S1 Teknik Sipil D MKU PKN Tahun 2023

NAMA: SECHLY FIRMANSYAH
NPM: 2215011077
KELAS: D
PRODI: TEKNIK SIPIL

1. Pada tahun 2019, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM seperti penindasan terhadap aktivis hak asasi manusia, kekerasan polisi, dan keterbatasan kebebasan berekspresi terus terjadi tanpa akuntabilitas yang memadai. Sistem peradilan masih menghadapi masalah dalam menjaga hak-hak tahanan dan keadilan, terutama terkait overkapasitas penjara dan kondisi penahanan yang buruk. Perlindungan hak perempuan dan anak juga masih menjadi isu serius, termasuk kejahatan seksual, pernikahan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kelompok masyarakat adat dan minoritas juga menghadapi diskriminasi dan pengabaian hak-hak mereka.

2. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip musyawarah dan gotong royong telah mendarah daging dalam budaya Indonesia, di mana keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah yang inklusif. Kemudian, keberagaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia tercermin dalam prinsip inklusivitas dan toleransi dalam demokrasi. Masyarakat Indonesia yang menerima perbedaan dan menghormati pluralitas menjadi landasan penting bagi demokrasi yang inklusif. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan semangat kehidupan berdampingan dalam keragaman, yang mencerminkan prinsip kesetaraan, pengakuan hak-hak individu, dan keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan identitas mereka. Dalam demokrasi Indonesia, nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat berperan penting dalam membentuk kerangka demokrasi yang unik dan sesuai dengan konteks Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang tercermin dalam Pancasila, memiliki dampak yang signifikan dalam konteks demokrasi di negara ini. Prinsip ini mengakui dan menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia, memastikan bahwa setiap kelompok agama mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang setara. Dalam demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, penting untuk menjaga kerukunan antaragama dan mencegah adanya diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, namun masih terdapat tantangan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM). Perlindungan HAM masih menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih serius, termasuk kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kekerasan terhadap aktivis HAM. Masalah korupsi dan kepemimpinan yang berkualitas juga perlu diperhatikan dalam menjalankan demokrasi yang efektif dan mendorong penegakan HAM. Selain itu, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Reformasi dan perbaikan terus diperlukan dalam praktik demokrasi Indonesia untuk membangun demokrasi yang lebih kuat, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia.

4. Untuk menghadapi kondisi ini, penting bagi masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses politik, memonitor kinerja anggota parlemen, dan menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisme yang ada. Transparansi, akuntabilitas, pengawasan politik, peran media independen, integritas, pemilihan yang adil, penegakan hukum terhadap korupsi, dan pendidikan politik juga memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kesadaran akan tanggung jawab sebagai pelayan publik dan perwakilan rakyat adalah kunci untuk memastikan kepentingan masyarakat diutamakan dalam keputusan legislatif.

5. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dapat mengancam hak asasi manusia (HAM) dalam era demokrasi dewasa saat ini. Pemimpin-pemimpin dengan kekuasaan kharismatik ini dapat mempengaruhi massa dan mendapatkan dukungan kuat, namun hal tersebut bisa berdampak negatif pada HAM.
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak jelas tujuannya atau merugikan dapat mengakibatkan pelanggaran HAM, seperti penindasan politik, pembatasan kebebasan berpendapat, dan kekerasan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan HAM harus diutamakan.
Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta keberadaan lembaga independen yang memantau kekuasaan adalah penting dalam melindungi HAM dari penyalahgunaan kekuasaan kharismatik. Masyarakat sipil, media independen, dan lembaga HAM memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan perlindungan HAM dalam situasi ini.
Dalam menjalankan demokrasi dewasa, perlu mencapai keseimbangan antara kebebasan berpendapat, hak politik, dan perlindungan HAM. Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawabu dalam menggunakan kekuasaan mereka dan menghormati hak-hak individu serta prinsip-prinsip keadilan.
Dengan memastikan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan HAM terpenuhi, diharapkan penggunaan kekuasaan kharismatik tidak mengorbankan hak-hak individu dan kebebasan masyarakat.

ARKAN AMRULLAH
2215011027
Kelas D
Teknik sipil
Beberapa analisis yang saya dapat,
Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.

Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

Terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Melihat hanya pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM - yaitu kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan - sama saja memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan terus ada.

Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

NAMA : RAFAEL AIDIL AZRA
NPM : 2255011006
KELAS : D
PRODI : S-1 TEKNIK SIPIL

1. Dalam rangka penegakan HAM, perlu adanya upaya konkret untuk memperbaiki sistem peradilan HAM, mengatasi ketidaksetaraan, memperhatikan masalah pelanggaran HAM di Papua, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendorong penegakan HAM yang lebih baik. Selain itu, gerakan masyarakat, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat di Bali dan Kendeng, juga memberikan harapan dengan menjadi kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan negara. Dengan mempertahankan tuntutan mereka dan menolak tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, gerakan ini memperlihatkan semangat dan ketahanan dalam memperjuangkan HAM.
2. Demokrasi Indonesia dapat dilihat dari perspektif nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memiliki beberapa implikasi. ke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pentingnya nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama memiliki peran sentral dalam membentuk keyakinan, moral, dan tata nilai masyarakat. Prinsip ini mengakui keberagaman agama dan meyakini bahwa demokrasi Indonesia harus menghormati dan melindungi kebebasan beragama serta memastikan adanya kesetaraan hak bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dianut. prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia dapat dihubungkan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menghargai keberagaman dan saling menghormati antarumat beragama. Implementasinya harus dilakukan dengan cara yang memastikan kebebasan beragama, kesetaraan hak, dan inklusivitas tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi lainnya, seperti kebebasan berpendapat, pemilihan umum, dan keadilan sosial.
3. Sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia berpegang pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Dalam teori, demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menghormati hak asasi manusia. Namun, implementasi praktik demokrasi di Indonesia dapat menjadi subjek perdebatan.
Salah satu isu yang sering dikritik adalah adanya keterbatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Beberapa kasus pembatasan kebebasan berpendapat dan tindakan represif terhadap aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas telah mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Selain itu, ada juga isu tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan penting masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat praktik demokrasi di Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa penilaian mengenai praktik demokrasi di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu dan kelompok. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki sistem demokrasi di negara ini
4. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah salah satu masalah yang sering ditemui dalam sistem politik demokratis. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmewakilan yang merugikan masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam politik dan memilih pemimpin yang mereka anggap dapat memperjuangkan kepentingan publik dengan jujur dan bertanggung jawab. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan politik didasarkan pada kepentingan nyata masyarakat.
5. Pendapat saya adalah bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan mengorbankan hak asasi manusia adalah perilaku yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati martabat dan kebebasan individu. Dalam demokrasi dewasa saat ini, hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak privasi, dan hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Pemerintah dan pemimpin yang bertanggung jawab harus memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam semua tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan.

Nama : Isma Maymargi Astari
NPM : 2215011040
KELAS : D

1. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM belum menunjukkan pencapaian yang signifikan.
Komnas HAM masih banyak menerima aduan terkait pelanggaran hak asasi manusia, juga kebebasan sipil dalam berpendapat dan berekspresi. Di samping hak atas kesehatan, pelayanan publik dan penyelesaian keadilan yang berkaitan dengan pengaduan, sengketa dan konflik antara lembaga pemerintah dengan masyarakat juga terdampak.
Pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka menghormati kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Dengan begitu, ketika ada kritik dan masukan tidak direspon negatif dan bahkan berujung pada proses hukum.

2. Demokrasi indonesia bersumber dari pancasila. Pancasila itu sendiri, nilai nilainya diambil dan digali dari adat istiadat bangsa Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhan an Yang Maha Esa merupakan salah satu pilar demokrasi konstitusional indonesia. Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini, pada umumnya, diharapkan untuk sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, demokrasi adalah proses yang terus berkembang dan kompleks, sehingga realitanya dapat bervariasi.

Secara konstitusional, Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi. Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar Indonesia, seperti keadilan sosial, persatuan, kerakyatan, dan kemanusiaan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak-hak sosial dan ekonomi.

Namun, dalam kenyataannya, implementasi demokrasi di Indonesia dapat menghadapi beberapa tantangan. Beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah:

Keterbatasan partisipasi politik

Ketidaksetaraan akses informasi

Korupsi

Kebebasan berekspresi

Perlindungan hak asasi manusia

4. secara umum, tindakan anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran etika politik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mereka wakili.

Perwakilan rakyat, seperti anggota parlemen, seharusnya bertindak sebagai perpanjangan suara rakyat dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan itikad baik. Mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan publik. Oleh karena itu, tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

5.Pada dasarnya, kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik sering kali mampu menggerakkan massa dan memobilisasi dukungan dengan cara yang kuat dan emosional. Namun, dalam beberapa kasus, kekuasaan semacam itu dapat disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak jelas.
Ketika kekuasaan kharismatik melanggar atau mengorbankan hak asasi manusia, terutama hak-hak individu, itu dapat menjadi perhatian serius. Demokrasi yang dewasa dan berkualitas membutuhkan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokratis yang mendasarinya. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang merugikan hak-hak individu atau kelompok tertentu dapat melanggar nilai-nilai dasar demokrasi dan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memiliki mekanisme yang membatasi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dihormati. Ini dapat dicapai melalui lembaga-lembaga demokratis yang kuat, kebebasan berpendapat dan ekspresi, kebebasan pers, perlindungan hukum yang adil, serta pengawasan dan akuntabilitas yang efektif terhadap para pemimpin dan elit politik.

Nama: Ade Rahmad Pratama Yamel
NPM: 2265011002
Kelas: D
Prodi: Teknik Sipil

1. Dalam rangka penegakan HAM, perlu adanya upaya konkret untuk memperbaiki sistem peradilan HAM, mengatasi ketidaksetaraan, memperhatikan masalah pelanggaran HAM di Papua, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendorong penegakan HAM yang lebih baik. Selain itu, gerakan masyarakat, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat di Bali dan Kendeng, juga memberikan harapan dengan menjadi kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan negara. Dengan mempertahankan tuntutan mereka dan menolak tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, gerakan ini memperlihatkan semangat dan ketahanan dalam memperjuangkan HAM.

2. Dalam budaya Indonesia terdapat prinsip musyawarah mufakat yang berperan penting dalam pembentukan keputusan bersama. Nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi juga menjadi pilar penting dalam budaya Indonesia. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan moral yang kuat bagi pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Dengan prinsip itu kita dapat membangun masyarakat yang lebih moral, bermartabat, dan terhindar dari perilaku kejahatan lainnya.

