Nama : Vivi Amelia
Npm : 2216041037
Npm : 2216041037
Posts made by Vivi Amelia
PDA -> PERKENALAN -> PERKENALAN -> Re: PERKENALAN
by Vivi Amelia -
Nama : Vivi Amelia
Npm : 2216041037
Alasan mengapa saya memilih matakuliah Pengembangan Desa Adat, karena Saya ingin mempelajari cara menjaga dan mengembangkan nilai-nilai serta potensi yang ada di sebuah desa adat, kemudian bisa lebih memahami tentang desa adat dan berbagai isu yang dihadapinya.
Setelah mata kuliah ini berakhir saya berharap mampu menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan nyata dengan baik seperti terlibat aktif dalam melestarikan budaya, membantu masyarakat desa adat dalam pembangunan daerahnya serta dapat pemahaman yang lebih luas tentang keragaman budaya dan sosial di Indonesia.
Npm : 2216041037
Alasan mengapa saya memilih matakuliah Pengembangan Desa Adat, karena Saya ingin mempelajari cara menjaga dan mengembangkan nilai-nilai serta potensi yang ada di sebuah desa adat, kemudian bisa lebih memahami tentang desa adat dan berbagai isu yang dihadapinya.
Setelah mata kuliah ini berakhir saya berharap mampu menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan nyata dengan baik seperti terlibat aktif dalam melestarikan budaya, membantu masyarakat desa adat dalam pembangunan daerahnya serta dapat pemahaman yang lebih luas tentang keragaman budaya dan sosial di Indonesia.
HAN REG.A -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
by Vivi Amelia -
Nama : Vivi Amelia
Npm : 2216041037
kelas : Reg A
Dalam aspek hukum administrasi negara, ditekankan bahwa pentingnya pelaksanaan Pilwalkot harus sesuai dengan hukum yang berlaku terkait dalam proses pemilihan. Harus memastikan adanya transparansi, keadilan, dan integritas dalam pemilihan walikota. Proses Pilwalkot juga harus dilakukan sesuai dengan hukum aturan yang ditetapkan untuk menjaga demokrasi, mecegah adanya kecurangan yang terjadi, mencegah korupsi, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, menjaga keadilan, menjaga kepercayaan publik dan menjamin kepentingan publik. Berdasarkan faktor peluang yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan walikota yang disampaikan Dedy Hermawan dalam artikel tersebut merupakan hal yang benar, beliau menyampaikan faktor individu akan menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi pilwalkot daripada faktor partai politik pengusung. Karena pada dasarnya masyarakat akan melihat dari kinerja, ektabilitas yang tinggi, tingkat popularitasnya, serta dilihat dari kepuasan masyarakat selama mereka pernah menjabat. Dan Parpol itu hanya sebagai tiket saja.
Dari artikel tersebut, Dedy Hermawan, Akademisi FISIP Universitas Lampung menyatakan bahwa siapapun nantinya yang akan maju dalam Pilwalkot kedepan tentunya harus memiliki modal logistik yang besar, dan berharap dalam Pilwalkot 2024 ini adalah adu ide dan gagasan. Sehingga pilkada kedepan akan bebas dari money politik, karena money politik merupakan sebuah pelanggaran dalam hukum administrasi negara.
Npm : 2216041037
kelas : Reg A
Dalam aspek hukum administrasi negara, ditekankan bahwa pentingnya pelaksanaan Pilwalkot harus sesuai dengan hukum yang berlaku terkait dalam proses pemilihan. Harus memastikan adanya transparansi, keadilan, dan integritas dalam pemilihan walikota. Proses Pilwalkot juga harus dilakukan sesuai dengan hukum aturan yang ditetapkan untuk menjaga demokrasi, mecegah adanya kecurangan yang terjadi, mencegah korupsi, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, menjaga keadilan, menjaga kepercayaan publik dan menjamin kepentingan publik. Berdasarkan faktor peluang yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan walikota yang disampaikan Dedy Hermawan dalam artikel tersebut merupakan hal yang benar, beliau menyampaikan faktor individu akan menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi pilwalkot daripada faktor partai politik pengusung. Karena pada dasarnya masyarakat akan melihat dari kinerja, ektabilitas yang tinggi, tingkat popularitasnya, serta dilihat dari kepuasan masyarakat selama mereka pernah menjabat. Dan Parpol itu hanya sebagai tiket saja.
