NAMA : INDAH WIRA MULIANA
NPM : 2216041015
Dalam aspek kajian hukum administrasi negara, artikel tersebut memberikan pandangan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandar Lampung tahun 2024. Beberapa komentar dari perspektif hukum administrasi negara meliputi:
1. Faktor Individu dan Partai Politik: Teks menyatakan bahwa faktor individu memiliki peran yang lebih penting dalam menentukan kemenangan dalam Pilwalkot dibandingkan dengan faktor partai politik pengusung. Dalam konteks hukum administrasi negara, penting untuk memperhatikan bahwa partai politik memiliki peran dan aturan hukum yang mengatur pengusungan calon, pembentukan koalisi, dan penyebaran dukungan politik. Meskipun faktor individu juga penting, partai politik tetap merupakan elemen penting dalam proses pemilihan yang diatur oleh hukum.

2. Survey Politik: Teks menekankan pentingnya survei politik dalam menentukan peluang kemenangan calon dalam Pilwalkot. Dalam kajian hukum administrasi negara, survei politik dapat menjadi alat penting untuk memperoleh data dan informasi tentang preferensi pemilih, popularitas calon, dan elektabilitas mereka. Hasil survei dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan strategis bagi calon dan partai politik. Namun, penting juga untuk diingat bahwa survei politik bukanlah satu-satunya faktor yang harus diperhatikan dalam konteks hukum, dan hasil survei tidak menggantikan proses pemilihan yang diatur oleh undang-undang.

3. Kepuasan Masyarakat: Teks menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 60 persen dianggap sebagai gambaran elektabilitas petahana yang kuat. Dalam hukum administrasi negara, tingkat kepuasan masyarakat dapat menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi kinerja petahana dan dampaknya pada peluang kemenangan dalam pemilihan. Namun, penilaian kepuasan masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan aspek-aspek yang diatur dalam hukum serta dalam kaitannya dengan hak-hak dan kebutuhan masyarakat.

4. Money Politik: Teks berharap Pilwalkot 2024 akan bebas dari money politik dan kembali kepada adu gagasan perspektif. Dalam konteks hukum administrasi negara, money politik merupakan praktik yang melibatkan penggunaan uang atau sumber daya materi lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Money politik dapat melanggar prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan aturan hukum yang ketat untuk mencegah praktik money politik dan memastikan pemilihan yang adil dan berkeadilan.

NAMA : INDAH WIRA MULIANA
NPM : 2216041015 (REG A)

Sebagai seorang mahasiswa, saya percaya bahwa pernyataan gubernur yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita suatu acara yang viral di media sosial adalah tindakan yang kontroversial dan patut dipertanyakan. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini:

1. Kebebasan Pers: Kebebasan pers adalah prinsip penting dalam demokrasi yang mendasari keberadaan media sebagai penjaga informasi publik. Wartawan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, meminta wartawan untuk menghapus liputan berita bisa dianggap sebagai tindakan pembatasan terhadap kebebasan pers.

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Media sosial telah menjadi sumber informasi yang signifikan dalam masyarakat modern. Ketika suatu acara atau konten viral di media sosial, publik memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang hal tersebut. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita berarti menghalangi transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap publik.

3. Etika Jurnalistik: Wartawan memiliki kode etik dan standar jurnalistik yang mereka ikuti. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan fakta yang akurat dan seimbang kepada masyarakat. Jika liputan berita memenuhi standar ini, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menghapusnya. Menghapus liputan berita hanya karena acara tersebut viral di media sosial tidak selaras dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik.

4. Peran Media Sosial: Media sosial telah mengubah lanskap informasi, memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi. Meskipun ada risiko penyebaran berita palsu atau informasi yang salah, menghapus liputan berita bukanlah solusi yang tepat. Sebaliknya, penting bagi pemerintah dan media untuk bekerja sama dalam memerangi penyebaran informasi palsu dan meningkatkan literasi media di masyarakat.

NAMA : INDAH WIRA MULIANA
NPM : 2216041015
Tanggapan saya mengenai hal ini, kalaulah kondisi infrastruktur jalan di Lampung tidak viral dan menarik perhatian banyak pejabat publik mungkin tidak akan ada perbaikan, karena permasalahan jalan rusak ini sudah sejak lama. Jalan rusak tidak hanya di daerah kabupaten tetapi di kota seperti Bandar Lampung juga banyak yang bahkan sudah memakan korban.
Pembangunan bak roro jonggrang ini perlu kita kawal dan tinjau terus kualitas jalan yang dibangun, jangan sampai ini hanya formalitas karena kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi Pemerintah Lampung untuk lebih peduli kepada keluhan masyarakat, jangan menunggu viral dulu baru ditindaklanjuti.

Makalah Kelompok 2

NAMA : INDAH WIRA MULIANA
NPM : 2216041015 (REG A)

Menurut analisa saya, tindakan tegas Mahfud MD terkait transaksi mencurigakan 349 Trilliun di Kementerian Keuangan seharusnya di dukung. Tidak semua mampu tegas dalam masalah ini, kita perlu tau digunakan untuk apa saja dana sebesar itu. Masalah Mahfud MD di gertak karena dianggap tidak berhak, justru tindakan menghalang-halangi penyidikan seperti ini perlu dicurigai. Jika memang dana sebesar itu digunakan sesuai dengan kebutuhan harusnya ya jelaskan saja di hadapan publik, tidak perlu ditutup-tutupi.