Nama: rosmila
Kelas: 2216041012

Dari perspektif hukum administrasi, pernyataan Dedy Hermawan mengenai pentingnya faktor individu dalam memenangkan Pilkada Bandar Lampung tahun 2024 tidak serta merta bertentangan dengan kerangka hukum pilkada. Undang-undang dan peraturan pemilu di Indonesia pada umumnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat, terlepas dari afiliasi politik atau popularitas individu mereka. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa penggunaan survei dan analisis data untuk mengukur dukungan rakyat dan elektabilitas adalah praktik umum dalam kampanye pemilu modern. Selama survei dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, dan datanya digunakan untuk menginformasikan strategi kampanye daripada memanipulasi hasil pemilu, hal itu tidak mungkin melanggar ketentuan hukum apa pun. Selain itu, seruan Dedy untuk fokus pada gagasan dan cara pandang ketimbang politik uang sejalan dengan prinsip good governance dan partisipasi demokratis yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia.

Nama: rosmila
Kelas: reg a
Npm: 2216041012

Pernyataan gubernur yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita tentang suatu acara yang viral di media sosial menimbulkan beberapa pertimbangan yang penting yaitu:
Dalam konteks kebebasan pers dan kebebasan berbicara, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu untuk menyampaikan informasi dan hak privasi atau reputasi orang lain. Ketika berita menjadi viral di media sosial, sering kali menghasilkan dampak yang signifikan terhadap berbagai pihak yang terlibat. Namun, keputusan untuk menghapus liputan berita haruslah didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati terhadap nilai kebenaran, kepentingan publik, dan keadilan.
Pemerintah dan pejabat publik, termasuk gubernur, memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengemukakan pandangan mereka terkait dengan liputan berita tertentu. Namun, mereka juga harus beroperasi dalam batas-batas hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang melindungi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
Dalam setiap situasi, penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan berbagai perspektif, melibatkan dialog terbuka, dan mendorong transparansi dalam penyampaian informasi. Pada akhirnya, penyebaran informasi yang akurat dan seimbang adalah kunci untuk memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang cerdas dan mendukung demokrasi yang kuat.
Jadi kesimpulannya adalah hal yang dilakukan oleh gubernur lampung merupakan suatu tindakan yang tak terpuji karna termasuk dalam pembungkaman informasi dan menghambat kebebasan berekspresi.

Nama: rosmila
Kelas: reg A
Npm: 2216041012

Tanggapan saya mengenai kasus sekretaris MA yaitu hasbi hasan yang di duga melakukan suap yaitu jika seorang pejabat atau anggota lembaga yudisial seperti Sekretaris MA diduga terlibat dalam praktik korupsi, hal tersebut merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan tegas. Lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) biasanya bertugas untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Penting bagi setiap negara untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan independen, serta penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Jika ada indikasi korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk sistem peradilan, penting untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam praktik korupsi dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus seperti ini juga dapat mencoreng nama baik sebuah institusi maka hal baik yang dapat dilakukan yaitu memberikan efek jera kepada oknum oknum yang terlibat, maka dari itu juga proses hukum harus dilakukan dengan transparasi, keadilan , dan keberlanjutan sehingga semua pihak yang ikut serta baik tersangka maupun publik memiliki kepercayaan terhadap integritas dan objektivitas proses tersebut.

Nama: rosmila
Kelas: reg a
Npm: 2216041012
Setelah viralnya kritik dari salah satu mahasiswa yang berasal dari Lampung timur, kota Lampung menjadi viral karna banyak jalan jalan yang rusak, ini menandakan bahwa anggaran yang dipegang pemerintah tidak berjalan tepat sasaran.
Hal ini pun membuat banyak netizen beramai ramai mengupload jalanan yang rusak, lalu muncul desas desus bahwa presiden Jokowi akan datang ke Lampung untuk mengecek kebenaran langsung dilapangan.
Hal ini pun membuat pemprov Lampung pun panik ternyata kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang itu bukan sekedar legenda tetapi kisah nyata yg sekarang terjadi di Lampung gara gara rencana kunjungan Presiden.
Pemprov Lampung pun mengebut perbaikan jalan dalam waktu yang sangat singkat, banyak alat alat berat yang bermunculan untuk memperbaiki jalan.
" Kalo tidak viral tidak diperbaiki" ucap salah seorang netizen yang sedang memvidiokan perbaikan jalan dilampung.
Namun sistem kebut semalam ini berdampak pada jalanan yang lebih cepat rusak, bahkan bisa rusak lebih parah, menyedihkan memang padahal bisa proyek tersebut diterapkan sesuai dengan standarnya agar hasilnya lebih awet.

Tugas makalah hukum administrasi negara
Npm: 2216041012
Kelas: reg a