Nama : Vivi Amelia
Npm : 2216041037

Tanggapan saya terkait berita adanya penetapan yang dilakukan oleh KPK terhadap sekertaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka. Lagi lagi diberitakan bahwa KPK menetapkan seorang MA yang terlibat kasus suap perkara. Bahkan faktanya ternyata Sekertaris MA RI ini merupakan Guru besar bidang Ilmu Peradilan Ekonomi Islam yang telah dikukuhkan oleh senat Universitas Lampung pada Rabu 2 maret 2022 silam, sebagai putra terbaik daerah Provinsi Lampung. Namun ternyata beliau menjadi tersangka kasus dugaan suap perkara di MA.

Menurut pendapat saya MA harus ada perubahan yang mendasar, karena MA masih menjadi institusi yang belum bisa bersih dari adanya praktik rasuah. Padahal lembaga ini berisikan para ‘wakil Tuhan’ di dunia yang harusnya bersih, jujur dan berintegritas moral yang tinggi namun masih banyak yang terjerat kasus suap penanganan perkara seperti yang dilakukan oleh Hasbi Hasan, tidak hanya Hasbi Hasan saja yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA melainkan Dadan Tri Yudianto juga ditetapkan sebagai tersangka, sudah terbilang banyak kasus suap yang terjadi di lingkungan MA. Padahal suatu Negara itu membutuhkan seorang pemimpin dan role model yang bersih, bukan malah sebaliknya.
Dari banyaknya kasus korupsi ini KPK berperan sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dan memiliki otoritas yang cukup besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Nama : Vivi Amelia
Npm : 2216041037
Kelas : Reguler A

Terkait berita yang saat ini sedang viral di media sosial mengenai masalah keprihatinan jalan jalan rusak di Provinsi Lampung, yang awal mulanya dikritik oleh seorang pemuda asal Lampung Timur dan mendadak menjadi sorotan seluruh masyarakat. Banyak foto dan video yang beredar di media sosial melihatkan benar adanya bahwa jalan di Provinsi Lampung banyak yang rusak. Dengan keviralannya dan sudah menjadi banyak perbincangan masyarakat hal ini menarik perhatian Presiden Jokowi yang rencananya ingin meninjau datang dan melihat langsung terkait jalan di Lampung. Dengan adanya kabar akan kedatangan presiden ke Provinsi lampung, Pemprov Lampung langsung kebut dalam perbaikan jalan dalam waktu yang sangat singkat.

Menurut saya perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan dalam waktu yang sangat cepat oleh pemprov Lampung ini kurang efektif dan akan menjadi pertanyaan banyak masyarakat, selama ini anggaran untuk pembangunan jalan yang besar larinya kemana?. Mengapa jalannya baru diperbaiki sekarang karena akan kedatangan presiden. Memperbaiki jalan dengan waktu yang singkat kemungkinan kulitas jalannya tidak begitu bagus, karena perbaikan jalan dengan kualitas yang baik itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan Jika dilihat dari video dan foto yang beredar kerusakan jalannya dibilang cukup parah, yang artinya perbaikannya juga harus dilakukan dengan hati hati dengan step step yang benar, bukan hanya dalam semalam saja. Karena percuma jika jalannya diperbaiki dengan kualitas yang kurang bagus akan menyebabkan kerusakan yang sangat cepat lagi untuk kedepannya.

Sebaiknya dalam perbaikan jalan ini tidak hanya dilakukan ketika akan kedatangan presiden saja, sebaiknya dilakukan dengan sistematik dan terencana. Selain itu juga diperlukan adanya pemeliharaan dan pengawasan bersekala untuk memastikan bahwa kondisi jalan tetap optimal dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

TUGAS MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Nama : Vivi Amelia
Npm : 2216041037
Kelas : Reg A

Nama : Vivi Amelia
Npm : 2216041037
Kelas : Reg A

Berikut ini merupakan hasil analisa saya dari berita yang saya peroleh mengenai dugaan aliran temuan dana teriliunan yang beredar dari kemenkue sebagai berikut:

Dalam rapat RDPU bersama komisi III DPR RI, Mahfud Md menegaskan akan membuka kasus dugaan penemuan semua transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di kementrian keuangan.hal ini sudah masuk dalam menteri penyelidikan dan penyidikan. Transaksi yang dicurigai ini merupakan sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Namun Arteria Dahlan secara langsung menggertak Mahfud Md. dan Mahfud Md dengan lantang kembali menggertak PDIP politikus tersebut.
Mahfud Md meminta kejelasan kepada para anggota komisi III DPR terkait soal transaksi janggal tersebut.

Kemudian persoalan lain muncul karena mahfud dikatakan tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut, beberapa anggota komisi hukum menganggap Mahfud melanggar UU tentang tindak pidana pencucian uang. Tetapi mahfud menyatakan jika tidak berwenang mengapa dilarang, seharusnya tidak ada yang melarang atau menghalangin penyidikan atau menghalangi pengakan hukum ini.

Menurut tanggapan saya terhadap tindakan yang di lakukan oleh Mahfud Md yang mempertanyakan mengenai transaksi mencurigakan yang senilai triliunan itu sudah sepatutnya di selidiki kebenarannya, bukan justru di halang-halangi. hal tersebut seharusnya didukung dan di bantu untuk menyelidiki dan mengetahui jika ada hal yang tidak benar. Agar kita semua mengetahui kebenarannya.

Kelompok 3 HAN kasus Gubernur Papua Lukas Enembe Penyalahgunaan Wewenang