Nama: Alvivia Dela Veronica
Npm: 2216041027

Menurut saya apa yang di ucapkan bpk Dedy Hermawan merupakn hal yang benar faktor individu sendiri sangat berpengaruh. Dalam sistem hukum administrasi negara, pemilihan kepala daerah harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Biasanya, terdapat aturan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur persyaratan, proses pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah.

Setiap calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan bersaing dalam pemilihan. Peluang calon untuk memenangkan pemilihan tergantung pada dukungan dan keyakinan masyarakat terhadap visi, program, dan rekam jejak calon tersebut.

Dalam sisi hukum administrasi negara, pemerintah harus memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem hukum harus menjamin bahwa setiap calon memiliki hak yang sama dalam mengikuti pemilihan dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum atau kecurangan yang terjadi.

Nama: Alvivia Dela Veronica
Npm: 2216041027

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi viral karena tidak memperbolehkan wartawan memposting berita yang sedang viral di media sosial adalah sebuah tindakan kontroversial dimana cara ini kurang tepat karena beliau adalah seorang pejabat publik. Wartawan pasti sudah menyajikan semua informasi yang tepat dan akurat jika beliau sebagai gubernur melarang unggahan tentang berita tersebut sama saja beliau tidak memberikan kebebasan pers dan jika beliau tidak memberikan sebuah klarifikasi untuk masyarakat tentang berita ini gubernur Lampung dan pejabat lainya akan mendapatkan ketidak percayaan dari masyarakat lampung lagi. Dan bisa saya simpulkan bahwa beliau tidak menerapkan sistem demokrasi dimana kebebasan pers dan partisipasi publik adalah hal yang sudah seharusnya di jalan kan di negara kita.

Nama: Alvivia Dela Veronica
Npm: 2216041027

Menurut pendapat saya tentang kasus hasbi hasan dosen fakultas hukum universitas lampung sekaligus menjabat sebagai sekertaris mahkamah agung RI. Seharus nya beliau bisa mencontohkan hal baik sebagai dosen dimana biasanya dosen akan menjadi panutan mahasiswa/i nya, beliau juga memiliki tanggung jawab sebagai sekertaris MA RI dimana beliau seharusnya sudah tau tentang hukum tindak pidana korupsi adalah perbuatan tidak benar. KPK harus memberikan tindakan tegas terhadap para koruptor untuk mendapatkan sanksi yang setimpal dan kita sebagai warga negara sudah seharusnya menjauhi yang namanya korupsi.

Menurut pendapat saya, Para pejabat lampung takut akan terlihat tidak bagus dalam menjalankan tugas dan kewajiban nya, masyarakat banyak yang kecewa sekaligus senang karena pemerintah provinsi lampung baru akan memperbaiki jalan rusak yang sudah bertahun tahun ketika pak jokowi mau datang untuk ngecek kondisi jalan yang di keluhkan masyarakat selama ini.

Kerusakan jalan yang di lampung termasuk sudah hancur parah dan banyak terjadi kecelakaan dikarenakan jalan yang berlubang dan menjadi kubangan lumpur ketika musim hujan itu yang memicu terjadinya kecelakaan. Pemerintah lampung tau akan kedatangan pak jokowi maka dari itu jalan di lampung di perbaiki, semoga perbaikan jalan tidak hanya di lakukan untuk menyambut kedatangan pak jokowi saja tetapi akan berlanjut ke jalan jalan yang rusak lainya.

Berikut hasil analisis dari saya terkait berita tersebut:

Menurut Mahfud, terkait temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menantang balik anggota Komisi III DPR RI yang mengundangnya hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud Md mengatakan bahwa kedudukan DPR dengan pemerintah itu sejajar, oleh sebab itu harus bersama bersikap sejajar dan tidak ada saling menggertak. Mahfud juga mengatakan bahwa DPR selalu mengeroyok dirinya dengan interupsi padahal Mahfud belum mengatakan apapun. Mahfud dianggap melanggar Undang-Undang TPPU oleh anggota Komisi Hukum, karena Mahfud dianggap tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan transaksi mencurigakan di Kemenkeu.

Menurut pendepat saya, tindakan yang di lakukan mahfud sudah benar, seharusnya komisi III DPR RI turut membantu mahfud dalam mengungkap kasus tersebut bukan malah menghalangi/menyalahkan pihak yang sedang melakukan penyelidikan kasus tersebut.