PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK REG C

Nama : Nabilla Putri Ananda

NPM : 2216041122

1. Isu realitas administrasi publik yang sering saya temukan adalah adanya pelayanan publik yang belum maksimal dan isu kecurangan yang juga sering terjadi dalam layanan publik, sebagai contoh dari pelayanan publik yang belum maksimal adalah pembuatan kk atau ktp yang memakan waktu lama bahkan tidak sedikit orang menggunakan sistem “suap” untuk membuatnya.

2. Dimensi administrasi publik yang bisa digunakan untuk memecahkan isu tersebut adalah kebijakan publik karena kebijakan publik memiliki prinsip tentang tahapan kebijakan, menganalisis kebijakan kemudian mengimplementasikan kebijakan dan yang terakhir adalah mengevaluasi apakah kebijakan tersebut masih memiliki kekurangan.

Nama : erni nur rahmawati
Npm : 2216041126
1.) Contoh masalah realitas dalam administrasi publik antara lain, Data yang diperlukan pada suatu aktivitas atau pekerjaan tidak tersedia pada pencatatan; Pencatatan tidak standard sehingga tidak bisa dilakukan pengolahan data ; dan Pencatatan multi aktivitas tidak tercapture.
2. )Dimensi yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah ini yaitu dimensi kebijakan publik,dimana dimensi kebijakan publik dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan agar jantung dan urat nadi (dimensi manageman) dan organ tubuh (dimensi organisasi) siap bergerak dan melaksanakan apa yang akan diputuskan mengenai seluruh permasalahan yang terjadi.

Izin menjawab bu,

Nama : Afina Damayanti
Kelas : Reg C
Npm : 2216041153

1.) Isu Reformasi Kebijakan Publik, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah bersifat katalitik, memberdayakan masyarakat, mendorong semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mengutamakan kepentingan masyarakat, selalu berupaya dalam mencegah masalah atau bersikap antisipatif. Kehadiran prinsip-prinsip ini membawa implikasi bahwa kebijakan-kebijakan publik di masa mendatang tidak selalu sama, pasti terdapat isu atau masalah yang membuat kebijakan-kebijakan harus diperbarui untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2.) Untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu menggunakan dimensi kebijakan publik dalam administrasi publik. Kebijakan Publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Melalui dimensi tersebut bisa diketahui bahwa :
- Pertama, pemerintah harus bertanggung jawab atas tersusunnya kebijakan dengan memainkan perannya sebagai katalisator. Dengan kata lain pemerintah harus mengurusi kebijakan sedangkan yang melaksanakan tidak harus pemerintah sendiri.
- Kedua, pemerintah dalam menyusun kebijakan harus melibatkan masyarakat karena masyarakat adalah pelanggannya. Partisipasi masyarakat harus dibangkitkan agar aspirasi mereka dapat terungkap (desentralisasi).
- Ketiga, kebijakan-kebijakan itu harus mendorong tumbuhnya proses belajar dan inovasi di kalangan masyarakat sehingga masyarakat makin lama semakin berdaya.
- Keempat, kebijakan yang dirumuskan juga harus berorientasi pada pasar, termasuk pasar sosial (social marketing), yaitu tidak lain dari pada kebutuhan masyarakat.
- Kelima, kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif perlu dilakukan, dan hasil atau kinerja kebijakan harus diutamakan. Kebijakan-kebijakan yang di implementasikan seringkali tidak diarahkan untuk mencegah masaiah publik dan tidak dikoordinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga sering berbenturan dalam hal implementasi dan hasil partisipasi masyarakat dalam sharing pendapat, dialog bebas, penekanan pada kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi, harus mewarnai kebijakan publik.

Nama : Audy Citra Puspa Rengganis
NPM : 2216041105

1. Contoh masalah atau isu realitas administrasi publik yaitu terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dinilai kurang responsif, kurang informatif, dan terkesan rumit atau berbelit-belit dalam prosesnya. Hal itu juga diperburuk dengan kualitas sumber daya manusia (aparatur penyelenggaraan pelayanan publik) nya yang dinilai kurang profesional serta kurang berkompeten.
Contohnya yaitu dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Proses yang harus dilewati untuk mendapatkan KTP terbilang cukup rumit, serta kurangnya arahan bagi para remaja yang baru akan membuat KTP. Alhasil, kebanyakan dari remaja sekarang lebih memilih membuat KTP dengan menggunakan jasa calo (membayar seseorang penyedia jasa untuk membantu mengurus proses pembuatan KTP nya). Dan yang paling miris, para petugas pelayanan publik juga ada yang berlaku curang, dengan mempercepat proses pembuatan KTP apabila orang tersebut memberikan sejumlah uang kepadanya (suap)

2. Menurut saya, ada 2 dimensi administrasi publik yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah seperti yang dijelaskan diatas, yaitu dimensi kebijakan publik dan dimensi moral etika publik.
a). Dimensi kebijakan publik
Kebijakan publik mencakup kegiatan analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Kebijakan mengenai suap menyuap telah diatur dan ditetapkan dalam UU no.11 tahun 1980.
Tinggal bagaimana kebijakan tersebut dapat terlaksana atau tidak (pengimplementasiannya).
Jika proses pengimplementasian kebijakan sudah dipastikan terlaksana dengan baik. Maka tidak menutup kemungkinan masalah pelayanan publik seperti diatas tidak terulang lagi dan kini seolah sudah menjadi hal yang wajar.

b). Dimensi moral etika publik
Dimensi ini berkaitan tentang kualitas pelayanan yang harus diberikan kepada publik. Para penyelenggara pelayanan publik harus menunjukkan etika dan moralnya sebagai seorang administrator publik yang baik. Misalnya dengan memberikan semaksimal mungkin layanan untuk masyarakat, menaati apa yang menjadi kode etik pegawai publik, dan berusaha meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.

Nama : Aprilia Friska Dika Lesmana
NPM : 2216041115
Reguler C

1.) Beberapa isu yang sering kita jumpai dapat dilihat dalam komitmen pemberi pelayanan publik yang sangat rendah. Komitmen kepada kepentingan para penerima Pelayanan seperti masyarakat kurang diperhatikan dan komitmen kepada nasib para pemberi pelayanan juga sangat memprihatinkan dalam kenyataannya profesionalisme para manajer belum dipersoalkan dengan serius, mereka sering menganggap bahwa diri mereka sudah profesional padahal itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

2.) Dalam isu ini kita dapat menggunakan dimensi manajemen dan juga dimensi kinerja. Dalam dimensi manajemen ada yang namanya fungsi manajemen kebijakan, dengan menggunakan fungsi manajemen kebijakan seorang manajer dapat diarahkan secara aktif terlibat dalam penentuan program-program atau proyek yang diusulkan dalam suatu anggaran tertentu, sehingga manajer dapat melaksanakan tugasnya secara profesionalisme dan bisa lebih memperhatikan para anggotanya lagi.
Dimensi kinerja digunakan agar kita tahu tentang penilaian yang masih terdapat ketidakjelasan tentang pekerjaan tersebut, penilaian juga berguna untuk menentukan kompensasi, perbaikan kinerja, umpan balik, dokumentasi, promosi ataupun pemecatan. Hal ini sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan seperti mendorong Peningkatan Prestasi Kerja bahkan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan jadi dengan adanya penilaian dalam kinerja ini kita bisa menyelesaikan masalah para anggota yang kurang diperhatikan dan juga menyelesaikan masalah profesionalisme manajer dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya dengan adanya penilaian tersebut pelaksanaan suatu program juga akan berjalan dengan lancar.