3. Praktik demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dengan mengakui pluralisme, kebebasan beragama, dan keberagaman budaya serta mempromosikan inklusi dan kesatuan dalam masyarakat. Dan mengikuti ketentuan UUD NRI 1945 dalam hal kekuasaan berpindah tangan melalui pemilihan umum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang independen. Serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui perbaikan hukum, pembentukan lembaga pengawas, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dalam praktik demokrasi.

4. kecewa, dalam demokrasi, anggota parlemen harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab kepada mereka.

5. Penting untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang menghormati hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa ini. Penegakan hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat adalah tanggung jawab bersama masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga.

Nama : Aldi Rafsanjani Mudia
NPM: 2215011090
Kelas: D
Prodi : Teknik Sipil

1. Dalam konteks pembelaan HAM, diperlukan upaya konkrit untuk memperbaiki sistem HAM yang adil, menghilangkan ketimpangan, menyoroti pelanggaran HAM di Papua dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan mendorong pelaksanaan yang lebih baik hak asasi manusia. . Selain itu, gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan masyarakat di Bali dan Kendeng juga menawarkan harapan dengan menjadi pengekang sosial terhadap kekuasaan negara. Dengan membela tuntutan mereka dan menentang tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, gerakan ini menunjukkan semangat dan tekad dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

2. Dalam budaya Indonesia berlaku prinsip musyawarah mufakat yang berperan penting dalam pengambilan keputusan bersama. Nilai-nilai keberagaman dan toleransi juga menjadi pilar penting budaya Indonesia. Prinsip demokrasi, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan landasan moral yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Dengan prinsip ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih bermoral dan bernilai serta terhindar dari perilaku kriminal lainnya.

3. Praktik demokrasi di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengakui pluralisme, kebebasan beragama dan keragaman budaya serta mengedepankan inklusi dan persatuan masyarakat. Dan menaati ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) tentang pengalihan kekuasaan melalui hak pilih universal, perlindungan hak asasi manusia dan pembentukan badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang mandiri. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia diperkuat melalui reformasi hukum, pembentukan lembaga pengawasan dan penyadaran tentang pentingnya hak asasi manusia dalam praktik demokrasi.

4. Anggota parlemen yang kecewa dengan demokrasi harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan meresponnya. 5. Pentingnya membangun pemahaman yang kuat tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Membela hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuatan yang sehat adalah tanggung jawab bersama masyarakat sipil, pemerintah dan lembaga.

NAMA : DIKI KURNIAWAN
NPM : 2215011037
KELAS : D
PRODI : TEKNIK SIPIL

1. Dalam rangka penegakan HAM, upaya konkrit harus dilakukan untuk memperbaiki sistem peradilan HAM, mengatasi ketimpangan, memperhatikan pelanggaran HAM di Papua, dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan mendorong penegakan HAM yang lebih baik. Lebih lanjut, gerakan masyarakat seperti di Bali dan Kendeng memberikan harapan melalui kontrol sosial terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Gerakan ini menunjukkan semangat dan kegigihan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dengan mempertahankan klaim mereka dan menolak kegiatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

2. Demokrasi Indonesia dibangun di atas nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia. Wacana dan cita-cita gotong royong sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia, di mana pilihan-pilihan yang signifikan ditentukan melalui wacana inklusif. Keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia kemudian tercermin dalam prinsip demokrasi inklusivitas dan toleransi. Demokrasi inklusif membutuhkan masyarakat Indonesia yang menyambut keragaman dan menghargai pluralitas. Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep yang mengungkapkan semangat hidup berdampingan dalam kebhinekaan, yang melambangkan nilai-nilai persamaan, pengakuan hak-hak individu, dan keadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang perbedaan identitas. Cita-cita praktik dan budaya masyarakat adat memainkan peran penting dalam mengembangkan kerangka demokrasi yang khas dan relevan dengan konteks Indonesia dalam demokrasi Indonesia. Premis demokrasi Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat berpengaruh dalam konteks demokrasi di negeri ini. Konsep ini mengakui dan menghormati pluralitas agama di Indonesia, menjamin setiap kelompok agama mendapat perlindungan dan pengakuan yang sama. Menjaga persatuan antaragama dan mencegah prasangka terhadap kelompok agama minoritas sangat penting dalam demokrasi yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulisnya. Secara teori, nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia harus tercermin dalam demokrasi Indonesia. Namun, penerapan praktik demokrasi di Indonesia masih bisa diperdebatkan.
Keterbatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia kerap dikritik. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kasus pembatasan kebebasan berbicara dan tindakan represif terhadap aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas bermunculan. Hal ini dapat dilihat sebagai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ada juga masalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya keterlibatan publik dalam menentukan pilihan kritis masih menjadi persoalan yang perlu diatasi untuk mengembangkan praktik demokrasi di Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa perspektif individu dan kelompok tentang praktik demokrasi di Indonesia dapat berbeda. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil bekerja keras untuk memperbaiki sistem demokrasi negara.

4. Secara umum, tindakan anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan riil masyarakat dan menjalankan agenda politik pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran etika politik dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mereka wakili. Wakil rakyat, seperti halnya anggota parlemen, harus bertindak sebagai penyalur suara rakyat dan menjalankan tanggung jawabnya dengan itikad baik. Mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat dan bekerja untuk kepentingan umum. Akibatnya, tindakan yang bertentangan dengan kepentingan sejati masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

5. Perlunya membangun kesadaran yang teguh akan penghormatan terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Membela hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuatan yang sehat adalah tanggung jawab bersama masyarakat sipil, pemerintah dan lembaga.

