Nama : NIDA NABILA
Npm : 2216041004
Kelas : Reg A

Menurut saya terkait pilwalkot dari aspek hukum administrasi negara yaitu bahwa dalam konteks Pilwalkot meskipun partai politik pengusung memiliki peran penting, faktor-faktor individu seperti kualitas calon, kinerja, popularitas, dan citra publik juga berperan signifikan dalam menentukan kemenangan. Pemilih cenderung menilai calon secara independen dari partai politik yang mereka dukung, dan calon yang menunjukkan kompetensi, integritas, dan popularitas yang baik memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan Pilwalkot. Meskipun demikian, faktor dari partai politik tetap relevan, karena mereka dapat memberikan dukungan organisasional, sumber daya keuangan, dan basis pemilih yang dapat memberikan dukungan kolektif. Dalam hal ini, pentingnya faktor individu dalam memenangkan Pilkada tidak bertentangan dengan kerangka hukum pemilihan. Penggunaan survei dan analisis data untuk mengukur dukungan rakyat dan elektabilitas merupakan praktik umum dalam kampanye pemilu modern, asalkan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan serta data tersebut digunakan untuk menginformasikan strategi kampanye bukan memanipulasi hasil pemilu. Selain itu, seruan untuk fokus pada gagasan dan cara pandang, daripada politik uang, sejalan dengan prinsip good governance dan partisipasi demokratis yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia.

Nama : Nida nabila
Npm : 2216041004
Kelas : Reg A

Menurut pendapat saya terkait pernyataan Gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita di media sosial menimbulkan keprihatinan terhadap kebebasan pers, akses informasi publik, dan keterbukaan pemerintah. Menghapus liputan berita atas permintaan pemerintah dapat menghambat kebebasan media dan membatasi akses publik terhadap informasi yang penting. Selain itu, Permintaan untuk menghapus liputan berita di media sosial dapat dianggap sebagai upaya untuk mengendalikan opini publik dan membatasi peran media sosial sebagai alat untuk partisipasi dan diskusi publik. Demokrasi yang sehat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Permintaan untuk menghapus liputan berita dapat mencerminkan kurangnya transparansi dan keinginan untuk menghindari pertanggungjawaban atas isu yang sedang diperbincangkan. Pemerintah seharusnya menjelaskan dan memberikan klarifikasi jika ada ketidakakuratan atau permasalahan dalam liputan berita tersebut. Permintaan penghapusan liputan berita perlu dilihat dengan kritis dan diimbangi dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan partisipasi publik.

Nama : Nida nabila
Npm : 2216041004
Kelas : Reg A

Menurut saya berita yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, sebagai tersangka. analisis yang saya dapatkan dari berita tersebut yaitu :
1. Pelanggaran Etika dan Kode Etik: Tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik seperti Sekretaris MA yang diduga terlibat dalam korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika dan kode etik dalam administrasi negara. Pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran.
2. Penyalahgunaan Wewenang: Jika Hasbi Hasan terbukti bersalah, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Sebagai Sekretaris MA, dia memiliki akses dan kekuatan dalam mengelola administrasi di Mahkamah Agung. Mungkin ada dugaan bahwa ia menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Kasus ini menyoroti pentingnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam administrasi negara. Penetapan Sekretaris MA sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan bahwa lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memeriksa pelanggaran di dalam birokrasi pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban di semua tingkatan pemerintahan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara. Institusi-institusi publik, termasuk Mahkamah Agung, harus menjalankan tugas mereka secara transparan dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Penanganan kasus ini akan menunjukkan sejauh mana proses tersebut dihormati dan ditegakkan.