Nama : Chery Andhika Basri
Npm : 2255012002
Kelas : B

A. Sebagai mahasiswa arsitektur, saya memandang Pancasila sebagai suatu paradigma yang memberikan landasan moral dan etika dalam pengembangan ilmu arsitektur. Setiap sila dalam Pancasila dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan prinsip-prinsip yang dapat membimbing praktik arsitektur, serta menghadapi tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat.

Di dalam peran arsitektur, sila pertama mengajak kita untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam desain dan perencanaan bangunan. Arsitektur bukan hanya sekadar soal teknis dan estetika, tetapi juga mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Bangunan harus dirancang dengan menghormati nilai-nilai religius dan keberagaman keyakinan. Misalnya, masjid, gereja, pura, atau vihara harus dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam setiap ruang dan simbol yang digunakan. Begitu pula dengan desain bangunan lainnya yang harus memperhatikan kebutuhan spiritual penghuninya.
Di tengah persaingan global, arsitektur yang memperhatikan aspek spiritual ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren desain internasional. Pendekatan desain yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual bisa menjadi ciri khas arsitektur Indonesia yang membedakannya dari tren desain internasional.

Sila kedua menuntut arsitektur untuk memperhatikan kebutuhan manusia secara adil dan beradab. Dalam praktik arsitektur, hal ini berimplikasi pada pentingnya menciptakan ruang yang inklusif, nyaman, dan aman bagi semua kalangan, tanpa terkecuali. Sebagai contoh, desain bangunan publik seperti rumah sakit, sekolah, atau tempat umum harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta menciptakan ruang yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik penghuninya. Di tingkat global, arsitektur harus mencerminkan keadilan sosial melalui desain yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misalnya, menciptakan bangunan yang hemat energi dan menggunakan bahan ramah lingkungan menjadi tren yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi pengguna, tetapi juga bagi bumi. Arsitek Indonesia dapat menonjolkan kekuatan desain yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan, menjadikannya relevan di tengah tuntutan dunia global yang semakin peduli pada isu-isu sosial dan lingkungan.

Sila ketiga mengajarkan bahwa arsitektur harus mampu menciptakan bangunan yang mempersatukan beragam kelompok sosial, budaya, dan etnis. Arsitektur dapat berfungsi sebagai simbol persatuan bangsa, dengan menciptakan desain yang mencerminkan identitas nasional namun tetap terbuka pada keberagaman budaya yang ada. Misalnya, dalam merancang bangunan atau kota, arsitek Indonesia dapat menonjolkan kekayaan budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang menggambarkan persatuan dalam perbedaan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan multikultural, arsitektur yang mempromosikan persatuan nasional tetap dapat bersaing secara global dengan mengusung konsep desain yang unik dan berakar pada budaya Indonesia. Misalnya, desain bangunan yang memadukan elemen tradisional Indonesia dengan teknologi modern atau desain yang mengadaptasi prinsip-prinsip arsitektur ramah lingkungan khas Indonesia, seperti rumah adat yang dirancang dengan ventilasi alami, dapat menjadi kekuatan dalam pasar global.

Sila keempat mengajarkan pentingnya prinsip demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks arsitektur, hal ini mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan desain. Desain yang dihasilkan harus mampu mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dilibatkan dalam proses perencanaan, misalnya dalam proyek kota, ruang publik, atau perumahan rakyat. Arsitektur yang baik tidak hanya berfokus pada aspek estetika dan teknis, tetapi juga pada suara dan keinginan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Di tengah persaingan global, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan desain menjadi nilai tambah yang membedakan arsitektur Indonesia. Melibatkan masyarakat dalam proses desain memperlihatkan komitmen terhadap keadilan dan kepentingan rakyat. Ini juga dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan desain yang tidak hanya sesuai dengan standar internasional, tetapi juga relevan dan adaptif dengan kebutuhan lokal.

Sila kelima menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam arsitektur. Dalam konteks ini, arsitektur harus berupaya untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi semua kalangan, terutama bagi masyarakat miskin. Arsitektur harus merancang rumah dan ruang publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, tanpa mengesampingkan kualitas dan keberlanjutan. Misalnya, desain perumahan murah yang tetap mengedepankan kualitas bangunan dan fasilitas yang memadai bagi penghuninya. Dalam dunia yang semakin global, tantangan terbesar adalah menciptakan solusi arsitektur yang memadai untuk masyarakat yang kurang mampu, tanpa mengorbankan estetika dan fungsionalitas. Arsitektur yang inklusif dan berkeadilan sosial akan semakin diakui di panggung internasional, terutama dengan munculnya konsep-konsep desain yang mengedepankan keberlanjutan dan efisiensi, seperti rumah ramah lingkungan dan desain kota yang berbasis pada kebutuhan sosial masyarakat.

