Tugas Makalah Hukum Administrasi Negara
Nama : Ivana Angelin Nauli Siahaan
NPM : 2216041018
Kelas : Reg A
Nama : Ivana Angelin Nauli Siahaan
NPM : 2216041018
Kelas : Reg A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ivana Angelin Nauli Siahaan
Nama : Ivana Angelin Nauli Siahaan
NPM : 2216041018
Hal ini bermula pada saat ditemukannya transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengakibatkan penyelidikan dan penyidikan. Mahfud MD meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut.
Tetapi beberapa anggota Komisi Hukum menganggap Mahfud melanggar Undang-undang Tentang TPPU dan tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Tetapi menurut Mahfud MD sendiri "Tidak berwenang, menurutnya, belum tentu dilarang".
Tanggapan saya mengenai berita di atas :
• Menurut saya, apa yang dilakukan Mahfud MD adalah benar karena triliunan uang yang diduga beredar di Kemenkeu dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidapercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, Kemenkeu perlu memberikan klarifikasi yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi/ berita yang tidak benar di masyarakat dan bukan menggertak/ menghalangi.
NPM : 2216041018
Hal ini bermula pada saat ditemukannya transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengakibatkan penyelidikan dan penyidikan. Mahfud MD meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut.
Tetapi beberapa anggota Komisi Hukum menganggap Mahfud melanggar Undang-undang Tentang TPPU dan tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Tetapi menurut Mahfud MD sendiri "Tidak berwenang, menurutnya, belum tentu dilarang".
Tanggapan saya mengenai berita di atas :
• Menurut saya, apa yang dilakukan Mahfud MD adalah benar karena triliunan uang yang diduga beredar di Kemenkeu dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidapercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, Kemenkeu perlu memberikan klarifikasi yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi/ berita yang tidak benar di masyarakat dan bukan menggertak/ menghalangi.
Nama : Ivana Angelin Nauli Siahaan
NPM : 2216041018
NPM : 2216041018
Nama : Ivana Angelin Nauli Siahaan
Kelas : 2216041018
1. Isu partisipasi dalam kebijakan publik dalam aspek akuntabilitas.
• Contoh : tidak adanya pertanggungjawaban para pejabat atau birokrat dalam keputusan atau perbuatannya kepada publik, maka para pejabat cenderung mengenyampingkan partisipasi masyarakat hingga mengingkar janji yang telah mereka buat.
2. Dimensi administrasi publik (Akuntabilitas)
• Akuntabilitas merupakan kewajiban dari setiap individu/ penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan dapat menjawab hal-hal yang bersangkutan/ sesuai dengan apa yang menjadi pertanggungjawaban mereka.
Kelas : 2216041018
1. Isu partisipasi dalam kebijakan publik dalam aspek akuntabilitas.
• Contoh : tidak adanya pertanggungjawaban para pejabat atau birokrat dalam keputusan atau perbuatannya kepada publik, maka para pejabat cenderung mengenyampingkan partisipasi masyarakat hingga mengingkar janji yang telah mereka buat.
2. Dimensi administrasi publik (Akuntabilitas)
• Akuntabilitas merupakan kewajiban dari setiap individu/ penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan dapat menjawab hal-hal yang bersangkutan/ sesuai dengan apa yang menjadi pertanggungjawaban mereka.
Nama : Ivana Angelin Nauli Siahaan
NPM : 2216041018
NPM : 2216041018