NAMA : MUHAMMAD WILDAN ZAMZAMI
NPM : 2215011058
KELAS : D
PRODI : S-1 TEKNIK SIPIL

1. Terkait perlindungan HAM, diperlukan upaya konkrit untuk memperbaiki sistem hukum HAM, menghilangkan ketimpangan, mengatasi pelanggaran HAM di Papua dan memperkuat peran masyarakat sipil untuk pengawasan dan promosi yang lebih baik. pelaksanaan hak asasi manusia. . Selain itu, gerakan masyarakat, seperti gerakan mahasiswa dan masyarakat di Bali dan Kendeng, juga menawarkan harapan, menjadi kontrol sosial terhadap penggunaan kekuasaan negara. Mendukung tuntutan mereka dan menolak tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, gerakan ini menunjukkan semangat dan tekad dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
2. Demokrasi Indonesia dapat dilihat dari perspektif nilai-nilai dasar dan budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa memiliki beberapa makna. Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama memainkan peran sentral dalam membentuk keyakinan, moral, dan nilai-nilai suatu masyarakat. Prinsip ini mengakui keberagaman agama dan berkeyakinan bahwa demokrasi Indonesia harus menghormati dan melindungi kebebasan beragama serta menjamin hak yang sama bagi semua warga negara apapun agamanya. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia dapat dipadukan dengan adat istiadat asli dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang menghargai keberagaman pemeluk agama dan saling menghargai. Ini harus dilaksanakan dengan cara yang menjamin kebebasan beragama, persamaan hak dan inklusi tanpa merusak prinsip-prinsip demokrasi lainnya seperti kebebasan berekspresi, hak pilih universal dan keadilan sosial.
3.Sebagai negara demokrasi, Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Secara teori, demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menghormati hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan praktik demokrasi di Indonesia mungkin terbuka untuk diperdebatkan. Satu hal yang sering dikritik adalah terbatasnya kebebasan berpendapat dan berpendapat di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa kasus pembatasan kebebasan berekspresi dan penargetan aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas. Hal ini dapat dilihat sebagai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ada juga masalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Korupsi pejabat pemerintah, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan penting masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memperkuat praktik demokrasi di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa penilaian praktik demokrasi di Indonesia dapat berbeda tergantung pada perspektif individu dan kelompok. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil terus bekerja untuk memperbaiki sistem demokrasi negara
4. Situasi dimana anggota parlemen bertindak atas suara rakyat tetapi membidik tujuan politik pribadi yang menyimpang dari kepentingan rakyat sebenarnya merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam sistem politik demokrasi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya perwakilan, yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan memilih pemimpin yang diyakini akan memperjuangkan kepentingan bersama secara jujur ​​dan bertanggung jawab. Diperlukan juga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang lebih besar untuk memastikan bahwa keputusan politik didasarkan pada kepentingan nyata rakyat.
5. Saya percaya bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk membangkitkan loyalitas dan emosi rakyat dengan mengorbankan hak asasi manusia adalah tidak etis dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghargai martabat dan kebebasan manusia. Dalam demokrasi modern saat ini, hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip fundamental yang harus dipelihara dan dilindungi. Hak asasi manusia meliputi hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak privasi dan hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Pemerintah dan pemimpin yang bertanggung jawab harus memastikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam semua tindakan dan kebijakan mereka.

Nama : Choirunnisa
NPM : 2215011056
Kelas : D
Prodi : Teknik Sipil
Analisis Soal

1. Berdasarkan artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih menghadapi tantangan dan masih terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki. Beberapa poin yang menjadi sorotan adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam. Setelah membaca artikel ini, hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal penegakan HAM di Indonesia. Artikel ini juga memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan dan peran masyarakat dalam memperjuangkan HAM. Hal ini dapat menjadi pemacu bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus berupaya meningkatkan perlindungan HAM, memperkuat keadilan, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

2. Demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini membentuk kerangka pemikiran dan tindakan dalam menjalankan sistem demokrasi di negara ini. Beberapa aspek penting dalam budaya Indonesia yang mempengaruhi demokrasi antara lain gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal tersebut mencerminkan karakter religius masyarakat Indonesia yang kuat. Keberadaan Tuhan dalam prinsip demokrasi Indonesia menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi alat politik semata, tetapi juga mengakui keberadaan nilai-nilai spiritual dan moral yang melandasi kehidupan bersama.

3. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak era reformasi tahun 1998. Pemilihan umum secara berkala telah diadakan, memberikan warga negara kesempatan untuk memilih perwakilan mereka di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Partai politik, media, dan masyarakat sipil memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mengeluarkan suara mereka. Namun, demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan dan perlu terus memperbaiki diri.

4. Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, adalah suatu hal yang tidak diinginkan dalam sistem demokrasi yang sehat. Sistem demokrasi yang baik seharusnya didasarkan pada representasi yang jujur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Ketika anggota parlemen tidak mengutamakan kepentingan rakyat dan malah memprioritaskan agenda politik pribadi atau kelompoknya sendiri, hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ini juga dapat menghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan di masyarakat.

5. Itu adalah suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Pemanfaatan kekuasaan kharismatik semacam itu dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, konsep hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama.