Kesimpulan
Pancasila sebagai paradigma ilmu memberikan arahan yang jelas dalam pengembangan ilmu arsitektur. Setiap sila mengandung nilai-nilai etika yang harus diterapkan dalam praktik arsitektur, baik dalam desain, perencanaan, maupun pembangunan. Di tengah persaingan global, arsitektur yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila mampu menciptakan desain yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berbasis pada kebutuhan sosial, keberlanjutan, dan identitas budaya lokal. Dengan demikian, arsitektur Indonesia dapat menonjol dan berkompetisi di kancah global tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur bangsa.


B. Sebagai seorang mahasiswa, saya memiliki pandangan tentang harapan terhadap model pemimpin, warganegara, dan ilmuwan yang Pancasilais, baik di Indonesia sekarang maupun di masa mendatang. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus menjadi pedoman dalam membentuk karakter pemimpin, warganegara, dan ilmuwan yang mampu berkontribusi positif bagi bangsa ini.
Pemimpin Pancasilais adalah pemimpin yang tidak hanya memiliki kompetensi dan kemampuan teknis, tetapi juga memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Harapan saya Pemimpin yang Pancasilais harus memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Pemimpin harus mampu membuat kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat, sebagaimana tercermin dalam sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menuntut pemimpin untuk menjadi teladan dalam memperkuat kerukunan antar sesama warga bangsa, meskipun ada beragam suku, agama, ras, dan golongan. Pemimpin Pancasilais harus mampu menjaga keharmonisan sosial, menghindari polarisasi yang berpotensi merusak kesatuan bangsa.

Pemimpin Pancasilais harus bijaksana dalam mengambil keputusan, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, serta memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Ini sejalan dengan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Di masa depan, pemimpin Indonesia diharapkan semakin berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan. Mereka harus mampu merespons dinamika global, menjaga kedaulatan negara, serta memastikan keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada masyarakat luas, tanpa mengorbankan nilai-nilai kebangsaan.

Kesimpulan
Saya berharap model pemimpin, warganegara, dan ilmuwan di Indonesia dapat diwarnai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang Pancasilais harus mampu memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, warganegara yang Pancasilais harus bertanggung jawab dalam menjaga persatuan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dan ilmuwan yang Pancasilais harus mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengutamakan kebaikan umat manusia, etika, dan keberlanjutan. Di masa mendatang, semoga Indonesia semakin mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai cita-cita bangsa yang lebih adil, makmur, dan berkeadaban.

Nama : Chery Andhika Basri
Npm : 2255012002
Kelas : B

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ILMU DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai universal yang mampu memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sebagai filsafat ilmu, Pancasila tidak hanya menjadi panduan etis, tetapi juga kerangka berpikir yang memadukan aspek-aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan IPTEK.
Sebagai filsafat ilmu, Pancasila memuat lima sila yang memberikan landasan moral dan etika dalam setiap proses ilmiah.

1.Ontologi
Ontologi Pancasila mendasarkan keberadaan ilmu pada hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus dipandang sebagai upaya memahami ciptaan Tuhan, sehingga tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual.
2.Epistemologi
Epistemologi Pancasila bertumpu pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam proses pencarian ilmu, Pancasila mendorong pendekatan yang mengutamakan kemanusiaan, menghormati martabat manusia, dan menggunakan metode yang beradab, baik dalam penelitian maupun aplikasinya.
3.Aksiologi
Aksiologi Pancasila termanifestasi dalam sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Hal ini mencegah eksploitasi atau dominasi oleh pihak tertentu atas nama perkembangan IPTEK.