Dari artikel tersebut, Dedy Hermawan, Akademisi FISIP Universitas Lampung menyatakan bahwa siapapun nantinya yang akan maju dalam Pilwalkot kedepan tentunya harus memiliki modal logistik yang besar, dan berharap dalam Pilwalkot 2024 ini adalah adu ide dan gagasan. Sehingga pilkada kedepan akan bebas dari money politik, karena money politik merupakan sebuah pelanggaran dalam hukum administrasi negara.
Nama : Vivi Amelia
Npm : 2216041037
Kelas : Reg A
Lagi-lagi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi viral di media sosial karena melarang wartawan merekam kegiatannya, karena beliau takut viral lagi seperti kejadian tempo hari ujarnya. Hal tersebut justru membuat masyarakat banyak mengomenatari Gubernur Lampung, yang dimana mereka mengagap bahwa Gubernur Lampung tidak memberikan kebebasan pers dan dinilai bahwa beliau anti kritik, padahal wartawan itu juga datang ke acara tersebut karena terbuka bagi jurnalis dan sudah di informasikan sebelumnya oleh dinas komunikasi, informasi, dan statistik Prov Lampung. Para jurnalis tersebut juga hanya ingin menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai (publik) dengan akurat dan transparansi memberitakan hal yang sebenar benarnya terjadi.
Saya sebagai seorang mahasiswa dalam menanggapi persoalan tersebut, beranggapan bahwa seharusnya Gubernur Lampung tidak bertindak seperti itu kepada wartawan, walaupun kata Achmad Saefulloh ungkapan Arinal itu hanya sebatas candaan saja, yang dimana beliau meminta wartawan untuk menghapus videonya, tetapi tetap saja sebagai seorang wakil rakyat seharusnya beliau mendukung kebebasan pers dan transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik bukan malah menyuruh wartawan tersebut menghapus liputannya. Pada dasarnya jurnalis atau wartawan juga sudah dilindungi oleh UU tentang pers dan kode etik jurnalistik untuk diberi kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Yang dimana apabila ada yang menghalangi atau pelarangan peliputan maka termasuk ke dalam pelanggaran kebebasan pers dan bisa dikenai pasal dalam UU Pers.
Npm : 2216041037
Kelas : Reg A
Lagi-lagi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi viral di media sosial karena melarang wartawan merekam kegiatannya, karena beliau takut viral lagi seperti kejadian tempo hari ujarnya. Hal tersebut justru membuat masyarakat banyak mengomenatari Gubernur Lampung, yang dimana mereka mengagap bahwa Gubernur Lampung tidak memberikan kebebasan pers dan dinilai bahwa beliau anti kritik, padahal wartawan itu juga datang ke acara tersebut karena terbuka bagi jurnalis dan sudah di informasikan sebelumnya oleh dinas komunikasi, informasi, dan statistik Prov Lampung. Para jurnalis tersebut juga hanya ingin menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai (publik) dengan akurat dan transparansi memberitakan hal yang sebenar benarnya terjadi.
Saya sebagai seorang mahasiswa dalam menanggapi persoalan tersebut, beranggapan bahwa seharusnya Gubernur Lampung tidak bertindak seperti itu kepada wartawan, walaupun kata Achmad Saefulloh ungkapan Arinal itu hanya sebatas candaan saja, yang dimana beliau meminta wartawan untuk menghapus videonya, tetapi tetap saja sebagai seorang wakil rakyat seharusnya beliau mendukung kebebasan pers dan transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik bukan malah menyuruh wartawan tersebut menghapus liputannya. Pada dasarnya jurnalis atau wartawan juga sudah dilindungi oleh UU tentang pers dan kode etik jurnalistik untuk diberi kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Yang dimana apabila ada yang menghalangi atau pelarangan peliputan maka termasuk ke dalam pelanggaran kebebasan pers dan bisa dikenai pasal dalam UU Pers.