Nama: Dhita Sabrina Putri Baihaqi
NPM: 2216041032
Kelas: Reg A

Alasan saya memilih mata kuliah pengembangan desa adat karena tertarik untuk memahami hubungan antara masyarakat dan lingkungan, mengetahui bagaimana solusi untuk pengembangan desa adat yang berkelanjutan, dan dapat berkontribusi dalam pelestarian budaya lokal.
Harapannya, saya dapat mengimplementasikan teori yang saya pelajari guna menciptakan perubahan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan ikut serta mengambil peran dalam program pengembangan yang efektif melalui dinamika desa adat yang telah saya ketahui dalam pengambilan mata kuliah ini.

Nama: Dhita Sabrina Putri Baihaqi
NPM: 2216041032
Kelas: Reg A

Menurut saya pada pemilihan walikota, pengaruh faktor individu dan faktor partai politik dapat berperan dalam peluang kandidat untuk memenangkan pemilihan. Faktor individu meliputi reputasi, pengalaman, keahlian, kepribadian, dan dukungan dari masyarakat. Faktor partai politik melibatkan dukungan partai, basis pemilih, dan sumber daya yang dimiliki partai. Seorang kandidat harus mempertahankan reputasinya di hadapan publik dan memiliki elektabilitas yang kuat untuk dapat memenangkan pemilihan umum. Namun tidak dapat dipungkiri partai politik juga sangat mempengaruhi kemenangan, misal dalam sumber daya yang dimiliki setiap partai politik, kemampuan partai politik dalam mengadakan kampanye dan memiliki tim kampanye yang capable, dan memiliki akses ke media massa yang dapat membantu kandidat dalam memperoleh visibilitas yang lebih besar dan mencapai pemilih potensial. Dalam menghindari money politics pada pemilihan walikota diperlukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum berdasarkan ide dan gagasan, bukan karena imbalan finansial. Untuk itu masyarakat perlu diberikan akses yang lebih baik terhadap informasi tentang kandidat sehingga mereka paham dan bijak dalam menggunakan suaranya. Dengan begitu peluang pemilihan walikota yang adil dan berdasarkan ide serta gagasan dapat ditingkatkan.

Nama : Dhita Sabrina Putri Baihaqi
NPM : 2216041032
Kelas : Reg A

Dalam masyarakat demokrasi, pers menjalankan peran yang mendukung akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan inklusi dalam proses demokrasi. Untuk menjalankan perannya tersebut, diperlukan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan hak media massa untuk melaporkan berita tanpa adanya kontrol pemerintah. Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran. Dengan demikian, tindakan Arinal sebagai gubernur Lampung tidak sesuai dengan prinsip dan aturan yang tertera dalam Undang-Undang mengenai kebebasan pers. Dalam konteks demokrasi, pemerintah seharusnya tetap menjaga kebebasan pers dan dengan begitu pemerintah dapat mendengar pendapat dan aspirasi masyarakat.

Nama : Dhita Sabrina Putri Baihaqi
NPM : 2216041032

Menurut saya tindakan Hasbi Hasan tidak mencerminkan seorang guru besar dan pejabat publik yang bertanggung jawab. Suap yang terjadi di ranah MA yang merupakan peradilan tertinggi dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat. Suap perkara tersebut dapat menciptakan stereotype bahwa MA tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut juga menyimpang dari nilai Pancasila sila kelima. Keadilan hanya untuk orang yang mempunyai uang dan juga kuasa. Tindakan yang dilakukan oleh Hasbi Hasan tersebut tidak sesuai kode etik sebagai pejabat publik. Berharap KPK dapat menguak kebenaran dan mengambil keputusan dengan tepat.

Nama : Dhita Sabrina Putri Baihaqi
NPM : 2216041032
Kelas : Reg A

Perbaikan jalan kilat yang dilakukan Pemprov Lampung menjelang kedatangan presiden RI terlihat untuk urusan politik semata, bukan memikirkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tanggung jawabnya. Sebagai pejabat negara seharusnya dapat mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Hasil dari perbaikan jalan yang dilakukan dengan cepat, terdapat masyarakat yang angkat bicara mengenai kualitas perbaikan jalan tersebut. Hanya dalam beberapa hari jalan yang sudah direnovasi kembali mengalami kerusakan, yang artinya pemprov tidak benar-benar ingin melakukan perbaikan jika presiden RI tidak melakukan kunjungan kerja. Hal ini terkesan hanya membuang-buang APBD. Dalam beberapa video viral di media sosial, terlihat gubernur Lampung yang berada dibelakang presiden juga tidak merasa malu dan tidak merasa bersalah pada masyarakat atas hasil kerjanya yang terbilang tidak mumpuni. Dan juga beliau terlihat senang ketika tugas yang seharusnya mengurus jalanan provinsi/kabupaten diambil alih pemerintahan pusat. Itu artinya pemprov tidak dipercaya untuk mengemban tugas tersebut, lantas apa yang membuatnya senang dan malah bertepuk tangan?