Sebagai filsafat ilmu, Pancasila memberikan landasan normatif dan arah pengembangan IPTEK yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Pancasila mampu menjadi filter terhadap dampak negatif perkembangan IPTEK, sekaligus mendorong inovasi yang berpihak pada rakyat dan selaras dengan identitas bangsa Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, IPTEK diharapkan menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

Nama : Chery Andhika Basri
Npm : 2255012002

A. Hoaks dapat memperuncing perpecahan sosial dan politik, menyebabkan masyarakat terpecah menjadi kubu-kubu yang sulit bersatu. Informasi palsu yang sengaja disebarkan sering kali dirancang untuk menimbulkan kebencian antarpendukung kandidat. Hoaks dapat melemahkan kepercayaan masyarakat pada proses pemilu, institusi penyelenggara, dan hasil Pilpres. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas politik jika legitimasi pemimpin terpilih dipertanyakan. Narasi hoaks yang memuat provokasi dapat memicu konflik antarindividu atau kelompok, baik secara verbal maupun fisik, sehingga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Pemilih yang terpapar hoaks cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi atau informasi yang keliru, sehingga menghambat terciptanya demokrasi yang sehat dan berbasis rasionalitas.

Upaya untuk Mengantisipasi Dampak Penyebaran Hoaks
-Masyarakat perlu diedukasi tentang cara mengenali informasi yang valid dan memahami cara kerja hoaks, termasuk pentingnya memverifikasi berita sebelum menyebarkan.
-Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus bekerja sama dengan platform media sosial untuk mendeteksi dan menurunkan konten hoaks secara cepat.
-Aparat hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku penyebar hoaks, baik individu maupun kelompok, sesuai regulasi yang berlaku.
-Penyelenggara pemilu harus memberikan informasi yang transparan, akurat, dan terkini untuk melawan narasi palsu yang beredar.
-Tokoh masyarakat dan agama memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan damai dan mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk hoaks.
-Para kandidat dan tim sukses harus mengedepankan kampanye berbasis data dan program kerja, bukan menyerang lawan dengan narasi palsu.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih kritis terhadap informasi yang diterima dan penyebaran hoaks dapat diminimalkan demi terselenggaranya Pilpres yang damai dan demokratis.

B. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat memberikan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan di media sosial.
Penggunaan teknologi yang tidak memperhatikan nilai kebersamaan dan persatuan dapat memicu konflik, seperti penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah yang menyebabkan polarisasi masyarakat. Hilangnya rasa gotong royong dan solidaritas karena individualisme yang dipromosikan oleh tren media sosial. Konten di media sosial yang tidak bermoral atau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya sering kali menormalisasi perilaku yang tidak sesuai dengan norma Pancasila, seperti pornografi, ujaran kebencian, dan radikalisme. Teknologi yang berkembang tanpa landasan moral dapat memperbesar kesenjangan sosial. Sebagai contoh, penggunaan algoritma yang bias atau kurangnya akses masyarakat kurang mampu terhadap teknologi modern. Dominasi budaya asing di media sosial tanpa filter yang sesuai dapat mengikis nilai-nilai luhur Pancasila, seperti rasa cinta Tanah Air dan penghormatan terhadap keberagaman.

Solusi Pengembangan Iptek Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.
-Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan nonformal, khususnya terkait pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.
-Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendorong penggunaan teknologi untuk mendukung keadilan sosial, persatuan, dan keberagaman.
-Mengajak tokoh agama dan budaya untuk aktif mempromosikan nilai-nilai Pancasila melalui teknologi dan media sosial.
-Mengedepankan teknologi yang inklusif, seperti aplikasi yang memudahkan masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan dan layanan publik.
-Mendorong inovasi teknologi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Indonesia tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa.
-Mendorong platform media sosial internasional untuk menghormati norma dan nilai lokal dalam operasionalnya di Indonesia.
-Mendorong generasi muda menciptakan konten yang menginspirasi, mengedukasi, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pengembangan dan pemanfaatan IPTEK, Indonesia dapat memastikan teknologi menjadi alat untuk memajukan bangsa, mempererat persatuan, dan menjaga identitas serta moral masyarakat.



C. Sikap konsumerisme, di mana masyarakat lebih cenderung menjadi pengguna daripada produsen teknologi, telah menjadikan Indonesia sebagai pasar besar bagi produk teknologi dari negara maju. Hal ini disebabkan oleh.
1.Ketergantungan pada Produk Impor
2.Kurangnya Pengembangan IPTEK Lokal
3.Kultur Konsumerisme yang Tinggi

