Nama : Muhammad Reza Zidan
NPM:2216041110
Reguler C

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait dugaan transaksi gelap karyawan Kemenkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023). Angka Rp 349 triliun transaksi mencurigakan yang disebut Menko Polhukam Mahfud MD beredar di Kementerian keuangan (Kemenkeu) mulai terkuak. Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menekankan bahwa dana itu sedianya memang terindikasi merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Ada pencucian uang, kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandanadalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (21/3). Namun, menurut dia temuan tersebut bukan berarti bahwa tindak pidana tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Kemenkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (20/3) malam juga memaparkan 300 surat dari PPATK terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023.

Nama: Muhammad Reza Zidan
NPM: 2216041110

Pemerintah dalam arti luas merujuk pada badan atau lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara atau wilayah tertentu.
1). Kewenangan pemerintah mencakup berbagai hal, seperti membuat kebijakan, menjalankan program-program pemerintah, menetapkan aturan dan regulasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan masyarakat, serta mengambil keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara dan rakyat.
2). Kedudukan pemerintah biasanya diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar negara. Kedudukan ini meliputi hak dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemerintah seringkali dianggap sebagai badan yang mewakili kepentingan rakyat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
3). Dalam hal tindakan hukum, pemerintah biasanya memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Tindakan hukum pemerintah dapat mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam kasus-kasus pidana atau perdata. Pemerintah juga dapat membuat undang-undang dan regulasi untuk mengatur tata cara pelaksanaan tindakan hukum tersebut.
Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan hukum pemerintah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dalam batas-batas yang diatur oleh hukum dan konstitusi. Tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak individu atau kebebasan masyarakat dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Asas asas umum pemerintahan yang baik memiliki beberapa prinsip umum, antara lain:
1). Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2). Asas Kemanfaatan
Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: a).kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;
b).kepentingan individu dengan masyarakat;
kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
c).kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain;
d).kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
e).kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang;
f).kepentingan manusia dengan ekosistemnya;
kepentingan pria dan wanita.
3). Asas Ketidakberpihakan
Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4). Asas Bertindak Cermat
Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.
5). Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskiminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
6). Asas Pelayanan yang Baik
Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7). Asas Keseimbangan
Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seorang pegawai. Selain itu, perlu adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga jika pelanggaran atau kealpaan tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda, dapat dikenai sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama: Muhammad Reza Zidan
NPM:2216041110
REG C

Ada beberapa manfaat yang dapat saya peroleh setelah membaca perihal Hukum Administrasi Negara, di antaranya:
1).Mengetahui dasar hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara. Dengan memahami hukum administrasi negara, Anda akan memahami lebih baik tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara.
2).Memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai warga negara, Anda memiliki hak dan kewajiban dalam berinteraksi dengan pemerintah. Dalam hukum administrasi negara terdapat aturan-aturan yang mengatur bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dilakukan, sehingga Anda akan lebih memahami bagaimana caranya berinteraksi dengan pemerintah.
3).Mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hukum administrasi negara mengatur hak dan kewajiban warga negara, termasuk di antaranya hak untuk memperoleh pelayanan publik dan kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.
4).Memahami prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, Anda dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah dan administrasi negara dalam menjalankan tugasnya.
5).Mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan administrasi negara. Hukum administrasi negara juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan administrasi negara, sehingga Anda akan lebih memahami cara penyelesaian masalah yang melibatkan pemerintah atau administrasi negara.

Nama: Muhammad Reza Zidan
NPM: 2216041110

Nama: Muhammad Reza Zidan
NPM: 2216041110
1). Contoh masalah atau isue realitas dalam administrasi publik adalah kurangnya kesigapan dan sulitnya masyarakat dalam membuat kartu tanda penduduk yang harusnya memiliki proses yang cepat tetapi banyak sekali alasan yang membuang-buang waktu masyarakat.
2). Penyelesaian nya yaitu menggunakan dimensi moral etika publik karena berkaitan dengan cepatnya pelayanan untuk masyarakat, dan tinggi nya moral para penyusun kebijakan