Mega Rosita Manalu - 2216041102
Permasalahan administrasi publik yang sering terjadi di dekat kita adalah kurangnya pemerataan fasilitas pelayanan publik terutama di daerah marginal atau kurang terpantau oleh pemerintah. Banyak hal yang menjadi penyebab ketidakmerataan tsb, seperti akses masuk yang terbatas, minimnya sumber daya manusia yang mendukung dan juga tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat menjadikan layanan publik sepertinya tidak berjalan secara baik.
Untuk itu, menurut saya salah satu dimensi administrasi publik yg dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tsb adalah manajemen. Jadi, pemerintah dapat mengelola fasilitas pelayanan publik afar merata dan efisien. Pemerintah perlu memperhatikan setiap fasilitas layanan publik dengan merata terutama daerah yang terpinggirkan. Dengan manjemen yang baik pasti hal tsb bisa teratasi.

izin menjawab bu,
nama : christine putri meylisa butar butar
npm : 2216041128
kelas : reg c
1. masalah administrasi publik dalam segi ekonomi => salah satu penyebab terjadinya masalah ekonomi di Indonesia dikarenakan oleh faktor inflasi dimana pengaruh inflasi meningkat terhadap suku bunga dasar kredit (SBDK). contohnya, kenaikan harga BBM Rp. 1.000 per liter dapat membuat target 5,5 persen. apabila suku bunga deposit akan naik sehingga biaya dana akan bertambah ini bisa menimbulkan masalah bagi ekonomi indonesia.
2. solusi untuk permasalah tersebut adalah diterapkannya "KEBIJAKAN PUBLIK" dimana pemerintah harus kembali menormalkan harga BBM tersebut ke awal

Nama: Anna Loviniuli Des Demona Br Manalu
NPM : 2216041131
Kelas Reg C
Isu Komitmen dan profesioanalisme
Pelayanan publik ditanah air dapat kita lihat sendiri betepa komitmen pemberi pelayanan publik sangatlah rendah. Komitmen kepada kepentingan para penerima pelayanan seperti masyarakat kurang diperhatikan, dan komitmen kepada nasib para pemberi pelayanan juga sangat memprihatinkan.
Dalam kenyataan belum dipersoalkan secara serius profesionalisme para manajer. mereka sering mengangkap bahwa diri mereka sudah profesional, padahal tidak.
Dimensi yang diperlukan untuk menanganinyaa adalah Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi ini memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu yaitu prinsip manajemen. Dimensi ini menekankan implementasi berupa penerapan metode, teknik, model dan cara mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Nama : Anisa Zulfa Nabila
NPM : 2216041145
REG C
contoh 1 isue/masalah realitas administrasi publik;
pelayanan yang kurang ramah, seperti yang kita ketahui ada beberapa oknum pegawai yang bekerja dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat memiliki sifat yang kurang ramah terhadap masyarakat. selanjutnya ada buruknya fasilitas publik, kita mungkin bisa dengan mudahnya menemukan fasilitas fasilitas publik di daerah kota namun bagaimana fasilitas di daerah yang terpencil? sudah dipastikan fasilitasnya jarang kita temui, Selain akses masuk yang terbatas, minimnya sumber daya manusia yang mendukung dan juga tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat menjadikan layanan publik sepertinya tidak berjalan secara baik. pelayanan publik cenderung melayani orang2 yang memiliki kekuasaan seperti pejabat dan para petinggi, dan masyarakat yang tidak memiliki otoritas cenderung di spelekan atau tidak dihiraukan. pelayanan publik yang menjadi isue salah satunya juga ada pungli atau pungutan liar yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang melayani masyarakat, biasanya targetnya adalah masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan juga tidak memiliki otoritas atau kekuasaan. selain itu juga Banyak masyarakat kita telah menjadi korban dari adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam pelayanan publik yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
KESIMPULAN : masalah issue administrasi publik ini adalah tentang pelayanan yang kurang terhadap masyarakat masyarakat bawah yang tidak memiliki otoritas atau kekuasaan yang dilakukan oleh oknum administrator yang tidak bertanggung jawab.

2. dimensi yang dapat digunakan dalam isue ini adalah dimensi moral dan etika
menurut saya pada masalah administrasi publik ini dapat diatasi dengan menggunakan dimensi moral dan etika, seperti yang kita ketahui beberapa oknum administrator ini adalah manusia yang kurang memiliki moral dan etika.
etika dan moralitas memiliki arti yang sama sebagai sebuah sistem tata nilai tentang bagaimana manusia harus tetap mempertahankan hidup yang baik yang kemudian terwujud dalam pola tingkah ataupun perilaku dari waktu ke waktu hingga menjadi suatu kebiasaan ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik yakni
1 pelayanan publik yang berkualitas dan relevan
2 sisi dimensi reflektif etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi
3 moralitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual
etika pelayanan publik dapat diidentifikasi sebagai pemberian pelayanan publik yang didasarkan atas serangkaian tuntutan perilaku atau kode etik bagi pemberi layanan yang didalamnya mengatur hal-hal yang baik yang wajib dilakukan atau sebaliknya yang tidak baik wajib dihindari dengan demikian administrasi publik memberikan seperangkat asas etis ukuran baku pedoman perilaku dan kebijakan moral maka aparatur birokrat menerapkan etika dan moral tersebut dalam melakukan pelayanan publik untuk menilai suatu pelayanan dari birokrat yang dapat dikategorikan berkualitas dapat ditinjau dari dimensi pelayanan yaitu bukti langsung ke andalan, daya tanggap, jaminan, dan empati

Nama : Melsa Amrina
NPM : 2216041116
Kelas : Reg C

1. Sering terjadinya pungli dalam pembuatan dokumen-dokumen administrasi (KK, KTP, dan lain-lain)

Dalam memberikan pelayanan publik biasanya para petugas menawarkan dua cara kepada masyarakat, yaitu cara cepat dan lambat. Cara cepat inilah yang dimaksud sebagai proses pungli. Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki uang atau masyarakat miskin.

Dalam pembuatan KK biasanya pungli sering dilakukan. Dengan beribu alasan para petugas menyatakan proses pembuatan KK membutuhkan waktu yang lama. Padahal pembuatan KK hanya membutuhan beberapa jam saja.  

2. Dimensi yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan tersebut ialah dimensi manajemen dan etika.

• Dimensi manajemen menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan
yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakkan, diorganisir dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen.

• Dimensi Etika memberikan tuntutan moral terhadap administrator
tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan yang
buruk. Ini diibaratkan dengan sistem sensor pada tubuh manusia seperti
perasaan, intuisi, dan suara hati nurani yang sering memberi teguran atau
mengendalikan diri manusia.

Nama : Nabila Putri Celosia
NPM : 2216041118

1) Salah satu masalah administrasi publik yang sering terjadi tidak hanya dilingkungan masyarakat tetapi juga tumbuh subur di berbagai instansi pemerintah misalnya kasus pemungutan liar yang terjadi di lembaga lembaga pelayanan publik. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan dan diperlukan tindakan tegas untuk memberantas kondisi tersebut, karena pungli dapat menyengsarakan masyarakat.
2) Salah satu dimensi Administrasi Publik yang dapat digunakan dalam kasus ini yaitu dimensi kebijakan publik yang menyangkut proses pembuatan keputusan dan cara alternatif untuk memcapai tujuan tersebut. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang tegas seperti pemecatan apabila Aparatur Sipil Negara terbukti melakukan hal tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan juga pelaku harus ditangkap dan diproses secara hukum menurut hukum yang berlaku.

Nama: Widiya Luvita Sari
NPM: 2216041139

1.Pelayanan publik di Indonesia masih terbilang kurang efektif bagaimana tidak kurangnya responsif dalam pelayanan serta kurang mau mendengar keluh kesah masyarakat terhadap pelayanan tersebut menjadi isue yang realitas ditambah pola pikir aparatur yang mementingkan kebutuhannya sndri contohnya soal suap menyuap apa bila telah diterimanya duit ituu maka surat ataupun sejenisnya yang dibantu oleh pelayanan publik akan cepat selesai beda dengan orang yang bisa saja dia duluan karna tidak adanya suap menyuap itu tadi maka surat tersebut lamaa untuk jadi atau selesai.

2.Untuk memecahkan persoalan tersebut dimensi administrasi publik yang dapat digunakan adalah ETIKA bahkan orang awam pun tau bahwasanya suap menyuap adalah prilaku yang tidak baik,etika birokrasi salah satunya ada keadilan sosial dan pemerataan dalam issue tadi tidak mencerminkan adanya etika birokrasi untuk memecahkan masalah itu maka setiap individu harus meluruskan niatnya kembali ke etika birokrasi tadi.

