NAMA: TITIK NUR SEFTI
NPM:2216041035
KELAS: REGULER (A)

Dari yang saya pahami dari artikel di atas memenangkan kontestasi, termasuk pemilihan walikota. Salah satunya adalah faktor individu, seperti popularitas, rekam jejak, dan kualitas kepemimpinan calon tersebut. Seseorang yang memiliki citra yang baik, rekam jejak yang kuat, dan keahlian kepemimpinan yang diakui dapat memiliki keunggulan dalam memenangkan pemilihan.

Selain faktor individu, faktor partai politik pengusung juga bisa memainkan peran penting dalam pemilihan. Dukungan dan jaringan yang dimiliki oleh partai politik dapat memberikan keuntungan dalam hal sumber daya, organisasi kampanye, dan akses ke basis pemilih.

Namun, penting untuk diingat bahwa politik adalah hal yang kompleks dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, termasuk isu-isu politik yang sedang berkembang, tren nasional, serta keadaan ekonomi dan sosial saat itu. Selain itu, preferensi pemilih juga dapat berubah seiring waktu, sehingga memprediksi hasil pemilihan dengan pasti seringkali sulit dilakukan.

NAMA: TITIK NUR SEFTI
NPM: 2216041035
KELAS: REGULER A

Sebagai mahasiswa, saya memiliki beberapa kritik dan ulasan terhadap pernyataan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita tentang suatu acara yang viral di media sosial. Berikut adalah tanggapan saya:

1. Pelanggaran Kebebasan Pers: Permintaan gubernur untuk menghapus liputan berita merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers. Kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi yang penting, yang melibatkan akses publik terhadap informasi yang akurat dan objektif. Wartawan memiliki tugas penting untuk melaporkan fakta-fakta yang relevan kepada masyarakat tanpa intervensi atau tekanan dari pihak berwenang.

2. Transparansi Pemerintah: Dalam sebuah demokrasi, transparansi pemerintah sangat penting. Liputan berita yang mengacu pada acara yang viral di media sosial bisa menjadi sarana untuk mengekspos isu-isu yang penting bagi masyarakat. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah mencoba menyembunyikan informasi yang mungkin tidak menguntungkan mereka. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Peran Wartawan: Wartawan memiliki tanggung jawab profesional untuk melaporkan berita yang akurat, seimbang, dan relevan. Jika terdapat kesalahan dalam liputan berita, gubernur atau pihak berwenang dapat menggunakan mekanisme yang tersedia, seperti melibatkan Dewan Pers atau menggunakan hak jawab, untuk mengklarifikasi informasi yang salah atau merugikan. Namun, meminta wartawan untuk menghapus liputan berita secara langsung mengabaikan peran mereka sebagai pengawas dan pemegang akuntabilitas publik.

4. Pengaruh Media Sosial: Acara yang viral di media sosial sering kali mencerminkan kekhawatiran atau perhatian masyarakat. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita yang berkaitan dengan acara tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak menghargai suara dan aspirasi masyarakat. Media sosial telah menjadi saluran penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, dan mengabaikan hal ini dapat menciptakan ketegangan antara pemerintah dan rakyat.

Dalam kesimpulannya, sebagai mahasiswa, saya menilai permintaan gubernur Lampung untuk menghapus liputan berita tentang suatu acara yang viral di media sosial adalah tindakan yang tidak tepat. Hal ini melanggar prinsip kebebasan pers, mengurangi transparansi pemerintah, dan mengabaikan peran wartawan sebagai pengawas dan pemegang akuntabilitas publik. Saya percaya bahwa dalam konteks demokrasi, penting bagi pemerintah untuk menjaga kebebasan pers dan mendengarkan suara masyarakat, bahkan jika itu terjadi melalui media sosial.

NAMA: TITIK NUR SEFTI
NPM: 2216041035
KELAS: REGULER A


Sebagai sebuah lembaga anti-korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang terjadi di berbagai lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung (MA).

Dalam kasus dugaan suap perkara di MA, KPK telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak ragu untuk menindak siapa pun yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, termasuk pejabat tinggi di institusi tertinggi di bidang peradilan di Indonesia.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, dan bahwa KPK perlu terus bekerja keras untuk mengungkap dan menindak kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor dan tingkatan kekuasaan.

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, kita harus memberikan kesempatan kepada proses hukum untuk berjalan dengan adil dan transparan dalam menangani kasus ini.

NAMA: TITIK NUR SEFTI
NPM: 2216041035
KELAS: REGULER A

Dari informasi yang disampaikan, terlihat bahwa pemerintah Provinsi Lampung sedang berupaya untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk persiapan yang wajar mengingat bahwa kunjungan seorang kepala negara memerlukan persiapan yang baik dan tindakan pengamanan yang lebih ketat.

Namun, sebaiknya perbaikan jalan tidak hanya dilakukan dalam rangka kunjungan Presiden saja, tetapi juga harus menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan infrastruktur yang memadai di Provinsi Lampung. Infrastruktur yang baik sangat penting bagi kemajuan suatu daerah, dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pendapat saya ialah perbaikan jalan yang rusak seharusnya menjadi agenda prioritas bagi pemerintah Provinsi Lampung, bukan hanya karena kunjungan Presiden. Perbaikan jalan yang baik dan teratur harus dilakukan secara terus menerus dan tidak tergantung pada kepentingan politik atau agenda tertentu saja.

TUGAS MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NAMA: TITIK NUR SEFTI
NPM: 2216041035
KELAS: REGULER A