NAMA: DAIVA RADITYA UMRUSOSU
NPM: 2215011020
KELAS: D
PRODI: TEKNIK SIPIL

1. Dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), perlu dilakukan langkah konkret untuk memperbaiki sistem peradilan HAM, mengatasi ketimpangan, memperhatikan pelanggaran HAM di Papua, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendorong penegakan HAM yang lebih baik. Gerakan masyarakat seperti di Bali dan Kendeng memberikan harapan melalui pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Gerakan ini menunjukkan semangat dan ketekunan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dengan mempertahankan klaim mereka serta menolak kegiatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

2. Demokrasi Indonesia didirikan berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia. Semangat gotong royong dan diskusi inklusif telah menjadi bagian yang melekat dalam masyarakat Indonesia, di mana keputusan yang penting ditentukan melalui diskusi yang melibatkan semua pihak. Keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia tercermin dalam prinsip inklusivitas dan toleransi dalam demokrasi. Demokrasi inklusif membutuhkan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap keberagaman dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika adalah konsep yang menunjukkan semangat hidup berdampingan dalam keragaman, melambangkan kesetaraan, pengakuan hak-hak individu, dan keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan identitas. Budaya dan praktik masyarakat adat juga berperan penting dalam mengembangkan kerangka demokrasi yang khas dan relevan dengan konteks Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki pengaruh yang besar dalam konteks demokrasi di negara ini. Konsep ini mengakui dan menghormati keberagaman agama di Indonesia, menjamin perlindungan dan pengakuan yang sama bagi setiap kelompok agama. Menjaga persatuan antaragama dan mencegah prasangka terhadap kelompok agama minoritas sangat penting dalam demokrasi yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dan konstitusi tertulis UUD 1945. Dalam teori, nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia seharusnya tercermin dalam praktik demokrasi di Indonesia. Namun, penerapan praktik demokrasi di Indonesia masih menjadi subjek perdebatan. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia sering kali dikritik. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kasus pembatasan kebebasan berbicara dan tindakan represif terhadap aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas. Hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Masalah transparansi dan akuntabilitas

pemerintah juga menjadi perhatian. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan kritis masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mengembangkan praktik demokrasi di Indonesia. Perlu dicatat bahwa perspektif individu dan kelompok terkait praktik demokrasi di Indonesia dapat berbeda. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil bekerja keras untuk memperbaiki sistem demokrasi negara.

4. Secara umum, tindakan anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan menjalankan agenda politik pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran etika politik dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mereka wakili. Wakil rakyat, termasuk anggota parlemen, seharusnya bertindak sebagai perwakilan suara rakyat dan menjalankan tanggung jawabnya dengan itikad baik. Mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat dan bekerja untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan sejati masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

5. Saat ini, sangat penting untuk membangun kesadaran yang kuat akan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam era demokrasi. Mempertahankan hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat adalah tanggung jawab bersama masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait.

Nama: Pravangasta Rampu Dyah Kartika Ratri
NPM: 2215011057
Kelas: D
Prodi: Teknik Sipil

Ada 5 study kasus yang di angkat dalam artikel ini,, yaitu
1. Pelanggaran HAM
2. Penekanan hak demokrasi
3. Diskriminasi perbedaan hak
4. Kegagalan pemerintahbdalam penanganan korban HAM
5. Kekuasan karismatik

Pertama, mengenai pelanggaran HAM, di Indonesia sendiri pelanggaran HAM masih sangat sering terjadi. Baik secara langsung atau pun tidak langsung. Kebanyakan kasus-kasus yang menyangkut masalah HAM, seakan di maklumi di masyarakat mayoritas, menindas minoritas. Seperti agama dan adat budaya. Masyarakat akan lebih cepat dalam menghina dan mencemooh sesuatu tanpa bertanya, tanpa tau kebenarannya. Itu merupakan salah satu contoh pelanggaran hak yang ada di Indonesia.

Kedua, penekanan hak demokrasi.
Penekanan ini sudah marak terjadi di Indonesia. Kebebasan dalam menyuarakan pendapat seakan di batasi. Seluruh kegiatan yang sifatnya mengkritik pemerintah pun seakan di kecam dan menjadikan mereka yang berdemo tidak tenang hidupnya. Kebebasan ini di renggut, sehingga asas demokrasi yang awalnya tenang dan berdialog langsung dengan yang bersangkutan menjadi dialog antar warga dan pemerintah, munculnya aksi demo hingga kerusuhan

Ketiga, diskriminasi perbedaan hak
Di masa ini mulai bermunculan kembali diskriminasi antar golongan, sampai antar gender pun sekarang di batasi. Dalam antar gender seperti mulai berkurangnya dukungan dan sumberdaya pada wanita, sehingga lebih mengedepankan pria. Padahal dalam undang-undang pun sudah di dipersamakan kedudukan gender tersebut, tapi makin kesini kesenjangan dan perbedaan mulai sangat terlihat.

Keempat, kegagalan pemerintah dalam mengatur dan menciptakan undang-undang yang sesuai untuk masyarakatnya khususnya pada korban yang haknya di renggut. Pemerintah kurang memperhatikan para korban, sehingga ketika di adili tersangka bisa menjadi korban.

Kelima,, para pejabat yang karismatik sangatlah di butuhkan dalam pemerintahan karna akan menggerakkan pandangan dan opini masyarakat untuk mengikuti meniru dan mencontohnya. Tetapi banyak penjabat karismatik yang menyeleweng sehingga membuat masyarakat mulai tidak percaya lagi akan pejabat pemerintahan.