Nama: Melandha Heriany
NPM: 2216041124
Kelas: REG-C
Permasalahan Pelayanan Publik
Bagaimana di Indonesia sendiri pelayanan public nya memiliki banyak kelemahan seperti kurang responsif, informatif dan juga kurang mendengarkan aspirasi atau keluhan masyarakat.
Dimensi Organisasi, Dimensi Etika dan Moral, dan Dimensi Kinerja
Menurut saya ketiga dimensi tersebut dapat mengatasi permasalahan pelayanan public. Pertama dimensi organisasi, bagaimana kualitas pelayanan public dipengaruhi oleh komponen atau unit pembentuk organisasi tersebut. Dimensi organisasi berhubungan secara langsung dengan dimensi lingkungan, jadi bagaimana dapat menciptakan kualitas pelayanan public yang baik itu bisa dengan cara membangun organisasi dari pihak – pihak yang mampu mengerjakan tugasnya dengan baik dan juga menciptakan lingkungan public yang baik. Kedua dimensi etika dan moral, bagaimana dimensi memiliki pengaruh dalam mewujudkan tujuan administrasi public secara umum dan khusus. Seorang administrator yang melakukan pelayanan public harus memiliki etika dan moral yang baik agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, bagaimana ia harus melayani, dan mendengar seluruh keluhan masyarakat public. Ketiga dimensi kinerja bagaimana seorang administrator harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan nya kepada public yang mereka layani. Jadi menurut saya ketiga dimensi tersebut dapat mengatasi permasalahan pelayanan public apabila administrator dapat memahami ketiga dimensi tersebut dalam menjalani pekerjaan nya dalam melakukan pelayanan public.

Nama : Ridha Kasmar
NPM : 2216041149

Pelayanan publik baik dalam bidang administratif, kesehatan, pendiidkan dan sebagainya, ,merupakan pelayanan publik yang harus dijaga kualitasnya dan bukan hanya sekedar kuantitas. Dari implementasi pelayanan publik masyarakat tentu mengharapkan pelayaanan publik yang berkualitas, seiring berkembangnya zaman tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat, namun tidak dengan kualitas pelayanan publik yang tidak pernah berubah secara signifikan tetapi malah menunjukkan kondisi stagnan pada pelayanan yang kurang optimal.
Pada dasarnya fungsi utama pemerintahan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik, pelayanan publik yang baik tersebutharus dilakukan oleh pemerintah secara optimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan publik. Efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik burknya penyelenggaraan pelayanan publik yang dibuktikan dengan adanya kepuasan dari masyarakat.
Upaya memperbaiki pelayanan publik
1. Mendapatkan umpan balik dari masyarakat (feedback)
2. Melakukan evaluasi pelayanan
3. Mewujudkan pelayanan prima

Nama : Nurmakia Hepi
NPM : 2216041111
1. Isu administrasi publik : isu ekonomi
Isu Keterlibatan sektor swasta dan pemerintah dalam masyarakat.
Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari Covid-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan Year on Year pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5.07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 %, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia akibat Covid-19 ini masih dirasakan hingga saat ini, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu perlunya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun kembali perekonomian Indonesia yang sangat menurun tersebut. Tetapi perekonomian tidak sepenuhnya diserahkan ke swasta karena jika kita lihat di sisi pemerintah, pemerintah pada dasarnya mempunyai fungsi yaitu mengarahkan, mengawasi, mengawasi serta menjadi tokoh dalam perekonomian negara untuk meningkatkan keinginan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dalam perkembangannya, sebagai pemerintah yang apalagi memegang kekuasaan dalam suatu bangsa, pemerintah harus menjaga iklim positif dalam perekonomian suatu bangsa. Dengan cara ini, pemerintah memegang kendali penuh dalam ekonomi tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada swasta. Sedangkan, di pihak swasta, fokus mereka adalah mencari keuntungan dari berbagai bentuk barang atau jasa. Namun, keuntungan yang diperoleh tentu bagi golongan atau individu yang terlibat. Meskipun demikian, pihak swasta dalam perekonomian negara tetap penting karena dalam prosesnya, pihak swasta membantu masyarakat seperti menyerap tenaga kerja, memberikan peningkatan daya beli dan kreatifitas masyarakat, hingga menambah pemasukan negara. Namun, perekonomian tetap tidak dapat sepenuhnya diserahkan ke pihak swasta dan perlu adanya pihak pemerintah sebagai pemegang kendali utama. Sementara masalah keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan publik masih
menimbulkan polemik, warga masyarakat, pelanggan, ataupun klien sebagai penerima pelayanan publik terus mengeluh tentang ketidak profesionalan memberi pelayanan
publik. Oleh karena itu dimasa mendatang sebaiknya memfokuskan diri kepada peningkatan profesionalisme atau profesionalisasi pelayanan publik ditubuhnya. Hal ini
akan mendorong sektor swasta dan masyarakat untuk mengkuti jejak tersebut.

2. Dimensi manajemen publik dapat digunakan untuk memecahkan isu tersebut karena dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi ini memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-
prinsip tertentu yaitu prinsip manajemen. Dimensi ini menekankan implementasi berupa penerapan metode, teknik, model dan cara mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Dalam isu tersebut fungsi utama dimensi manajemen publik adalah bagaimana caranya agar sektor swasta tersebut dapat diajak bekerja sama guna membangun kembali perekonomian Indonesia karena covid-19 yang sampai saat ini perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dan untuk membuat masyarakat percaya kepada sektor swasta karena kita membutuhkan mereka untuk membangun kembali perekonomian Indonesia dan pemerintah pun harus memanfaatkannya secara optimal, dan mengendalikan penggunaannya sesuai rencana.

Nama : Andika Hamdiyana Ramdani
NPM : 2216041120
Kelas : Reg C

1.) Isu realitas pada administrasi publik yang saya ketahui yaitu adanya pengaruh politik dalam menentukan kebijakan publik, dengan adanya pengaruh politik maka kebijakan publik tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan pernah memenuhi kebutuhan publik.

2.) Dimensi yang digunakan untuk memecahkan isu tersebut ialah dimensi kebijakan publik, dengan menggunakan diemensi kebijakan publik kita dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada yang dapat berguna untuk memecahkan masalah atau isu administrasi. Karena dalam dimensi administrasi publik mempunyai prinsip analisis kebijakan, tahap tahap kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan serta evaluasi kebijakan. Dengan begitu dimensi ini dapat diharapkan bisa memecahkan beberapa isu tentang adanya pengaruh politik dalam menentukan kebijakan publik

Nama : Fachrul rozie kamil
NPM : 2216041134

1.Masalah realitas publik
Misalnya Tumbangnya pohon-pohon besar di pedalaman kalimantan. Masyarakat di kalimatan dilarang menebang pohon-pohon ini bahkan untuk membuat peti mati, juga dilarang. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kepala masyarakat, mengapa pohon-pohon itu tidak boleh di manfaatkan oleh masyarakat dan hanya dibiarkan tumbang hampir diseluruh pulau kalimantan. Barang siapa yang melanggar akan ditindak tegas olah pihak berwajib, Secara pragmatis banyak masyarakat yang menyayangkan kebijakan tersebut karena kayu-kayu tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun realitasnya pemerintah membuat kebijakan ini karena hal tersebut sudah di pikiran bahwa pohon-pohon tersebut dibiarkan tumbang untuk menjaga kesuburan tanah di kalimantan.

2. Dimensi yang digunakan adalah kebijakan publik dalam masalah tumbangnya pohon-pohon besar di pedalaman kalimatan tersebut kebijakan publik pemerintah adalah melarang menebangnya bahkan untuk peti mati. Pemerintah melakukan ini agar ekosistem dan flora fauna agar tidak terganggu, dan masalah pohon-pohon dibiarkan tumbang adalah agar tanah di kalimantan tetap subur. Pemerintah sudah memikirkan masalah tersebut dan melihatnya ke jangka panjang termasuk komplain dari masyarakat. Namun tetap saya masyarakat banyak yang melihatnya dari satu perspektif yaitu pohon-pohon ini bisa dimanfaatkan untuk dijual secara langsung maupun dibuat sesuatu yang berekonomis tinggi.

Nama : Betris Oktarini Arista
Npm : 2216041140

1.Contoh masalah realitas administrasi publik dalam isu budaya:
•Pengaruh budaya lama
Ketika memperkenalkan sistem asministrasi itu tidak dapat sepenuhnya diterapkan secara langsung di suatu negara atau wilayah. Karena, tentu saja, budaya setempat sangat mempengaruhi praktik tersebut. Budaya masyarakat Indonesia biasanya melayani kepentingan penguasa, institusi yang seharusnya melayani masyarakat menjadi terbalik yang seharusnya melayani malah dilayani. Budaya kroonisme atau yg kita tahu nepotisme tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat.pelaksana administrasi dalam melakukan tugasnya lebih sering mementingkan dan mengutamakan apabila orang tersebut adalah keluarganya maupun saudaranya.

