda tergantung pada perspektif individu dan kelompok. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil terus bekerja untuk memperbaiki sistem demokrasi negara
4. Situasi dimana anggota parlemen bertindak atas suara rakyat tetapi membidik tujuan politik pribadi yang menyimpang dari kepentingan rakyat sebenarnya merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam sistem politik demokrasi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya perwakilan, yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan memilih pemimpin yang diyakini akan memperjuangkan kepentingan bersama secara jujur dan bertanggung jawab. Diperlukan juga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang lebih besar untuk memastikan bahwa keputusan politik didasarkan pada kepentingan nyata rakyat.
5. Saya percaya bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk membangkitkan loyalitas dan emosi rakyat dengan mengorbankan hak asasi manusia adalah tidak etis dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghargai martabat dan kebebasan manusia. Dalam demokrasi modern saat ini, hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip fundamental yang harus dipelihara dan dilindungi. Hak asasi manusia meliputi hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak privasi dan hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Pemerintah dan pemimpin yang bertanggung jawab harus memastikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam semua tindakan dan kebijakan mereka.
NPM : 2215011058
KELAS : D
PRODI : S-1 TEKNIK SIPIL
1. Terkait perlindungan HAM, diperlukan upaya konkrit untuk memperbaiki sistem hukum HAM, menghilangkan ketimpangan, mengatasi pelanggaran HAM di Papua dan memperkuat peran masyarakat sipil untuk pengawasan dan promosi yang lebih baik. pelaksanaan hak asasi manusia. . Selain itu, gerakan masyarakat, seperti gerakan mahasiswa dan masyarakat di Bali dan Kendeng, juga menawarkan harapan, menjadi kontrol sosial terhadap penggunaan kekuasaan negara. Mendukung tuntutan mereka dan menolak tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, gerakan ini menunjukkan semangat dan tekad dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
2. Demokrasi Indonesia dapat dilihat dari perspektif nilai-nilai dasar dan budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa memiliki beberapa makna. Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama memainkan peran sentral dalam membentuk keyakinan, moral, dan nilai-nilai suatu masyarakat. Prinsip ini mengakui keberagaman agama dan berkeyakinan bahwa demokrasi Indonesia harus menghormati dan melindungi kebebasan beragama serta menjamin hak yang sama bagi semua warga negara apapun agamanya. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia dapat dipadukan dengan adat istiadat asli dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang menghargai keberagaman pemeluk agama dan saling menghargai. Ini harus dilaksanakan dengan cara yang menjamin kebebasan beragama, persamaan hak dan inklusi tanpa merusak prinsip-prinsip demokrasi lainnya seperti kebebasan berekspresi, hak pilih universal dan keadilan sosial.
3.Sebagai negara demokrasi, Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Secara teori, demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menghormati hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan praktik demokrasi di Indonesia mungkin terbuka untuk diperdebatkan. Satu hal yang sering dikritik adalah terbatasnya kebebasan berpendapat dan berpendapat di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa kasus pembatasan kebebasan berekspresi dan penargetan aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas. Hal ini dapat dilihat sebagai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ada juga masalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Korupsi pejabat pemerintah, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan penting masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memperkuat praktik demokrasi di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa penilaian praktik demokrasi di Indonesia dapat berbeda tergantung pada perspektif individu dan kelompok. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil terus bekerja untuk memperbaiki sistem demokrasi negara
4. Situasi dimana anggota parlemen bertindak atas suara rakyat tetapi membidik tujuan politik pribadi yang menyimpang dari kepentingan rakyat sebenarnya merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam sistem politik demokrasi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya perwakilan, yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan memilih pemimpin yang diyakini akan memperjuangkan kepentingan bersama secara jujur dan bertanggung jawab. Diperlukan juga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang lebih besar untuk memastikan bahwa keputusan politik didasarkan pada kepentingan nyata rakyat.
5. Saya percaya bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk membangkitkan loyalitas dan emosi rakyat dengan mengorbankan hak asasi manusia adalah tidak etis dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghargai martabat dan kebebasan manusia. Dalam demokrasi modern saat ini, hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip fundamental yang harus dipelihara dan dilindungi. Hak asasi manusia meliputi hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak privasi dan hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Pemerintah dan pemimpin yang bertanggung jawab harus memastikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam semua tindakan dan kebijakan mereka.
NAMA : MUHAMMAD WILDAN ZAMZAMI
NPM : 2215011058
KELAS : D
PRODI : TEKNIK SIPIL
NPM : 2215011058
KELAS : D
PRODI : TEKNIK SIPIL
NAMA: M. WILDAN ZAMZAMI
NPM : 2215011058
KELAS : D
PRODI : S1 Teknik Sipil
Analisis video pertemuan 12
Pada video yang berjudul “Supremasi Hukum”. Membahas tentang hukum yang dipercaya untuk mengatur negara dan menata masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana Selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara masyarakat modern yang begitu Kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada customary law atau interactional law. hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja seperti hukum Modern sekarang. Kehidupan modern sekaligus kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum dalam kaitanya dengan keinginan untuk mengarahkan ilmu pengetahuan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi side event seperti para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena dalam berhukum tekstual atau mengeja undang-undang seperti reformasi bergulir sejak 1998 membuka babak baru. Slogan reformasi antara lain Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom). Pembagunan masyarakat madani diperlukan agar pemerintahan tidak lepas dari control masyarakat terbentuklah LSM yang fungsinya mengawasi Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI. Ini berarti untuk mencapai yang Namanya “Supremasi Hukum” diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan meskipun kita sudah di zaman reformasi. Karena menurut saya ini adalah Tindakan preventif sehingga masalah yang terjadi dimasa lalu (otoriter,KKN,pembatasan berkespresi) tidak terjadi.
Sekian analisi video dari saya, terima kasih.
NPM : 2215011058
KELAS : D
PRODI : S1 Teknik Sipil
Analisis video pertemuan 12
Pada video yang berjudul “Supremasi Hukum”. Membahas tentang hukum yang dipercaya untuk mengatur negara dan menata masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana Selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara masyarakat modern yang begitu Kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada customary law atau interactional law. hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja seperti hukum Modern sekarang. Kehidupan modern sekaligus kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum dalam kaitanya dengan keinginan untuk mengarahkan ilmu pengetahuan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi side event seperti para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena dalam berhukum tekstual atau mengeja undang-undang seperti reformasi bergulir sejak 1998 membuka babak baru. Slogan reformasi antara lain Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom). Pembagunan masyarakat madani diperlukan agar pemerintahan tidak lepas dari control masyarakat terbentuklah LSM yang fungsinya mengawasi Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI. Ini berarti untuk mencapai yang Namanya “Supremasi Hukum” diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan meskipun kita sudah di zaman reformasi. Karena menurut saya ini adalah Tindakan preventif sehingga masalah yang terjadi dimasa lalu (otoriter,KKN,pembatasan berkespresi) tidak terjadi.
Sekian analisi video dari saya, terima kasih.
NAMA: M. WILDAN ZAMZAMI
NPM: 2215011058
KELAS: D
PRODI: TEKNIK SIPIL
NPM: 2215011058
KELAS: D
PRODI: TEKNIK SIPIL