Nama : Firza Fauzy Akbar
NPM : 2215011047
Kelas D Teknik Sipil

1. Dalam rangka penegakan HAM, perlu adanya upaya konkret untuk memperbaiki sistem peradilan HAM, mengatasi ketidaksetaraan, memperhatikan masalah pelanggaran HAM di Papua, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendorong penegakan HAM yang lebih baik. Selain itu, gerakan masyarakat, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat di Bali dan Kendeng, juga memberikan harapan dengan menjadi kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan negara. Dengan mempertahankan tuntutan mereka dan menolak tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, gerakan ini memperlihatkan semangat dan ketahanan dalam memperjuangkan HAM.

2. Dalam budaya Indonesia terdapat prinsip musyawarah mufakat yang berperan penting dalam pembentukan keputusan bersama. Nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi juga menjadi pilar penting dalam budaya Indonesia. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan moral yang kuat bagi pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Dengan prinsip itu kita dapat membangun masyarakat yang lebih moral, bermartabat, dan terhindar dari perilaku kejahatan lainnya.

3. Praktik demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dengan mengakui pluralisme, kebebasan beragama, dan keberagaman budaya serta mempromosikan inklusi dan kesatuan dalam masyarakat. Dan mengikuti ketentuan UUD NRI 1945 dalam hal kekuasaan berpindah tangan melalui pemilihan umum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang independen. Serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui perbaikan hukum, pembentukan lembaga pengawas, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dalam praktik demokrasi.

4. kecewa, dalam demokrasi, anggota parlemen harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab kepada mereka.

5. Penting untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang menghormati hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa ini. Penegakan hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat adalah tanggung jawab bersama masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga.

NAMA : YOSI TIRANI PUTRI
NPM: 2215011083
KELAS: D
PRODI: TEKNIK SIPIL

ANALISIS SOAL
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Berdasarkan isi artikel tersebut, HAM belum ditegakkan seutuhnya di Indonesia karena pada tahun 2019 itu masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi seperti serangan kepada aktivis pembela HAM, kekerasan yang dilakukan aparat dalam berbagai penanganan kasus tapi aparat tersebut tidak di adili, dibatasinya kebebasan berekspresi, beragama, dan berpendapat masyarakat dengan penindasan, diskriminasi berbasis gender dan merendahkan martabat perempuan, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu (contohnya kasus wamena dan wasior juga pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua), berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya, kekerasan seksual, overkapasitas isi tahanan di penjara dan makanan yang sangat kurang layak (meskipun mereka penjahat yang sedang dalam hukuman, mereka tetap manusia dan tetap HAM harus ditegakkan), dan masih banyak pelangaran HAM lain yang jika disebutkan semua tidak akan ada ujungnya.

Hal positif yang dapat saya ambil ialah pelajaran bahwa HAM yang ada di Indonesia ini masih sedang diperjuangkan bahkan tidak jarang jika pelanggar HAM itu sendiri berasal dari oknum yang duduk di kursi Pemerintahan atau pun aparat keamanan. Indonesia hendaknya memerhatikan semua aspek walaupun Negara ini adalah Negara beribu pulau tapi pembangunan dan pemerataan hendaknya jangan hanya terfokus pada pusat dan sering-sering meninjau perkembangan di daerah-daerah agar uang yang diberikan tidak disalah gunakan dan mencegah konflik-konflik seperti yang terjadi di Papua (karena pembangunan disana sangat tertinggal padahal Papua itu provinsi yang kaya jika bisa mengelolah dengan baik) demikian juga pembuatan peraturan hendaknya dibuat untuk kepentingan masyarakat bukan hanya kepentingan suatu golongan saja dan penerapan keadilan yang tak pandang bulu.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yng diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budya asli masyarakat Indonesia ialah musyawarah mufakat dan gotong royong. Semua masalah yang ada didasarkan pada kesepakatan bersama dan direalisasikan dengan cara bekerja sama/ gotong royong agar masalah tersebut cepat selesai meski dalam masyarakat itu banyak keberagaman baik suku, ras, agama, bahasa, dll.

Menurut saya prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat baik. Artinya dalam pelaksanaan demokrasi tersebut kita seolah-olah di awasi Sang Pencipta sehingga kita takut untuk berbuat hal yang menyimpang. Jika prinsipnya Ke-Tuhanan yang Maha Esa maka demokrasi ini mengakui keberagaman agama yang ada di Indonesia bukan hanya satu agama mayoritas saja tapi banyak agama (toleransi) karena setiap agama memiliki Tuhan Yang Maha Esa.


C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Belum. Menurut saya praktik demokrasi saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai HAM karena dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan HAM dan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, kebebasan berpendapat, korupsi, kolusi, nepotisme, dll.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya kontra. Namun, harus bagaimana lagi? Jika ingin mengubah suatu sistem maka masuklah kedalam sistem itu. Saat ini saya hanya dapat berpendapat dan mengkritik, dan tidak tahu pendapat ini akan di indahkan atau tidak oleh anggota parlemen. Menurut saya, banyak sekali undang-undang yang dibuat dengan mengatas namakan rakyat, contohnya OMNIBUS LAW (UU Cipta Kerja) yang kemarin sempat membuat demo dimana-mana karena kontra dengan suara rakyat dan berkaitan dengan HAM pekerja pribumi. Tapi anggota parlemen menyatakan bahwa UU tersebut dibuat atas nama suara rakyat. Pertanyaannya, suara rakyat ‘yang mana’?