2. Contohnya saja pada dimensi moral dan etika publik dalam dimensi ini kita bisa memecahkan contoh isu yang sudah saya sampaikan pada nomor satu
Dalam dimensi moral dan etika publik dapat menjadikan suatu faktor yang mensukseskan tetapi juga sebaliknya menjadi pemicu dalam menggagalkan tujuan kebijakan, struktur organisasi, serta manajemen publik. bila moralitas para penyusun kebijakan rendah, maka kualitas yang dihasilkanpun sangat rendah. kebobrokan moralitas atau etika dari mereka yang merencanakan, mengimplementasikan, dan memonitor serta mengevaluasi pelayanan publik akan sangat berpengaruh pada hasil akhir. tingkat moralitas atau etika para pemberi pelayanan publik akan mempengaruhi pencapaian hasil.
Pada isu tersebut maraknya kasus nepotisme itu sangat tidak sesuai degan moral dan etika publik. oleh karena itu pada dimensi moral dan etika kita diajarkan dan dituntut untuk melakukan pelayanan publik dengan rasa tanggung jawab yang tinggi,berkualitas,dan berintegritas.dengan mempunyai moral dan etika publik maka isu isu tersebut tidak akan bisa terjadi.

Nama : Nasywa Aulia Shafira
NPM : 2216041117
Kelas : Reguler C

1. Isu atau Masalah Realitas Administrasi Publik :
Isu Politik, Kesulitan dalam proses memadukan strategi-strategi dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik yang benar-benar berkaitan langsung atau relevan. Kebanyakan bertele-tele.

2. Dimensi Administrasi Publik yang bisa digunakan yaitu :
1. Dimensi Kebijakan
Yang ditekankan adalah kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi publik.

2. Dimensi Organisasi
Penting karena menyangkut tercapainya tujuan dari suatu kegiatan atau aktivitas secara efektif dan efisien.

3. Dimensi Akuntabilitas Kerja
Dalam melayani, dituntut untuk menekankan efisiensi (ketepatan waktu, penghematan biaya, kerjasama).

4. Dimensi Manajemen
Berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan suatu kebijakan yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip atau dasar-dasar manajemen tersebut.

Nama: Citra Nabila
Npm: 2216041142

1. Isu Minimnya Akses Layanan Publik untuk Kaum Marjinal

Sudah menjadi rahasia umum bahwa layanan publik sama seperti hukum yang menyenangkan pihak berduit, dan cenderung untuk melupakan keberadaan Kaum marginal atau terpinggirkan. Perbedaan perlakuan ini kerap kali terjadi dalam layanan publik.
Seperti contoh: apabila pejabat pasti lebih mudah untuk mengurus surat izin, sementara orang miskin yang ingin mengurus surat yang sama harus dipersulit atau diminta untuk menunggu yang tidak pasti.

2. Untuk memecahkan permasalahan tersebut kita bisa menggunakan Dimensi Etika. Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh administrator publik. Misalnya dengan melakukan inspeksi mendadak dan memperbaiki kualitas karakter dari aparat pelayanan publik. Kehadiran kode etik lebih berfungsi sebagai kontrol langsung sikap dan perilaku dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada.
Kode etik tidak hanya sekedar ada, tetapi juga diimplementasikan dalam bekerja, dinilai tingkat implementasinya melalui mekanisme monitoring, kemudian dievaluasi, dan diupayakan perbaikan melalui konsensus.

Nama : Safira Nazarani
NPM : 2216041150
1) Salah satu masalah yang realistis dalam administrasi publik adalah buruknya fasilitas pelayanan publik, kelembagaan pemerintah yang belum tertata dengan baik, bahkan semakin hari pemerintah tidak peduli dengan suara aspirasi maupun keluhan dari masyarakat luas. Tidak jarang pula kita temui pemerintah yang malah memperlambat bahkan mempersulit masyarakat dalam mendapatkan haknya.

2) Dimensi administrasi publik yang bisa digunakan dalam memecahkan persoalan diatas salah satunya dengan dimensi kebijakan publik pemerintah dapat menggunakan sumber daya yang ada dalam menyikapi permasalahan. Dapat juga menggunakan dimensi akunbilitas kinerja, pemerintah bisa menggunakan kebijakan kekuasaannya untuk menyelesaikan masalah masyarakat.

Nama : Diva Aullia Ramadanti
NPM : 2216041103
1) salah satu contoh masalah / issue realitas administrasi publik adalah pelayanan publik yang dinilai kurang responsif dan kurangnya koordinasi sehingga masyarakat sedikit kesulitan untuk mengakses informasi;

2) solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah diatas dapat menggunakan dimensi kinerja dan dimensi organisasi karena dalam dimensi kinerja terdapat indikator yang salah satunya adalah efektifitas dan efisien agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. dan dalam dimensi organisasi terdapat sasaran untuk memahami program yang dikelola agar tidak ada miskomunikasi atau tidak terkoordinasi dan dalam dimensi organisasi juga berhubungan dengan siapa atau kelompok mana yang harus mengimplementasi atau mengerjakan apa yang telah di putuskan.

Izin menjawab
Nama : Ferry Sandria
NPM : 2216041121

1. Kenakalan remaja adalah salah satu contoh masalah sosial yang banyak terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kenakalan remaja yaitu tawuran. Tawuran tentu sangat melanggar norma atau etika yang berlaku di masyarakat dan hal itu juga merugikan semua pihak bahkan remaja itu sendiri. Kenakalan remaja juga bisa berdampak pada mental remaja yang membuat mental remaja itu rusak dan mengancam masa depan generasi yang akan datang.
2. Isu atau masalah kenakalan remaja dapat diselesaikan menggunakan salah satu dimensi administrasi publik yaitu dimensi etika, dengan cara memberi pengawasan atau pembelajaran terhadap remaja tentang norma-norma atau etika yang berlaku di masyarakat.

Nama: Aldiansah Pratama

NPM: 2216041144

1. Indonesia sebagai negara
berkembang sampai saat ini masih
belum bisa dipisahkan dari masalah-
masalah sosial yang mencengkeram
masyarakatnya, terutama masalah
sosial ekonomi serta masalah
lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia sendiri masih cukup tinggi, hal tersebut di karenakan lapangan perkerjaan yang sempit dan diakibatkan oleh pandemi covid -19 dimana banyak masyarakat yang kehilangan perkerjaan karena di PHK dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka pengangguran Indonesia 8,42 juta orang pada periode Agustus 2022, naik dari sebelumnya 8,40 juta orang pada Februari 2022. BPS mencatat penduduk usia kerja kini berjumlah 209,4 juta orang, naik 2,71 juta orang. Jumlah pengangguran meningkat karena tidak semua angkatan kerja di serap karena keterbatasan bidang yang di perlukan.

2. Untuk mengatasi masalah sosial tersebut diperlukan intervensi dari pemerintah seperti dengan menggunakan dimensi administrasi publik yang pertama yaitu "Kebijakan Publik". Kebijakan Publik adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk
tujuan mengatasi permasalahan
yang muncul dalam suatu kegiatan
tertentu yang dilakukan oleh instansi
pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.
Kebijakan publik yang bisa di berikan pemerintah antara lain:

1. Kebijakan subsidi
Subsidi tidak berupa aktivitas
peerintah secara langsung tetapi
lebih kepada dorongan lingkungan
secara lokal maupun nasional
sedemikan rupa sehingga aktivitas
perekonomian berjalan secara
optimum. Kebijakan subsidi tersebut
diwujudkan melalui berbagai
instrumen yang memuat bermacam-
macam insentif, daya tarik,
kemudahan-kemudahan untuk
merangsang investasi baru dan
perluasan proyek.

2. Bantuan Pinjaman.
Bantuan pinjaman sering
diberikan atas keputusan pemerintah
karena akses terhadap pasar modal
rendah dan guna membantu pengangguran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

3.Program Pelatihan dan
Kemitraan.
Program ini adalah umum
diterapkan untuk mendorong
pertumbuhan tenaga kerja.
Programnya antara lain; mening
katkan ketrampilan masyarakat,
memberikan ketrampilan spesifik
kepada masyarakat karena akan
dimanfaatkan oleh perusahaan,
memberikan ketrampilan dasar
umum untuk menanamkan strategi
memperoleh lowongan kerja.

Nama : Aura Sukma Aulia
Npm : 2216041147
1. Salah satu contoh issue realitas dalam administrasi publik adalah minim nya akses layanan publik bagi orang kurang mampu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa layanan publik sama seperti hukum yang menyenang kan bagi pihak berduit dan sering melupakan kaum kurang mampu. Perbedaan ini sering kali terjadi dalam pelayanan publik. Contoh nya adalah apabila pejabat/aparat negara mengurus surat izin pasti akan lebih mudah mengurusnya dibandingakan dengan orang miskin yang di persulit atau diminta untuk menunggu yang tidak pasti, contoh lain nya misal pejabat yang ingin mendapatkan kartu sim akan lebih cepat tanpa proses ujian

2. Masalah ini bisa di selesaikan dengan dimensi publik etika. banyak masyarakat yang menjadi korban dari adanya diskriminasi perbedaan perlakuan pelayanan publik yang terjadi di lingkungan pemerintahan, hal seperti ini harus di hilangkan dengan memperbaiki kualitas karakter dari aparat pelayanan publik, mulai melayani dengan ketulusan dan bersikap adil tanpa adanya diskriminasi.

Izin menjawab
Nama : Putri Novianti
NPM : 2216041114
Kelas : Reg C

1. Isu/masalah realitas administrasi publik itu contohnya terkait pelayanan publik yang sering muncul antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah sering kali menguasai segala keputusan dengan berbagai macam alasan seperti keterbatasan waktu, biaya, informasi, data dan tenaga dari pihak pemerintah sehingga mengenyampingkan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya.

2. Dari isu di atas kita dapat menggunakan dimensi kebijakan publik dimana dalam dimensi ini ditekankan pada suatu masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani dan di tampung segala aspirasi masyarakat tersebut.

Nama: Nedia Sawaya
NPM: 2216041157
Kelas: Reg C

1. Contoh Isu/masalah realitas administrasi publik dalam cakupan lingkungan "Larangan Mengambil Kayu Yang Sudah Ditebang Dihutan" banyak masyarakat manyayangkan kebijakan tersebut, karna kayu-kayu tersebut memiliki nilai-nilai ekonomi tinggi baik dijual secara langsung atau diolah kembali untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat setempat menilai bahwa larangan untuk pemanfaatan kayu itu tidak tepat. Alasannya:
1). Jika kayu-kayu dengan jumlah yang melimpah dibiarkan begitu saja sampai jangka waktu yang lama kondisi tersebut menghambat pertumbuhan pohon-pohon lainnya.
2). Dapat mengakibatkan kebakaran hutan.
3). Menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4). Merusak ekosistem hutan & keindahan pemandangan.

2. Dimensi yang digunakan untuk memecahkan isu/permasalahan tersebut adalah kebijakan publik karna dengan pemanfaatan strategi dalam memecahkan masalah publik/pemerintah dimensi inilah yang cocok dalam memecahkan permasalahan tersebut suatu kebijakan pemerintah akan berperan penting didalamnya sehingga suatu kebijakan baru dapat menjadi solusi dari permasalahan kebijakan lama yang belum sempurna.

Nama : SHIFA RAHMA ALYA
NPM : 2216041158

1. Masalah realitas administrasi publik yang terjadi dimasyarakat contohnya adalah pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme banyak meraja lela di kalangan masyarakat, tampaknya hal ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Seperti pada kasus yang menyita perhatian publik, pungli yang terjadi di SMAN 3 Bekasi.
Dan beberapa pungli yang sering terjadi saat pelayanan publik lain nya seperti mengurus KTP, SIM dan lain sebagainya.

2. Dimensi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki Kebijakan Publik yang berlaku agar tak mengulangi hal yang terjadi, kemudian menggunakan Sarana Prasarana Pelayanan Publik dengan baik, memperluas
Sistem Informasi Pelayanan Publik, serta dengan melakukan
Konsultasi dan Pengaduan, agar masalah tersebut dapat dituntas dengan maksimal.

Nama : Alvin Hatta Fadillah
NPM : 2216041154

1. Masalah/isue yang dihadapi dalam administrasi adalah dalam segi kebijakan maupun pelayanan yang mempengaruhi proses terhadap segala aspek contohnya dalam segi ekonomi terlalu banyak nya peraturan dan proses perizinan dalam membuat suatu kebijakan membuat beberapa pengusaha maupun investor baik dalam negeri maupun luar negeri berpikir kembali untuk berinvestasi di Indonesia. Reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk mempermudah ekosistem perdagangan dan efisiensi dalam pengimplementasian perbaikan iklim Investasi di Indonesia. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik menjadi celah berbagai perilaku penyelewengan dalam pembuatan perizinan.

2. Dimensi administrasi publik yang menurut saya dapat dilakukan yaitu Dimensi Kebijakan Publik karena pemanfaatan yang strategis dapat dilakukan terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Serta pula Akunbilitas Kinerja Untuk mengetahui ketercapaian tujuan dalam organisasi, dapat dilihat melalui akuntabilitas kerja yang berkaitan dengan dimensi kinerja. Akuntabilitas adalah kondisi dimana seseorang yang menggunakan kekuasaan dapat dihambat oleh beberapa instrumen eksternal dan norma-norma internal. Perubahan reformasi birokrasi yang menjadi jawaban dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Izin menjawab bu
Nama: Nurlita safitri
NPM: 2216041106
1. Realitas masalah yang sering ditemukan dalam administrasi publik sendiri adalah adanya kebijakan politik yang dibilang rancu karena menurut saya, fokus kebijakan publik adalah pada kepentingan publik dan urusan publik, selama pengambilan kebijakan/keputusan politik penuh dengan keuntungan tertentu. Konsekuensi lain dari kebingungan ini adalah kenyataan yang tampaknya menegaskan bahwa partai politik pemenang akan menjadi faktor penentu dalam keputusan akhir. Sehingga kebijakan publik pada akhirnya lebih merupakan kepentingan negara/pengambil kebijakan daripada kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Maka dari itu politik sering dianggap kotor oleh masyarakat karena tidak terpenuhinya kepuasan masyarakat oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan.

2. Untuk memecahkan masalah ini menurut saya, dapat menggunakan salah satu dimensi administrasi publik yaitu dimensi politik. Melalaui dimensi ini kita jadi mengetahui dengan cara Politik demokrasi lah yang membantu hasil kebijakan publik yang bertindak secara demokratis dan dibangun untuk kepentingan kehidupan bersama, bukan hanya untuk satu orang atau satu atau lebih kelompok. Dan dengan dimensi ini lah pemerintah diharapkan dapat meningkatkan rasa kejujuran dan tidak melakukan kecurangan apapun dalam melakukan suatu hal yang akan menyebabkan masyarakat merasa rugi nantinya.

Nama: Aqmal Seta Nugraha
NPM: 2216041135
Reg: C

1. Contoh isu/masalah realitas administrasi publik yaitu penentuan jabatan/posisi dalam perusahaan/organisasi seringkali tidak didasarkan atas kebutuhan, tetapi atas pertimbangan berapa orang atau siapa saja yang harus diberi perhatian khusus.

2. Dimensi untuk memecahkan isu tersebut adalah dimensi organisasi yang berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan. Aspek pertama adalah pembagian tugas, fungsi, dan tanggungjawab dalam bekerja baik secara vertical maupun horizontal. Aspek kedua adalah apakah pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut mampu atau memiliki kompetensi yang memadai. Aspek ketiga adalah apakah ada keseimbangan antara otoritas dengan kemampuan dalam mengerjakan tugas itu

Nama: Sabrini Hayati
NPM: 2216041129
Kelas: Reguler C
1.Isu administrasi publik yang sering saya jumpai dalam ranah publik adanya pelayanan publik yang belum maksimal dan pelayanan yang kurang efektif sering terjadi dalam layanan publik, sebagai contoh dari pelayanan publik yang belum maksimal adalah pembuatan kk, ktp, dan surat menyurat lainnya yang memakan waktu lama bahkan tidak sedikit orang menggunakan jalur "orang dalam atau suap" untuk membuatnya.

2. Dimensi administrasi publik yang bisa digunakan untuk memecahkan isu tersebut adalah kebijakan publik karena kebijakan publik memiliki prinsip-prinsip tentang tahapan kebijakan, menganalisis kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, dan mengevaluasi apakah kebijakan tersebut masih memiliki kekurangan.

NAMA : ASTRID CAHYANI FITRI
NPM : 2216041148

1) 1 isue/masalah  realitas administrasi publik
Jawab: Masalah pungli di sektor pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan.
Birokrasi dapat diubah oleh Pemerintah Pusat, yakni dengan pemotongan atau pemangkasan sistem birokrasi itu sendiri.Namun, keberhasilan dari pemangkasan birokrasi itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kualitas dari ASN (aparatur sipil negara) yang bertugas di lapangan.Sebagai contoh adalah bagaimana pemerintah pusat telah berusaha untuk mempermudah pembuatan KTP, atau membuat badan pelaporan bagi tindakan pungli (ombudsman), namun tetap saja proses pencetakan e-ktp itu sendiri dipersulit oleh pihak- pihak di lapangan.Karena itu, proses pembuatan e-ktp di Indonesia masih tergolong rumit.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013, menekankan penerbitan dokumen kependudukan, termasuk KTP-el tidak dipungut biaya.
Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan direvisi, penerbitan dokumen kependudukan memang dipungut biaya dan nominalnya tergantung kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
Tapi kini semua sudah gratis dan tidak dipungut biaya lagi.
Sudah banyak kejadian di mana petugas Dukcapil ditangkap karena melakukan praktek pungli terkait penerbitan KTP-el.
Menyikapi pungli pada saat pengurusan KTP
Dapat bukti-bukti pungli,contohnya foto atau rekaman suara si pelaku pungli, kemudian laporkan ke saber pungli dengan disertai bukti yang ada.Juga, tambahkan alamat lengkap dan jelas lokasi terjadinya pungli,lebih jelas lagi nama dan jabatan si pelaku pungli.
Ini akan memudahkan saber pungli lebih cepat bertindak,pungli harus diberantas dari wilayah Indonesia.

2). Bagaimana dimensi administrasi publik (bisa gunakan salah satu saja/lebih) digunakan untuk memecahkan persoalan/isu tersebut
Jawab:
Dimensi Administrasi Publik berkaitan erat dengan praktek pungli,pelayanan birokrasi.Dibutuhkan dukungan semua pihak untuk memperbaiki layanan publik dan mencegah pungli terjadi lagi di perizinan serta administrasi kendaraan. Butuh upaya luar biasa agar masalah ini benar benar tuntas tidak hanya berhenti sesaat atau semusim.

Komunikasi publik sebagai peran kunci dalam memastikan keberhasilan reformasi. Media menjadi penting dalam pembahasan masalah pungli.Pungli kelihatannya seperti pemberian, padahal pemberian yang agak memaksa jadi jatuhnya jadi pungutan, dan liar. Budaya tersebut harus diberantas,tapi nampaknya susah.Perlu adanya kerjasama antara masyarakat,ASN,dan media publik terkait pemberantasan pungli
Cara untuk memberantas Pungli
1. Hukum mati koruptor.
2. Rombak semua alat negara yang ditengarai terjadi kasus KKN.
3. Iklankan ke semua media hal-hal yang adalah pungli seperti pungli KTP, surat tanah, dll.
Tentu saja tidak mudah mengubah sebuah kondisi yang bermasalah dan sistemik. Tetapi saat ini birokrasi mulai dibenahi.Era digital dan serba viral, setidaknya membuat birokrat mau- tidak mau harus juga berbenah.

Izin mengumpulkan tugas diskusi buu
Nama : Liana Ayu Pratiwi
NPM : 2216041141

1.Contoh isu administrasi publik yaitu menurunnya kepedulian aparat pemerintah terhadap pelayanan pelayanan publik
seperti banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang kegagalan dalam membuat surat
surat seperti NIB (Nomor Induk Berusaha),tetapi tidak disebutkan kekurangan dan dokumen apa yang harus dilengkapi
untuk membuat surat tersebut.

2.Untuk memperpecahkan masalah tersebut dimensi administrasi publik memiliki solusinya yaitu
memakai dimensi kebijakan publik, yang artinya prinsip yang harus dilakukan untuk memcahkan masalah yang terjadi.
dan etika, yang artinya kebiasaan yang buruk itu harus dihilangkan seperti tidak lagi memepersulit masyarakat,
tidak menyebutkan kekurangan dokuemnnya, dan acuh terhadap kepentingan kepentingan masyarakat.

Assalamualaikum wr wb, izin menjawab Bu
Nama:Cerli Mirzal
NPM:2216041119
Kelas:REG C

1. Contoh dari isu/ masalah realitas administrasi publik dapat kita lihat dari pelayanan administrasi publik itu sendiri, misalnya pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas ini merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawab penuh pada bupati dalam tugas nya untuk melayani masyarakat, disini kita dapat mengurus KTP, Kartu Keluarga, izin pernikahan dan lain lain dengan mudah, namun dalam isu ini ada beberapa oknum yang dengan sengaja memperlambat proses kita untuk mengurus dokumen dokumen tersebut, dengan kata lain proses itu akan cepat dikerjakan bila kita terlebih dahulu memberi uang kepada oknum tersebut, dimana seharus nya administrasi publik bertugas memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum dengan mudah.

2.Salah satu contoh dimensi administrasi publik yang dapat digunakan yaitu dimensi moral dan etika (agar kewenangan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi). dan juga organisasi” gunanya struktur organisasi agar kewenangan dan tanggung jawab termasuk perilakunya sesuai dengan kondisi
Terdapat banyak isu benturan nilai-nilai dalam administrasi publik. Oleh karena itu, seorang administrator harus mempunyai kekuasaan yang luas dan merupakan seseorang yang profesional dan mempunyai etika dan akuntabilitas yang tinggi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

NAMA:APRIYANA BORUSIMBOLON
NPM:2216041112

1.ISU/MASALAH REALITAS ADMINISTRASI PUBLIK
Masalah ekonomi politik yang sering terjadi antara pemerintah dengan masyarakat.pemerintah mendominasi keputusan dan tidak menerima partisipasi masyarakat.menolak partisipasi masyarakat dan menutup akses masyarakat untuk memperjuangkan kepemilikannya dengan berbagai alasan:biaya,waktu,dan informasi dari pihak pemerintah.pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok

2. Bagaimana dimensi administrasi publik (bisa gunakan salah satu saja/lebih) digunakan untuk memecahkan persoalan/isu tersebut
Dimensi adminstrasi public yang dapat digunakan untuk memecaahkan isu tersebut yaitu dimensi manajemen.
Dimensi ini mengimplementsikan kebijkan-kebijakan public dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yaitu bagaimana cara mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.dimensi manajemen menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajamen yaitu POSDCORB(planning,organizing,staffing,coordinating,motivating,controlling).

Nama : Artiya Rumondang Carolin Hutagalung
NPM : 2216041108
1. contoh isu realitas dalam administrasi publik yaitu adanya praktik diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik, adanya diskriminasi dalam pelayanan publik dapat dinyatakan swbagai penyimpangan. Ada dua faktor yang menyebabkan adanya diskriminasi pada pelayanan publik yaitu rendahnya kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan serta adanya regulasi yang secara eksplisit maupun implisit bersifat diskriminatif
2. dimensi yang dapat digunakan dalam isu ini yaitu dimensi kebijakan publik yaitu dengan pemanfaatan startegis sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan

Nama: Zalfa Anjaswari HP
Npm: 2216041159

1). Isu masalah di administrasi publik contohnya yang pertamaa adalah New Public Service atau disebut dengan good governence sangat sulit untuk diterapkan di indonesia, karna kebudayaan indonesia yang mementingkan atau mendahulukan keinginan penguasa dalam hal pengurusan permasalahan administrasi pemerintahan. Budata kroonisme atau nepotisme, tidak bisa di pisahkan dalam pelaksanaan administrasi, Rasa kekeluargaan di Indonesia sangat kuat, apabila ada saudara, famili, atau tetangga yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses pengurusan administrasi pemerintahan, pastilah kita minta bantuannya dan otomatis famili atau keluarga tersebut akan mendahulukan kita tanpa proses antri.

2). Dimensi yang bisa digunakan adalah Kebijakan Publik karena kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Dan merubah pola fikir masyarakat untuk tidak bergantung dengan keluarga atau kerabat yang mempunyai pangkat, dan menghilangkan budaya yang disebut dengan ‘orang dalam’.

NAMA : ALYA SEPTIANI
NPM: 2216041113

1. Isu realitas administrasi publik yang saya temukan yaitu pada permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu
sendiri. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:
(1) kurang responsive (2) kurang informatif, (3) kurangaccessible, (4) kurang koordinasi, (5)birokratis, (6) kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan (7) inefisiensi.

2. Menurut saya kelima dimensi yaitu lingkungan, kebijakan, organisasi, manajemen, dan etika sangat berpengaruh terhadap kinerja administrasi publik. isu tersebut menunjukan bahwa kinerja administrasi publik masih buruk, maka dapat ditelusuri penyebabnya dari kelima dimensi tersebut atau kombinasi dari kelima dimensi tersebut. Hubungan-hubungan antara dimensi ini harus dilihat sebagai hubungan yang bersifat strategis karena kebanyakan masalah kinerja birokrasi yang muncul di dalam tubuh administrasi publi justru berakar atau berasal dari sini.

Nama : Annisa amanny nasyiah
NPM : 2216041151

1. Isu realitas administrasi publik yang paling sering ditemukan di lingkungan masyarakat desa contohnya saat kita ingin mengurus surat-surat di kelurahan, terkadang pelayanan publik yang lambat dalam mengurus surat-surat karena masih minimnya teknologi tak jarang ada juga yang melakukan sistem suap agar dapat diproses dengan cepat.
2. Dimensi administrasi publik yang dapat digunakan dalam menyelesaikan isu tersebut adalah kebijakan publik, karena kebijakan publik merupakan dimensi admnistrasi publik yang strategis untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan yang ada di sekitar kita. Karena dalam kebijakan publik mempunyai prinsip seperti tahap-tahap kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring & evaluasi kebijakan yang dapat membantu pelayanan publik dalam menyelesaikan isu administrasi publik.

Nama: Media Mozza Damara
Npm: 2216041127
Reg: C

1. Contoh masalah yang realistis dalam administrasi publik adalah Pelanggaran Etika Usaha. Pelaku usaha yang melakukan praktek usaha dengan tidak adil, tidak adil, tidak transparan, tidak bertanggung jawab, memaksakan kehendak sehingga merugikan pihak lain dan Diskriminasi, Pemberi layanan dalam memberikan layanan secara tidak adil atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pertengkaran , pelelehan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun perbuatan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

2. Dimensi administrasi publik yang bisa digunakan iyalah, Etika merupakan kebiasaan, adat, akhlak, dan watak. Ada empar aliran etika utama, yaitu Teori Empiris yang menganggap etika berasal dari pengalaman manusia, Teori Rasional yang mengatakan bahwa baik/buruk terkait akibat, Teori Intuisi yang berpendapat bahwa manusia secara alami mempunyai pemahaman mengenai baik/buruk, dan Teori Relevansi dimana anggapan bahwa benar /salah berdasarkan Tuhan dan Teori organisasi selalu mengalami perubahan paradigma. Paradigma pertama adalah merancang organisasi untuk mencapai efisiensi dengan otoritas sistem dan spesialisasi, sentralisasi, dan formalitas. Paradigma kedua menempatkan manusia sebagai makhluk sosial dan ingin bekerja dengan suasana yang menyenangkan. Jadi, peran kebutuhan sosial dan kondisi lingkungan kerja penting dalam bekerja. Paradigma ketiga memandang organisasi sebagai sistem yang terdiri dari saling ketergantungan dengan lingkungan, memunculkan pada lingkungan, keseluruhan bagian dari lingkungan, sifat rasionalitas dan tujuan, serta kelompok kerja yang kohesif.

2) dimensi administrasi publik yang dapat digunakan untuk memecahkan isu ini adalah dimensi kebijakan publik dan etika karena berkaitan dengan tahapan pembuatan kebijakan dan juga etika didalam membuat suatu kebijakan dan menjalankannya

Nama : Puja Ningsih
NPM : 2216041138

1. Isu yang dipersoalkan biasanya tentang etika dalam kebijakan publik. Karena semua proses pembuatan keputusan biasanya berhubungan dengan masalah etika. Salah satu contoh isunya adalah menyangkut tentang tahap seleksi alternatif kebijakan. Seringkali timbul konflik tentang kriteria yang digunakan misalnya, sering tidak sejalan dengan kriteria politik dan demokrasi. Sering juga terjadi kesulitan teknis dalam menghimpun data maupun informasi kriteria karena keterbatasan dalam kemampuan analis.

2. Dan cara memecahkan permasalahan tersebut dapat menggunakan dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan menyangkut tentang proses pembuatan keputusan untuk menentukan cara dan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Prosesnya dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak manusia dengan arahan dan tujuan dari sebuah tindakan, jadi masalah tersebut dapat terselesaikan.

Nama :M.Ari Sofian Kurniawan
NPM : 2216041125
kelas : Reguler C

1.Isue realitas administrasi publik yang sering terjadi disekitar kita ialah tentang sumbangsi pemerintah yang tidak tepat sasaran. dimana banyak rakyat yang sebenarnya layak mendapatkan tapi malah tidak mendapatkannya. banyak yang mengeluh tetapi malah tidak digubris oleh pusat pemerintah. contohnya dana bansos, kartu kesejahteraan, dan banyak lainnya.

2.dimensi administrasi publik yang bisa digunakan untuk memecahkan isue tersebut masuk kedalam monitoring dan evaluasi . Dalam proses monitoring dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektiviasnya. Evaluasi digunakan untuk mempelajari hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar lingkungan politik . dan kebijakan publik dimana prinsip tahapan kebijakan , menganalisis dan mendata sebuah struktur yang masih kekurangan.

Nama : Rihhadatul Aisy
NPM : 2216041132
Kelas : Reg C

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan Dilihat dari sisi sumber daya manusianya kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, emphaty dan etika. Pola kerja yang digunakan oleh sebagian besar aparatur yang ada sekarang ini masih dipengaruhi oleh model birokrasi klasik, yakni cara kerja yang terstruktur/ hierarkis, legalistik formal, dan sistem tertutup.
Selain itu beberapa pendapat menilai bahwa kelemahan sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan disebabkan oleh sistem kompensasi yang rendah dan tidak tepat.
Menurut saya dimensi etika dapat mengatasi permasalahan pelayanan publik. Etika dan moral dalam prakterk dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh seorang admininstrator publik sebagai kontrol langsung dikap dan perilaku dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada. Diharapkan kendala kendala yang selama ini menghambat evektivitas pelaksanaan pelayanan publik dapat diatasi sehingga pelaksanaan pelayanan publik dapat diatasi evektivitasnya dan semuanya kembali kepada pemerintah dan juga partisipasi masyarakat.

Nama: Isnaini
Npm: 2216041156

1. Isu efektivitas, kualitas, dan kapasitas kebijakan.
Banyak kebijakan yang kurang tepat dalam publik. Sekarang ada juga kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan publik padahal yang diterapkan adalah kepentingan pribadi atau kelompok. Kebijakan harus berkualitas agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik.

2. Cara mengatasi nya berkaitan dengan beberapa dimensi.
Yaitu dalam dimensi kebijakan dan manajemen, setiap orang yang terlibat didalamnya harus benar-benar memperhatikan bagaimana kebijakan itu tepat sasaran. Kebijakan yang berkualitas yaitu kebijakan yang sudah diuji apakah tepat atau tidak.
Pembuat kebijakan perlu melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kebijakan yang akan diambil. Turun lapang, untuk mengambil data-data yang ada supaya kebijakan yang diambil dapat efisien, dan berkualitas. Dapat menganalisis dengan menghitung kerugian dan keuntungan terhadap kebijakan yang akan diambil tersebut. Fokus terhadap rencana yang akan diambil.
Memperhatikan akuntabilitas kinerja, Moral dan etika juga perlu banget diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai.

Nama: Hastari Hayuningrum
NPM: 2216041123

Izin menjawab bu.
Issue realitas administrasi publik
Analisis kebijakan publik dalam evaluasi kebijakan kerja. Contoh tindakan penyimpanagannya adalah korupsi.
Menurut saya, permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakaan yang pertama dimensi kebijakan, yaitu di mana pemerintah mampu melakukan evaluasi program kerja lebih dalam. Kedua, moral dan etika, di mana pegawai kerja harus memiliki moral dan etika yang baik dan jujur dalam melakukan pekerjaannya. Ketiga, dimensi kinerja, di mana pegawai mampu mempertanggung jawabkan pekerjaannya secara profesional.

Nama : Tri Putri Ayu Ningsih
NPM : 2216041137

1. Beberapa Masalah Realitas Administrasi Publik banyak terjadi di bagian pelayanan publik, contohnya seperti buruknya fasilitas dalam pelayanan publik, memang di kota – kota besar fasilitas sudah lumayan memadai, tapi di beberapa daerah terpencil tidak di perhatikan sehingga banyak masyarakat yang harus bepergian jauh ke kota besar agar bisa menikmati fasilitas dan pelayanan yang baik.

2. Dimensi administrasi yang bisa digunakan yaitu dimensi kebijakan publik, dimensi akuntabilitas kinerja dan dimensi etika.

Dimensi kebijakan public dibutuhkan agar bisa memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dimensi akuntabilitas kinerja dibutuhkan untuk dapat mengetahui tercapai nya tujuan dalam menjalani pelayanan publik.

Dimensi etika dibutuhkan dimanapun agar pelayanan berjalan dengan baik, semua harus mengutamakan etika dan moral agar bisa dipandang baik.

Nama: Rahma Listy Nesa Alinda
NPM: 2216041146

Kurang efektifnya pelayanan publik di Indonesia seperti adanya suap untuk dapat masuk ke perguruan tinggi merupakan salah satu contoh isu administrasi publik.
Dan dimensi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah etika, karena menurut saya etika berdampak pada perilaku dan memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang tepat. Etika juga berperan dalam mengatur hidup dan bertindak secara bertanggung jawab. Pentingnya etika tidak dapat diabaikan dalam banyak lini kehidupan, termasuk mempraktikannya di bidang pendidikan dan pekerjaan.

Selamat siang bu. Izin menjawab bu
Nama : Tammia
NPM : 2216041104
Kelas : Reguler C

Menurut saya, isu-isu mengenai kepalsuan kebijakan sudah lama berjalan di indonesia, tanpa ada perbaikan yang berarti. Publik terus menderita karena kerugian, karena praktek yang sama dilakukan tidak hanya di seluruh kabupaten, kota dan dan provinsi, tetapi juga oleh Lembaga-lembaga pusat baik di Kementrian, dan lembaga/badan pusat lainnya. Isu ini terjadi karena perumus kebijakan memiliki motif khusus yaitu menggantikan kepentingan publik ke dalam kepentingan pribadi,kelompok, atau jabatan.
Permasalah tersebut dapat diatasi dengan dimensi kebijakan karena memiliki pengaruh luas kepada masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang sekiranya merugikan masyarakat akan dapat dihilangkan sehingga kebijakan-kebijakan baru tersebut dapat mensejahterkan masyarakat. Melalui dimensi kinerja, yaitu menganti pemimpin yang tidak kompeten, yang merugikan masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik untuk masyarakat banyak.

Nama : Bella Natasya K
NPM : 2216041136

1.Isu/masalah realitas administrasi publik yang banyak di temukan bahwa layanan publik sama seperti hukum yang menyenangkan pihak berduit, dan cenderung untuk melupakan keberadaan Kaum marginal atau terpinggirkan. Perbedaan perlakuan ini kerap kali terjadi dalam layanan publik.
Seperti contoh apabila pejabat pasti lebih mudah untuk mengurus surat izin, sementara orang miskin yang ingin mengurus surat yang sama harus dipersulit atau diminta untuk menunggu yang tidak pasti. Selain itu banyak juga di temukan di rumah sakit dalam pelayanan pasien umum dan juga pelayanan pasien BPJS sangat terlihat perbedaannya.
2. Dimensi administrasi publik yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah Dimensi kebijakan publik karena kebijakan ini berkenaan dengan keputusan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu kebijakan yang efektif untuk kebutuhan aspirasi publik yaitu masyarakat seharusnya dilayani tanpa memandang sebuah kasta sosial .Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk kesalahan pada kebijakan pelayanan publik

Nama : DHEA LIANA PUTRI
NPM : 2216041155
KELAS : REG C

1.Salah satu masalah realitas administrasi publik adalah MARAK NYA AKSI PUNGLI di bidang Sosial terutama pada pelayanan publik.
Seperti pada jasa pelayanan sering di temukan kasus Jasa PUNGLI atau main belakang yang mana biasanya cara ini dapat mempercepat dalam mengakses data yang di butuhkan dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat kelas bawah, karena tidak dapat mengakses dengan cepat karena adanya pungli tersebut.

2.Dalam Dimensi Administrasi Publik Terdapat Etika Publik atau kode etik yang mana harus di terapkan seperti yang tertuang pada UUD no 5 th 2014 tentang ASN pasal 5.
Dengan di terapkan nya UUD ini bisa meminimalisir pemberantasan pungli karena apa bila di langgar akan terdapat sanksi2 yang di kenakan. Dan bisa di berikan sanksi sesuai pasal 423KUHP

Masalah atau isu tentang Budaya pembelajaran di kalangan instansi pemerintah tampak semakin meredup sedangkan di satu sisi karakteristik budaya yang berkaitan sangat kuat terhadap inovasi organisasi.
Dimensi yang di berlakukan adalah etika karna masyarakat atau organisasi di perintahkan untuk bisa memulai ulang kinerja dan memerlukan cara berpikir kritis dalam mengolah nya

Nama : Sasa Juwita Sari
NPM : 2216041133

1. Salah satu isu politik administrasi publik yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yaitu, isu kepalsuan kebijakan oleh suatu oknum pejabat/birokrasi yang membuat suatu kebijakan dimana kebijakan tersebut memiliki motif khusus dengan mengganti kepentingan publik menjadi kepentingan pribadi/kelompok jabatan. Hal tersebut mengakibatkan publik menderita kerugian.

2. Menurut saya solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalah kebijakan tersebut yaitu dengan menggunakan dimensi kebijakan. Dimana melalu dimensi inilah seorang birokrasi melakukan proses penyelenggaraan kebijakan publik.

Nama: Muhammad Reza Zidan
NPM: 2216041110
1). Contoh masalah atau isue realitas dalam administrasi publik adalah kurangnya kesigapan dan sulitnya masyarakat dalam membuat kartu tanda penduduk yang harusnya memiliki proses yang cepat tetapi banyak sekali alasan yang membuang-buang waktu masyarakat.
2). Penyelesaian nya yaitu menggunakan dimensi moral etika publik karena berkaitan dengan cepatnya pelayanan untuk masyarakat, dan tinggi nya moral para penyusun kebijakan

Izin menjawab bu
Nama: Kesia melani putri sirait
NPM: 2216041152

1. Isu kualitas, Efektifitas dan kapasitas kebijakan
Saat ini di Indonesia terdapat beberapa isu penting yang berkaitan dengan dimensi kebijakan salah satunya yaitu kualitas, efektifitas, dan kapasitas kebijakan . Dari segi proses, suatu kebijakan harus diproses dengan data dan informasi yang akurat dengan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahapan yang rasional dan melibatkan para pakar atau para ahli serta melibatkan masyarakat yang berkepentingan. Dari segi isi, suatu kebijakan dapat dikatakan memiliki kualitas ketika kebijakan tersebut merupakan alternatif terbaik dalam memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. Dan dari segi konteks suatu kebijakan dapat disebut berkualitas apabila kebijakan tersebut tidak direkayasa atau bebas dari pemalsuan dan tidak dipengaruhi oleh tekanan pihak-pihak tertentu.
2.Untuk memecahkan permasalahan diatas kita bisa menggunakan dimensi akuntabilitas kinerja dalam administrasi publik.
Kemampuan dalam pembuatan kebijakan secara tersistem dan efektif para kinerja harus melakukan nya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan sistem pengendalian internal dengan transparan dan menaati peraturan yang berlaku untuk mendapatkan hasil yang baik. Semakin baik penerapan sistem yang dilakukan maka akan dapat mempengaruhi akuntabilitas dan kebijakan yang dihasilkan juga berkualitas .

Nama : Nadia Eva Prasanti
NPM : 2216041130

1) masalah publik yang kerap terjadi yaitu minimnya akses layanan publik untuk kaum marjinal. Sekarang ini masih banyak para pejabat yang melakukan diskriminatif pada kaum terpinggir dalam pelayanan publik. Contoh nya jika ada kaum elit akan mengurus surat lalu memberikan uang suap kepada pelayan publik maka dia akan mendapatkan pelayanan yang cepat, ataupin seorang pejabat akan sangat mudah dalam mengurus surat izin, sedangkan orang yang kurang mampu jika mengurus surat akan di persulit oleh para pelayan publik bahkan tidak sering diminta untuk menunggu hal yang tidak pasti.
2) Dimensi publik yang cocok untuk masalah dia atas yaitu dimensi moral dan etika, dimensi ini memberikan tuntunan moral terhadap para pejabat tentang apa yang salah dan apa yang benar.

Nama: Dimas Anugrah Pratama
NPM : 2216041109

1.Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas.

2.Dimensi administrasi publik yang bisa digunakan untuk memecahkan isu tersebut adalah kebijakan publik karena kebijakan publik memiliki prinsip tentang tahapan kebijakan, menganalisis kebijakan kemudian mengimplementasikan kebijakan dan yang terakhir adalah mengevaluasi apakah kebijakan tersebut masih memiliki kekurangan.