Solusi
1.Pemerintah dan sektor swasta perlu memperbesar alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan teknologi lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui hibah, insentif pajak, dan pembiayaan startup teknologi.
2.Memanfaatkan kerja sama dengan negara maju untuk mentransfer teknologi melalui pelatihan tenaga kerja lokal, alih teknologi, dan produksi bersama.
3.Memperkuat pendidikan teknologi di semua jenjang pendidikan, mulai dari penguasaan keterampilan digital dasar hingga penelitian teknologi tingkat lanjut.
4.Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung produk teknologi lokal untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi ketergantungan.
5.Para arsitek modern berkolaborasi dengan ahli teknologi untuk merancang kota pintar (smart city) yang menggunakan teknologi lokal.
6.Menggabungkan inovasi teknologi dengan budaya lokal agar lebih diterima masyarakat luas dan memiliki identitas khas Indonesia.
Dengan langkah-langkah ini, konsumerisme teknologi dapat dialihkan menjadi produktivitas teknologi, menjadikan Indonesia tidak hanya pasar bagi produk asing tetapi juga pemain utama dalam pengembangan teknologi global.

Nama : Chery Andhika Basri
Npm : 2255012002

Bom Hiroshima adalah salah satu peristiwa paling tragis dan kontroversial dalam sejarah manusia. Sementara Amerika Serikat menganggapnya sebagai langkah strategis untuk mengakhiri Perang Dunia II, dampaknya bagi kemanusiaan sangatlah besar. Ribuan nyawa melayang seketika, dan ribuan lainnya menderita akibat radiasi nuklir selama bertahun-tahun. Peristiwa ini juga membuka mata dunia tentang destruksi masif yang dapat ditimbulkan oleh senjata nuklir, sehingga memicu berbagai upaya untuk mengontrol penggunaannya.

Dampak Bagi Sejarah Indonesia.
Bom Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945) membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Hal ini mengakhiri pendudukan Jepang di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Setelah Jepang menyerah, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia karena pemerintahan militer Jepang lumpuh. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Informasi tentang kekalahan Jepang mendorong para tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan para pemuda untuk bergerak cepat mendeklarasikan kemerdekaan sebelum Sekutu tiba kembali dan berusaha menguasai Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang, tatanan dunia pasca-Perang Dunia II mengalami pergeseran besar. Kolonialisme tradisional mulai ditinggalkan, dan gelombang dekolonisasi di Asia dan Afrika semakin kuat, termasuk Indonesia.

Peristiwa ini menandai penggunaan pertama kali senjata nuklir dalam konflik, sekaligus mempercepat berakhirnya Perang Dunia II. Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, mengakhiri perang secara resmi. Namun, tragedi ini juga memicu diskusi global tentang etika penggunaan senjata nuklir dan pentingnya kontrol senjata untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

Hingga saat ini, Hiroshima menjadi simbol perdamaian dan upaya pelucutan senjata nuklir. Museum Perdamaian Hiroshima didirikan untuk mengingatkan dunia akan bahaya senjata nuklir.

Nama : Chery Andhika Basri
Npm : 2255012002

Menurut saya tindakan yang di lakukan oleh warga sudah benar,dimana keluhan yang di lakukan oleh masyarakat sekitar tidak di gubris oleh pihak Pabrik,karna libah ini juga berdampak sangat buruk bagi keberlanjutan masyarakat sekitar.
Limbah pabrik yang dibuang ke sungai dapat mencemari sumber air yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci. Hal ini berisiko menyebabkan penyakit seperti diare, infeksi kulit, hingga keracunan bahan kimia berbahaya. Limbah beracun akan mengganggu ekosistem sungai. Biota air seperti ikan, tanaman, dan mikroorganisme akan mati atau teracuni, yang pada akhirnya memutus sumber pangan dan pendapatan masyarakat lokal yang bergantung pada sungai.
Pembuangan limbah di wilayah masyarakat yang sering kali kurang memiliki daya tawar atau akses ke saluran hukum mencerminkan ketidakadilan. Hal ini menciptakan beban tambahan bagi kelompok yang rentan. Masyarakat yang terkena dampak cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan industri, yang dapat memicu protes, konflik, dan ketidakstabilan sosial di wilayah tersebut.

Pemerintah harus memastikan bahwa pabrik mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Inspeksi rutin dan sanksi berat harus diberikan kepada pelaku pelanggaran. Pabrik wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang efektif agar limbah yang dibuang memenuhi standar baku mutu air.
Masyarakat sekitar perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang bahaya pencemaran limbah serta cara melaporkan pelanggaran. Pelibatan mereka juga penting dalam memantau kondisi lingkungan.