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik ini nantinya akan sangat merugikan masyarakat karena dia akan rela menumbalkan apapun demi tujuannya yang masih menerawang. Oleh karena itu dalam demokrasi dewasa saat ini sudah dalam lingkup kemajuan IPTEK yang memadai sehingga media elektronik seperti Koran online dan berita terbaru dapat diakses secara cepat dan menyebar luas tanpa batas ruang dan waktu sehingga dapat menjadi salah satu pengawas dalam mengawasi pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik ini. Hubungannya dengan HAM diera demokrasi dewasa ini ialah ada pada 3 hal yaitu kebebasan berpendapat, hak politik, dan perlindungan HAM. Jika ketiga hal tersebut dapat seimbang dan konsisten maka tidak akan terjadi ketimpangan yang dapat membuat pelanggaran hak dan kewajiban.

NAMA : Thufayl Fawwaz Hidayat
NPM : 2215011085
KELAS : D
PRODI : TEKNIK SIPIL

1. Dalam rangka penegakan HAM, upaya konkrit harus dilakukan untuk memperbaiki sistem peradilan HAM, mengatasi ketimpangan, memperhatikan pelanggaran HAM di Papua, dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan mendorong penegakan HAM yang lebih baik. Lebih lanjut, gerakan masyarakat seperti di Bali dan Kendeng memberikan harapan melalui kontrol sosial terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Gerakan ini menunjukkan semangat dan kegigihan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dengan mempertahankan klaim mereka dan menolak kegiatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

2. Demokrasi Indonesia dibangun di atas nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia. Wacana dan cita-cita gotong royong sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia, di mana pilihan-pilihan yang signifikan ditentukan melalui wacana inklusif. Keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia kemudian tercermin dalam prinsip demokrasi inklusivitas dan toleransi. Demokrasi inklusif membutuhkan masyarakat Indonesia yang menyambut keragaman dan menghargai pluralitas. Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep yang mengungkapkan semangat hidup berdampingan dalam kebhinekaan, yang melambangkan nilai-nilai persamaan, pengakuan hak-hak individu, dan keadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang perbedaan identitas. Cita-cita praktik dan budaya masyarakat adat memainkan peran penting dalam mengembangkan kerangka demokrasi yang khas dan relevan dengan konteks Indonesia dalam demokrasi Indonesia. Premis demokrasi Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat berpengaruh dalam konteks demokrasi di negeri ini. Konsep ini mengakui dan menghormati pluralitas agama di Indonesia, menjamin setiap kelompok agama mendapat perlindungan dan pengakuan yang sama. Menjaga persatuan antaragama dan mencegah prasangka terhadap kelompok agama minoritas sangat penting dalam demokrasi yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulisnya. Secara teori, nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia harus tercermin dalam demokrasi Indonesia. Namun, penerapan praktik demokrasi di Indonesia masih bisa diperdebatkan.
Keterbatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia kerap dikritik. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kasus pembatasan kebebasan berbicara dan tindakan represif terhadap aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas bermunculan. Hal ini dapat dilihat sebagai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ada juga masalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya keterlibatan publik dalam menentukan pilihan kritis masih menjadi persoalan yang perlu diatasi untuk mengembangkan praktik demokrasi di Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa perspektif individu dan kelompok tentang praktik demokrasi di Indonesia dapat berbeda. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil bekerja keras untuk memperbaiki sistem demokrasi negara.

4. Secara umum, tindakan anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan riil masyarakat dan menjalankan agenda politik pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran etika politik dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mereka wakili. Wakil rakyat, seperti halnya anggota parlemen, harus bertindak sebagai penyalur suara rakyat dan menjalankan tanggung jawabnya dengan itikad baik. Mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat dan bekerja untuk kepentingan umum. Akibatnya, tindakan yang bertentangan dengan kepentingan sejati masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

5. Perlunya membangun kesadaran yang teguh akan penghormatan terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Membela hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuatan yang sehat adalah tanggung jawab bersama masyarakat sipil, pemerintah dan lembaga.

NAMA : WAIS ALQORNI FAUZI
NPM : 2215011039
KELAS : D
PRODI : TEKNIK SIPIL

1. Dalam rangka pembelaan HAM, harus dilakukan upaya konkrit untuk memperbaiki sistem hukum HAM, menghilangkan ketimpangan, mengatasi pelanggaran HAM di Papua, dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan mendorong pelaksanaan HAM yang lebih baik. hak. . Selain itu, gerakan masyarakat seperti Bali dan Kendeng menawarkan harapan melalui kontrol sosial atas penggunaan kekuasaan negara. Gerakan ini menunjukkan semangat dan kebulatan tekad dalam memperjuangkan hak asasi manusia, membela tuntutannya dan menentang tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

2. Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat Indonesia. Wacana dan cita-cita gotong royong mengakar dalam masyarakat Indonesia, di mana keputusan-keputusan penting diambil melalui diskusi partisipatif. Keanekaragaman budaya, suku dan agama di Indonesia kemudian tercermin dalam prinsip demokrasi inklusi dan toleransi. Demokrasi inklusif membutuhkan masyarakat Indonesia yang menganut keberagaman dan menghargai pluralisme. Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep yang mengungkapkan semangat koeksistensi keberagaman dan melambangkan nilai-nilai kesetaraan, pengakuan hak individu dan keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan identitas. Praktik adat dan cita-cita budaya memainkan peran penting dalam mengembangkan kerangka demokrasi yang unik dan relevan dengan konteks Indonesia dalam demokrasi Indonesia. Titik tolak demokrasi Indonesia yang berlabuh pada Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa berpengaruh besar terhadap demokrasi negara ini. Konsep ini mengakui dan menghormati keragaman agama di Indonesia dan memastikan bahwa setiap kelompok agama mendapat perlindungan dan pengakuan yang sama. Dalam demokrasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga persatuan antar umat beragama dan menghindari prasangka buruk terhadap kelompok agama minoritas sangatlah penting.

3. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi (UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis. Secara teori, nilai-nilai dan hak asasi manusia Pancasila harus tercermin dalam demokrasi Indonesia. Namun, penerapan praktik demokrasi di Indonesia masih menjadi kontroversi.
Keterbatasan kebebasan berpendapat dan berpendapat di Indonesia kerap dikritik. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pembatasan berulang kali atas kebebasan berekspresi dan represi terhadap aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas. Hal ini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ada juga masalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, ketimpangan ekonomi, dan campur tangan publik dalam keputusan-keputusan penting tetap menjadi isu yang harus dibenahi untuk mengembangkan praktik demokrasi di Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa pendapat individu dan kelompok tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat berbeda-beda. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil bekerja keras untuk memperbaiki sistem demokrasi negara.

4. Secara umum, tindakan anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan riil masyarakat dan membidik tujuan politik pribadinya, dapat dipandang melanggar etika politik dan prinsip demokrasi yang seharusnya dianutnya. Wakil rakyat, seperti anggota parlemen, harus bertindak sebagai penyampai suara rakyat dan menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Orang-orang memilih mereka untuk mewakili kepentingan masyarakat dan bekerja untuk kebaikan bersama. Akibatnya, tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

5. Pentingnya pembangunan kesadaran yang kokoh pada setiap orang akan penghormatan terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Membela hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuatan yang sehat adalah tanggung jawab bersama masyarakat sipil, pemerintah dan lembaga.

nama: Dinda Mardhatila
NPM: 2215011088
kelas: D
prosi: S1-Teknik Sipil

1. Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 267 juta orang. Indonesisa telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan politik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ada kekhawatiran atas catatan hak asasi manusia negara itu.

Salah satu masalah hak asasi manusia di Indonesia adalah perlakuan terhadap pembangkang politik. Pemerintah telah dituduh menggunakan taktik menindas terhadap mereka yang berbicara menentang pemerintah. Ini termasuk jurnalis, aktivis, dan anggota partai oposisi. Pada 2019, enam aktivis ditangkap dan didakwa makar karena berpartisipasi dalam protes damai di Papua.

Indonesia juga dikenal dengan sikap kerasnya terhadap para pelanggar narkoba. Negara ini memiliki beberapa undang-undang narkoba yang paling ketat di dunia, dengan pelanggar menghadapi hukuman mati karena perdagangan narkoba. Organisasi hak asasi manusia mengkritik pemerintah karena tidak menyediakan perwakilan hukum yang memadai bagi mereka yang menghadapi tuduhan narkoba.

2.
Di Indonesia, demokrasi berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini diabadikan dalam konstitusi negara dan merupakan aspek mendasar dari masyarakat Indonesia.

Ketuhanan dipandang sebagai kekuatan pemersatu yang menyatukan orang-orang dari latar belakang dan kepercayaan yang berbeda. Itu juga dilihat sebagai prinsip panduan yang membantu memastikan bahwa para pemimpin negara bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika.

Prinsip demokrasi Indonesia bukan hanya soal keyakinan, tapi juga soal kepraktisan. Diyakini bahwa dengan menempatkan kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi, orang cenderung bertindak demi kepentingan komunitas secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia adalah prinsip yang menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam membentuk sistem politik negara.

3. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia sekarang belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. dibuktikan dengan hilangnya para aktivis di Indonesia tanpa ada kejelasan dari pemerintah setelah mereka menyuarakan pendapat dan kritik mereka untuk Indonesia. Contoh lain, ada Bima dari asal lampung yang mengkritik pemerintahan di Lampung tetapi setelahnya Bima dan keluarga tidak diberikan rasa aman di negara sendiri bahkan dituntut balik oleh beberapa orang berpengaruh atas dasar "pencemaran nama baik". Seharusnya, pemerintah bisa lebih mendengarkan suara rakyat dan memberikan rasa aman kepada rakyat yang telah mencoba mengkritik untuk Indonesia yang lebih baik.

4. Menurut saya, seharusnya anggota parlemen lebih mendengarkan suara rakyat karena mereka merupakan perwakilan rakyat. jadi, semua keputusan haruslah dibuat untuk kepentingan umum bukan pirbadi. oleh karena itu, ada baiknya anggota parlemen bisa lebih mendengarkan rakyat umum dibandingkan langsung membuat keputusan sepihak yang seringkali tidak disetujui oleh rakyat.

5. Pendapat saya adalah bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan mengorbankan hak asasi manusia adalah perilaku yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati martabat dan kebebasan individu. Dalam demokrasi dewasa saat ini, hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak privasi, dan hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Pemerintah dan pemimpin yang bertanggung jawab harus memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam semua tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan.